BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, TABUNGAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PT. TASPEN (PERSERO)
2.1 Asuransi 2.1.1 Pengertian asuransi Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undanngan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. 19 Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncul istilah “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Istilah asuransi adalah serapan dari istilah assurantie (Belanda), assurance (Inggris) banyak dipakai, baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum sebagai sinonim. 20 H. M. N. Poerwosutjipto, memberikan definisi asuransi adalah sebagai berikut. Suatu perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang atau santunan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi. 21 19
Abdulkadir Muhammad, 2006. Hukum Asuransi Indonesia, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I), h.6 20 Abdulkadir Muhammad, 1978. Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Cet. I, Alumni, Bandung (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II), h.6 21 H.M.N. Poerwosutjipto, opcit. h.10
18
19
Menurut pendapat Wirjono Projodikoro, menjelaskan asuransi sebagai berikut. dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat terjadinya. Suatu kontraprestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggungkan itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan akan terjadi. 22 C.S.T Kansil memberikan definsi mengenai risiko adalah suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang, jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi. 23 Dari definisi para sarjana yang diberikan mengenai pengertian asuransi tersebut diketahui bahwa inti dari tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung yang mempunyai kepentingan terhadap obyek asuransi kepada penanggung yang timbul akibat adanya bahaya terhadap harta kekayaan atau terhadap
jiwanya
kepada
penanggung
dengan
melakukan
kewajiban
membayarkan premi dan berhak mendapat pembayaran atas kerugian yang diderita oleh tertanggung. Pengertian asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa asuransi adalah : “suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima kerugian atau kehilangan 22
Wirjono Projodikoro, opcit. h. 1 C.S.T. Kansil, 2002 , Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. h.178 23
20
keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tertentu”. Sedangkan pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian merumuskan : perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Bila ditelaah lebih lanjut pengertian asuransi dalam pasal 246 KUHD, hanya mencakup bidang asuransi kerugian tidak termasuk ke dalam asuransi jiwa, karena KUHD memandang jiwa manusia bukanlah harta kekayaan berbeda dengan pengertian asuransi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian definisi maupun ruang lingkupnya lebih luas, disamping mengatur asuransi kerugian juga meliputi asuransi jiwa. Hal itu terlihat jelas pada rumusan kata-kata : “… atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan”. Walaupun demikian rumusan asuransi dari pasal 246 KUHD berlaku secara umum. Berdasarkan perundang-undangan yang terbaru mengenai perasuransian, dimuat ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasruansian merumuskan : asuransi adalah perjannjian dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
21
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dari pengertian asuransi dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bila dibandingkan dengan pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1992, definisi yang diberikan lebih jelas dikarenakan dalam rumusannya lebih menyempurnakan dari undang-undang sebelumnya. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat di dalam kehidupan tertanggung kepada penanggung yang menerima premi asuransi, untuk memberikan pembayaran maupun penggantian kepada tertanggung akibat risiko ataupun kergian yang diderita oleh tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dari ketentuan Pasal 246 KUHD, Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang N0 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dapat disebutkan bahwa terdapat beberapa unsur dari asuransi, yaitu : 1. Asuransi adalah suatu perjanjian; 2. Premi merupakan prasyarat perjanjian; 3. Penanggung akan memberikan pergantian kepada tertanggung, dan 4. Kemungkinan terjadinya peristiwa tak tertentu atau peristiwa yang tidak pasti.
22
Asuransi sebagai suatu perjanjian atau perikatan sebagaimana perjanjian lainnya yang tunduk kepada Hukum Perikatan. Hukum Perikatan tersebut termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. 24 2.1.2 Jenis-jenis asuransi Jenis-jenis Asuransi menurut Pasal 247 KUHD, yaitu : a. asuransi terhadap bahaya kebakaran ; b. asuransi bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen ; c. asuransi terhadap jiwa, satu atau beberapa orang ; d. asuransi terhadap bahaya laut, dan e. asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di sungai dan di perairan pedalaman. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwa ruang lingkup usaha perasuransian mencakup : 1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan : a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Umum lain. 2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, 3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi. 24
Subekti, 1993. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Bandung, h.7
23
Di samping pembagian jenis-jenis asuransi diatas, pembagian asuransi menurut ilmu pengetahuan dijabarkan sebagai berikut. 1. Asuransi kerugian Asuransi kerugian adalah suatu asuransi atau pertanggungan dimana penanggung mengikatkan diri untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti kerugian sepanjang ada kerugian yang timbul. Dari jenis-jenis asuransi yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD yang termasuk dalam asuransi kerugian antara lain : a. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menjamin penggantian kerugian yang diderita sebagai akibat kebakaran. b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen yaitu asuransi yang menjamin penggantian kerugian yang diderita akibat adanya bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen. c. Asuransi terhadap bahaya laut yaitu asuransi yang menjamin penggantian kerugian yang diderita atas barang-barang yang ada di dalam pengangkutan atau pengiriman lewat laut. d. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan perairan di pedalaman yaitu asuransi yang menjamin penggantian kerugian yang diderita atau pengiriman melalui perairan pedalaman. 2. Asuransi sejumlah uang Asuransi sejumlah uang merupakan suatu pertanggungan yang penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan
24
sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu. Penentuan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh ppenanggung pada tertanggung diserahkan sepenuhnya atas kesepakatan kedua belah pihak. 25 Pembagian asuransi berdasarkan persesuaian kehendak dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini. 1. Asuransi sukarela ( free voluntary insurance ) Para pihak dalam jenis asuransi ini di dalam mengadakan perjanjian bebas atau tidak ada paksaan dari pihak luar atau pihak lawan. Penanggung secara sukarela dengan persetujuan nya sendiri mengikatkan diri untuk memikul risiko, sedang pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar premi
sebagai
imbalan
memperlihatkan
resikonya
kepada
pidak
penanggung. Jenis asuransi ini memang merupakan salah satu usaha untuk mencari keuntungan, oleh sebab itu asuransi ini juga disebut commercial insurance. 2. Asuransi wajib ( compulsary insurance ) Asuransi ini ada unsur paksaan bagi pihak tertanggung karena diwajibkan oleh suatu peraturan, pihak yang mewajibkan ini ialah pihak pemerintah. Tetapi tidak selalu dimonopoli oleh pemerintah sebab bisa saja pemerintah menunjuk badan swasta sebagai penanggung. Tujuan pemerintah mewajibkan masuk asuransi ini dengan pertimbangan melindungi dari bahaya yang akan menimpanya.atau dengan perkataan lain untuk
25
Made Puri Adyani Sangging, 1995. Hukum Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 26
25
memberikan jaminan social sebagai suatu Social Insurance atau Government Insurance. 26 2.1.3
Tujuan asuransi Pada hakikatnya setiap orang akan selalu mengahadapi suatu risiko baik
terhadap dirinya maupun harta bendanya, yang disebut risiko adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa diluar kesalahannya yang menimpa diri atau benda yang menjadi miliknya. Persoalan risiko ini berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian. Sehingga yang menjadi tujuan asuransi adalah sebgai tujuan ganti rugi. Tujuan asuransi jiwa sebagaimana dikutip oleh H. Abbas Salim yaitu : 1. Dari segi masyarakat umumnya (social) Asuransi jiwa bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap individu maupun masyrakat, yaitu : a. Mententramkan kepala keluarga, dalam arti memberi jaminan penghasilan, pendidikan apabila kepalan keluarga tersebut meninggal dunia. b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung (saving). Pada umunya pendapatan per capita dari masyarakat masih sangat rendah, karena dalam praktek terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk membeli asuransi jiwa sangat sedikit. c. Sebagai sumber penghasilan (earning power).
26
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op.cit. h.5
26
d. Tujuan lain asuransi jiwa ialah untuk pengobatan dan menjamin kepada keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya (beasiswa/pendidikan). 2. Dari segi pemerintah/publik Perusahaan asuransi jiwa di Negara ini yang besar operasinya, umumnya kepunyaan pemerintah. Perusahaan asuransi merupakan suatu lenbaga keuangan yang memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat dipergunakan dalam tahap pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara, tenyata bahwa sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan ekonomi ialah : 1. Sebagai alat pembentukan modal (capital formation). 2. Lembaga penabung (saving). Jadi dapat dikatakan bahwa, tujuan perusahaan asuransi jiwa adalah untuk turut membangun ekonomi nasional di bidang perasuransian jiwa sesuai dengan Repelita, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual. 27 2.1.4
Klaim dalam perjanjian asuransi Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena
persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Sedangkan klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak tertanggung yang 27
H. Abbas Salim, 1995, Dasar-Dasar Asuransi, Tarsito, Bandung, h.26
27
ditunnjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah Uang Pertanggungan (UP) atau Nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi. Penyebab terjadinya klaim yaitu : 1. Tertanggung meninggal dunia. 2. Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai. 3. Perjanjian asuransi sudah berakhir dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis dalam keadaan lapse tetapi telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi). 4. Tertanggung mendapat kecelakaan. 5. Tertanggung karena suatu penyakit perlu di opname atau rawat jalan. Macam-macam klaim yaitu : 1. Klaim meninggal dunia Timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedangkan polisnya dalam keadaan berlaku. 2. Klaim penebusan Timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedangkan pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya. 3. Klaim habis kontrak Timbul jika waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan polisnya dalam keadaan inforce ( premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).
28
4. Klaim kecelakaan Timbul akibat tertanggiung mendapat kecelakaan dan polisnya masih dalam keadaan inforce. 5. Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan) + Rawat Jalan Timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan.
2.2 Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil 2.2.1
Pengertian tabungan asuransi pegawai negeri sipil. Di Indonesia, asuransi sosial merupakan salah satu dari beberapa jenis
asuransi yang umumnya relatif masih baru dibandingkan dengan jenis asuransi lainnya. 28 Hal ini disebabkan timbulnya asuransi sosial berbeda latar belakangnya dengan asuransi yang lain, dimana asuransi sosial justru timbul karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya suatu jaminan sosial. Jadi, karena adanya suatu kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya dimana suatu jaminan sosial itu sudah merupakan suatu hal yang demikian mendesak dan tidak dapat ditunda. Bagi pemerintah Indonesia usaha-usaha untuk mningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting, karena Pegawai Negeri Sipil sebagai alat Negara dan abdi Negara serta abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap
28
Djoko Prakoso, op.cit. h.338
29
perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya agar dapat dipelihara dan dikembangkan daya cipta, daya guna dan hasil gunanya. 29 Usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud berupa jaminan sosial yang merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat, yang dalam hal ini berwujud asuransi sosial. Pada dasarnya asuransi sosial hampir sama dengan asuransi pada umunya, tetapi harus ada satu unsur lagi ialah adanya unsur wajib, sehingga unsur asuransi sosial itu adalah : a. Penanggung, biasanya suatu organisasi dibawah wewenang Pemerintah; b. Tertanggung, biasanya masyarakat luas anggota/golongan masyarakat tertentu; c. Risiko, suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan terlebih dahulu; d. Wajib, berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yaitu suatu program asuransi yang membeikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai pensiun ataupun bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai pensiun. 30 Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil atau sering disebut Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil adalah suatu asuransi semacam asuransi dwiguna yang memberikan jaminan pada saat seseorang itu pensiun maupun membayarkan haknya kepada ahli warisnya bilamana peserta itu meningggal dunia. Kemudian 29
Djoko Prakoso, op.cit. h.333 Djoko Prakoso, op.cit. h.340
30
30
ditambah juga pada program Taspen ialah Asuransi Kematian yang tidak lain adalah sekedar sumbangan kematian yang dipakai untuk uang kubur, bilamana peserta itu sendiri meninggal dunia, istri maupun anak-anaknya. Asuransi kematian ini berlaku seumur hidup, sehingga bilamana peserta yang pensiun dan meninggal dunia, maka ia masih mempunyai hak asuransi kematian dirinya sendiri, istri, untuk anak-anaknya sampai batas 21 tahun, asuransi yang diselenggarakan Taspen ini mengandung suatu ciri khas, bahwa premi hanya dibayarkan pada saat seseorang itu aktif, biasanya bila seorang sudah pensiun, maka ia tidak dipungut premi lagi, namun demikian hak asuransinya terus berjalan terus, sehingga bilamana meninggal dunia sebagai penerima pensiun maka kepada dirinya masih akan dibayarkan asuransi kematian. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) termasuk jenis asuransi wajib (compulsory insurance) karena : a. Berlakunya Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil karena diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, bukan berdasarkan perjanjian; b. Pihak penyelenggara Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); c. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil bermotif perlindungan masyarakat (social security) yang dananya dihimpun dari masyarakat Pegawai Negeri Sipil dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Pegawai Negeri Sipil yang diancam risiko pensiun dan hari tua;
31
d. Dana yang telah terkumpul dari masyarakat Pegawai Negeri Sipil tetapi belum digunakan sebagai dana pensiun dan hari tua, dimanfaatkan untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melalui program investasi. 2.2.2
Pihak-pihak dalam Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil dapat dinilai mempunyai potensi yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk mendukung potensi ini perlu dibina dan dikembangkan tingkat kesejahteraannya. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, yang dimaksud sebagai peserta adalah semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkugan Departemen Pertahanan Keamanan adalah peserta asuransi sosial. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 menyebutkan bahwa pegawai lain termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara dapat ditetapkan sebagai peserta asuransi sosial dengan Peraturan Pemerintah sendiri. Sebagai penyelenggara asuransi sosial adalah Negara atau suatu organisasi di bawah wewenang Negara, dalam hal ini menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, memetukan bahwa untuk menyelenggarakan asuransi sosial ini didirikan suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk
32
Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial tampak jelas, yaitu bahwa disatu pihak asuransi sosial ini menuju ke satu system jaminan sosial, untuk kesejahteraan masyarakat, dan dilain pihak dana yang terkumpul dan yang dikuasai Negara akan kembali kepada masyarakat. Dalam hukum asuransi, pihak yang membayar premi disebut tertanggung, sedangkan pihak penerima premi disebut penanggung. Dalam asuransi pensiun peserta adalah pihak yang membayar iuran kepada Badan Penyelenggara, yang berposisi sebagai tertanggung. Sedangkan Badan Penyelenggara adalah pihak penanggung yang menerima pembayaran iuran. Badan Penyelenggara adalah penanggung dalam Asuransi Pensiun. Penanggung ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). 31 Perusahaan Perseroan yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Perum Taspen) menjadi Perseroan Terbatas (PT. Taspen). Dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.013/1992 tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa
ketentuan-ketentuan teknis
mengenai pelaksanaan keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT. Taspen (Perseo). Berdasarkan ketentuan ini bahwa Badan Penyelenggara Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah PT. Taspen (Persero). 32
31
Abdulkadir Muhammad, op.cit. h. 237 Djoko Prakoso, op.cit. h.238
32
33
2.2.3
Premi tabungan asuransi pegawai negeri sipil Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yang satu sanggup menangggung
atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat pengggantian dari
suatu
kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum tentu dapat ditentukan saat akan terjadinya. Selaku kontra prestasi dari pertanggungan ini bahwa pihak yang ditanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi. Dalam pasal 246 KUHD terdapat kalimat “ dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi “. Dari kalimat ini dapat diketahui bahwa premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum pertanggungan, penanggung menerima peralihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan, atau setidak-tidaknya pertanggungan itu tidak berjalan. Sebagai suatu perjanjian timbal balik, perjanjian bersifat konsensual, artinya sejak terjadinya kata sepakat, timbullah hak dan kewajiban diantara para pihak. Pada pertanggungan yang diadakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk suatu perjalanan, premi dibayar lebih dahulu pada saat bahaya mulai berjalan. Tetapi pada pertanggungan yang diadakan untuk jangka waktu yang
34
panjang, pembayaran premi dapat ditentukan secara periodik, misalnya tiap bulan dan pembayaran dilakukan pada permulaan periodik. Dalam Taspen mempunyai ciri khas, bahwa premi hanya dibayarkan pada saat orang itu aktif, biasanya bila seseorang sudah pensiun, maka ia tidak akan dipungut premi lagi, sehingga bilamana meninggal dunia sebagai penerima pensiun maka kepada dirinya masih bisa dibayarkan asuransi kematian. Pada Keppres No.56 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Keppres No. 8 Tahun 1977 besarnya premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung sebagai peserta Tabungan Hari Tua adalah sebesar 3,25% dikalikan dari penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri sipil. Penghasilan yang dimaksud adalah termasuk dari gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak. Untuk penerima pensiun, khususnya yang berstatus sebagai PNS dan atau Pejabat Negara sebagai peserta Program Pensiun PT. Taspen (Persero) semasa aktif wajib membayar iuran yang besarnya adalah 4,75% dari penghasilan sebulan.
2.3
PT. TASPEN (PERSERO)
2.3.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, sering kali disebut PT. TASPEN (PERSERO) adalah Suatu Badan Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat oleh Pemerintah untuk menyenggarakan program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Dana Pensiun bagi Pegawai Negeri (PNS). PT. TASPEN (PERSERO) didirikan
35
oleh Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 15/1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan telah beberapa kali mengalami perubahan bentuk Badan Hukum menjadi Perseroan Terbatas sehingga bernama PT. Taspen (Persero), terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 26/1981 tanggal 30 Juli 1981. Sebagai tindak lanjutnya maka dibuatkan akta pendirian atau Anggaran dasar dengan Akta Nomor: 3 tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Nomor 10 tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 dihadapan notaris Zulkifli Harahap, SH pengganti Notaris Imas Fatimah, SH. Perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pembayaran pensiun sampai saat ini masih ditetapkan dengan sistem pay as you go dimana seluruh pembiayaannya dibebankan dalam APBN. Namun demikian sejak tahun 1994 sampai dengan 2009. Pemerintah meminta PT. Taspen (Persero) melakukan sharing terhadap pembayaran manfaat pensiun yaitu dari akumulasi dana yang berasal dari akumulasi iuran pensiun (PNS). Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, Menteri Keuangan menerbitkan surat dengan Nomor : S-244/MK.011/1985 perihal penempatan Dana Pensiun PNS pada PT. Taspen (Persero) menyatakan bahwa Dana Pensiun yang semula ditempatkan pada bank-bank pemerintah dialihkan ke PT. Taspen (Persero). Selanjutnya pembayaran pensiun yang semula dilakukan melalui Kantor Kas
36
Negara Departemen Keuangan diahlikan ke PT. Taspen (Persero) secara bertahap mulai tahun 1987. Guna mendukung pelayanan yang berorientasi pada keputusan peserta PT. Taspen (Persero) menetapkan suatu acuan semangat yang tercantum dalam motto perusahaan
yaitu:
“layanan
dan
kinerja
selalu
ditingkatkan”.
Dalam
pelaksanaannya, pelayanan kepada peserta didasarkan pada target mutu pelayanan yang meliputi tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat administrasi (5T). Berdasarkan motto dan target mutu pelayanan yang ditetapkan, PT. Taspen (Persero) menerapkan pola pelayanan 1 (satu) jam selesai untuk penyelesaian santunan dengan surat pemerintah pembayaran (SPP), yaitu jangka waktu pemrosesan sejak dokumen diterimah secara lengkap dan benar sampai saat pembayaran. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dak kewajiban serta lebih mendekatai diri kepada pesertanya, PT. Taspen (Persero) membuka jaringan pelayanan dengan jangkauan yang cukup luas dan tersebar di seluruh Indonesia sebagai berikut: 6 (enam) Kantor Cabang Utama dan 39 (tiga puluh sembilan) Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Gedung PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Denpasar mulai dibangun pada tahun 1988 dan mulai diresmikan menjadi Kanwil III PT. TASPEN (PERSERO) Denpasar pada tahun 1986 yang pada saat itu dikepalai oleh Bapak J. Rosjadi. Kanwil III PT. TASPEN (PERSERO) Denpasar
37
membawahi 2 Kantor Cabang Pembantu untuk membayar THT Pensiun secara tunai yaitu Kantor Cabang pembantu Ahmad Yani dan Kantor Cabang Singaraja. Pada tahun 1987 Kanwil III PT. TASPEN (PERSERO) Denpasar diresmikan menjadi PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Denpasar oleh Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO) Drs. Ida Bagus Putu Sarga dengan Gubernur Provinsi Bali Dr. Ida Bagus Oka, sedangkan Kantor Cabang Pembantu operasionalnya digabung menjadi satu di PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Denpasar. Pada tahun 2007 PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Denpasar berubah menjadi PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Denpasar, sedangkan Kantor Cabang Utamanya dialihkan ke Surabaya. Logo pada PT. TASPEN dibuat bertujuan untuk mencitrakan suatu perusahaan atau instansi yang mana logo nya seperti berikut:
Gambar Logo TASPEN (Sumber : www.taspen.com) Untuk lebih mengenal logo ini, ada baiknya bisa memaknai arti dari symbol-simbol dan warna yang digunakan tersebut :
38
1) Bunga dengan 5 (lima) helai daun melambangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) peserta TASPEN yang meliputi suami, istri dan 3 (tiga) orang anak. 2) Lingkaran putih yang makin mengembang pada bunga, melambangkan pekerjaan yang melaju pesat dari arah tujuan TASPEN. 3) Lingkaran hitam melambangkan wawasan Nusantara. 4) Warna biru melambangkan ketentraman, damai dan tenang. 5) Makna secara keseluruhan, logo TASPEN ini bermakna jaminan hari tua pegawai negeri. 2.3.2 Tujuan PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Denpasar Setiap perusahaan tentunya memiliki visi dan misi sebagai landasan untuk dapat mencapai kesuksesan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Berikut ini merupakan visi dan misi PT. TASPEN (PERSERO) : Visi PT. TASPEN “Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya”. Makna Visi a) Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya. Ruang lingkup usaha Taspen adalah menyelenggarakan program Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian), Dana Pensiun (termasuk Uang Duka Wafat), program kesejahteraan PNS serta program jaminan sosial lainnya.
39
b) Terpercaya. Taspen menjadi pilihan peserta dan stakeholder lainnya dengan kinerja yang bersih dan sehat. c) Bersih. Taspen beroperasi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). d) Sehat. Adanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada bidang keuangan maupun non keuangan. Misi PT. TASPEN “Mewujudkan manfaat dan pelayanan tentang semakin baik bagi peserta dan Stakeholder lainnya secara profesional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi”. Makna Misi a) Manfaat dan pelayanan yang semakin baik. Untuk memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi, Taspen berupaya meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan secara optimal. b) Profesional. Taspen bekerja dengan terampil dan mampu memberikan solusi dengan 5 Tepat (tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi) didukung dengan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. c) Akuntabel. Taspen dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. d) Integritas. Taspen senantiasa konsistedalam memegang amanah, jujur dan melaksanakan janji sesuai visi dan misi.
40
e) Etika. Taspen melayani peserta dan keluarganya dengan ramah, rendah hati, santun, sabar dan manusiawi. Visi dan misi tersebut merupakan pelaksanaan dari misi perusahaan sehingga dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981 dan Anggaran Dasar Perusahaan yaitu: 1) Meningkatkan kesejahteraan peserta terutama Pegawai Negeri Sipil dan karyawan BUMN/BUMD. 2) Meningkatkan pelayanan kepada peserta. 3) Menumbuh kembangkan kepercayaan kepada peserta dan masyarakat bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajibannya.
