1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu komitmen PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau lebih dikenal dengan PT.TASPEN (Persero) adalah Pengelolaan Dana Pensiun, termasuk Manajemen Data Peserta Pensiun,Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian secara akuntabel serta berlandaskan atas integritas dan etika yang tinggi kepada para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengelolaan urusan ini tentunya mendukung terwujudnya perubahan dan perbaikan sistem kesejahteraan PNS menjadi lebih komperhensif sesuai dengan best practices (Subiyanto, 2005:1). PT. TASPEN (Persero) pada konteks kekinian dihadapkan pada ragam regulasi tentang Manajemen Kepegawaian Sipil. Dimana hal ini mengarah kepada salah satu kerangka besar reformasi birokrasi, yaitu terkait Penataan pensiun termasuk pemberian kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berangkat dari kondisi ini, banyak hal yang harus dilakukan PT. TASPEN (Persero), terkait pola manajemen ulang yaitu proses pembayaran pensiun termasuk komponen lain yang menyertainya. Untuk melihat kondisi ini kedepan, tentunya perlu melihat implementasi tentang Peraturan Pelayanan yang berlaku di PT. TASPEN (Persero) khususnya terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, guna memberikan rekomendasi kedepan mengenai kegagalan dan kesuksesan dari Peraturan Pelayanan yang telah ditetapkan oleh PT. TASPEN (Persero), karena berhasil atau tidaknya sebuah
2
proses implementasi kebijakan sampai dengan tercapainya hasil, bergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dengan pembiayaan yang cukup. Selain dipengaruhi isi kebijakan dan konteks implementasinya (Grindle, 1980:7). Pada kinerjanya, PT. TASPEN (Persero) berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012. Pada peraturan ini memuat tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta Pensiun, termasuk kepesertaan dan iuran, kewajiban dan hak peserta pensiun, perhitungan besar manfaat, jenis pensiun, batas usia pensiun, hingga pelayanan peserta berupa pelayanan klim langsung dan tidak langsung, mekanisme dan persyaratan pengajuan manfaat, dan delighted customer service (Pelayanan Melebihi Harapan Peserta) melalui penyederhanaan dan kemudahan proses pelayanan dengan memperhatikan pelayanan yang lebih akurat, efektif, dan efisien sesuai prinsip Good Coorporate Governance. PT. TASPEN (Persero) sendiri dalam kinerjanya seringkali dihadapkan pada berbagai kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada peserta pensiun, yaitu diantaranya terkait dengan tata cara pemberian dan penerimaan pensiun kepada PNS, salah satunya kepada PNS yang sudah meninggal, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum menikah dengan kriteria sedang menderita sakit, sudah memasuki usia lanjut dan tidak mampu untuk datang langsung ke PT. TASPEN (Persero), diberikan prioritas utama oleh PT. TASPEN (Persero) dengan mengunjungi langsung peserta pensiun tersebut. Akan tetapi, kondisi ini sejatinya menghambat pelaksanaan pelayanan dari PT. TASPEN (Persero) itu sendiri terutama pada permasalahan kurangnya
3
berkas-berkas penting yang diperlukan. Seperti tidak memiliki akta nikah dari Catatan Sipil dan akta kelahiran yang hilang. Selain itu, penerimaan pensiun khususnya tanpa ahli waris atau tanpa suami/istri, hanya dengan anaknya yang telah dewasa dengan status sudah menikah/memiliki pekerjaan. Pada saat peserta pensiun datang ke PT. TASPEN (Persero), tidak membawa berkas sesuai dengan ketentuan yang ada dan melampirkan berkas yang berisi penempatan tanda tangan Kepala Desa yang salah, merupakan permasalahan yang sering terjadi dan sangat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada peserta pensiun, sehingga peserta tidak dapat mengikuti prosedur selanjutnya dan secara otomatis peserta pensiun harus mengulang prosedur dari awal lagi. Hal ini menyita waktu dan tenaga peserta pensiun. PT. TASPEN (Persero) juga memiliki beragam prestasi yang membanggakan terkait dengan kinerjanya yang telah berhasil membangun kerja sama dengan 13 mitra bayar pensiun termasuk instansi peserta dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai front desk PT. TASPEN (Persero) di luar daerah dalam memudahkan pemberian layanan ketaspenan serta beberapa penghargaan bergengsi yang diperoleh PT. TASPEN (Persero). Dari kondisi yang diuraikan diatas, tentunya diperlukan sebuah manajemen yang kuat dalam pola pelayanan manajemen pensiun. Hal ini tentunya sangat diperlukan untuk merekomendasi kedepan tentang pemberian pola pensiun dan kesejahteraan. Meskipun permasalahan mengenai kesejahteraan PNS khususnya pensiun sudah dikelola sepenuhnya oleh PT. TASPEN (Persero) bukan lagi oleh
4
PT. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JAMSOSTEK), dimana secara jelas disebutkan bahwa Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) Nomor 24 Tahun 2011, PT. JAMSOSTEK menyelenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta yaitu pegawai swasta bukan PNS. Namun, jika PNS ingin mengikuti BPJS Ketenagakerjaan diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut bersifat pribadi dan tidak kolektif. Apabila kondisinya bersifat kolektif, hal tersebut pasti diwajibkan melalui instansi terkait. Selain itu, Peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi mutlak untuk diwujudkan oleh PT. TASPEN (Persero), melalui implementasi tentang peraturan pelayanan yang berdasarkan atas Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012, dimana secara struktural sesungguhnya makna dari implementasi itu sendiri adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan dapat terealisasikan melalui aktivitasi instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Grindle, 1980: 6). Berdasarkan uraian dari kondisi tersebut diatas, maka penelitian ini secara khusus akan mendeskripsikan tentang implementasi peraturan pelayanan sistem pensiun bagi kepegawaian sipil di Indonesia, khususnya yang ada di PT. TASPEN (Persero) Cabang Denpasar, terutama saat dihadapkan dengan upaya reformasi birokrasi pasca kerja (pensiun), termasuk keberhasilan maupun hambatanhambatan yang ada di dalamnya.
5
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 yang diterbitkan oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Denpasar terkait dengan upaya reformasi birokrasi pasca kerja (pensiun) ? 2. Apa hambatan dan tantangan yang muncul dalam implementasi peraturan direksi tersebut? 1.3 Batasan Penelitian Batasan pada penelitian ini adalah implementasi dari Peraturan Direksi Nomor: PD-12/DIR/2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Pensiun, Tabungan Hari Tua, dan Manajemen Data Peserta di PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Denpasar terkait dengan upaya reformasi pasca kerja (pensiun) serta bentuk kendala maupun hambatan yang dihadapi oleh PT. TASPEN (Persero) terkait dengan pelaksanaan implementasi tentang Peraturan Direksi Nomor: PD-12/DIR/2012 tersebut. 1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 1. Tujuan Umum Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai implementasi Peraturan Direksi Nomor PD12/DIR/2012. 2. Tujuan Khusus Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
6
1. Untuk mendeskripsikan serta menjelaskan dampak Implementasi Peraturan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor PD-12/DIR/2012 terhadap pelayanan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil. 2. Untuk mendeskripsikan serta menjelaskan bentuk-bentuk hambatan dan tantangan dari Implementasi Peraturan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor PD-12/DIR/2012. 1.5 Manfaat Penelitian Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a) Mengetahui dampak Implementasi Peraturan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor PD-12/DIR/2012 terhadap pelayanan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil b) Mengetahui tingkat hambatan dan tantangan dari implementasi Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 c) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti tentang implementasi peraturan pelayanan sistem pensiun bagi kepegawaian sipil di Indonesia, khususnya yang ada di PT. TASPEN (Persero). 2. Manfaat Praktis a) Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi PT. TASPEN (Persero) dalam menentukan keberlanjutan pelaksanaan pelayanan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012.
7
b) Diharapkan menghasilkan informasi yang mampu menjelaskan kepada masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil mengenai tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012. 1.6 Sistematika Penelitian Sistematika penelitian pada skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Masingmasing bab diuraikan sebagai berikut: BAB 1: Pendahuluan Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang mendorong penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Direksi Nomor: PD12/DIR/2012 tentang Pelayanan dalam Program Pensiun, Tabungan Hari Tua, dan Manajemen Data Peserta di PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Denpasar yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II : Tinjauan Pustaka Pada bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Pengertian, Tipe, dan Jenis Kebijakan Publik, Peraturan Pelayanan, Manajemen Kepensiunan, New Public Service, Siklus Kebijakan Publik, Pengertian dan Model Implementasi Kebijakan, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran. BAB III: Metodologi Penelitian Pada bab ini menitikberatkan pada metode yang digunakan dalam penulisan yaitu jenis penelitian, sumber data, unit analisis, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penyajian data.
8
BAB IV : Pembahasan Bab ini menjabarkan tentang jawaban dari permasalahan dengan menguraikan mengenai gambaran umum tentang PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Denpasar, temuan penelitian berupa pelaksanaan pelayanan Program Pensiun, Program Tabungan Hari Tua, dan Manajemen Data Peserta di PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Denpasar, serta analisis penelitian berupa Implementasi Kebijakan Peraturan Direksi menurut Merilee S Grindle, faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Direksi Nomor: PD12/DIR/2012. BAB V : Penutup Pada Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan ini.
