BAB X ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI DAN ABRI

BAB X ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI DAN ABRI

Pegawai negeri maupun meliter Republik Indonesia telah lama mengikuti program jaminan sosial, bahkan untuk program pensiun sudah diadakan sejak zaman Hindia Belanda. Akan tetapi, program-program jaminan sosial yang lainnya baru dilaksanakan sejak tahun 1963, di mana pembiayaanya ditanggung sendiri oleh pegawai negeri yang bersangkutan. Seiring dengan perjalanan waktu, penyelenggaraan tersebut

mengalami

pengurangan,

penambahan,

program-program jaminan sosial dan

perubahan.

Dalam

rangka

penyelenggaraan program jaminan sosial melalui pola mekanisme sosial, yaitu PT Taspen, Perum Asabri, Perum Astek, Perum Husada Bakti (asuransi kesehatan), dan PT Jasa Raharja (asuransi kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan). Dalam bab ini akan disajikan PT Taspen dan Perum Asabri.

A. PROGRAM ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI DAN ABRI Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas nasional. Keberhasilan pegawai negeri dalam menjalankan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor jaminan sosial untuk pegawai negeri dan keluarganya. Pemberian jaminan sosial pada masa aktif bekerja tidak menjamin sepenuhnya ketenangan kerja pegawai negeri. Oleh kerena itu, jaminan hari tua pegawai negeri dan keluarganya mutlak diperlukan mengingat mempunyai kaitan yang erat dengan ketenangan, semangat dan disiplin kerja, serta dedikasi terhadap tugas-tugas yang diembannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981, PT Taspen (persero) menyelenggarakan asuransi sosial termasuk asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil, dengan moto pelanyanan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat tempat dilaksanakan dengan sikap sopan, sabar, menusiawi, mudah, dan sederhana. [Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

B. PENGERTIAN DAN TUJUAN ASURANSI SOSIAL Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat.

Karena

menyangkut

kepentingan-kepentingan

masyarakat,

juga

agar

penyelenggaraan dapat berjalan efektif, terarah, dan mempunyai landasan hukum yang kuat, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis jaminan sosial, seperti jaminan sosial tenaga kerja, jaminan sosial pegawai negeri dan pensiun dan jaminan sosial hari tua. Asuransi sosial ini bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada pegawai negeri yang menderita kerugian karena suatu musibah. Untuk merealisasikan tujuan ini, dibutuhkan dana yang dihimpun dari masyarakat yang ikut serta dalam sistem jaminan sosial berupa iuran wajib (premi). Sebagai dana yang terkumpul tersebut disediakan sebagai dana santunan sosial dan dari dana santunan inilah diambilkan sejumlah uang untuk diberikan kepada anggota masyarakat yang berhak memperoleh santunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (tujuan pertama). Sebagaian dari dana yang terkumpul, yang untuk sementara tidak digunakan sebagai dana santunan sosial, digunakan untuk membiayai pembangunan (tujuan kedua). Hal ini berarti iuran wajib yang dibayar oleh anggota masyarakat, secara sadar atau tidak merupakan aksi menabung untuk menambah dana investasi diperlukan untuk pembangunan.

C. KETENTUAN KETENTUAN PROGRAM TASPEN Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1963, kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 yang menetapkan bentuk jaminan hari tua bagi pegawai negeri ke dalam tabungan dan asuransi pegawai negeri dengan iuran wajib pegawai negeri atau peserta maupun haknya ditetapkan berlaku surut sejak 1 Juli 1961. Dengan demikian, lembaga usaha kesejahteraan Pegawai negeri melalui sistem asuransi mulai dilakukan sejak 1 Juli 1961. setelah beberapa tahun berlalu, pemerintah senantiasa berusaha menyempurnakan program-program jaminan sosial tersebut dengan mengoreksi dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkannya. [Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

1. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri menetapkan adanya dua jenis program yang diperuntukkan bagi pegawai negeri, yaitu tabungan dan asuransi pegawai negeri, serta dana kesejahteraan pegawai negeri. Pelaksanaan kedua program tersebut yang mengatur hak dan kewajiban peserta ditentukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri (Dasperi). Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 maka secara resmi program Dasperi dibubarkan, demikan pula dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1963 dan PP Nomor 10 tahun 1963 dinyatakan tidak berlaku lagi. Saat ini, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program Taspen adalah sebagai berikut Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perusahaan Perseroaan (Persero). Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 (tanggal 30 Juli 1981) tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Menurut PP ini, Taspen bertugas : Mengelola asuransi hari tua (tabungan hari tua) pegawai negeri sipil, yang merupakan asuransi dwiguna dikaitkan dengan usia pensiun asuransi kematian. Mengelola dana pensiun, yang merupakan program pensiun yang diterima oleh para penerima pensiun setiap bulan.

2. Peserta dan Kewajiban Peserta Peserta program asuransi hari tua (asuransi dwiguna) terdiri dari : 1. Pegawai negeri sipil (pusat dan daerah otonom) 2. Pegawai BUMN 3. Pejabat-pejabat negara.

Kewajiban peserta dalam program asuransi hari tua adalah : [Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

1. Membayar iuran wajib sebesar 3.25% dari gaji sebulan (gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) dalam hal ini iuran wajib dipotong langsung dari gaji setiap bulan ketika pembayaran gaji bulanan. 2. Memberikan keterangan yang jelas benar mengenai dirinya beserta seluruh keluarganya.

4. Program Asuransi Hari Tua Program asuransi hari tua bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila ia mencapai usia pensiun atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya bila ia meninggal sebelum mencapai usia pensiun atau meninggal ketika menjalani pensiun, atau salah satu keluarganya meninggal (istri atau suami atau anak). Jaminan keuangan diberikan sekaligus (lump sum). Adapun program-program yang termasuk dalam program asuransi hari tua meliputi program jaminan peserta, jaminan keluarga, jaminan pensiun, dan asuransi hari tua. 1. Program Jaminan Peserta Program jaminan peserta dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta yang telah mencapai usia pensiun. Adapun ketentuan program jaminan peserta adalah sebagai berikut : Apabila peserta berhenti dari pegawai negeri sipil karena mencapai usia pensiun, kepadanya diberikan sejumlah uang dengan uang santunan asuransi tabungan hari tua (THT). Apabila peserta berhenti dari pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun dan bukan karena meninggal, kepadanya diberikan sejumlah uang seusai dengan nilai tunai tabungan hari tua, yaitu jumlah iuran wajib yang telah dipotong dari gajinya setiap bulan dan telah disetor ke PT Taspen ditambah dengan bunga menurut perhitungan akturial. Apabila peserta meninggal sebelum mencapai usia pensiun, maka keluarga atau ahli warisnya (istri atau suami atau anak atau orang tua) memperoleh sejumlah uang santunan sesuai dengan asuransi tabungan dari tau ditambah dengan santunan asuransi kematian (Askem). 2. Program Jaminan Keluarga

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK/011/1987 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.001/1987 tentang syarat-syarat dan besarnya tabungan hari tua dan asuransi kematian bagi pegawai negeri sipil/pejabat negara, bagi peserta atau keluarganya (istri atau suami atau anak) yang meninggal dunia pada atau sesudah 1 April 1985, menerima hak santunan asuransi kematian yang besarnya sebagai berikut : Apabila istri (suami) meninggal ahli warisnya menerima asuransi kematian sebesar 150 % dari penghasilan terakhir sebulan. Istri (suami) dimaksud adalah istri suami yang sah dan terdaftar pada instansi peserta. Apabila istri dan suami kedua-duanya pegawai negeri sipil (peserta) hak asuransi kematian diberikan dalam kedudukannya sebagai peserta. Apabila anak-anak peserta meninggal dunia, ahli warisnya memperoleh asuransi kematian untuk setiap anak sebesar 75% dari penghasilan terakhir sebulan, dengan ketentuan sebagai berikut. Asuransi kematian anak hanya diberikan maksimal untuk 3 orang anak yang meninggal. Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak adalah anak pegawai negeri sipil (peserta) yang terdaftar pada adminsitrasi kepegawaian, tidak harus tertunjang dalam daftar gaji dan sesuai dengan ketentuan ketentuan pegawai yang berlaku. Anak tersebut lahir dalam keadaan hidup, belum berusia 21 tahun bagi yang masih sekolah batas usia 25 tahun (keterangan dari sekolah), belum menikah, dan belum bekerja. 3. Program Jaminan Pensiun Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk program jaminan pensiun seperti diuraikan berikut ini: Apabila pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, ahli warisnya (istri atau suami atau anak-anaknya) memperoleh asuransi kematian sebesar 200% dari penghasilan terakhir sebulan (penghasilan terakhir ketika masih aktif sebagai pegawai negeri sipil). Apabila istri (suami) dari pensiunan meninggal, ahli warisnya menerima asuransi kematian sebesar 150% dari penghasilan terakhir sebulan.

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

Apabila anak dari pensiunan meninggal, ahli warisnya menerima asuransi kematian sebesar 75% dari penghasilan terkhir setiap bulan untuk setiap anak, dengan ketentuan bahwa asuransi kematian hanya diberikan maksimal untuk 3 orang anak yang meninggal. Dalam program jaminan pensiun ini , yang dimaksud dengan pensiun adalah pensiun pegawai negeri sipil (peserta) yang diberhentikan dengan hak pensiun pada bulan 1975 dan selanjutnya. Istri (suami) dari pensiunan adalah istri (suami) yang dinikahi ketika masih aktif sebagai pegawai negeri sipil; sedangkan anak-anak dari pensiunan adalah anak-anak yang lahir ketika masih aktif sebagai pegawai negeri sipil. Program Asuransi hari tua (asuransi dwiguna) yang dijelaskan diatas, tidak berlaku bagi pejabat-pejabat negara seperti : A. Presiden dan wakil Presiden B. Ketua dan wakil Ketua MPR C. Ketua, Wakil Ketua DPR D. Ketua, Wakil ketua dan Anggota BAPEKA E. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPA F. Menteri G. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim anggota pada MA H. Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh RI I. Gubernur, bupati kepala daerah dan walikota J. Pejabat-Pejabat lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Dana Pensiun Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Badan hukum ini secara rutin mengumpulkan iuran pensiun dari pegawai yang menjadi pesertanya, kemudian membayarkan kembali saat pegawai tersebut sudah tidak bekerja lagi. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1963, setiap bulan gaji pegawai negeri sipil dipotong sebesar 10% sebagai dana untuk kesejahteraan mereka. Selanjutnya, menurut Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1977, yang 10% tersebut disediakan untuk (1) iuran wajib asuransi hari tua sebesar 3.25% (2) dana pensiun 4.75% dan (3) iuran wajib asuransi kesehatan sebesar 2%. [Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

Di Indonesia dana pensiun dikelompokkan

menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun

pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, yang menyelenggarakan “Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun iuran Pasti” bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan “Program Pensiun Iuran Pasti” bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan.

6. Menghitung Hak Tunjangan Hari Tua Pensiun Rumus perhitungan hak peserta yang berlaku sampai saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK/013/1992 tanggal 14 Januari 1992 adalah rumus hak THT< rumus hak asuransi kematian, dan menghitung hak peserta. 7. Rumus Hak THT Berdasarkan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republi Indoensia Nomor 45/KMK.013/1992, besarnya tabungan hari tua THT peserta adalah sebagai berikut. Rumus hak peserta yang berhenti karena pensiun Hak = 0.55 * MI * P Rumus Hak peserta yang berhenti karena meninggal dunia sebelum pensiun. Hak = 0.55 * Y * P Rumus Hak peserta yang berhenti karena sebab-sebab lain (bukan meninggal dunia) Hak= Faktor * P

Adapun besarnya faktor berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK/013/1992 adalah sebagai berikut : [Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

Masa

Iuran

(dalam Tahun)

Tahun Berhenti 1991

1992

1993

1994

1995

1

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

2

1.179

1.179

1.179

1.179

1.179

3

1.768

1.768

1.768

1.768

1.768

4

2.302

2.302

2.302

2.302

2.302

5

2.846

2.846

2.846

2.846

2.846

6

3.313

3.313

3.313

3.313

3.313

7

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

8

4.006

4.006

4.006

4.006

4.006

9

4.250

4.275

4.359

4.415

4.431

10

4.581

4.175

4.859

4.593

5.018

11

4.912

5.169

5.313

5.470

5.574

12

5.166

5.500

5.782

5.938

6.107

13

5.355

5.755

6.115

6.421

6.590

14

5.544

5.945

6.370

6.755

7.089

15

5.722

6.135

6.560

7.012

7.424

16

5.815

6.313

6.751

7.202

7.681

17

5.700

6.404

6.929

7.393

7.872

18

5.920

6.847

7.018

7.572

8.064

19

5.934

6.506

7.100

7.660

8.243

20

5.945

6.520

7.119

7.739

8.329

21

5.953

6.531

7.132

7.758

8.406

22

5.959

6.539

7.143

7.771

8.425

23

5.9666

6.545

7.151

7.781

8.438

24

5.969

6.552

7.157

7.789

8.448

6.555

7.163

7.795

8.455

7.167

7.801

8.461

7.805

8.467

25 26 27 28

8.470

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

Rumus Hak Asuransi Kematian Berdasarkan pasal

4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

45/KMK/013/1992, besarnya asuransi kematian adalah sebagai berikut : Asuransi Kematian Peserta

  B  2 * 1  0.10  * P 12  Hak =   Asuransi Kematian suami atau istri

 C   1.5 * 1  0.10  * P 10   Hak =  Asuransi Kematian anak

 C   0.75 * 1  0.10  * P 12   Hak =  Keterangan : MI

:

Masa Iuran adalah masa iuran sejak diangkat menjadi peserta sampai dengan berhenti.

Y

:

Selisih antara batas usia pensiun (56 tahun ) dan usia Saat menjadi peserta, jika usia meninggal dunia Lebih dari 56 tahun, maka Y adalah selisih antara Usia meninggal dunia dengan usia menjadi peserta.

B

:

Jumlah bulan yang dihitung dari tanggal peserta berhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia sampai dengan tanggal istri atau suami atau anak peserta meninggal dunia. Apabila meninggal dunia pada saat peserta masih aktif maka C = 0. Faktor adalah besaran yang nilainya masa iuran dan tahun berhenti sebagai peserta.

Besarnya tunjangan istri adalah 10% dari gaji pokok, sedangkan untuk tunjangan anak adalah 2% dari gaji pokok. [Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

8. Menghitung Hak Peserta Berikut ini diberikan beberapa contoh perhitungan hak peserta (hak peserta pensiun, hak yang akan diterima ahli waris yang sah apabila peserta meninggal dunia sebelum pensiun atau masih aktif bekerja, asuransi kematian istri atau suami peserta masih aktif bekerja, asuransi kematian anak apabila peserta masih aktif bekerja, dan asuransi kematian peserta pensiun). 9. Peserta Pensiun Hak yang diterima peserta pensiun dihitung berdasarkan perumusan sebagai berikut ini. Contoh: Nama Peserta : Arifin Tanggal Lahir : 25 Mei 1944 Status/Jumlah anak TMT kerja

: Kawin/2orang anak

: 01-05-1967

Tanggal Pensiun/berhenti

: 31-05-2000

Golongan

: III/d

Gaji Pokok

: Rp. 565.500,00

Perhitungan MI

= 31-05-2000 01-05-1967 30-00-33

1 Jadi MI = 33 tahun 1 bulan = 33 12 tahun

P = Gaji pokok

= Rp. 565.500,00

Tunjangan Istri

= Rp. 56.550,00

Tunjangan anak

= Rp. 22.620,00 Rp. 644.670,00

Hak

= 0.55 * MI * P 1 = 0.55 * 33 2 *Rp. 644.670,00

=Rp. 11.730.307,87 (dibulatkan Rp. 11.730.300,00)

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

10. Peserta meninggal dunia sebelum pensiun atau aktif Berdasarkan contoh diatas apabila Arifin meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1998, maka perhitungan haknya adalah sebagai berikut. Hak THT Usia masuk pegawai 01-05-1967 25-05-1944 07-11-22 usia masuk pegawai = 22 tahun 11 hari bulan 07 hari = 22 tahun 11 bulan. Y = 56 – usia masuk. 1 Y = 56 – 22 12

= 0.55 * Y * P 1 = 0.55 * 33 12 *Rp. 644.670

= Rp. 11.750.307,87 dibulatkan (Rp. 11.730.300,00) Hak asuransi kematian

  B  2 * 1  0.10  * P 12  Hak =   , karena meninggal pada masa aktif maka B = 0. = {2 * 1 * P} = 2 * 1 * Rp. 644.670,00 = Rp. 1.289.340,00 Hak yang diterima

Rp. 11.730.307,87 Rp. 1.289.340,00 Rp. 13.019.647,87

Dibulatkan Rp. 13.019.600,00 11. Asuransi Kematian Istri atau Suami Peserta Aktif Berdasarkan contoh diatas, apabila istri Arifin meninggal pada tanggal 12 Agustus 1998, maka perhitungan haknya adalah sebagai berikut. Hak asuransi kematian istri:

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

 C   1.5 * 1  0.10  * P 10   Hak =  , karena meninggal dunia pada masa aktif maka C = 0 = {1.5 * I * P} = 1.5 * 1 * Rp. 644.670,00 = Rp. 967,005 (dibulatkan Rp. 967.000,00) Asuransi Kematian Anak Peserta Aktif Berdasarkan contoh di atas, apabila anak arifin meninggal dunia pada tanggal yang sama, maka perhintungan haknya adalah sebagai berikut. Hak asuransi kematian anak:

 C   0.75 * 1  0.10  * P 12   Hak =  , karena meninggal pada masa aktif maka C = 0 = {0.75 * 1 * P} = 0.75 * 1 * Rp. 644.670,00 = Rp. 483.502,50 dibulatkan Rp. 483.500,00 Asuransi Kematian Peserta Pensiun Berdasarkan contoh diatas, apabila Arifin kemudian meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2005, maka perhitungan haknya sebagai berikut. Perhitungan B:

25-12-2005 21-05-2000 (-) 25-06-05 = 5 tahun 7 bulan = 6 tahun

sehingga hak asuransi kematian peserta adalah :

  B  2 * 1  0.10  * P 12  =    7  2 * 1  0.10  * P 12  =  = {2 * (1.559) * Rp. 6444.670,00} = Rp. 3.010.081,06 dibulatkan Rp. 3.010.100

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

D. KETENTUAN KETENTUAN PROGRAM ASABRI

Pada awalnya, setiap pegawai negeri, termasuk ABRI (TNI dan Polri) menjadi peserta Taspen secara otomatis sejak tahun 1963. namun, pada tahun 1971, iuran Taspen untuk ABRI (TNI dan Polri) dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Hankam dialihkan dan dikelola menjadi program Asabri. Pengalihan Taspen dan pembentukan program khusus untuk lingkungan Departemen Hankam ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. Adanya rencana penyaluran secara besar-besaran anggota ABRI (TNI dan Polri) ke masyarakat yang akan dimulai pada pertengahan tahun 1971. Umur pensiun bagi anggota ABRI (TNI dan Polri) berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1966 berbeda dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang

Nomor

11

tahun

1969,

sehingga

membawa

pengaruh

kepada

penyelenggaraan program taspen. Tidak lagi disetorkannya iuran taspen peserta ABRI (TNI dan Polri) harus dilakukan sendiri oleh Departemen Hankam; sedangkan jumlah-jumlah tersebut tidak

mungkin

terbayar seluruhnya karena belum terpupuknya (cadangan) iuran di Departemen Hankam, sebab baru terkumpul sejak April 1970 (setahun). Secara formal, program Asabri dibentuk dengan peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1971, sedangkan penyelenggaraan diserahkan kepada suatu badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum (Perum) yang didirikan dengan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1971. adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam program asabri meliputi dasar hukum, peserta dan kewajiban peserta, hak peserta program asabri, santunan program Asabri, dan besarnya santunan sosial, sebagaimana diuraikan berikut ini. Dasar Hukum Program asuransi sosial ABRI (Asabri) memberi perlindungan sosial kepada semua anggota ABRI (darat, laut, udara dan kepolisian) dan pegawai-pegawai negeri sipil (PNS) pada Departemen Hankam/ABRI termasuk calon PNS. Program ini didasarkan pada peraturan-peraturan berikut ini. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1971 tentang Asuransi Sosial ABRI 2. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1974 juncto Nomor 8 tahun 1977 tentang Iuran [Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

3. Wajib Peserta Program Asabri. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 19781 tentang Perum Asabri. 1. Peserta dan Kewajiban Peserta Peserta program Asabri adalah semua anggota ABRI (TNI dan Polri) dan PNS pada Departemen Hankam termasuk calon PNS. Peserta program Asabri berkewajiban membawayar iuran wajib setiap bulan sebesar 3.2% dari penghasilan peserta sebulan. Iuran dipungut setiap bulan dan dipusatkan oleh Departemen Hankam

kemudian disalurkan

kepada Perum Asabri. 2. Hak Peserta Program Asabri Peserta program Asabri berhak memperoleh santunan asuransi sewaktu-waktu terjadi klaim yang memenuhi ketentuan yang berlaku, berupa santunan asuransi, nilai tunai tunai asuransi, asuransi risiko kematian dan biaya penguburan (uang duka wafat) 3. Santunan Program Asabri Setiap peserta program Asabri yang telah memenuhi persayaratan yang telah ditentukan berhak memperoleh santunan. Adapun ketentuan santunan program Asabri seperti diuraikan berikut ini. 1. Santunan Asuransi diberikan kepada setiap peserta program Asabri yang diberhentikan sebagai anggota ABRI (TNI dan Polri) serta PNS dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1971 dan seterusnya. 2. Asuransi risiko kematian dan nilai tunai asuransi diberikan kepada setiap peserta program Asabri yang diberhentikan sebagai anggota ABRI (TNI dan Polri) serta PNS tanpa hak pensiun atau hak tunjangan bersifat peinsiund an bukan karena meninggal atau gugur dalam masa dinas aktif terhitung mulai 1 Agustus 1971 3. Nilai tunai asuransi diberikan kepada setiap peserta program Asabri yang diberhentikan sebagai anggota ABRI (TNI dan Polri) serta PNS tanpa hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun dan bukan karena maninggal atau gugur dalam masa dinas aktif terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1971 dan sesudahnya. 4. Biaya penguburan diberikan kepada ahli waris setiap peserta program Asabri yang meninggal dunia setelah diberhentikan sebagai anggota ABRI (TNI dan Polri) serta PNS

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus dan sesudahnya. 4. Besarnya Santunan Sosial Berdasarkan ketentuan tentang santunan program Asabri, besarnya santunan sosial yang diterima peserta program Asabri seperti diuraikan berikut ini. 1. Jumlah santunan (benefit) asuransi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor SKEP/551/M/X/1983 sebesar 5 (lima) kali penghasilan terakhir bagi peserta yang berhenti dengan hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun pada atau sesudah tanggal 1 November 1983. 2. Nilai tunai asuransi dihitung dengan rumsu yang ditetapkan dengan surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor KEP/18/VII/1981 dan Nomor KEP/20/IX/1981, sedang perkaliannya disesuaikan dengan SKEP Menhankam tersebut di atas, yaitu sebagai berikut. ax : n ax : m * 5 Penghasilan terakhir

a = Singkatan dari anuitet, dimana suatu deretan pembayaran yang sifatnya periodic, dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. x = Umur pada saat menjadi peserta n = Masa iuran m = Jangka waktu dari x sampai umur pensiun minimum, sesuai dengan pengangkatan atau golongan pada saat menjadi peserta. 3. Jumlah Santunan (benefit) asuransi resiko kematian ditetapkan berdasarkan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor KEP/19/VIII/1977 sesuai pangkat atau golongan dari peserta yang meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut. 3.1. PATI/PAMEN/Gol IV sebesar 6 kali penghasilan terakhir. 3.2. PAMA/Gol III sebesar 6 ½ kali penghasilan terkhir 3.3. BINTARA/Gol II sebesar 7 kali penghasilan terakhir 3.4. TAMTAMA/Gol I sebesar 7 ½ kali penghasilan terakhir. Biaya penguburan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor KEP/04/ii/1982 sebagai berikut:

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

a. Bagi peserta yang dihentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun pada tanggal 31 Juli 1971 atau sesudahnya, tetapi sebelum tanggal 1 Januari 1975, mendapatkan jaminan biaya penguburan sebesar Rp. 40.000,00 b. Bagi peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun pada tanggal 31 Januari 1975 atau sesudahnya, tetapi sebelum tanggal 1 April 1977 mendapatkan jaminan biaya penguburan sebesar Rp. 55.000,00 c. Bagi peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun pada atau sesudah tanggal 30 April 1977 mendapatkan jaminan biaya penguburan sebesar Rp. 90.000,00

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page

[Surajiman – Hukum Asuransi – Untuk Pembelajaran – Tidak dipublikasikan

Page