BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI JIWA

66

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI JIWA A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi jiwa berhubungan terutama dengan resiko kematian (death). maupun risiko apabila seseorang hidup terlalu lama atau tetap hidup setelah jangka waktu pertanggungan. Asuransi jiwa memberikan jaminan atas “death benefit” dan atau “life benefit”. Beberapa tipe resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi jiwa mencakup kematian, asuransi kecelakaan diri (personal accident insurance) atau cacat dan kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan.84 Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Resiko yang timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (time), oleh karena sulit mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.85 Pada asuransi jiwa peristiwa yang tak tentu terjadi, bila kematian dalam tenggang waktu yang lebih singkat daripada waktu yang di sebutkan dalam polis. Pada asuransi jiwa jumlah uang ganti kerugian telah ditetapkan terlebih dahulu Pasal 305 KUHD.86 Premi dalam asuransi jiwa itu dibayar oleh tertanggung secara periodik di dalam tenggang waktu bertahun-tahun lamanya, dan akan menerima atau menimbulkan hak atas pembayaran sejumlah uang pada dirinya atau ahli

84

Hadi, Setia Tunggal, Dasar-Dasar Asuransi, Harvarindo, Jakarta, 2005, hal 69. H.Abbas, Salim, edisi revisi ke 2, Asuransi dan Manjemen Resiko, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 25-26. 86 Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 2004, Op. Cit, hal 262-263. 85

66

Universitas Sumatera Utara

67

waris secara sekaligus dari penanggung termasu dalam asuransi sejumlah uang.87 Ide dasar cara kerja Asuransi Jiwa adalah “sebuah risiko (kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan) tidak dapat dihindari, tetapi dampak risiko tersebut dapat diminimalisir.” Umpamanya jaminan untuk keturunan (dependents), sesorang bapak kalau dia menggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, maka si anak tidak akan terlantar dalam hidupnya. Bisa juga terjadio terhadap seseorang yang telah mencapai umur ketuaannya (old age) dan tidak mampu untuk mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya, maka membeli asuransi jiwa resiko yang mungkin diderita dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ternyata disini, tujuan utama ialah untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugiankerugian finansial. Di bawah ini dapat kita lihat betapa pentingnya peranan serta tujuan asuransi jiwa tersebut yakni: a. Dari segi masyarakat umumnya (sosial), asuransi jiwa bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap individu atau masyarakat, yaitu sebagai berikut: 1) Menenteramkan kepala keluarga (suami/bapak), dalam arti memberi jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepala keluarga terkena musibah yang menyebabkan meninggal dunia. 2) Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung (saving). Pada umumnya pendapatan per kapita dari masyarakat masih sangat rendah, oleh karena itu, dalam praktik terlihat

87

Ibid, hal 264-265.


68

bahwa keinginan masyarakat untuk membeli asuransi jiwa sedikit sekali. 3) Sebagai sumber penghasilan (earning power). Ini dapat kita lihat pada negara-negara yang sudah maju, seseorang yang merupakan “kunci” dalam perusahaan akan diasuransikan oleh perusahaan dimana ia bekerja. Tujuan lain asuransi jiwa ialah, untuk menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya (beasiswa / pendidikan). Yang banyak kita temui dalam praktik ialah, pertanggungan untuk risiko kematian, sedangkan pertanggungan selebihnya belum begitu maju pesat. b. Dari segi pemerintah / publik. Perusahaan asuransi jiwa di negara kita yang besar operasinya, umumnya kepunyaan pemerintah. Disini kita hubungkan dengan peraturan pemerintah, yaitu UU No. 19/1960 mengenai pembagian antara perusahaan-perusahaan negara. Pembagian kegiatan seperti tercantum di dalam sektor-sektor sebagai berikut: 1) Sektor produksi (perusahaan industri negara, perusahaan perkebunan negara, dan perusahaan pertambangan negara). 2) Sektor marketing (perusahaan niaga). 3) Sektor pemberian fasilitas (perusahaan-perusahaan asuransi negara, bank pemerintah, dan perusahaan pelayanan milik negara lainnya).88

88

H.Abbas, Salim, edisi revisi ke 2, 1991, Op. Cit., hal 26-27.


69

Dasar Asuransi Jiwa : A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang- Undang No. 40 Tahun 2014 telah melingkupi asuransi kerugian sekaligus juga asuransi jiwa, yang menyebutkan bahwa Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk : a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertaggung / pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau b) memberikan

pembayaran

dengan

acuan

pada

meninggalnya

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pasal 1 ayat (6) Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan resiko yang pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarakan pada hasil pengelolahan dana.


70

B. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)89 Dalam KUHD asuransi jiwa diatur dalam Buku 1 Bab X pasal 302 sampai pasal 308 KUHD. Jadi hanya 7 (tujuh) pasal. Akan tetapi tidak 1 (satu) pasal pun yang memuat rumusan definisi asuransi jiwa. Selanjutnya, dalam Pasal 303 KUHD yaitu orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu. Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang dtetapkan dalam perjanjian. Sehubungan dengan uraian pasal-pasal perundang-undangan di atas, Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi yaitu pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup (pengambil) asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya. Buku I bab X diatur tentang beberapa jenis Asuransi yaitu Asuransi terhadap bahaya kebakaran, Asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang Asuransi Jiwa.

89

Abdulkadir Muhammad. 2006. Op. Cit., hal 1993-196.


71

C. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Perjanjian Asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian Asuransi untuk kepentingan pemegang polis yang terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan. Ketentuan yang dimaksud antara lain: a. Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu, orang lain atau lebih. b. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu: a. sepakat mereka yang mengikat diri b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan c. suatu hal tertentu d. suatu sebab yang halal c. Pasal 1318 KUHPerdata yang mengenai ahli waris dari pemegang polis / tertanggung dalam perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut. d. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdata. e. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu pemegang polis dan


72

penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya. Selanjutnya pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata berbunyi “perjanjianperjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dengan demikian apabila misalnya pemegang polis terlambat membayar premi, maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian Asuransi batal. Dilain pihak pemegang polis pun demikian pula. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. f. Pasal 1339 KUHPerdata yang melahirkan asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”. g. Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdata yang mengenai penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. h. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan

oleh

pemegang

polis

apabila

dapat

membuktikan

penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.


73

B. Bentuk Polis Asuransi Jiwa AIA Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, asruransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis. Menurut ketentuan pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat: a. Hari diadakan asuransi; b. Nama tertanggung; c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan; d. Saat mulai dan berakhirnya evenemen; e. Jumlah asuransi; f. Premi asuransi. 90 Akan tetapi, mengenai rancangan jumlah dan penentuan syarat-syarat asuransi sama sekali bergantung pada persetujuan antara kedua pihak (Pasal 305 KUHD). a. Hari diadakan asuransi Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakan asuransi. Hal ini penting untuk mengetahui kapan asuransi itu mulai berjalan dan dapat diketahui pula sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban penanggung. b. Nama tertanggung Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi evenemen atau apabila jangka waktu berlakunya asuransi berakhir, tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari penanggung. Selain tertanggung, dalam praktik asuransi jiwa dikenal pula penikmat (beneficiary). yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dan penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

90

Muhammad Abdulkadir, 2006, Op. Cit., hal 196-198.


74

c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai satu kesatuan. Jiwa tanpa badan tidak ada, sebaliknya badan tanpa jiwa tidak ada arti apa-apa bagi asuransi Jiwa. Jiwa seseorang merupakan objek asuransi yang tidak berwujud, yang hanya dapat dlkenal melalui wujud badannya. Orang yang punya badan itu mempunyai nama yang jiwanya diasuransikan, baik sebagai pihak tertanggung ataupun sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Namanya itu harus dicantumkan dalam polis. Dalam hal ini, tertanggung dan orang yang jiwanya diasuransikan itu berlainan. d. Saat mulai dan berakhirnya evenemen Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku asuransi. artinya dalam jangka waktu itu risiko menjadi beban penanggung, misalnya mulai tanggal 26 Oktober 2015 sampai tanggal 26 Oktober 2025, apabila dalam jangka waktu itu terjadi evenemen, maka penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat (beneficiary). e. Jumlah Asuransi Jumlah asuransi adalah sejumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat diadakan asuransi sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal terjadi evenemen, atau pengembalian kepada tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen. Menurut ketentuan Pasal 305 KUHD, perkiraan jumlah dan syaratsyarat asuransi sama sekali ditentukan oleh perjanjian bebas antara tertanggung


75

dan penanggung. Dengan adanya perjanjian bebas tersebut, asas kepentingan dan asas keseimbangan alam.asuransi jiwa dikesampingkan. f. Premi Asuransi Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi tergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi. Polis Asuransi Jiwa AIA Berupa dalam buku berisi : 1. Lembaran pertama berisi nomor polis, nama lengkap pemegang polis, dan tanda tangan presiden direktur. 2. Lembaran ketiga berisi tanggal mulainya berlaku polis, tanggal berakhirnya polis, tanggal pembayaran premi, masa pembayaran premi, periode pembayaran (secara bulanan, tahunan, semester, triwun), dan nama yang ditunjuk menelima persentase manfaat meninggal. 3. Lembaran keempat berisi jumlah premi, asuransi dasar baik jumlah uang pertanggungan asuransi (manfaat meninggal) dan jumlah uang investasi (manfaat investasi), asuransi tambahan baik pilihan rawat inap, perawatan sesuai kebutuhan misalnya Waiver of Premium (TPD+CI) yaitu manfaat apabila terdeteksi penyakit sesuai lampiran ketentuan tersebut, maka akan mendapatkan perlindungan. 4. Ketentuan umum polis AIA Family Protection 5. Fotocopy surat pengajuan asuransi / Formulir aplikasi.91

91

Polis Asuransi jiwa AIA hal 1- 26.


76

C. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa Apabila asuransi jiwa berakhir setelah tenggang waktu yang ditentukan, sedangkan orang yang bersangkutan masih hidup, maka asuransi ini pada akhirnya sama atau serupa dengan suatu penabungan uang belaka. Hanya saja uang yang ditabung/investasi yang dibayarkan pada akhir tenggang waktu tersebut biasanya jumlahnya kurang dari jumlah premi yang telah dibayarkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi jiwa, antara lain sebagai berikut:92 1. Karena Terjadi Evenemen Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir. Apa sebabnya asuransi jiwa berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak meninggalnya tertanggung (terjadi evenemen)? Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masingmasing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian,

maka

asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim.

92

Tuti Rastuti, cetak Pertama, 2011, Op. Cit., hal 87-90.


77

2. Karena Jangka Waktu Berakhir Dalam asuransi jiwa tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, niaka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. 3. Karena Asuransi Gugur Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD: “Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”, Kata-kata bagian akhir pasal ini “kecuali jika diperjanjiknn lain” memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan untuk tetap dinyalakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu. Apablia asuransi jiwa itu gugur, bagaimana dengan premi yang sudah dibayar karena penanggung tidak menjalani risiko? Hal ini pun diserahkan kepada pihak-pihak untuk memperjanjikannya. Pasal 306 KUHD ini mengatur asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam Pasal 307 KUHD ditentukan: “Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur”. Apakah masih dimungkinkan penyimpangan pasal ini?. Menurut Purwosutjipto, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan


78

prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dan badan tertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diadakan asuransi. Penyimpangan ini akan menjadikan asuransi jiwa lebih supel lagi. 4. Karena Asuransi Dibatalkan93 Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), bagaimana cara penyelesaiannya? Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis Di negara – negara maju seperti Amerika dan berbagai negara di belahan Eropa, mayoritas penduduknya sudah memiliki kesadaran akan pentingnya peranan asuransi sehingga tanpa harus ditawari pun mereka akan mencari sendiri produk asuransi yang cocok bagi mereka. Sebaliknya, di negara – negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran orang mengenai pentingnya asuransi belum terlalu diutamakan. Karena itu, dalam modul ini kita akan membahas pengertian asuransi itu sendiri dan apa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan memiliki asuransi. Contoh pihak yang memiliki insurable interest adalah sebagai berikut:94 a. Orang Tua dan Anak. Kedua belah pihak memiliki insurable interest karena adanya hubungan darah,

93 94

Muhammad, Abdulkadir, 2006, Op., hal 203. http://makalahasuransijiwa-maya.blogspot.com diakses pada tanggal 24 September 2015.


79

b.

Suami dan Istri. Keduanya memiliki insurable interest karena mereka berdua terikat dalam suatu hubungan pernikahan yang sah menurut hukum yang berlaku.

Untuk mendapaatkan uang pertanggungan dari asuransi jiwa ada dua macam : 1. Jika tertanggung meninggal dunia a) Ahli waris harus menunjukan polis yang bersangkutan; b) Surat keterangan dari pamong praja; c) Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah tertanggung yang menyebutkan sebab-sebab meninggalnya tertanggung; dan d) Kuitansi yang sah dari pembayaran premi yang terakhir. 2. Jika tertanggung masih hidup a) Tertanggung harus menunjukan polis yang bersangkuatan ; b) Surat pengenal diri dari pemgang polis, dan c) Kuitansi yang sah dari pembayaran premi terakhir. Sebagian orang menganggap bahwa membayar premi sama dengan membuang uang dengan sia – sia karena tidak terlihat manfaatnya secara nyata. Sebenarnya anggapan itu salah total karena sebenarnya manfaat uang pertanggungan yang akan diterima jauh lebih besar daripada jumlah premi yang dibayarkan Polis secara otomatis akan berakhir dalam hal: a. Tertanggung meninggal dalam masa asuransi; b. Tertanggung mencapai umur 99 tahun (Sembilan puluh tahun) pada saat ulang tahun polis; c. Nilai akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang ada, Sebagimana dimkasud dalam Pasal 3 ayat (4), kecuali dalam 10 (sepuluh) tahun polis pertama dimana anda memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); d. Premi proteksi tidak dibayarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf I; e. Polis menjadi batal berdasarkan Pasal 14.95

95

Pasal 3 ayat (5) Ketentuan Umum Polis AIA Family First Protection.


80

D. Produk-Produk Asuransi Jiwa di AIA 1. Aktiva Prima Usia Masuk Tertanggung 1 bulan–65 tahun, Pemegang Polis minimal 18 tahun, masa asuransi sejak tanggal berlakunya polis sampai dengan tertanggung berumur 80 tahun atau sampai dengan berkahirnya polis. min premi dasar tahunan Rp.9,6 juta, semester Rp.4,8 juta, kuatalan Rp.2,4 juta, min premi Top Up Rp.1.000.000. Keunggulan asuransi ini adalah akses prioritas dalam berinvestasi, loyalty bonus, besaran premi yang dibayarkan tidak meningkat (tetap), fleksibilitas, perlindungan jiwa dan kecelakaan dalam 1 waktu, jaminan polis anda akan tetap berlaku (No Lapse Guarantee), asuransi tambahan yang lengkap. Biaya - biaya asuransi dalam hal biaya administrasi tahun polis ke 1 – 10 Rp 27.500,per bulan, tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- per bulan. Manfaat dalam asuransi ini antara lain yaitu pertama manfaat meninggal apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis. Kedua manfaat tambahan meninggal apabila tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam masa asuransi sampai dengan tertanggung berumur 70 tahun, maka akan dibayarkan manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan sebesar manfaat meninggal dengan maksimal sebesar Rp150.000.000,- (apabila umur tertanggung pada saat meninggal lebih kecil dari 18 tahun), atau maksimal sebesar Rp500.000.000,- (apabila Umur tertanggung pada saat meninggal antara 18–70 tahun), sesuai dengan ketentuan dalam Polis.Ketiga manfaat investasi manfaat investasi berupa nilai akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal tertanggung mencapai Umur 80 (delapan puluh)


81

tahun dan Polis masih berlaku, tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku, polis menjadi berakhir dalam masa asuransi dengan perhitungan nilai unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya. Ketiga pilihan asuransi tambahan dalam asuransi yaitu Executive ASRI (Memberikan manfaat Santunan Tunai Harian apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit yang disebabkan oleh Penyakit maupun Cidera akibat kecelakaan), Grand SAKTI (Memberikan manfaat Penyakit Kritis apabila Tertanggung terdiagnosa menderita salah satu dari 7 Penyakit Kritis yang dilindungi), Grand SAKTI Plus (Memberikan manfaat Penyakit Kritis apabila Tertanggung terdiagnosa menderita salah satu dari 32 Penyakit Kritis yang dilindungi), Term Rider (Memberikan manfaat meninggal sebesar Uang Pertanggungan (UP) Term Rider apabila Tertanggung meninggal), Waiver of Premium (Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total), Payor Waiver (Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis/ orang tua/kakek/nenek tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau meninggal dunia), Spouse Waiver (Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis suami/istri tertanggung) mengalami Cacat Tetap Total atau meninggal dunia), Total Permanent Disability (TPD) (Memberikan manfaat sebesar Uang Pertanggungan (UP) TPD apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat kecelakaan).96 2. Solusi Prima Usia masuk tertanggung 1 bulan – 55 tahun, pemegang polis minimal 18 tahun. Masa asuransi 20 tahun (mulai di tahun ke-9 dan seterusnya bergantung pada kecukupan Nilai Akun). Min premi Top Up Rp.1.000.000. Keunggulan 96

AIA Finansial, 2013, AIA Premiere Agen Transform Make Difference, AIA: Jakarta, hal

19.


82

asuransi ini yaitu hasil investasi optimal, udah dan praktis, pilihan investasi lengkap, fleksibilitas. Manfaat dalam asuransi ini antara lain yaitu pertama manfaat meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP). Manfaat tambahan karena Kecelakaan akan ada tambahan 100% UP (sesuai usia pada saat meninggal). Perlindungan asuransi hingga umur 70 tahun dengan ketentuan, jika <18 tahun maks Rp.150 juta/USD 18.750, jika 18-70 tahun maks Rp.500 juta/USD 62.500 dan manfaat tambahan karena kecelakaan di transportasi umum maks sebesar manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan (perlindungan asuransi hingga umur 70 tahun). Kedua manfaat investasi sejumlah nilai investasi yang terbentuk (dikurangi hutang jika ada). Masa asuransi 20 tahun, masa bayar 3 tahun, usia masuk 1 bulan -55 tahun. Asuransi tambahan(Rider) tidak ada, Min premi dasar tahunan Rp.12 juta, Semester Rp.6 juta, Kuatalan : Rp.3 juta, alokasi premi dasar tahun pertama 60%,selanjutnya 100%.97 3. AIA Priority Link Usia masuk tertanggung 1 bulan – 65 tahun, pemegang polis minimal 18 tahun. Masa asuransi s/d usia 80 tahun min premi dasar Rp.15.000.000,-/USD 1500 per tahun min premi top Up Rp.1.000.000,-. Keunggulan asuransi ini adalah akses prioritas dalam berinvestasi, loyalty bonus, besaran premi yang dibayarkan tidak meningkat (tetap), fleksibilitas, perlindungan jiwa dan kecelakaan dalam 1 waktu, jaminan polis anda akan tetap berlaku (No Lapse Guarantee) dan suransi tambahan yang lengkap.

97

AIA Finansial, 2013,Ibid, hal 20.


83

Manfaat dalam asuransi ini antara lain yaitu pertama perlindungan jiwa sampai umur 80 Tahun sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP), manfaat maksimal sebesar 200% UP jika terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan hingga umur 70 tahun dengan ketentuan jika <18 tahun maks Rp.150 juta/USD 18.750, jika 18-70 tahun maks Rp.500 juta/USD 62.500. Manfaat maksimal sebesar 300% UP jika terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan dalam sarana transportasi umum perlindungan asuransi hingga umur 70 Tahun. Kedua Manfaat Investasi terbentuk dari premi yang diinvestasikan yaitu IDR money market fund (investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal), IDR dana berkah (investasi pada instrumen pasar uang berbasis syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal dengan tingkat risiko rendah), IDR fixed income fund (investasi pada instrumen pendapatan tetap dengan tingkat pengembalian yang relatif stabil disertai tingkat risiko yang relatif moderat), USD fixed income fund (investasi pada instrumen pendapatan tetap dalam mata uang USD dengan tingkat pengembalian yang stabil), IDR balanced fund (investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal), IDR equity fund (investasi pada instrumen saham di bursa efek indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi dengan risiko yang relative tinggi pula), IDR china-indiaindonesia equity fund (Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina/India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat


84

pertumbuhan modal jangka panjang). Ketiga manfaat asuransi tambahan yaitu severity critical illness (perlindungan asuransi terhadap 57 kondisi penyakit kritis termasuk angioplasti, yang akan dibayarkan berdasarkan tingkat penyakit kritis dengan nilai manfaat penyakit kritis sampai dengan 200% uang pertanggungan severity critical illness), multiple critical illness (perlindungan asuransi terhadap 33 Penyakit Kritis termasuk angioplasti, yang dapat dibayarkan sampai tiga penyakit kritis, dengan nilai manfaat penyakit kritis sampai dengan 350% Uang pertanggungan multiple critical illness), critical illness (perlindungan asuransi terhadap 32 penyakit kritis atau meninggal karena sebab apapun yang tidak dikecualikan dalam polis, dengan nilai manfaat sebesar 100% uang pertanggungan critical illness), Critical Illness 7 (perlindungan asuransi terhadap 7 penyakit kritis dengan nilai manfaat sebesar 100% uang pertanggungan critical illness 7), critical illness 33 (perlindungan asuransi terhadap 33 penyakit kritis termasuk angioplasti dengan nilai manfaat sebesar 100% uang pertanggungan critical illness 33), hospital income (perlindungan asuransi berupa manfaat Ssntunan tunai harian apabila tertanggung dan/atau tertanggung tambahan (keluarga inti tertanggung) menjalani rawat inap akibat penyakit atau cidera), hospital & surgical plus (perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dengan fasilitas cashless dan reimbursement yang memberikan manfaat rawat inap, manfaat tindakan bedah, manfaat medis dan manfaat rawat jalan), premier hospital & surgical (asuransi tambahan yang memberikan manfaat lengkap untuk menanggung biaya perawatan kesehatan

berstandar

internasional

dengan

pilihan

berdasarkan

wilayah

pertanggungan: Indonesia, Malaysia, dan Singapura), waiver of premium (TPD+CI) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan premi apabila


85

Tertanggung mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis), spouse waiver (TPD+CI) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan premi apabila pemegang polis (suami/istri tertanggung) meninggal, mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis), payor waiver (TPD+CI), personal accident (perlindungan asuransi apabila tertanggung meninggal atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan), payor term (manfaat pembebasan premi apabila pemegang polis /orang tua/kakek/nenek tertanggung mengalami cacat tetap total atau meninggal dunia).98 4. AIA Family First Protection Usia masuk tertanggung 1 bulan - 70 tahun, usia masuk pemegang polis minimal 18 tahun, min premi dasar Rp.2.400.000,-per tahun, min premi top up Rp.1.000.000,-. Keunggulan asuransi ini adalah perlindungan seumur hidup hingga usia 99 tahun, fleksibilitas untuk mendukung kebutuhan proteksi di setiap tahap kehidupan anda, lebih fokus dalam mengoptimalkan proteksi, sekaligus berinvestasi, nilai uang pertanggungan relatif tinggi "No Lapse Guarantee" (NLG) selama 10 tahun polis pertama, diskon biaya asuransi dasar, perlindungan lengkap, berlaku di seluruh dunia. Manfaat dalam asuransi ini antara lain yaitu pertama manfaat meninggal sebesar uang pertanggungan (UP) yang akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal karena sebab apapun dalam masa asuransi. Kedua manfaat investasi aebesar nilai akun yang terbentuk dari Premi yang diinvestasikan. Ketiga pilihan manfaat asuransi tambahan yaitu critical illness (perlindungan asuransi terhadap 32 penyakit kritis atau meninggal karena sebab apapun yang tidak dikecualikan

98



86

dalam polis, dengan nilai manfaat sebesar 100% uang pertanggungan critical illness), critical illness 7 (perlindungan asuransi terhadap 7 penyakit kritis dengan nilai manfaat sebesar 100% uang pertanggungan critical illness 7), critical illness 33 (perlindungan asuransi terhadap 33 penyakit kritis termasuk angioplasti dengan nilai manfaat sebesar 100% uang pertanggungan critical illness 33), severity critical illness (perlindungan asuransi terhadap 57 kondisi penyakit kritis termasuk angioplasti, yang akan dibayarkan berdasarkan tingkat penyakit kritis dengan nilai manfaat penyakit kritis sampai dengan 200% uang pertanggungan severity critical illness), multiple critical illness (perlindungan asuransi terhadap 33 Penyakit kritis termasuk angioplasti, yang dapat dibayarkan sampai tiga penyakit kritis, dengan nilai manfaat penyakit kritis sampai dengan 350% uang pertanggungan multiple critical illness), hospital & surgical plus, hospital income (perlindungan asuransi berupa manfaat santunan tunai harian apabila tertanggung dan/atau tertanggung tambahan (keluarga inti tertanggung) menjalani rawat inap akibat penyakit atau cidera), waiver of premium (TPD+CI) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan premi apabila tertanggung mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis), spouse waiver (TPD+CI) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan premi apabila pemegang polis/ suami/ istri tertanggung) meninggal, mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis), payor waiver (TPD+CI) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan premi apabila pemegang polis/ orang tua/ kakek/ nenek tertanggung meninggal, mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis), personal


87

accident (perlindungan asuransi apabila tertanggung meninggal atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan).99 5. Solution Usia masuk tertanggung 1 bulan – 70 tahun, pemegang polis minimal 18 tahun. Min premi dasar Rp.2.400.000,-per tahun, min premi Top Up Rp.1.000.000,-. Keunggulan dalam asuransi ini adalah life time coverage, investasi optimal, no lapse guarantee, gratis biaya bulanan, bebas tagihan, fleksibel Manfaat dalam asuransi ini antara lain yaitu pertama manfaat meninggal perlindungan jiwa sampai umur 99 Tahun sebesar 100% uang pertanggungan (UP). Kedua manfaat investasi sebesar nilai akun yang terbentuk dari Premi yang diinvestasikan.

Ketiga

pilihan

asuransi

tambahan

yaitu

critical

illness

(perlindungan asuransi terhadap 32 penyakit kritis atau meninggal karena sebab apapun yang tidak dikecualikan dalam polis, dengan nilai manfaat sebesar 100% uang pertanggungan critical illness), hospital income (perlindungan asuransi berupa manfaat santunan tunai harian apabila tertanggung dan/atau tertanggung tambahan (keluarga inti tertanggung) menjalani rawat inap akibat penyakit atau cidera), hospital & surgical plus (perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dengan fasilitas cashless dan reimbursement yang memberikan manfaat rawat inap, manfaat tindakan bedah, manfaat medis dan manfaat rawat jalan), waiver of premium (TPD+CI) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan premi apabila tertanggung mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis), spouse waiver (TPD+CI) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan

99



88

premi apabila pemegang polis/ suami/istri tertanggung meninggal, mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis), payor waiver (TPD+CI) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan premi apabila pemegang polis/ orang tua/ kakek/ nenek tertanggung meninggal, mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis), personal accident (perlindungan asuransi apabila tertanggung meninggal atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan), payor term (manfaat pembebasan premi apabila pemegang polis/ orang tua/ kakek/ nenek tertanggung mengalami cacat tetap total atau meninggal dunia).100 6. Hassana Berkah Usia masuk peserta 1 bulan – 65 tahun tahun, usia masuk pemegang polis minimal 18 tahun masa asuransi sampai peserta berumur 80 tahun min kontribusi dasar

Rp.15.000.000,-/USD

1500

per

tahun

min

kontribusi

Top

Up

Rp.3.600.000,-. Keunggulan dalam asuransi ini adalah investasi yang fleksibel dan optimal, ketenangan dan keberkahan karena sesuai dengan prinsip syariah, manfaat loyalitas, surplus underwriting, perlindungan maksimal dengan pilihan asuransi tambahan yang lengkap. Manfaat dalam asuransi ini antara lain yaitu pertama manfaat meninggal proteksi jiwa terhadap risiko meninggal oleh sebab apapun hingga Peserta berusia 80 tahun, yaitu sebesar 100% uang pertanggungan (UP) ditambah manfaat investasi yang terbentuk, manfaat tambahan sebesar 100% UP apabila terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan hingga peserta berusia 70 tahun (total manfaat menjadi 200% UP), manfaat tambahan sebesar 100% UP apabila terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan dalam transportasi umum dan/atau dalam perjalanan

100



89

ibadah hingga peserta berusia 70 tahun (total manfaat menjadi 300% UP). Kedua manfaat investasi akumulasi investasi yang terbentuk dari kontribusi yang anda investasikan, yaitu sebesar nilai akun akan diberikan apabila peserta mencapai usia 80 (delapan puluh) tahun pada saat ulang tahun polis serta polis masih berlaku. Sebesar nilai akun akan diberikan apabila peserta meninggal karena sebab apapun pada saat polis masih berlaku. Ketiga pilihan asuransi tambahan yaitu executive ASRI Syariah (perlindungan asuransi berupa manfaat santunan tunai harian apabila Peserta menjalani rawat inap akibat penyakit atau cidera), hospital & surgical syariah (perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dengan manfaat rawat inap, manfaat tindakan bedah, manfaat medis dan manfaat rawat jalan), payor term syariah (perlindungan asuransi jangka warsa dengan manfaat berupa uang pertanggungan apabila pemegang polis/ orang tua/ kakek/ nenek meninggal akibat penyakit atau kecelakaan), payor waiver syariah (TPD) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan kontribusi apabila pemegang polis/ orang tua/ kakek/ nenek meninggal atau mengalami cacat tetap total dan santunan duka apabila pemegang polis meninggal), payor waiver syariah (TPD+CI) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan kontribusi apabila pemegang polis/ orang tua/ kakek/ nenek meninggal atau mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa salah satu dari 32 penyakit kritis dan santunan duka apabila pemegang polis meninggal), spouse waiver syariah (TPD) (perlindungan asuransi dengan manfaat pembebasan kontribusi apabila pemegang polis suami/ istri meninggal atau mengalami cacat tetap total dan santunan duka apabila pemegang polis meninggal),101

101



90

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Tata Cara Pengajuan dan Proses Pembayaran Premi Asuransi Jiwa AIA Tata cara pengajuan asuransji jiwa di asuransi AIA ada 2 cara: a. Melengkasi Berkas-Berkas Asuransi Dikirim Melalui Pos ke Pusat. Apabila berkas setelah lengkap sesuai yang dibutuhkan maka calon pemegang polis menunggu 7 hari untuk terbitnya polis asuransi. 1) Kwitansi pembayaran premi pertama di bank yang telah di tentukan. 2) Foto copy buku tabungan bersama materai bisa melalui bank-bank berikut: BRI, BCA, CMB Niaga, BII, BNI, BNI, Kredit CARD, Visa Master. 3) KTP Tertanggung 4) Kartu keluarga untuk ahli waris 5) Ada Surat Perjanjian yang berisi surat kuasa pendebetan rekening tabungan untuk pembayaran

premi asuransi PT AIA selanjutnya

dengan dibubuhi materai 6000. 6) Isi SPAJ/Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (Mengisi data secara benar,tepat dan jujur). SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) adalah berkas atau dokumen yang harus diisi serta ditandatangani oleh calon nasabah. SPAJ tersebut adalah bukti resmi yang menyatakan bahwa calon nasabah sudah memahami segala ketentuan, syarat, keuntungan, hal lain seputar produk asuransi yang diambilnya dan mengisi data pribadi baik data kesehatan dan data yang ditunjuk menerima manfaat 90


91

asuransi. Apabila tidak dapat mengungkapkan infromasi material secara benar, jujur, lengkap dan tidak sesuai dengan fakta (non disclosur of material facts) tentang obyek yang akan dipertanggungkan akan dapat menyebabkan batalnya perjanjian asuransi tersebut. Pelanggaran sering timbul karena beberapa hal, misalnya tidak mengungkapkan

informasi

secara

benar

dan

lengkap,

menyembunyikan informasi, informasi yang diungkapkan keliru, atau dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar. 7) Kertas Ilustrasi (harus ditanda tangi oleh calon pemegang polis dan paraf petugas pemasar asuransi). Berisi jumlah premi di pilih sesuai produk di perlukan selama jangka waktu di tentuka sekitar 10 tahun dan memuat nilai investasi dalam setiap tahun, ilustrasi yang tentu saja semuanya berdasarkan prediksi manfaat hidup. 8) Kertas Form Need Analisi/ kertas Angket. Mengetahuai dan mempersiapkan dana kepada keluarga, baik dalam kondisi saat ini maupun masa mendatang. Terlebih bila sebagai kepala keluarga atau sumber income harus dipanggil Tuhan lebih awal dan dalam usia produktif. Sekalipun sudah tidak ada, kehidupan keluarga dan pendidikan anak harus tetap berlanjut dan dana pensiun. b. Melengkasi Berkas-Berkas Asuransi Dikirim Melalui IPOS melalui Software

Update.

AIA

memberikan

Inovasi

dan

orisinalitas

produk/layanan yang digunakan dalam melayani pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan kualitas dan efektifitas layanan secara efisiensi dan fleksibilitas dan pertama kali memberikan


92

inovasi untuk tanda tangan elektronik (e-sign) sehingga tidak perlu lagi proses pencetakan dan pengiriman dokumen kertas. Dengan melalui Iform tersedia mulai dari IPOS versi 6 mengisi Formulir kesehatan (10 formulir), Pekerjaan (4 formulir), Hobi (5 formulir), dan Perusahaan (1 formulir). Berikut adalah langka mudah menggunakan Iform: 1) Akses AIA portal website www. Aia-finansial.com menggunkan safari browser di ipad. 2) Login ke”My AIA” dengan mengisi nomor client dan password agen. 3) Tidak ada perubahan dalam penggunaan iApply (e-SPAJ). Pastikan bahwa iApply (e-SPAJ) telah anda selesaikan sebelum menggunakan iForm. 4) Menu iForm. Pilih menu iForm setelah memilih kontak nasabah tertentu. 5) Pilih nomor SP. Pilih nomor SP nasabah yang akan menggunakan iForm ini 6) Menampilkan daftar iForm. Tekan tombol > (lebih dari)

untuk

menampilkan daftar iForm, tersedia untuk calon tertanggung dan/atau pemegang polis. 7) Memilih form dalam daftar iForm Daftar formulir muncul dalam 4 kategori berikut seperti pada gambar dibawah ini; a.

Pilih formulir yamng dibutuhkan

b.

Tanda cek lish mengindikasikan formulir telah selesai dibuat.

8) Melengkapi formulir a. Seluruh field wajib melengkapi


93

b. Pastikan Anda menekan tombol buat laporan data kesehatan setelah proses pengisian selesai 9) Review Formulir. Formulir yang sudah selesai dapat anda review, cetak (print) atau email 10) Formulir akan tampil pada daftar e-submission pada menu contact. Anda dapat membuat lebih dari 1 formulir untuk setiap SPAJ 11) Prosedur e-sigh normal. Anda melakukan e-sign bersamaan dengan SPAJ atau setelan SPAJ selesai di tanda tangani.102 Proses Pembayaran Premi Asuransi Jiwa AIA Premi asuransi atau biaya berasuransi merupakan prasyarat adanya perjanjian asuransi karena tanpa adanya premi tidak ada asuransi (no premium no insurance).103 Jumlah premi sangat bergantung kepada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan.104 Sesuai dengan surat kuasa pendebetan rekening tabungan untuk premi/kontribusi lanjutan maka pemabayaran premi lanjutan akan dilakukan otomasi/langsung di potong (auto debet) melalui nomor rekening pendetan pada waktu jatuh tempo dilakukan oleh pihak BANK dan diterima ke rekening PT.AIA sesuai harga premi yang ditetapkan berdasarkan cara pembayaran secara bulanan, triwulan, semester atau tahunan. Premi dasar tidak ada batasan berapa jumlahnya,misalnya di produk AFFP premi terjangkau karena Rp.200.000,-/bulan hanya premi dasar tanpa investasi tetapi jumlah premi dipilih sesuai kebutuhan dan manfaat asuransi jiwa. 102

Wawancara abang Brawan Manik. Manager Agen Asuransi Jiwa AIA pada tanggal 28 oktober 2015. Medan: Cabang AIA. 103 Akbar Silonde, Arus dan B.Iiyas, Wirawan, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba empat, Jakarta, hal 149. 104 Irawan, Bagus, 2007, Op. Cit., hal 113.


94

B. Proses Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa AIA Dalam hal ini pembayaran pertanggungan ada dua macam : 1. Jika pertanggungan masih hidup, maka diperlukan syarat-syarat : a. Menunjukan polis yang bersangkutan. b. Surat keterangan pengenal diri dari pemegang polis. c. Kuitansi yang sah dari pembayaran premi yang terakhir. 2. Jika tertanggung meninggal dunia, maka diperlukan syarat-syarat : a. Ahli waris atau orang yang ditujuk untuk menerima faedah asuransi, menunjukan polis yang bersangkutan. b. Surat keterangan kematian dari pamong raja atau kantor camat c. Surat keterangan sebab-sebab kematian dari dokter yang memeriksa jenazah tertanggung. d. Kuitansi yang sah dari pembayaran premi yang terakhir.105 Beberapa hal sebab-sebab terjadinya klaim meliputi antara lain:106 1. Tertanggung meninggal dunia; 2. Klaim penebusan polis/Nilai tunai; 3. Klaim habis kontrak sesuai ketentuan dalam polis; 4. Pengobatan dan biaya dokter; 5. Kalim rawat inap (opname) dan rawat jalan; 6. Tertanggung mendapat kecelakaan yang dimana tidak dapat bekerja mencari nafkah baik cacat atau kehilangan bagian dari tubuh(misalnya tangannya putus,setiap bersendian hilang)

105 106

Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 2004, Op. Cit., hal 266- 267. Wawancara Brawan Manik Manager Agen AIA pada tanggal Senin,28 Oktober 2015.


95

Sebagai bagian dari transformasi customer experience dan peningkatan layanan kepada pemegang polis, AIA menghadirkan AIA Express Claim – layanan yang memberikan kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam proses klaim. Hanya dalam 20 menit, AIA Financial akan menginformasikan keputusan klaim yang diajukan melalui SMS. Dan apabila disetujui, klaim akan dibayarkan dalam satu hari kerja sejak SMS keputusan klaim dikirimkan. Proses pengajuan klaim melalui layanan Express Claim: 1. Nasabah (Yang Ditunjuk) mengajukan kelengkapan dokumen klaim meninggal melalui AIA Customer Care. Untuk mengakses alamat AIA Customer Care. 2. AIA akan mengirim keputusan klaim kepada pemegang polis via SMS dalam waktu 20 menit sejak dokumen pengajuan klaim diterima. 3. Apabila disetujui, klaim akan dibayarkan dalam satu hari kerja sejak SMS persetujuan klaim dikirim ke nasabah (Yang Ditunjuk) Syarat dan Ketentuan: 1. Jenis klaim: meninggal 2. Umur polis: 2 tahun atau lebih 3. Maksimum Uang Pertanggungan:Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 4. Menyerahkan/ memiliki dokumen pengajuan klaim lengkap107 Melengkapi Data-Data Klaim Manfaat Meninggal dan Klaim Manfaat Meninggal karena kecelakaan yaitu: 1. Formulir klaim meninggal dunia. 2. Formulir B - klaim asuransi keterangan kematian (diisi oleh Dokter). 107

http://www.aia-financial.co.id/id/customer-support/information/aia-express-claim/ di akses pada tanggal 24 September 2015


96

3. Fotokopi identitas Pemegang Polis. 4. Fotokopi identitas Tertanggung. 5. Fotokopi identitas Ahli Waris. 6. Fotokopi Kartu Keluarga. 7. Polis asli, (lampirkan surat keterangan dari kepolisian, bila hilang). 8. Surat keterangan meninggal/Akte Kematian asli atau legalisir. 9. Surat izin kubur/kremasi asli atau legalisir. 10. Surat Kuasa bermaterai untuk pembayaran Manfaat Asuransi yang dikuasakan ke satu orang. 11. Berita acara/kronologis kejadian dari Ahli Waris. 12. Surat Keterangan Kematian asli/legalisir dari konsulat jenderal RI setempat apabila Tertanggung meninggal diluar negeri. 13. Surat keterangan dari kepolisian asli/legalisir, apabila Tertanggung meninggal karena kecelakaan.108 Meninggal dirumah karena tiba-tiba: 1. Polis asli 2. Surat keterangan meninggal dari keluruhan tempat tinggal 3. Surat instansi dinas kesehatan 4. Fotocopy KTP ahli waris dan akta lahir ahli waris 5. Form A & B meninggal 6. Form penyataan yang ditunjuk menerima ahli waris sesuai tertera dalam polis dan materai .109 Meninggal di Rumah Sakit : 108

http://www.aia-financial.co.id/id/customer-support/information/claim-submission/ diaskses pada tanggal 24 September 2015. 109 Wawancara Petro Alexander Simanjuntak Manager agen. 28 Oktober 2015.


97

1. Polis asli 2. Surat keterangan meninggal dari keluruhan tempat tinggal 3. Surat instansi dinas kesehatan 4. Fotocopy KTP ahli waris dan akta lahir ahli waris 5. Form A & B meninggal 6. Form penyataan yang ditunjuk menerima ahli waris sesuai tertera dalam polis dan materai . 7. Surat keterangan rumah sakit.110 Jika diperlukan, AIA akan meminta keterangan/berkas tambahan dari Yang Ditunjuk/Ahli Waris. Contoh Tembusan Pembayaran Manfaat Asuransi (UP) yang dikirim melalui nomor rekening sesuai yang tertera didalam polis yaitu ARIANI kedudukan sebagai istri. Hasil wawancara kepada Ibu Ariani Bahwa: 1. Ibu itu tidak mengetahui proses pengajuan asuransi ini, karena ibu tahu ketika menyusun berkas-berkas alm.bapak. 2. Premi yang tertera di dalam polis Rp.5.000.000,-/tahun 3. Berkas yang diperlukan klaim asuransi jiwa yaitu surat kematian dari camat karena meninggal di rumah pada waktu lewat hari raya, dinas kesehatan, KTP Tertanggung dan ahli waris, Kartu Keluarga, Akta kelahiran anak, Buku tabungan yang tertera dalam polis. 4. Pencairan dana uang UP/manfaat asuransi sangat cepat 1 x 24 jam dan menerima info telah dibayarkan melalui nomor rekening ahliwaris. 5. Hambatan dalam sesalahan perbedaan data pada ktp dengan didalam polis sih tertanggung/alm.bapak dalam tahun lahir dan melengkapi berkasberkasnya karena meninggal jumat dan hari sabtu setengah hari kerja bagian admin.

110

Ibid


98

C.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa AIA Walaupun telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang usaha perasuransian di Indonesia, namun masalah perlindungan hukum terhadap pemegang polis dirasakan masih sangat kurang. Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan (proteksi) serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu/kelompok

dalam

masyarakat

atau

institusi-institusi

lain,

atas

kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. Jadi jelaslah bahwa usaha-usaha dalam kegiatan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi memberikan suatu dampak positif luas baik secara terbatas pada antar individu maupun masyarakat luas. Namun bagaimanapun di dalam kenyataannya Tertanggung dalam hal ini adalah pemegang polis seringkali dirugikan dalam perjanjian asuransi, semua yang menjadi kesepakatan para pihak dituangkan dalam akta yang disebut polis. Seperti sulitnya memperoleh pembayaran ketika Tertanggung atau pemegang polis mengalami risiko atau terjadinya evenement (kematian, hari tua, dan cacat badan), padahal bertahun-tahun pemegang polis sudah membayar premi kepada penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi melahirkan berbagai program yang secara pengaturan belum ada aturan yang pasti dijadikan landasan pelaksanaan berbagai program asuransi tersebut. Asuransi tumbuh karena semakin banyak berbagai risiko yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan.

Risiko adalah ketidaktentuan

atau uncertainly yang mungkin melahirkan kerugian. Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan baik perorangan maupun dunia usaha.


99

1. Menurut KUH Perdata111 Pengaturan tentang perjanjian asuransi terdapat dalam KUH Perdata, KUH Dagang,

UU

No.

2

Tahun

1992

tentang

Usaha

Perasuransian

dan

perundangundanganlainnya. Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi pengaturannya terdapat dalam KUH Dagang. Namun demikian berdasarkan Pasal 1 KUH Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Berkaitan dengan kepentingan pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, yaitu 112: a. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu: sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan,paksaan dan penipuan (dwaling,dwang

dan

bedrog) dari penanggung dapat

mengajukan permohonan pembatalan perjanian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan tertanggung / pemegang polis beritikad baik,maka pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarka b. Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak

111

https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/perlindungan-hukum-terhadapkonsumen.pdf diakses pada tanggal 24 September 2015. 112 Man Suparman dan Endang, 2003, Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha perasuransian, PT.ALUMNI, Bandung, hal 9-15.


100

memenuhi kewajibannya.Bagi pemegang polis hal ini harus diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausula yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap terjadi kelambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan kepada pengadilankarena dianggap kurang praktis. c. Pasal 1267 diterapkan dalam perjanjian asuransi; jika penanggung yang memiliki kewajiban

memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang

terhadap tertanggung ternyata melakukan inkar janji,maka pemegang polis dapat menuntut pemnggantian biaya,ganti rugi dan bunga. d. Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkankan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang,pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 1253 s.d. Pasal 1262 KUH Perdata. e. Pasal 1318 KUH Perdata dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis

untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau

sejumlah uang kepada penanggung.Pasal ini menetapkan bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal,maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya.


101

f. Pasal 1338 mengandung beberapa asas dalam perjanjian, pertama, asas kekuatan mengikat.Asas ini jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung/pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan prestasinya. Kedua, asas kepercayaan mengandung arti bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketiga, asas itikad baik yang berarti semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjannian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan. g. Pasal 1342 KUHPerdata mengenai menafsirkan perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Demikian pula tentu yang terdapat dalam Pasal 143 s/d Pasal 1351 KUHPerdata Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya 2. Menurut KUH Dagang113 Beberapa pasal dalam KUHD yang dapat digunakan untuk melindungi pemegang polis, antara lain 114:

113

https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/perlindungan-hukum-terhadapkonsumen.pdf diakses pada tanggal 24 September 2015. 114 Man Suparman dan Endang, 2003, Op.Cit., hal 15-26.


102

a. Pasal 254

melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu

diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undangundang diharuskan. Hal ini untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian atau pertaruhan. b. Pasal 257 dan Pasal 258.Jika melihat ketentuan Pasal 255 KUHD, seolaholah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Bila memperhatikan Pasal 257 ternyata tidak benar.Dalam pasal ini disebutkan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup,hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi

akan tetapi polisnya belum dibuat,maka

tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi.Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup dengan alat-alat pembuktian yang lain misalnya surat

menyurat

antara

penanggung

dengan

tertanggung,catatan

penangung,nota penutupan, dan lain-lain. 3. Pasal 260 dan 261 mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan perantaraan makelar atau agen. Dari Pasal 260 diketahui bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantaraan makelar,maka polis yang telah ditanda tangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangan.Pasal 261 menetapkan bahwa jika terjadi kelalaian dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 dan 260, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi.


103

4. Menurut Undang - Undangan Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Menurut UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:115 a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau; b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dalam sebuah perjanjian, kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara. Untuk mencapai kesetaraan memang diperlukan level pemahaman yang sama tentang isi perjanjian (polis). Disini pemegang polis harus membaca secara cermat isi polis asuransi. Tujuannya agar dia tahu hak dan kewajibannya, apa saja yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan apa yang tidak ditanggung serta syarat pengajuan klaim. Jangan sampai pemegang polis menandatangani polis tanpa tahu apa isinya. Ketidakpahaman mengenai isi polis menjadi pangkal timbulnya masalah dikemudian hari, misalnya peristiwa yang menurut pemegang polis itu

115

Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014.


104

terkover asuransi miliknya ternyata menurut perusahaan asuransi justru tidak terkover. 5. Menurut Undang - Undangan Nomor 8 Tahun 1999116 Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.Yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dalam Pasal 1 ayat (2).117 Karena posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Menurut Az.Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen adalah sebagian keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.118 Tujuan dari perlindungan konsumen adalah : a. Menumbuhkan

kesadaran

pelaku

usaha

mengenai

pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur, dan bertanggung jawab dalam berusaha. b. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. 116

Pemerintahan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999. 117 Saliman, Abdul., Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, 2005, Op Cit., hal 232. 118 Tri Siwi Kristiyanti, Celina, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 13.


105

c. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian, konsumen untuk melindung diri.119 Jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi, maka hak pemegang polis atau tertanggung sebagai konsumen Pasal 4 dapat dijadikan acuan,yaitu : a. hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan serta jaminan yang diperjanjikan; b. hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai manfat dan jaminan asuransi; c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa dan pelayanan petugas asuransi; d. hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen jika terjadi sengketa; e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; f. hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian, jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;120 Sedangkan hak-hak umum dimiliki oleh pemegang polis adalah :121 a. Hak untuk menunjukan orang yang akan ditunjuk sebagai ahli waris (pihak akan menerima uang pertanggungan). Hak penunjukan ini penting karena pelaksana hak ini secara tepat, terpenuhilah maksud dari pertanggungan yaitu memeberikan santunan kepada ahli waris. b. Hak untuk merubah siapa-siapa yang menjadi tertunjuk. Penggantian orang yang ditunjuki ini ada pembatasannya, yaitu sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan mendapat persetujuan pihak yang digantikannya. c. Hak untuk penebusan polis kembali oleh tertanggung harus memenuhi beberapa syarat tertentu: 1. Pemegang polis telah membayar premi paling sedikit tiga bulan lamanya. 2. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pemegang polis. 3. Tertanggung masih hidup. Kewajiban Tertanggung sebagai konsumen dapat mengacu pada Pasal 5, yaitu :122

119

Saliman, Abdul., Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, 2005, Op. Cit., hal 233. Tri Siwi Kristiyanti, Celina, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 43. 121 H.Abdul Muis, 1990, Bunga Rampai Hukum Dagang. Medan .Universitas Sumatera Utara halaman 66 dikutip dalam Tesis Juni Surbakti, 2009. Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Klaim (Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama BUMI PUTERA 1912 Medan). Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. hal 73. 122 Saliman, Abdul., Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, 2005, Op Cit., hal 235. 120


106

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi atau menutup perjanjian asuransi; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut; Sedangkan kewajiban-kewajiban umum pemegang polis : a. Kewajiban utamanya adalah membayar premi, apabila tidak dibayar pada waktunya, maka dengan atau tanpa pemberitahuan manakala hal ini diperjanjikan asuransi menjadi gugur; b. Kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan penanggung hal-hal yang diperlukan dengan benar ( Pasal 251,283, dan 654 KUHD); c. Berusaha untuk mengindari timbulnya kerugian atau setidak-tidaknya ia berusaha untuk memperkecil kemungkinan timbulnya kerugian ( Pasal 283 dan 655 KUHD); d. Kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam polis sebagai suatu perjanjian asuransi dalam rangka adanya kebebasan berkontrak antara penanggung dengan tertanggung; e. Kewajiban untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan penanggung baik dalam masa asuransi maupun dalam mengajukan klaim. Hak Perusahaan Asuransi sebagai Pelaku usaha dapat mengacu pada Pasal 6, yaitu :


107

a. hak menerima pembayaran premi yang sesuai dengan kesepakatan; b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen atau tertanggung yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk merehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.123 Kewajiban perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha mengacu pada Pasal 7, yaitu : a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar,jelas,dan jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi yang ditawarkan; c. memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif; d. memberikan kompensasi,ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang diderita konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.124 UU Perlindungan konsumen selain mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, juga mengatur perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan asuransi, antara lain: a. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUH Perdata,KUH Dagang, UU Usaha Perasuransian. b. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan dan promosi. 123 124

Saliman, Abdul., Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, 2005, Op Cit., hal 235. Saliman, Abdul., Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, 2005, Op Cit., hal 236.


108

c. Menawarkan,mempromosikan,mengiklankan asuransi yang tidak benar dan menyesatkan d. Menawarkan jasa asuransi dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Jadi dengan demikian, perjanjian asuransi hendaknya memperhatikan kepentingan para pihak secara adil dan merata, bebas dan bertanggungjawab dengan memenuhi beberapa prinsip pokok asas-asas umum asuransi. 6.

Menurut Peraturan Perundang-undangan lainnya Seperti diuraikan dimuka bahwa mengenai perasuransian selain terdapat

pengaturannya dalam KUHPerdata dan KUHD juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah:125 a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.40 Tahun 1980 tanggal 26 Oktober 1988 Tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian. b. Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember !988 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian. c. Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Usaha asuransi Jiwa.

125

Man Suparman dan Endang, 2003, Op.Cit., hal 27.


109

D. Hambatan dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa AIA Dalam Perjalanan perkembangan asuransi di Indonesia masih tersirat di masyarakat bahwa perusahaan asuransi jiwa yang berbelit-belit meneyelesaikan kewajiban kepada para tertanggung. Ada perusahaan yang sama sekali tidak mau atau tidak mampu membayar kalim sehingga kejadian-kejadian seperti itu di muat di media masa kemudian muncul berita yang mendiskredikan perusahaan asuransi secara umum. Alasan mengapa asuransi tidak secara mudah membayar klaim, tanpa dipenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan, adalah demi kepentingan semua pemegang polis. Karena perusahaan asuransi mengelola dana dari banyak orang tentunya harus bertanggung jawab dalam mengelolah dana dari banyak orang. Perusahaan tidak boleh sembarangan membrikan uang kepada seorang nasabah yang mengajukan kalim, tanpa lebih dahulu meneyelidikinya. Sebab kalau perusahaan dengan gampang membayar kalim, maka hal itu akan merugikan bagi nasabah lainnya.126 Ada 3 penyebab uang klaim tidak dibayar oleh perusahaan asuransi sehingga menjadi hambatan pelaksanaan pembayaran klaim yaitu: 1. Kesalahan dari pihak nasabah Tidak semua kegagalan pembayaran klaim disebabkan oleh perusahaan asuransi, bias juga dilakukan oleh nasabah yang bias menyebabkan uang asuransi tidak dibayarkan, antara lain; a. Ketidak jujuran nasabah Pada saat pengisian surat permohonan asuransi, dalam surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaaan 126

Sophal Lumbantoruan, Prosepek Harapan, dan Tantangan Asuransi di Indonesia Pandangan Tokoh-Tokoh asuransi, Dasamedia Utama, Jakarta, 1994, hal 44.


110

yang harus dijawab oleh calon nasabah dan jawaban itulah perusahaan asuransi akan melihat apakah akan memberikan perlindungan asuransi atau mengeluarkan polis asuransi jiwa kepada nasabah atau tidak. Dan pada saat pengisian surat pengajuan asuransi jiwa nasabah seringkasli tidak memberikan jawaban yang benar. Dalam asuransi jiwa, pertanyaan data kesehatan menjelaskan secara lengkap sesuai dengan penderita, nama penyakit, bulan/tahun menderita. Memberikan data-data yang benar dan jujur. Misalnya: apakah pernah merokok?,apakah anda pernah menderita atau mendaptkan perawatan untuk penyakit dibwah ini?di jawab ya atau tidak, kemudian tertanggung memberikan jawaban yang tidak jujur yang kenyataannya tertanggung pernah mengalaminya, maka apabila terjadi kerugian perusahaan asuransi tidak akan membyar klaim karena tidak adak itikad baik. b. Adanya pengecualian Perusahaan asuransi dalam membayar uang pertanggungan. Terkadang perusahaan asuransi tidak akan memeberikan uang pertanggungan asuransi jika ternyata penyebab kerugian itu terjadi memang dikecualikan, mengenai pengecualian ini umumnya perusahaan asuransi menetapkan jumlah pengecualian yang bervariasi. Seringkasi pengecualian-pengecualian yang terdapat dalam polis tersebut tidak dibaca oleh nasabah, sehingga nasabah mersa dirugikan ketika uang pertangguan asuransinya tidak dibayar.


111

Misalnya Pengecualian dalam Ketentuan Umum Polis AIA Family First Protection pada Pasal 16: Kecuali ditentukan lain atau ditentukan tambahan dan/atau ketentuan khusus dari polis, apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi karena:127 1) AIDS dan HIV 2) Tindakan kejahtan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini; 3) Mencoba bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal berlaku polis, atau tindakan lainnya kearah itu; atau 4) Dengan

sengaja

melakukan

atau

turut

serta

dalam

sesuatu

perkelahihan, tidak kejahatan atau sesuatu percobaan tindak kejahahtan baik aktif mau pun tidak. Maka kami tidak akan membayar manfaat meninggal dan hanya berkewajiban membayar manfaat investasi yang ada atas polis ini. c. Syarat-syarat pengajuan klaim yang kurang lengkap. Perusahaan asuransi biasanya meminta sejumlah persyaratan saat pengajuan klaim apabila benar terjadi resiko dan persyaratan ini yang seringkali tidak dipenuhi,kesalahan data atau tidak lengkapinya oleh tertanggung.128 Persyaratan-persyaratan yang diminta perushaan asuransi aia bila mengajukan klaim, yaitu: Meninggal karena kecelakaan yaitu: 1) Formulir klaim meninggal dunia. 2) Formulir B - klaim asuransi keterangan kematian (diisi oleh Dokter). 127

Pasal 16 Ketentuan Umum Polis AIA Family First Protection hal 12. Wawancara Petro Alexander Simanjuntak dan Brawan Manik pada tanggal 28 Oktober 2015. Medan. 128


112

3) Fotokopi identitas Pemegang Polis. 4) Fotokopi identitas Tertanggung. 5) Fotokopi identitas Ahli Waris. 6) Fotokopi Kartu Keluarga. 7) Polis asli, (lampirkan surat keterangan dari kepolisian, bila hilang). 8) Surat keterangan meninggal/Akte Kematian asli atau legalisir. 9) Surat izin kubur/kremasi asli atau legalisir. 10) Surat Kuasa bermaterai untuk pembayaran Manfaat Asuransi yang dikuasakan ke satu orang. 11) Berita acara/kronologis kejadian dari Ahli Waris. 12) Surat Keterangan Kematian asli/legalisir dari konsulat jenderal RI setempat apabila Tertanggung meninggal diluar negeri. 13) Surat keterangan dari kepolisian asli/legalisir, apabila Tertanggung meninggal karena kecelakaan.129 Meninggal dirumah karena tiba-tiba: 1) Polis asli 2) Surat keterangan meninggal dari keluruhan tempat tinggal 3) Surat instansi dinas kesehatan 4) Fotocopy identitas KTP ahli waris dan akta lahir ahli waris 5) Form A & B meninggal 6) Form penyataan yang ditunjuk menerima ahli waris sesuai tertera dalam polis dan materai .130

129

http://www.aia-financial.co.id/id/customer-support/information/claim-submission/ diakseskan pada tanggal 24 September 2015. 130 Wawancara Petro Alexander Simanjuntak Manager agen Pada tanggal 28 Oktober 2015. Medan.


113

Meninggal di Rumah Sakit : 1) Polis asli 2) Surat keterangan meninggal dari keluruhan tempat tinggal 3) Surat instansi dinas kesehatan 4) Fotocopy KTP ahli waris dan akta lahir ahli waris 5) Form A & B meninggal 6) Form penyataan yang ditunjuk menerima ahli waris sesuai tertera dalam polis dan materai . 7) Surat keterangan rumah sakit.131 2.

Kesalahan dari pihak agen perusahaan asurani Agen asuransi dapat disebut sebagai ujung tombak pemasaran asuransi.

Dalam memutuskan penjualan asuransi kepada calon nasabah atau pelanggan mereka mewakili perusahaan asuransi. Merekalah yang mengenal, melayani, dan menguasai portopolio nasabah. Lebih-lebih apabila tertanggung meninggal dunia akibat sesuatu penyakit tertentu, sering terjadi bahwa ahli waris mengalami kesulitan bahkan kadang-kadang tidak mendapatkan uang pertanggungan. Hal yang sedemikian mungkin terjadi tanpa pemeriksaan dokter, dalam pengisian formulir riwayat kesehatan. Hal ini terjadi karena penjelasan-penjelasan petugas asuransi pada waktu menarik calon kurang jelas atau mungkin tidak diberitahukan olehnya kepada si calon takud dan tidak jadi menjadi peserta atau nasabah. Tujuan utama mereka hanya omzet dan komisi tanpa mengingat kepentingan orang lain. Menurut Nerbetus Hardjono apabila diketahui ada petugas yang berbuat demikian akan segera diambil tindakan sanksi kepada agen asuransi.132 131 132

Ibid Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 2004, Op. Cit., hal 303.


114

Ada sebagian agen tidak sesuai criteria ditetapkan perusahaan yaitu: a. Menyalahgunakan premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut. Akibat perbuatan agen tersebut pemegang polis dirugikan karena pembayaran yang dilakukan tidak masuk ke kas perusahaan. Artinya premi yang tidak disetor oleh agen tersebut dianggap bahwa pemegang polis tidak melakukan pembayaran premi, sehingga status polisnya menjadi tidak berlaku (lapse) karena telah melewati waktu jatuh tempo pembayarannya. b. Tidak bertanggung jawab memberikan informasi dan saran mengenai manfaat produk-produk asuransi sesuai kebutuhan nasabah. c. Tidak bertanggung jawab membrikan data-datadan

informasi palsu

tentang nasabah kepada perusahaan asuransi sehingga merugikan nasabah. 3.

Perusahaan asuransi yang tidak jujur. Hal yang paling sering terjadi di masyarakat bahwa pelaksanaan

pembayaran klaim oleh perusahaan kepada tertanggung karena perusahaan asuransi kekurangan modal, perusahaan tidak jelas (dipalitkan). Seharusnya perusahaan asuransi jiwa perlu mememberikan penerangan-penerangan dan penjelasan-penjelasan yang sejujur-jujurnya kepada calon peserta secara intesif dan terarah tentang maksud dan tujuan serta kegunaan dari asuransi jiwa.133

133

Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 2004, Op. Cit, hal 304


115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Tata cara pengajuan dan pembayaran premi pada asuransi jiwa PT. AIA Cabang Medan a. Melengkasi berkas-berkas secara lengkap sesuai dengan syarat perusahaan asuransi jiwa khususnya perusahaan AIA, berkas surat tersebut kirim melalui pos ke pusat AIA di Jakarta dan menunggu tujuh hari mengetahui diterimanya permohonan pengajuan asuransi b. Mengisi data-data calon nasabah asuransi di aplikasi data AIA, dikirim Melalui IPOS melaui Software Update, pemberitahuan langsung diterimanya atau ada tidak, dan tanda tangan elektronik sehingga tidak perlu lagi proses pencetakan dokumen kertas. Dilakukan otomasi/langsung di potong melalui nomor rekening sesuai harga premi yang ditetapkan berdasarkan cara pembayaran secara bulanan, triwulan, semester atau tahunan. 2. Pelaksanaan pembayaran klaim manfaat asuransi (UP) yang dikirim melalui nomor rekening sesuai yang tertera didalam polis. Pembayaran pertanggungan ada dua macam : a. Jika pertanggungan masih hidup, maka diperlukan syarat-syarat yaitu menunjukan polis yang bersangkutan, surat keterangan pengenal diri dari pemegang polis, kuitansi yang sah dari pembayaran premi yang terakhir. 115


116

b. Jika tertanggung meninggal dunia, maka diperlukan syarat-syarat yaitu ahli waris atau orang yang ditujuk untuk menerima faedah asuransi, menunjukan polis yang bersangkutan, surat keterangan kematian dari pamong raja atau kantor camat, surat keterangan sebab-sebab kematian dari dokter yang memeriksa jenazah tertanggung, kuitansi yang sah dari pembayaran premi yang terakhir. 3. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis yaitu: a. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi menurut KUH Perdata (Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1267 kewajiban penanggung, Pasal 1318 hak ahli waris dari pemegang polis, Pasal 1338 asas asuransi, dan Pasal 1342 mengenai menafsirkan perjanjian). b. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi menurut KUHDagang (Pasal 254 melarang para pihak dalam perjanjian, Pasal 257 dan Pasal 258, dan Pasal 260 dan 261 mengatur asuransi ditutup dengan perantaraan makelar atau agen). c. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi menurut Peraturan Perundang-Undangan Lain (Keputusan Presiden Republik Indonesia No.40 Tahun 1980 tentang usaha di bidang asuransi kerugian, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1249/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan Keputusan Menteri Keuangan


117

Republik Indonesia No. 1250/KMK.013/1988 tentang usaha asuransi jiwa. d. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 (Pasal 1 ayat 1 perjanjian antara dua pihak memiliki kedudukan yang setara). e. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi menurut UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (Pasal 4 dan 5 hak dan kewajiban pemegang polis, Pasal 6 dan 7 hak dan kewajiban perusahaan asuransi). 4. Adanya tiga hambatan dalam pembayaran klaim asuransi jiwa PT. AIA Cabang Medan a. Kesalahan pihak nasabah, yaitu tidak memberikan jawaban yang benar dan jujur data kesehatan sesuai dengan nama penyakit, bulan/tahun menderita pada pengisian surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) b. Kesalahan pihak agen perusahaan asuransi yaitu menyalahgunakan premi, tidak bertanggung jawab memberikan informasi dan saran mengenai manfaat produk asuransi dan informasi palsu tentang nasabah kepada perusahaan asuransi. c. Perusahaan asuransi yang tidak jujur, yaitu seharusnya perusahaan asuransi

jiwa

perlu

memberikan

penerangan-penerangan

dan

penjelasan-penjelasan yang sejujur-jujurnya kepada calon peserta secara intesif dan terarah tentang maksud dan tujuan serta kegunaan dari asuransi jiwa.


118

B. Saran 1. Diharapkan setiap perusahaan asuransi memberikan inovasi dan informasi layanan terbaik dalam hal orisinalitas produk/layanan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan kualitas dan efektifitas layanan secara efisiensi dan fleksibilitas baik tatacara pengajuan asuransi dan pembayaran premi. Khususnya Asuransi AIA tetap memberikan dan mengembangkan inovasi tanda tangan elektronik (e-sign) sehingga tidak perlu lagi proses pencetakan dan pengiriman dokumen kertas 2. Diharapkan agar perusahaan asuransi bertanggung jawab, komitmen tinggi, berperilaku jujur, bersih, transparan dalam syarat-syarat dalam hal proses pembayaran klaim kepada pihak klien/nasabah/tertanggung akan membantu adanya kerugian yang terjadi. 3. Diharapkan peranan pemerintahaan membuat peraturan perundangundangan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis agar perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia, sehingga kedua belah pihak hak dan kewajibannya terlindungi oleh hukum. 4. Diharapkan tiga pihak yaitu pihak nasabah, pihak agen asuransi, pihak perusahaan asuransi harus saling bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang tertera di dalam polis baik perjanjian tertulis amaupun tidak tertulis berdasarkan asas-asas asuransi untuk menciptakan kerja sama yang kuat, jujur, dan bersih sehingga tidak ada satu pihak pun saling rugi


BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI JIWA

Recommend Documents