BAB II PERJANJIAN ASURANSI PADA UMUMNYA

BAB II PERJANJIAN ASURANSI PADA UMUMNYA A . Ketentuan Umum Perjanjian Menurut KUH Perdata Perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.40 Pengertian lain dari perjanjian diberikan oleh Sardjono41 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengikatkan diri pada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. Selanjutnya Sardjono mengemukakan bahwa ketentuan pasal tersebut di atas mengandung banyak kelemahan karena definisi itu tidak mencakup semua jenis perjanjian. Kelemahan-kelemahan yang ada adalah : 1. Definisi tersebut tidak mengutarakan suatu syarat kata sepakat, padahal kata sepakat mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. 2. Istilah perbuatan

juga terlalu luas karena tidak meliputi perjanjian saja,

melainkan juga kegiatan yang lain.

40 41

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1 Sebagaimana dikutip dalam Agus Prawoto, Op.cit, hlm. 35-36.

30

Universitas Sumatera Utara

3. Definisi itu hanya menunjuk kepada perjanjian sepihak, padahal perjanjian yang terbanyak adalah perjanjian dua pihak. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perjanjian bukan merupakan suatu perbuatan hukum, melainkan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya Sudikno juga berpendapat bahwa batasan perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu umum dan tidak jelas, karena hanya menyatakan sebagai perbuatan saja, sehingga pengertiannya menjadi luas sebab meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan faktual.42 Walaupun definisi yang diberikan KUH Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan, yang perlu untuk diingat adalah karena perjanjian itu melahirkan hubungan hukum, maka hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan serta memenuhi syarat-syarat perjanjian. Hal tersebut disebabkan perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya, yaitu hubungan hukum yang memberikan alas hak kepada suatu pihak yang menuntut sesuatu hal dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu, dan pihak yang lain tersebut wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah dibuatnya itu.43

42

Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 110. Mariam Darus Badrulzaman, et.al, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87. 43


Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah :44 1. Asas konsensualisme, dengan adanya persesuaian kehendak perjanjian terjadi. 2. Asas kekuatan mengikat, kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat. 3. Asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Di dalam hukum perikatan nasional dikumpulkan asas sebagai berikut :45 1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi), yaitu sepakat mereka mengikatkan diri. 2. Asas konsensualisme, yaitu setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. 3. Asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel), yaitu seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. 4. Asas kekuatan mengikat, yaitu terikatnya para pihak pada perjanjian tapi tidak hanya terbatas pada apa yang diperjanjikannya, akan tetapi juga terhadap kebiasaan, kepatutan dan moral.

44

Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 111. Mariam Darus Badrulzaman, Menuju Hukum Perikatan Indonesia, Fakultas Hukum USU, Medan, 1986, hlm. 15. 45


5. Asas persamaan hukum, yaitu menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lainlain. 6. Asas

keseimbangan,

yaitu

menghendaki

kedua

pihak

memenuhi

dan

melaksanakan perjanjian itu. 7. Asas kepastian hukum, yaitu perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum yang dilihat dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak. 8. Asas moral, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. 9. Asas kepatutan, yaitu melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. 10. Asas kebiasaan, yaitu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti. Untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif,


karena mengenai objek dari perjanjian.46 Perjanjian yang cacat syarat subjektif dapat dibatalkan dan yang cacat syarat objektif batal demi hukum.47 KUHPerdata membedakan perjanjian ke dalam perjanjian yang bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur dan diberi nama di dalam undang-undang, contohnya jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang materinya tidak diatur di dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian beli sewa. Perjanjian tidak bernama lahir dalam praktik berdasarkan asas kebebasan berkontrak.48 Hal berikutnya yang penting untuk dipahami adalah tentang sistem, asas-asas dan syarat sahnya suatu perjanjian. Pada umumnya dianut pendapat bahwa hukum perjanjian menganut suatu sistem terbuka.49 Ketentuan-ketentuan dari hukum perjanjian itu merupakan hukum pelengkap, artinya pasal-pasal itu boleh disingkirkan oleh para pihak apabila dikehendakinya, dan boleh membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari hukum perjanjian. Dalam tidak diatur sendiri, maka akan tunduk kepada ketentuan undang-undang. Pada umumnya memang para pihak yang mengadakan perjanjian hanya memperjanjikan hal-hal yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lain cukup tunduk kepada ketentuan undang-undang.50

46

Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit, hlm. 73. Ibid, hlm. 82. 48 Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit, hlm. 67. 49 Sistem terbuka dalah hukum perjanjian itu memberikan kebebasan yag seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian mengenai apa saja sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 128. 50 Ibid. 47


Di samping sistem terbuka hukum perjanjian juga menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Subekti bahwa asas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.51 B. Perjanjian Asuransi di Dalam KUHD Dalam kaitan dengan perjanjian asuransi, KUHD mengatur prinsip atau asasasas yang berlaku dan bersifat memaksa bagi pembuatan perjanjian asuransi, yaitu : 52 1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest). Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud akan mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang akan diasuransikan. Berdasarkan Pasal 250 KUHD, kepentingan ini harus ada pada saat perjanjian asuransi diadakan. Pelanggaran ketentuan ini dapat menyebabkan penanggung tidak diwajibkan untuk memberi ganti kerugian dalam hal terjadi risiko yang dijamin, atau asuransi menjadi batal. 2. Prinsip kejujuran sempurna (utmost good faith) Di

dalam

perjanjian

asuransi,

tertanggung

memiliki

kewajiban

untuk

memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai objek atau barang

51 52

Subekti, Loc.cit. Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Tirta Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 26-37.


yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Prinsip ini diatur tegas dalam Pasal 251 KUHD. 3. Prinsip ganti kerugian (indemnity) Perjanjian asuransi bertujuan untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas sejumlah kerugian yang diderita, yang disebabkan oleh terjadinya risiko yang dijamin sebagaimana diatur dalam polis. 4. Prinsip suborgasi bagi penanggung (suborgation) Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity seperti dijelaskan sebelumnya. Menurut prinsip suborgasi, dalam hal setelah menerima ganti kerugian ternyata tertanggung mempunyai tagihan kepada pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima dan hak itu beralih kepada penanggung. 5. Prinsip sebab akibat (causaliteit principle) Di dalam polis asuransi disebutkan adanya kewajiban penanggung untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila yang bersangkutan mengalami kerugian. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi itu merupakan penyebab utama timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis. 6. Prinsip gotong royong (contribution)


Jika suatu polis untuk suatu polis yang sama ditandatangani oleh beberapa tertanggung, maka masing-masing penanggung akan melakukan pembayaran ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan perimbangan nilai premi yang mereka terima dan besarnya risiko yang mereka tanggung. Kontribusi terjadi ada asuransi berganda (double insurance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 KUHD. Di samping prinsip-prinsip tersebut, terhadap perjanjian asuransi berlaku pula beberapa asas lain yang memberikan ciri kepada perjanjian asuransi. Asas pertama adalah asas konsensual. Dilihat dari bentuknya, perjanjian asuransi termasuk ke dalam perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat.53 Selanjutnya perjanjian asuransi juga menganut asas bersyarat (conditiuonal). Bahwa perwujudan prestasi penanggung itu digantungkan kepada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu apakah risiko yang dipertanggungkan akan terjadi atau tidak. Terjadinya peristiwa yang tidak pasti itu merupakan syarat perwujudan dari prestasi penanggung.54 Perjanjian asuransi juga menganut asas kepercayaan (trust). Dengan mengalihkan risiko kepada penanggung melalui pembayaran premi, maka

53

Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, Hukum Asuransi, perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito , Usaha Perasuransian, Bandung , 1997 . hlm. 52. 54 Agus Prawoto, Op.cit, hlm. 46.


tertanggung percaya bahwa apabila risiko itu ternyata terjadi, maka penanggung akan memberikan penggantian atas kerugian yang dideritanya itu.55

C. Ketentuan Perjanjian Asuransi Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pelaksanaannya Undang-undang usaha perasuransian hanya memuat hal-hal pokok dari usaha jasa asuransi,

misalnya

pengaturan

tentang bidang asuransi,

jenis

usaha

perasuransian, ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian, kepemilikan perusahaan perasuransian, hal-hal seputar perizinan, pembinaan dan pengawasan serta pengenaan sanksi. Hal-hal yang bersifat teknis, misalnya syarat-syarat penutupan perjanjian asuransi, diatur dalam peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 jo No. 63 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut PP No. 73) adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Usaha Perasuransian, yang menitik beratkan pada peraturan lebih lanjut di bidang penyelenggaraan usaha perasuransian. Bab IV PP No. 73 yang terdiri dari 15 pasal (mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 31) khusus mengatur penyelenggaraan usaha. Pasal 17 PP No. 73 menegaskan bahwa di dalam memasarkan suatu program atau produk asuransi, perusahaan asuransi harus mengungkapkan informasi yang relevan, tidak ada yang bertentangan dengan persyaratan yang dicantumkan dalam polis dan tidak menyesatkan.

55

Agus Prawoto, Loc.cit.


Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 73 tersebut menggariskan bahwa sebelum memasarkan produk baru, setiap perusahaan asuransi harus melapor pada pihak regulator di bidang usaha asuransi, dalam hal ini adalah Departemen Keuangan (Depkeu). Ayat selanjutnya dari Pasal 18 PP No. 73 ini menegaskan suatu larangan bagi perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 PP No. 73. Pasal 19 PP No. 73 mengatur tentang polis atau jenis perjanjian asuransi lain. Adapun yang perlu mendapat perhatian adalah ayat (1) dari Pasal 19 PP No. 73 ini yang mengatur bahwa polis atau jenis perjanjian asuransi lainnya beserta lampiran yang merupakan kesatuan dengannya tidak boleh mengandung kata, kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung di dalam mengurus haknya. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dari PP No. 73 di atas, pada tanggal 22 November 2001, Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor S-5560/LK/2001 Tentang Polis asuransi dan Lampirannya. Di dalam surat edaran tersebut diatur ketentuan bahwa semua perusahaan asuransi yang menerbitkan polis asuransi beserta segala lampiran yang merupakan kesatuan dengannya dalam bahasa asing, diwajibkan untuk menyertakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran atas isi polis. Surat edaran tersebut juga menentukan bahwa dalam hal terjadi sengketa penafsiran, maka yang berlaku atau yang dijadikan sebagai acuan adalah polis dalam bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa dengan surat edaran tersebut setiap polis dan lampiran-lampirannya yang ditulis


dalam bahasa asing, harus disertakan juga terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bila terjadi sengketa bahasa Indonesia yang akan digunakan untuk menyelesaikannya. Ketentuan lain tentang polis asuransi adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (selanjutnya disebut KMK 422) yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2003 sebagai penjabaran lebih lanjut dari PP No. 73. Bab III dari KMK 422 khusus mengatur tentang polis yang terdiri dari dua belas pasal, yaitu dari Pasal 7 sampai Pasal 18. Beberapa pasal yang diantaranya adalah Pasal 7 KMK 422 diatur bahwa dalam setiap penutupan asuransi, polis menyatakan bahwa dalam polis asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis. Selanjutnya dalam Pasal 17 KMK 422 dinyatakan mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan penanggung. Ketentuan lain yang penting adalah Pasal 18 KMK 422 yang menegaskan bahwa apabila Menteri menilai bahwa dalam ketentuan polis terdapat hal-hal yang dapat merugikan pihak tertanggung atau pihak penanggung, menteri dapat meminta perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk meninjau ulang ketentuan polis dimaksud.


D. Bentuk Perjanjian Polis Asuransi Avrist Prime Invest Bentuk perjanjian Polis Asuransi Avrist Prime Invest adalah berbentuk perjanjian/klausula baku yang telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 sebagai penjabaran lebih lanjut dari PP No. 73 . Dalam Bab III dari KMK 422 khusus mengatur tentang ketentuan Polis yang terdiri dari 12 belas pasal yaitu dari pasal 7 sampai pasal 18. Undang-undang Perlindungan Konsumen (WPK) Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 1 butir 10 menyatakan bahwa ”setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan ke dalam satu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Klausula baku berarti satu atau lebih klausula yang diformulasikan secara tertulis sebelum terjadinya perjanjian-perjanjian yang sama jenisnya dengan maksud untuk menentukan pula isi dari perjanjian yang akan terjadi diantara para pihak.56 Dengan pengertian sebagaimana tersebut berarti bahwa cukup satu klausula tertulis saja sudah cukup dapat dikatakan adalah klausula baku. Menurut Doktrin, sebenarnya yang dianggap sebagai klausula baku adalah sejumlah klausula yang telah disusun secara mendetail dan seksama oleh salah satu pihak. Oleh karena itu klausula baku dan perjanjian baku dikatakan mempunyai sifat konfeksi (Confectie karakter) dalam pengertian klausula dan perjanjian tidak disusun secara individual untuk pihak tertentu. Sifat tersebut termanifestasikan lebih lanjut pada kenyataan bahwa pada perjanjian baku hampir tidak memungkinkan pihak-pihak untuk menambahkan atau

56

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 135.


mengubah klausula-klausulanya. Klausula baku dan perjanjian baku pada umumnya di dalam literatur setidaknya memenuhi tiga syarat yaitu :57 1. Klausula tersebut harus tertulis. 2. Klausula tersebut telah disusun terlebih dahulu dan perjanjian baku yang memuat klausula baku tersebut digunakan terhadap pihak lawannya yang berjumlah lebih banyak. 3. Adanya peraturan pelaksana yang rinci. Klausula baku terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang dimaksud dengan istilah massal disini adalah bahwa telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.58 Ciri-ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah sebagai berikut:59 1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh mediator yang posisinya lebih kuat dari debitor. 2. Debitor sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu. 3. Terdorong oleh kebutuhannya debitor terpaksa menerima perjanjian itu. 4. Bentuknya tertulis. 57

Mariam Darus Badrulzaman, Asas-asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standart) dalam Media Notarial No. 28-29 Tahun VIII, Juli – Oktober, 1993, hlm. 45. 58 J. Satrio, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 52. 59 Mariam Darus Badrulzaman, Asas-asas Kebebasan Berkontrak, Op.cit, hlm. 47.


5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massa atau individual. Dari ciri-ciri yang dikemukakan tersebut, seakan-akan suatu perjanjian baku itu sudah pasti mengandung muatan yang negatif dan merugikan pihak sosial dan ekonomi lemah. Sebenarnya tidaklah demikian halnya, karena mungkin sekali perjanjian baku cukup seimbang di dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kemungkinan adanya persyaratan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (perusahaan asuransi) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah klausula baku yang bersifat eksenorasi atau eksemsi. Menurut J. Ibrahim klausula baku yang bersifat eksenorasi banyak dilakukan dalam transaksi kliring, inkaso dan transfer yang dapat berbunyi : ”Bank akan mengirimkan berita-berita yang berhubungan dengan kiriman ini dengan menggunakan kata-kata, kode atau angka yang jelas dan bank tidak memikul kewajiban atau tanggung jawab terhadap akibat-akibat yang timbul karena kerusuhan, gangguan, kekurangan, kesalahan dan keterlambatan atau hilangnya setiap pesan, surat atau dokumen atau sebab-sebab lain yang terjadi diluar kemampuan bank.60 Pada umumnya klausula baku dalam suatu perjanjian baku atau akta standart tidak atau jarang dibaca dan manakala dibaca sering kali juga tidak seluruhnya dimengerti artinya oleh mereka yang membacanya. Gejala ini juga dikenal dengan istilah ”masalah klausula yang tidak diketahui dan tidak dimengerti”. Masalahnya adalah apakah seseorang terikat pada perjanjian baku tersebut yang isinya tidak dibaca dan tidak dimengerti atau dibaca tetapi tidak dimengerti, walaupun ia

60

J. Ibrahim, Konsumen dan Bank, Jurnal Manajemen Maranatha Oknum T, November 2001,

hlm. 56.


menyatakan telah menyetujuinya. Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan di dalam salah satu syarat untuk sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat. Doktrin menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan jalan penundukan kehendak yang umum. Pada umumnya pernyataan seseorang adalah sama dengan kehendaknya. Menurut ajaran ini seseorang yang menyetujui sesuatu akan menyatakan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu secara formal ia terikat pada klausula baku yang tercantum dalam perjanjian baku yang telah disetujuinya tersebut. Ajaran ini mengambil pijakan hukumnya bahwa pihak konsumen (nasabah asuransi) yang telah menyetujui klausula baku/perjanjian baku memang tidak mengenal seluruh klausula tersebut, tetapi ia dianggap telah menghendaki ketentuan baku tersebut dan oleh karena itu ia terikat pernyataan (verklaring) yang diberikan oleh konsumen (nasabah asuransi) dianggap sesuai dengan kehendak (will) yang sebenarnya. Pengikut ajaran tersebut berpendapat bahwa tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada seluruh lalu lintas hukum manakala orang tidak terikat walaupun telah menandatangani perjanjian baku tersebut. E . Isi Perjanjian Baku pada Polis Asuransi Avrist Prime Invest Pada polis asuransi Avrist Prime Invest terdapat perjanjian baku yang berisikan klausula baku yang merupakan persyaratan yang harus diikuti dan ditaati oleh konsumen asuransi apabila ingin memiliki polis asuransi Avrist Prime Invest. Sebelum menandatangani perjanjian polis asuransi Avrist Prime Invest tersebut konsumen asuransi wajib terlebih dahulu membaca dengan seksama isi perjanjian yang terdapat pada polis asuransi tersebut. Tujuan pembacaan dengan seksama perjanjian asuransi tersebut adalah agar konsumen asuransi mengerti dan memahami hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pada polis asuransi Avrist Prime Invest tersebut.


Perjanjian baku pada polis asuransi Avrist Prime Invest memuat ketentuanketentuan yang harus dimengerti/dipahami oleh konsumen asuransi sebelum konsumen tersebut menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut. Pada perjanjian baku polis asuransi Avrist Prime Invest tersebut memuat ketentuanketentuan dan aturan-aturan yang dikelompokkan ke dalam beberapa bagian besar yaitu : 1. Halaman keterangan polis , dimana pada bagian ini memuat : a. Tertanggung b. Jumlah uang pertanggungan c. Produk Asuransi d. Nomor Polis e. Umur f. Pemilik Polis g. Yang di Tunjuk h. Polis ini adalah i. Tanggal Polis j. Tanggal Dikeluarkan Polis k. Tertanggal jatuh tempo l. Mata uang m. Jenis kelamin n. Daftar faedah dan Premi. 1. Jenis Pertanggungan


2. Jumlah Pertanggungan 3. Premi 4. Jumlah Tahun Pembayaran Premi 5. Jumlah Premi pertama 2. Ketentuan mengenai pengertian dasar (Basic Definition) dimana pada bagian ini dimuat semua pengertian istilah yang digunakan dalam polis asuransi Avrist Prime Invest tersebut. Pengertian istilah ”istilah yang digunakan tersebut dijabarkan satu per satu pengertiannya sehingga konsumen asuransi mengerti dan memahami istilah-istilah yang digunakan dalam polis tersebut. Di dalam kelompok pengertian dasar (basic definition) ini dimuat pengertian istilah-istilah antara lain adalah : a. ”Polis Dasar” berarti segala dokumen yang terkait dengan pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada Halaman Keterangan Polis, surat permohonan asuransi, segala syarat dan ketentuan dari pertanggungan ini, dan ketentuan tertulis lainnya yang disepakati antara perusahaan dengan pemilik polis (apabila diadakan) beserta segala penambahan dan perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan pertanggungan. b. ”Perusahaan” merujuk pada PT. Avrist Assurance. c. ”Pemilik Polis” berarti perseorangan/subjek hukum yang mengadakan perjanjian untuk Polis ini dan namanya disebutkan dalam Halaman Keterangan Polis.


d. ”Tertanggung” berarti seseorang yang namanya disebutkan dalam surat permohonan asuransi dimana jiwanya terkait dengan perjanjian polis ini. e. ”Yang Ditinjuk” adalah perseorangan/subyek hukum yang ditunjuk oleh Pemilik Polis untuk menerima faedah asuransi yang dibayarkan atas kematian tertanggung. f. ”Uang Pertanggungan” berarti jumlah pertanggungan dari Polis Dasar pada waktu Polis dikeluarkan dan disebutkan dalam Halaman Keterangan Polis. g. ”Hutang” berarti biaya apapun yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayarkan, risiko sendiri dan jumlah lainnya yang masih terhutang pada perusahaan. h. ”Hari Bursa” berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia. i. ”Ulang Bulan Polis” adalah tanggal yang sama disetiap bulan yang tanggalnya sama dengan tanggal polis. j. ”tanggal perhitungan High Water Mark” adalah tanggal 1 setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober (bila tanggal dimaksud adalah hari libur kerja, maka digunakan Hari Bursa berikutnya) setelah Tanggal Perhitungan High Water Mark pertama dan hanya berlaku untuk Fund Avrist Link Primer Invest 001B. Total akan ada 33 (tiga puluh tiga) tanggal perhitungan High Water Mark, dan tanggal perhitungan High Water Mark pertama akan ditentukan oleh perusahaan.


k. ”Harga High Water Mark” adalah harga tertinggi dari semua harga beli Fund Avrist Link Prime Invest 001B untuk 33 (tiga puluh tiga) Tanggal Perhitungan High Water Mark (sebagaimana dijelaskan di atas). 3. Ketentuan-ketentuan umum polis (general provisions) dimana pada bagian ini dimuat semua ketentuan-ketentuan umum tentang polis asuransi Avrist Prime Invest yang juga mencakup hak dan kewajiban tertanggung (pemilik polis). Adapun ketentuan-ketentuan umum dan hak/kewajiban tertanggung tersebut adalah sebagai berikut : -

Kontrak Kontrak ini dibuat atas dasar pembayaran premi seperti yang dinyatakan dalam polis. Polis ini berikut surat permohonan asuransi untuk polis ini merupakan kontrak secara keseluruhan. Semua pernyataan dalam surat permohonan apabila tidak ada penipuan akan dianggap sebagai pernyataan (representation) dan bukan jaminan (warranties). Pernyataan tersebut tidak akan dipergunakan oleh perusahaan untuk membatalkan kontrak, atau untuk melakukan penolakan terhadap klaim menurut kontrak, kecuali jika disebutkan dalam surat permohonan.

-

Modifikasi Syarat-syarat dalam polis ini tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh agen manapun kecuali dinyatakan dalam catatan tambahan pada polis atau kontrak tambahan yang ditandatangani oleh Presiden Direktur.


-

Tak Dapat Dibantah Polis ini (tetapi tidak berlaku terhadap Kontrak Tambahan yang memberikan faedah karena cacat, kecelakaan atau ganti rugi rumah sakit yang dilekatkan pada polis ini) akan menjadi tidak dapat dibantah, sesudah polis berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal dikeluarkannya polis selama tertanggung masih hidup dan tunduk pada klausula umur dan jenis kelamin. Hal ini tidak berlaku bila premi tidak dibayar atau bila ada unsur penipuan. Dalam hal polis batal sebagaimana dimaksud pada klausul tak dapat dibantah ini, maka kewajibaan perusahaan hanya terbatas pada pengembalian nilai polis kepada pemilik polis atau ahli warisnya.

-

Umur dan Jenis Kelamin Polis ini dikeluarkan untuk umur seperti yang dinyatakan pada halaman keterangan polis yaang merupakan umur tertanggung pada ulang tahun terakhir. Apabila umur atau jenis kelamin yang dinyatakan pada surat permohonan asuransi ternyata tidak benar, maka pertanggungan dan faedah-faedah lain yang dapat dibayar menurut polis ini dihitung sebagai jumlah yang dapat dibeli oleh premi yang telah dibayar berdasarkan umur dan jenis kelamin yang sebenarnya. Umur tertanggung akan diakui bila diberikan bukti-bukti untuk itu kepada perusahaan. Jika pada umur yang sebenarnya tertanggung tidak dapat diasuransikan berdasarkan polis ini atau kontrak tambahan apapun menurut peraturan


underwriting perusahaan, maka polis atau kontrak tambahan yang berkaitan dianggap batal. -

Bebas dari Pembatasan Polis ini tidak memuat pembatasan terhadap tertanggung mengenai perjalanan, tempat tinggal atau pekerjaan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

-

Tanpa Hak Laba dan Pinjaman Polis ini tidak mendapat bagian atas laba perusahaan dan pemilik polis tidak berhak mendapatkan pinjaman atas polis ini meskipun terdapat nilai polis.

-

Mata Uang dan Tempat Pembayaran Semua jumlah yang harus dibayar oleh atau kepada perusahaan, akan dibayarkan dalam mata uang seperti yang dinyatakan pada halaman keterangan polis. Semua jumlah tersebut akan dibayarkan pada kantor perusahaan dan alamat yang tertera pada halaman keterangan polis. Perusahaan

berhak

untuk

memutuskan,

berdasarkan

kebijaksanaan

perusahaan, apakah akan menerima jenis mata uang selain mata uang polis yang dinyatakan pada halaman keterangan polis untuk sejumlah pembayaran untuk atau oleh perusahaan. Jika pembayaran tersebut diterima, maka nilai tukar yang akan digunakan adalah yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada waktu pembayaran dilakukan. -

Faedah Kematian Jika tertanggung meninggal dunia selama polis ini masih berlaku, maka perusahaan akan memberikan pembayaran kepada yaang ditunjuk yaitu


jumlah uang pertanggungan sebagaimana yang dinyatakan dalam halaman keterangan polis, dan jumlah tersebut selanjutnya akan dikurangi dengan hutang yang ada. Perusahaan juga akan membayarkan nilai polis (jika ada), bersamaan dengan pembayaran jumlah uang pertanggungan di atas. Besarnya nilai polis ditentukan oleh harga beli pada saat tanggal perhitungan terdekat dari tanggal perusahaan menerima pemberitahuan tertulis tentang kematian tertanggung (pemberitahuan tertulis ini harus dilengkapi dengan bukti dari kematian tertanggung). -

Faedah Jatuh Tempo Jika tertanggung masih hidup pada tanggal jatuh tempo polis, perusahaan akan membayar kepada pemilik polis mana yang lebih tinggi antara (i) Harga High Water Mark, (ii) Harga Beli pada saat jatuh tempo atau (iii) Harga Beli pada saat dana Avrist Prime Invest 002B pertama kali berlaku, selanjutnya harga yang paling tinggi ini dikalikan dengan Unit Dana Avrist Link Primer Invest 002B pada saat tanggal jatuh tempo, dan dikurangi dengan hutang yang ada.

-

Faedah Penyerahan Polis Pemilik

polis

dapat

menyerahkan

polis

ini

dengan

memberikan

pemberitahuan tertulis kepada perusahaan untuk mendapatkan nilai polis, sesuai dengan harga unit yang berlaku pada saat penyerahan polis dengan


tunduk pada biaya-biaya lainnya, jika ada, sebagaimana disebutkan dalam daftar biaya-biaya polis, dan dikurangi dengan hutang yang ada. Besarnya faedah penyerahan polis ini ditentukan oleh harga beli pada tanggal perhitungan terdekat dari tanggal perusahaan menerima pemberitahuan tertulis pembatalan polis dari tertanggung. -

Berakhirnya Polis Polis ini berakhir secara otomatis dengan terjadinya peristiwa yang paling awal dari kejadian dibawah ini. 1. Tertanggung meninggal dunia 2. Polis jatuh tempo 3. Penyerahan polis 4. Dalam hal premi berkala tidak dilanjutkan dibayarkan dalam kaitannya dengan masa tenggang waktu dan masa pembayaran terlambat polis. 5. Bila polis ini mencapai nilai investasi premi berkala nol atau negatif, dengaan tunduk pada klausula tenggang waktu dan klausul masa peembayaran terlambat sebagaimana disebutkan dalam ketentuanketentuan premi dan klausul ’Biaya-biaya yang Dikenakan Kepada Pemilik Polis’. Berakhirnya polis ini tidak akan mempengaruhi klaim apapun yang terjadi sebelum kontrak berakhir kecuali jika disebutkan sebaliknya.


Pembayaran kepada atau penerimaan oleh perusahaan atau agen perusahaan atas premi apapun sesudah berakhirnya polis tidak menjadikan kewajiban perusahaan kecuali pengembalian premi tersebut. Dalam hal pengakhiran polis disebabkan oleh kejadian (2), (3), (4) dan (5) di

atas,

perusahaan

akan

mengupayakan

untuk

memberikan

pemberitahuan tertulis kepada pemilik polis. Dalam hal pengakhiran polis disebabkan oleh kejadian yang dimaksud dalam angka (4) dan (5) di atas, perusahaan akan mengembalikan nilai polis yang tersisa dengan tunduk pada biaya-biaya lainnya, jika ada, sebagaimana disebutkan dalam daftar biaya-biaya polis. Jika pengakhiran polis atas permintaan pemilik polis, maka pemilik polis harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, tidak berlaku atas polis ini. -

Kelanjutan Kontrak-kontrak Tambahan Walaupun ada hal-hal yang bertentangan dalam polis ini, jika ada suatu kontrak tambahan yang dilekatkan pada polis ini, selama perlindungan berjalan dan masa bayar polis telah selesai, maka semua kontrak tambahan (jika ada) yang dilekatkan ke polis ini akan tetap berlaku sampai kontrak tambahan tersebut berakhir atau tanggal jatuh tempo polis dasar, mana yang lebih dulu, dan nilai investasi premi berkala cukup untuk membayar biaya


kontrak tambahan dan biaya-biaya lainnya, jika ada, sebagaimana disebutkan di dalam daftar biaya polis. -

Pembatasan Faedah Walaupun ada hal-hal yang bertentangan dalam polis ini, kewajiban perusahaan terbatas pada pembayaran 100% nilai polis pada tanggal perhitungan harga unit yang jatuh segera sesudah tanggal diterimanya oleh perusahaan pemberitahuan tentang kematian tertanggung atau setelah pengakhiran polis ini bila terjadi salah satu hal di bawah ini :

Jika tertanggung baik dalam keadaan pikiran waras ataupun tidak, melakukan bunuh diri dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya polis; atau

Kematian tertanggung karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabilaa tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam polis ini.

-

Masa Cooling Off Pemilik polis berhak untuk membatalkan polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan dan menerima pengembalian premi berkala dan premi Top-up, jika ada, yang telah dibayarkan setelaah dikurangi dengan biaya-biaya administrasi atas polis ini atau kontrak-kontrak tambahan.


Pemberitahuan tersebut harus ditandatangani oleh pemilik polis dan diterima langsung oleh perusahaan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemilik polis menerima polis ini. -

Prosedur Klaim 1. Pemberitahuan tentang klaim: Semua kasus kematian harus segera diberitahukan kepada perusahaan secara tertulis. 2. Pengajuan formulir klaim: Perusahaan atas penerimaan pemberitahuan tersebut akan memberikan kepada orang yang mengajukan klaim formulir-formulir

klaim

sebagaimana

biasanya

diberikan

untuk

mengajukan bukti-bukti tentang kematian. Jika formulir-formulir tersebut tidak diberikan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut, maka orang yang mengajukan klaim dengan mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut akan dianggap memenuhi syaratsyarat dalam ketentuan ini. 3. Bukti tentang kematian : Orang yang mengajukan klaim harus menyerahkan bukti awal tentang kematian kepada perusahaan dalam waktu secepat mungkin yang meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini : Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim.


Bukti kematian yang meliputi akte kematian, laporan media, laporan kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dari polisi, dnaa laporan otopsi (jika dilakukan) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Polis asli. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir. Bukti

identitas

diri

yang

terbaru

dan

masih

berlaku

dari

tertanggung.Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim; dan Bukti hak untuk menerima faedah kematian seperti surat kuasa, wasiat atau surat lain yang berkekuatan hukum. Perusahaan berhak meminta bukti atau dokumen tambahan lainnya untuk mendukung klaim tersebut. Semua dokumen pendukung yang diserahkan kepada perusahaan adalah atas tanggungan biaya orang yang mengajukan klaim. 4. Pengajuan bukti tentang kematian : Bukti kematian yang memuaskan harus diserahkan kepada perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kematian. 5. Pemeriksaan medis : Bila dianggap perlu perusahaan berhak melakukan pemeriksaan terhadap diri tertanggung selama berlangsungnya tuntutan berdasarkan kontrak ini, dan juga berhak mengadakan pembedahan mayat (otopsi), jika hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang.


-

Ketentuan Pajak Setiap hasil investasi merupakan objek pajak oleh karena itu akan tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia.

-

Penyelesaian Sengketa Apabila timbul sengketa berhubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan polis ini maka sengketa tersebut akan diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sengketa diajukan oleh pemilik polis (atau orang yang mengajukan klaim, dalam hal terjadi klaim) kepada perusahaan. Apabila penyelesaian sengketa dengan jalan damai atau musyawarah tidak dapat dicapai, maka pemilik polis atau orang yang mengajukan klaim (dalam hal terjadinya klaim) dapat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur di bawah ini. Pemilihan cara penyelesaian sengketa ini mengikat secara hukum tidak dapat dicabut kembali. Pemilik polis (atau orang yang mengajukan klaim, dalam hal terjadi klaim) wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut kepada perusahaan dengan pemberitahuan tertulis. Berikut ini adalah pilihan yang diberikan dalam penyelesaian sengketa : a. Arbitrase Sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut : 1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdri dari 3 (tiga) orang Arbiter Pemilik Polis (atau orang yang mengajukan klaim, dalam hal terjadi klaim) dan perusahaan masing-masing akan menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis di atas. Kedua arbiter tersebut kemudian akan menunjuk arbiter


ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga akan bertindak sebagai ketua majelis Arbitrase Ad Hoc. 2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan arbiter dan/atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga. Pemilik polis (atau orang yang mengajukan klaim, dalam

hal terjadi klaim)

dan/atau perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada dimana pemilik polis (atau orang yang mengajukan klaim, dalam hal terjadi klaim) dan perusahaan bertempat tinggal, untuk menunjuk para arbiter dan/atau ketua arbiter. 3. Pemeriksaan atas sengketa oleh para arbiter harus diselesaikaan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan Pemilik Polis (atau orang yang mengajukan klaim, dalam hal terjadi klaim) dan perusahaan daan apabila dianggap perlu oleh majelis Arbitrase se Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang. 4. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kedudukan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal pemilik polis (atau orang yang mengajukan klaim, dalam hal terjadi klaim) dan perusahaan tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, putusan


dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana pemilik polis (atau orang yang mengajukan klaim, dalam hal terjadi klaim) atau perusahaan bertempat tinggal. 5. Untuk hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam klausula ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. b. Pengadilan Pemilik polis dan perusahaan akan melakukan usaha penyelesaian sengketa apapun yang timbul sehubungan dengan interpretasi dan/atau implementasi polis ini melalui pengadilan yang daerah hukumnya berada dimana pemilik polis (atau orang yang mengajukan klaim, dalam hal terjadi klaim atau perusahaan bertempat tinggal, namun tidak menutup kesempataan bagi pemilik polis untuk memilih pengadilan lain sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa asalkan termasuk dalam wilayah hukum para pihak. -

Bahasa yang Digunakan Dalam Hal Terjadi Sengketa Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dalam interpretasi dan/atau pemakaian Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari ketentuan polis ini, maka yang akan dipakai sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.

4. Ketentuan-ketentuan pemilik polis (ownership provisions) dimana pada kelompok ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan pemilik polis dan juga perubahan kepemilikan dari polis tersebut melalui suatu pengalihan kepemilikan hak kepada pihak lain. Adapun ketentuan-ketentuan pemilik polis tersebut antara lain adalah : -

Pemilik Polis


Pemilik polis adalah yang dicatat pada halaman keterangan polis kecuali kemudian diubah sesuai dengan klausula perubahan kepemilikan. Hanya pemilik polis, selama tertanggung masih hidup, yang dapat menggunakan semua hak, keistimewaan dan pilihan yang diberikan polis ini dengan tunduk pada hak dari orang yang tercatat sebagai penerima pengalihan hak atas polis ini atau untuk kepentingan orang yang ditunjuk. -

Perubahan Kepemilikan Selama tertanggung masih hidup dan polis ini masih berlaku, pemilik polis dapat mengubah kepemilikan polis ini dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang memuaskan perusahaan. Perubahan kepemilikan hanya berlaku bila disahkan dalam polis ini. Bila kepemilikan itu diubah, maka ini akan berlaku surut mulai tanggal pemberitahuan tersebut ditandatangani, baik tertanggung dalam keadaan hidup atau tidak pada waktu pencatatan dan pengesahan tersebut.

-

Pengalihan Hak dan Kewajiban Dengan pemberitahuan tertulis yang memuaskan dan diterima perusahaan, pemilik polis dapat mengalihkan hak dan kewajibannya atas polis ini. Perusahaan dianggap tidak mengetahui pengalihan ini kecuali lembaran asli atau salinannya diterima oleh perusahaan. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas sah atau tidaknya pengalihan tersebut.

-

Yang Ditunjuk Yang ditunjuk adalah seperti yang dicatat pada surat permohonan kecuali perubahan-perubahan kemudian yang dimungkinkan oleh pasal perubahan yang ditunjuk. Kecuali dinyatakan lain, kepentingan dari setiap yang ditunjuk yang lebih dahulu meninggal daripada tertanggung akan dicadangkan bagi pemilik polis.

-

Perubahan yang Ditunjuk Selama tertanggung masih hidup dan polis ini masih berlaku. Pemilik polis dapat mengubah yang ditunjuk dalam polis ini dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang memuaskan perusahaan. Perubahan hanya akan berlaku apabila telah dicatat oleh perusahaan. Bila yang ditunjuk itu diubah sedemikian, maka ini akan berlaku surut mulai tanggal pemberitahuan tersebut ditandatangani, baik tertanggung dalam keadaan hidup ataupun tidak pada saat pencatatan tersebut dilakukan.

5 . Ketentuan-ketentuan Premi (Premium Provisions) dimana pada kelompok ini dijabarkan mengenai pengertian premi dan juga sistem dan prosedur pembayaran


dari premi polis asuransi Avrist Prime Invest tersebut. Adapun pengertian premi dan sistem pembayaran dari premi tersebut adalah sebagai berikut : -

Premi Berkala Premi berkala dari polis ini adalah sebagaimana tercantum pada halaman keterangan polis dan berarti ”premi-premi” berdasarkan polis dasar. Premi berkala dikurangi dengan biaya akuisisi, akan digunakan untuk membeli unitunit premi berkala dari dan investasi untuk dikreditkan pada polis ini, dengan tunduk pada klausul ’biaya-biaya yang dikenakan kepada pemilik polis’. Jumlah unit-unit premi berkala yang akan dikreditkan pada polis ini akan ditentukan dengan mengacu pada harga jual yang ada pada tanggal perhitungan yang jatuh segera setelah tanggal premi berkala diterima oleh perusahaan.

-

Penambahan dan Pengurangan Premi Berkala Tidak ada penambahan atau pengurangan premi berkala yang diperbolehkan berdasarkan polis ini.

-

Premi Top-up Premi Top-up dikurangi biaya premi Top-up berkala akan dibelikan unit-unit premi Top-up dari dana investasi untuk dikreditkan pada polis ini sebagaimana diatur pada klausul ’Biaya-biaya yang dikenakan kepada pemilik polis’. Jumlah unit Top-up yang dikreditkan pada polis ini berdasarkan pembayaran premi Top-up akan ditentukan dengan mengacu pada harga jual yang ditetapkan pada tanggal perhitungan yang jatuh segera setelah tanggal premi Top-up diterima oleh perusahaan. Premi Top-up merujuk pada premi terjadwal sebagaimana disebutkan oleh pemilik polis berdasarkan persetujuan dari perusahaan yang dapat dibayarkan kepada perusahaan bersamaan dengan pembayaran berkala selama masa pembayaran premi polis. Jumlah premi Top-up yang dibayarkan, jika ada, harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemilik polis dan tidak kurang dari jumlah yang ditetapkan oleh perusahaan.

-

Pembayaran Kepada Perusahaan Premi berkala dan premi Top-up (jika ada) harus dibayar kepada perusahaan melalui kasir perusahaan di kantor perusahaan atau melalui metode pembayaran lainnya yang ditentukan oleh perusahaan, pembayaran tersebut akan dianggap telah diterima oleh perusahaan jika nomor polis dari polis ini dicantumkan pada saat pembayaran dilakukan dan kuitansi resmi atas pembayaran tersebut telah dikeluarkan oleh kasir perusahaan. Premi berkala dan premi Top-up (jika ada) dapat juga dibayar melalui rekening perusahaan dimana pembayaran tersebut akan dianggap telah


diterima oleh perusahaan jika nomor polis dari polis ini dicantumkan pada saat pembayaran dilakukan, dan pembayaran dikliring serta dikreditkan ke dalam rekening perusahaan. Apabila premi tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pemilik polis akan menanggung segala konsekuensinya dan tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada perusahaan di kemudian hari, baik secara perdata maupun pidana. Pemberitahuan untuk mengingatkan pembayaran premi, jika ada, adalah bersifat pelayanan dan tidak mengurangi kewajiban pemilik polis untuk membayar premi dan premi Top-up. -

Tenggang Waktu Suatu tenggang waktu selama 31 (tiga puluh satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi akan diperbolehkan untuk pembayaran dari setiap premi berkala lanjutan, dan polis akan tetap berlaku selama periode ini.

-

Masa Pembayaran Terlambat Perusahaan akan menerima premi yang dibayar setelah lewat jatuh tempo untuk tambahan waktu 14 (empat belas) hari segera setelah berakhirnya tenggang waktu (masa pembayaran terlambat), tanpa dikenakan bunga, jika ada, dengan ketentuan tertanggung masih hidup dan/atau tidak menderita cedera, penyakit, cacat atau kehilangan yang dapat diganti dan merupakan suatu klaim atas polis dasar. Penawaran ini bukan merupakan perpanjangan tenggang waktu dan tidak menyebabkan polis ini berlaku. Polis ini hanya akn berlaku setelah semua pembayaran yang terhutang diterima oleh perusahaan selama tertanggung masih hidup dan dalam masa pembayaran terlambat dan perusahaan akan bertanggung jawab hanya atas cedera, penyakit, cacat atau kehilangan yang terjadi setelah pembayaran premi tersebut.

-

Alokasi Premi Semua premi-premi (termasuk premi lanjutan) dan premi Top-up, jika ada, yang diterima setelah dipotong biaya-biaya yang tercantum di Daftar Biaya Polis dan pajak (jika ada) akan secara otomatis diinvestasikan seluruhnya ke dalam dana yang telah ditentukan oleh perusahaan.

-

Pemulihan Dengan mengacu kepada ketentuan berakhirnya polis, pemilik polis tidak diperkenankan untuk melakukan pemulihan polis apabila polis telah berakhir.

6. Ketentuan-ketentuan Dana Investasi (Fund Provisions) dimana pada kelompok ini dijelaskan mengenai pengertian dana investasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan menentukan investasi, tanggal perhitungan, penilaian dana, penambahan jenis dana investasi, penutupan dana investasi, unit dan alokasinya


dalam polis, harga unit, biaya-biaya yang dikenakan kepada pemilik polis, penarikan unit nilai investasi premi berkala, nilai investasi premi top-up nilai polis dan kredit/debet unit. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut diperinci lebih jelas dalam penjabaran sebagai berikut : -

Dana Investasi Kapan saja digunakan dalam polis ini, dana investasi berarti dana investasi yang dapat diidentifikasi secara terpisah, yang dibentuk oleh perusahaan dengan maksud untuk memastikan pembayaran faedah-faedah atas polis ini. Dana investasi yang saat ini disediakan oleh perusahaan dicantumkan dalam Daftar Dana Investasi dan dana investasi tambahan lainnya yang dibentuk akan ditambahkan pada Daftar Dana Investasi dari waktu ke waktu. Perusahaan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas alasan suatu tindakan yang dilakukannya atau diinginkan untuk dilakukan atau tidak mampu dilakukannya apabila hal tersebut adalah berdasarkan itikad baik dari tidak ada unsur penipuan atau kelalaian. Secara khusus, dan tanpa membatasi sifat umum kalimat yang terdahulu, perusahaan tidak bertanggung jawab atas perubahan dalam nilai aset dana investasi dan unit yang berhubungan dengan salah satu atau semua resiko berikut ini yang dianggap dimengerti atau diterima oleh pemilik polis : 1. risiko akibat situasi politik dan/atau peraturan 2. risiko mata uang 3. risiko tingkat suku bunga 4. risiko pasar 5. risiko kegagalan pengelolaan kekayaan Walaupun ada ketentuan-ketentuan lain dalam polis ini yang menyatakan sebaliknya, pembayaran ke atau dari dana investasi manapun dan/atau pembayaran uang atau faedah apapun menurut polis ini dapat ditangguhkan jika menurut pendapat perusahaan penangguhan tersebut diperlukan karena adanya perubahan apapun dalam undang-undang, kebijakan pemerintah, perpajakan, kontrol mata uang atau modal, perkembangan politik, pembatasan dalam investasi modal asing, penangguhan bursa saham, baik didalam maupun diluar negeri, atau kejadian-kejadian yang diluar kontrol perusahaan.

-

Kekuasaan Menentukan Investasi Pemilihan jenis investasi dari tiap dana investasi yang dibentuk perusahaan dapat ditentukan oleh perusahaan dari waktu ke waktu, dengan kewenangan


penuhnya, dan selanjutnya ditentukan bahwa aset dari setiap dana investasi dapat dalam proporsi yang sedemikian sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah uang tunai yang tidak diinvestasikan atau aset lainnya, walaupun aset dari dana tersebut tidak menghasilkan pendapatan. Perusahaan berhak untuk mendelegasikan semua atau salah satu dari kewenangannya dan kekuasaan untuk melakukan investasi seperti yang dimaksud dalam polis ini kepada seseorang atau, perusahaan atau badan pengelola dana dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh kewenangan mutlak perusahaan. -

Tanggal Perhitungan Tanggal perhitungan mengacu pada tanggal dimana dana investasi dinilai. Tanggal tersebut dapat ditentukan oleh perusahaan dari waktu ke waktu.

-

Penilaian Dana Nilai setiap dana investasi (”Nilai Dana”) akan ditentukan oleh perusahaan setiap hari kerja dalam keadaan normal. Tetapi, perusahaan dapat melakukan penilaian dana lebih jarang lagi jika perdagangan di Bursa Saham dimana dana tersebut diinvestasikan ditangguhkan sehingga tidak dimungkinkan untuk menilai dana setiap hari kerja. Jika dipandang perlu, perusahaan akan mencari pelayanan dari perorangan atau firma yang independen untuk mendapatkan nilai, baik nilai jual atau beli, dari aset dana investasi dan akan memperhatikan undang-undang yang berlaku dan praktekpraktek yang diterima dalam berurusan dengan aset dana investasi. Kewajiban dana investasi terdiri dari biaya-biaya investasi yang harus dibayarkan dan terhutang yang dihasilkan oleh dana seperti pajak dan materai, biaya registrasi, biaya-biaya hukum, audit dan penitipan, komisikomisi untuk pilang saham dan pialang saham dan pilang properti yang timbul dari penjualan dan pembelian aset, biaya asuransi dan biaya-biaya yang timbul dari mengamankan aset dana investasi dan melindungi nilai investasi dan biaya lainnya yang timbul akibat mematuhi undang-undang dan peraturan yang diperlukan sehubungan dengan dana investasi tersebut dan pengelolaan administrasinya. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan akuisisi, realisasi, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian aset-aset dan investasi serta kewajiban perpajakan akan dipotong dari dana investasi.

-

Penambahan Jenis Dana Investasi Perusahaan dapat menciptakan dana-dana investasi tambahan dari waktu ke waktu dimana faedah-faedah yang dibayarkan menurut polis ini dapat ditentukan. Semua ketentuan polis ini yang berhubungan dengan dana investasi akan berlaku untuk dana-dana investasi tambahan tersebut.


Semua klausula dalam polis ini yang berhubungan dengan dana investasi akan berlaku, jika sesuai, untuk dana-dana investasi tambahan kecuali jika dinyatakan lain secara tertulis oleh perusahaan. -

Penutupan Dana Investasi Perusahaan mempunyai kewenangan penuh untuk setiap saat menutup dana investasi atau melarang alokasi premi dan premi Top-up, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik polis sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelum penutupan dana investasi tersebut berlaku. Tanpa mempengaruhi ketentuanketentuan yang dinyatakan sebelumnya, perusahaan mempunyai kewenangan penuh mengalihkan investasi pada dana investasi manapun ke dana-dana investasi lain yang sesuai yang ada dalam daftar dana investasi untuk mencapai tujuan investasi yang sama, atau jika menurut pendapat perusahaan hal ini diperlukan oleh perubahan peraturan (baik total maupun asing) dan untuk kepentingan pemilik polis. Pada tanggal perhitungan yang jatuh segera sebelum tanggal berlakunya penutupan dana investasi, jika polis ini dikreditkan dengan unit-unit dari dana investasi yang akan ditutup, maka perusahaan akan mengalihkan semua unitunit tersebut ke dana investasi lain, dengan tunduk pada syarat-syarat dan kondisi perusahaan. Jumlah unit yang akan didebet dan dikreditkan akan ditentukan dengan mengacu pada harga beli masing-masing dana investasi pada tanggal perhitungan yang terdekat sebelum tanggal dimulainya penutupan dana investasi.

-

Unit dan Alokasinya Dalam Polis Dana investasi dibagi dalam suatu bentuk yang bernilai sama yang disebut unit. Tidak ada unit yang akan dibentuk dalam dana investasi kecuali jika aset yang nilainya ekuivalen dengan nilai pada harga beli dari unit-unit tersebut ditambahkan pada saat yang sama kedalam dana investasi. Tidak ada aset yang akan ditarik dari dana investasi kecuali untuk tujuan investasi kembali, kecuali jika pada waktu yang sama unit-unit yang nilainya pada harga beli ekuivalen dengan nilai aset yang ditarik, dibatalkan. Perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penambahan unit sewaktu-waktu dengan berkewajiban menjaga nilai dana investasi yang diterima oleh pemilik polis akan tetap sama dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pemilik polis.

-

Harga Unit Suatu unit akan mempunyai dua harga transaksi :


a. ”Harga Jual” adalah harga dimana suatu unit dikreditkan ke polis ini sebagaimana dijelaskan dalam daftar jenis dana investasi. Pengkreditan unit-unit timbul dari pembayaran premi-premi dan premi Top-up. b. ”Harga Beli” adalah harga dimana suatu unit didebetkan dari polis ini sebagaimana dijelaskan dalam daftar jenis dana investasi. Unit-unit adalah didebet dalam hal terjadi penarikan tunai dan pembayaran dari biaya-biaya yang berlaku. Harga jual adalah sama dengan harga beli ditambah dengan selisih harga jual dan beli dimana ”selisih harga jual dan beli” adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual. Perusahaan mempunyai hak untuk menaikkan selisih harga jual dan beli dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pemilik polis. -

Biaya-biaya yang Dikenakan Kepada Pemilik Polis Perusahaan akan mengurangi sejumlah unit dari unit premi berkala untuk membayar biaya-biaya berikut ini seperti yang dicantumkan dalam daftar biaya-biaya polis : a. ”Biaya Asuransi” b. ”Biaya Administrasi” c. ”Biaya Kontrak Tambahan”, (jika ada) dan d. ”Biaya-biaya lain apapun yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam ”Daftar Biaya-biaya Polis”. Perusahaan akan memotong biaya akusisi dari premi berkala dan biaya premi Top-up dari premi Top-up yang dibayarkan sebagaimana dijelaskan di dalam daftar biaya polis. Jika nilai investasi premi berkala tidak cukup untuk membayar biaya polis dan biaya kontrak tambahan (jika ada) sebagaimana disebutkan pada daftar biaya polis, maka nilai investasi premi Top-up (jika ada) akan dipotong untuk membayar biaya-biaya dimaksud dengan tetap memperhatikan klausul berakhirnya polis.


-

Penarikan Unit Pemilik polis tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan sebagian atas unit dari polis ini, kecuali untuk faedah penyerahan polis.

-

Nilai Investasi Premi Berkala Nilai investasi premi berkala adalah sama dengan jumlah unit premi berkala dikalikan dengan harga beli yang berlaku pada tanggal perhitungan yang bersangkutan.

-

Nilai Investasi Premi Top-up Nilai investasi premi Top-up adalah sama dengan jumlah keseluruhan dari unit-unit premi Top-up dikalikan dengan harga beli yang berlaku pada tanggal perhitungan yang bersangkutan.

-

Nilai Polis Nilai polis adalah sama dengan nilai investasi premi berkala ditambah dengan nilai investasi premi Top-up (jika ada).

-

Kredit/Debet Unit Unit-unit akan dikreditkan ke atau didebetkan dari dana investasi dana/atau polis hanya pada tanggal perhitungan yang bersangkutan. Bila pemberitahuan tertulis kepada perusahaan diperlukan (untuk penarikan unit, penyerahan polis atau kematian tertanggung). Unit-unit yang akan didebetkan akan dinilai dengan mengacu pada harga beli yang dibuat pada tanggal perhitungan yang terdekat sesudah perusahaan menerima dan menyetujui pemberitahuan tersebut dan bukti kematian (dalam hal tertanggung meninggal dunia).

-

Keadaan yang Tidak Biasa Perusahaan berhak untuk mengubah pembayaran faedah (selain faedah kematian) dalam polis ini selama hal itu diperlukan sejak tanggal pembayaran seharusnya dilakukan jika tidak untuk menghalangi kejadian-kejadian seperti penutupan sementara bursa saham dimana dana diinvestasikan, perubahan dalam undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, perpajakan, kontrol mata uang atau modal, perkembangan politik, pembatasan dalam penanaman modal asing yang menurut perusahaan, dengan kewenangan penuhnya, merupakan keadaan yang tidak biasa.

7 . Daftar Jenis Dana Investasi berisikan : Untuk Polis Prime Invest Avrist Link Prime Invest 001A Fund Dana Investasi ini adalah jenis investasi Money Market Fund yang diarahkan pada pencapaian risiko dan Volatilitas rendah dalam jangka pendek sampai


menengah. Dana Investasi akan di alokasikan terutama pada instrumen pasar uang seperti deposito, SBI ( Sertifikat Bank Indonesia ) dan juga obligasi yang kurang dari satu tahun. Avrist Link Prime Invest 001B Fund Dana Investasi ini dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang stabil melalui investasi terutama pada instrumen-instrumen dalam mata uang rupiah berpendapatan tetap dan saham perusahaan-perusahaan Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jenis-jenis Dana Investasi diatas bukan merupakan pilihan jenis dan investasi yang dapat di pilih oleh pemilik polis, akan tetapi merupakan Jenis Dana Investasi yang dapat berubah semula dari Avrist Prime Invest 001A Fund menjadi Avrist Link Invest 001B Fund dengan cara-cara yang ditentukan oleh perusahaan. Untuk jenis-jenis Dana Investasi diatas, harga jualnya adalah sama dengan harga beli ditambah biaya selisih harga jual dan beli pada saat ini ditetapkan sebesar 0 ( nol ). Perusahaan berhak menaikkan biaya selisih harga jual dan beli dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pemilik polis. Biaya manajemen untuk jenis dana investasi diatas adalah sebagai berikut : Tabel . 1. Tabel Biaya Manajemen dan Jenis Dana Investasi Biaya Manajemen % Jenis Dana Investasi

Atas dana kelolaan

Avrist Link Prime Invest 001A Fund

0,50 % per tahun

Avrist Link prime Invest 001B Fund

2,50 % per tahun

Sumber Polis PT. Avrist Assurance

Perusahaan berhak untuk mengubah biaya manajemen diatas setiap saat dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pemilik Polis. 8. Daftar Biaya-biaya Polis Perusahaan menpunyai hak untuk mengubah daftar biaya-biaya polis ini dan biaya-biaya polis yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut : -

Biaya Akusisi ; Adalah biaya yang dikenakan kepada Polis dasar atas Premi Berkala dan Biaya akusisi ini akan dikurangi dari Premi Berkala pada saat diterima oleh Perusahaan.


Tabel .2. Tabel Biaya Akuisisi Tahun Polis

Biaya Akuisisi (% dari Premi Berkala)

1

30 %

2

10 %

3+

0%


-

Biaya Asuransi Biaya Asuransi ( COI ) bulanan atas Jumlah uang Pertanggungan yang dikenakan pada polis ini dengan mengurangkan sejumlah Unit pada setiap tanggal Ulang Bulan Polis sebagaimana disebutkan pada klausul ”Biaya-biaya Yang Dikenakan Kepada Pemilik Polis”, berdasarkan usia yang dicapai oleh Tertanggung. Biaya Asuransi bulanan ini akan bervariasi sesuai dengan usia yang dicapai oleh tertanggung dan jumlah uang pertanggungan selama masa berlakunya polis.

Biaya Asuransi (COI) tahunan per seribu jumlah uang pertanggungan untuk tingkat mortalitas standrat tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel.3. Tabel Biaya Asuransi ( COI )

Usia Pria

Wanita Usia Pria

Wanita Usia Pria

Wanita

1

1.99

1.99

25

2.19

2.35

49

7.75

6.14

2

1.99

1.99

26

2.15

2.30

50

8.40

6.64

3

1.99

1.99

27

2.14

2.25

51

8.77

7.16

4

1.99

1.99

28

2.13

2.19

52

9.58

7.75

5

1.99

1.99

29

2.15

2.15

53

10.50

8.40

6

1.99

1.99

30

2.19

2.14

54

11.51

8.70

7

1.99

1.99

31

2.16

2.13

55

12.60

9.58

8

1.99

1.99

32

2.24

2.15

56

13.77

10.50


9

1.99

1.99

33

2.34

2.19

57

15.00

11.51

10

1.99

1.99

34

2.46

2.16

58

16.31

12.60

11

1.99

1.99

35

2.60

2.24

59

17.31

13.77

12

1.99

1.99

36

2.78

2.34

60

19.32

15.00

13

1.99

1.99

37

2.99

2.46

61

21.11

16.31

14

1.99

1.99

38

3.22

2.60

62

23.14

17.73

15

1.99

1.99

39

3.48

2.78

63

25.40

19.32

16

1.99

1.99

40

3.78

2.99

64

27.91

21.11

17

2.15

1.99

41

4.10

3.22

65

30.61

23.14

18

2.28

1.99

42

4.45

3.48

66

32.04

25.40

19

2.35

1.99

43

4.84

3.78

67

34.65

27.91

20

2.38

2.15

44

5.24

4.10

68

37.42

30.61

21

2.38

2.28

45

5.68

4.45

69

40.46

32.04

22

2.35

2.38

46

6.14

4.84

70

43.85

34.65

23

2.30

2.38

47

6.64

5.24

24

2.38

2.38

48

7.16

5.68


Biaya Asuransi bulanan adalah biaya Asuransi Tahunan dibagi 12 ( duabelas). Biaya Asuransi akan di kenakan atas Polis ini selama masa asuransi Polis dan mulai tahun Polis yang pertama. -

Biaya Administrasi Biaya Administrasi bulanan akan di kenakan pada polis ini pada setiap tanggal ulang bulan polis selama 10 ( sepuluh ) tahun. Rp. 27.500.

-

Biaya Premi Top Up Biaya premi untuk setiap Premi Top-up adalah sebesar 5 % dari masing-masing Premi Top-up dan biaya tersebut akan dikurangi dari premi Top-up pada saat diterima oleh perusahaan. Bila di perhatian isi kontrak polis Avrist Prime Invest secara keseluruhan,

walaupun bersifat kontrak baku, namun isi polis telah berpedoman pada pasal 8


sampai 18, Keputusan Menteri Keuangan Repubilik Indonesia Nomor 442 /KMK.06/2003.61

61

Hasil wawancara dengan Bapak Rusli Chan, SH AAAJI, selaku Chief Agency Officer , PT. Avrist Assurance di Jakarta, pada tanggal 05 Agustus 2010.


BAB II PERJANJIAN ASURANSI PADA UMUMNYA

Recommend Documents