BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT PADA UMUMNYA
A. Pengertian Bank, Kredit dan Perjanjian Kredit 1. Pengertian Bank Membicarakan bank, maka yang terbayang dalam benak kita adalah suatu tempat di mana kita dapat menyimpan uang atau pun meminjam uang dengan memakai bunga. Secara sederhana hal ini memang demikian adanya, namun untuk lebih jelasnya penulis mengutip pendapat beberapa para sarjana terkemuka mengenai pengertian bank. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”, memberikan pengertian sebagai berikut : “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alatalat penukar baru berupa uang giral” 6 R. Tjipto Adinugroho, berpendapat bahwa “bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang dan sebagaimana” 7 Dari beberapa definisi yang diuraikan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah : a. Sebagai pencipta uang (uang kartal dan giral) b. Sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat
6
Thomas Suyatno, dkk. Kelembagaan, Gramedia, Jakarta. 1997. hal. 1 R. Tjipto Adinegoro. R. Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial, Padya Paramitha, Jakarta, 1985, hal. 5 7
19
20
c. Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Pengertian Kredit Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “ Credere “ yang berarti percaya (truth atau faith) 8, dan perkataan kredit berarti kepercayaan karena dasar dari adanya suatu kredit adalah kepercayaan bahwa seseorang atau penerima kredit akan memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kepercayaan merupakan dasar dari setiap perikatan yang memiliki elemen adanya dua pihak, kesepakatan pinjam-meminjam, kepercayaan prestasi, imbalan dan jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan dirumuskan mengenai pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Raymon P. Kent, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. 9 Sementara menurut Thomas Suyatno, kredit berarti pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan 8
Thomas Suyatno dkk, Dasar-dasar perkreditan edisi empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal.12 9 Raymond P. Kent dalam Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 13
21
diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). 10 Peraturan mengenai kredit terdapat di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam kegiatan kredit dapat disimpulkan adanya unsur-unsur: 11 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa, akan benarbenar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. 3) Risiko yang akan dihadapi, sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit 4) Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, akan tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.
10 11
hal.12-13
Ibid Thomas Suyatno, Dasar-dasar perkreditan, cetakan ketiga, Gramedia, Jakarta, 1990,
22
3. Perjanjian kredit Secara etimologi kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian, dasar dari suatu kredit adalah kepercayaan. 12 Secara umum kredit diartikan sebagai fasilitas dalam meminjam uang berdasarkan persetujuan pinjam meminjam. Di dalam Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan mendefinisikan kredit sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, Marhainis Abdul Hay mengemukakan tentang pengertian perjanjian kredit (Bank) dapat diidentifikasi dari Pasal 1754 KUH Perdata tentang pinjam meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut : Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. 12
Edy Putra The Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta,1989, hal.1.
23
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam berupa uang antara pihak kreditor dengan pihak debitor dalam hal ini pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Perjanjian kredit ini mendapat perhatian khusus, baik oleh bank maupun oleh nasabah, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch.Gatot Wardoyo 13, pemberian kredit mempunyai fungsi yaitu: 1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan. 2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur. 3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Kredit dilihat dari sisi unsur keuntungan bagi kreditur, yaitu untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontra prestasi, sedangkan pandangan dari sisi debitur, yaitu bahwa kredit memberikan bantuan untukmenutupi kebutuhannya dan menjadi beban bagi dirinya untuk membayar, di masa depan hal itu merupakan kewajiban baginya yang berupa hutang. 13
Ch. Gatot wardoyo, Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen, November-Desember 1992, hal. 64-69
24
Adapun obyek yang diperjanjian adalah berkaitan dengan kredit dimana kredit tersebut dapat dikategorikan menurut jenis dan penggolongan kredit dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal diantaranya yaitu : (1). kegunaannya, (2). tujuan, (3). jangka waktu, (4). jaminan. 1. Berdasarkan kegunaan dapat dibedakan : a. Kredit investasi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu relatif lama b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 2. Berdasarkan tujuan dapat dibedakan : a. Kredit produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk peningkatan usaha produksi dan investasi. b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi. c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan dipergunakan untuk membiayai aktifitas perdagangannya. 3. Berdasarkan jangka waktu. a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan pada umumnya dipergunakan untuk modal kerja. b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit dengan jangaka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan pada umumnya untuk melakukan investasi.
25
c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu pengembalian diatas tiga tahun atau lima tahun. 4. Berdasarkan Jaminan dapat dibedakan : a. Kredit jaminan orang, yaitu kredit yang diberikan kepada seorang debitur dengan jaminan orang yang menanggung kredit tersebut bila debitur lalai memenuhi kewajibannya. b. Kredit dengan jaminan barang, yaitu kredit diberikan kepada seorang debitur dengan jaminan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berfungsi sebagai jaminan atas pelunasan kredit yang diterima debitur bila lalai memenuhi kewajibannya. c. Kredit agunan dokumen, yaitu kredit yang diberikan kepada seorang debitur dengan jaminan yang dimiliki debitur umumnya dokumen hubungan kerja antara debitur dengan pihak ketiga dengan maksud kredit tersebut untuk membiayai pekerjaan atau projek hubungan kerja antara debitur dengan pihak ketiga.
B. Asas-asas dalam Pemberian Kredit Dalam dunia perbankan terdapat suatu azas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum mamberikan kredit kepada nasabahnya yaitu yang dikenal dengan istilah the five c’s of credit, artinya pada pemberian kredit tersebut harus diperhatikan lima faktor, yaitu character (karakter), capacity (kemampuan
26
mengembalikan utang), collateral (jaminan), capital (modal), dan condition (situasi dan kondisi). 14 Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi : “Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibanya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.” Di dalam setiap kredit selalu diperlukan jaminan atau anggunan. Adapun jaminan yang dapat diberikan berbentuk benda tidak bergerak (tetap), misalnya tanah, rumah, dan pekarangan, sawah, ladang, tambak dan lain sebagainya. Sebetulnya yang dijadikan jaminan disini adalah hak atas tanah tersebut di atas. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 28) dijadikan jaminan hutang dengan di bebani Hak Tanggungan antara lain : 15 1. 2. 3. 4.
Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan. Hak Pakai
14
M. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta. 2002, hal 39 15 Boedi Harsono, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan, 2002, hal. 45
27
Pembebanan hak tanggungan dapat dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu : 1. Pemberian hak tanggungan Di dahului dengan membuat perjanjian hutang piutang yang dijamin sebagai perjanjian pokok diikuti dengan pemberian hak tanggungan 2. Pendaftaran Dilakukan di kantor pertanahan yang menentukan saat lahirnya hak tanggungan. Hak tanggung wajib sebagai jaminan atas tanah yang telah bersertifikat antara lain : 1.
Memberikan
kedudukan
yang
diutamakan
atau
mendahului
kepada
pemegangnya 2.
Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada.
3.
Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga
dan
memberikan
kepastian
hukum
pada
pihak-pihak
yang
berkepentingan. 4.
Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Selain asas-asas di atas hak tanggungan mengenal asas pemisahan
horizontal yang berasal dari hukum benda. 16
16
Herowati Poesoko, Parete Executie Obyek hak Tanggungan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2007, hal 82
28
C. Hukum Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank Pengaturan tentang dasar hukum jaminan yaitu terdapat dalam KUHPerdata di atur dalam Buku II KUHPerdata yang berkaitan dengan jaminan yaitu yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini adalah tentang pengaturan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdata dan yang berkaitan dengan Hipotik yang diatur dalam Pasal 1162 Pengaturan tentang Hipotik ini hanya berlaku untuk kapal laut yang beratnya 20M3 ke atas dan pesawat udara. Sedangkan mengenai hak atas tanah tidak berdasarkan KUHPerdata lagi akan tetapi didasarkan pada ketentuan UUHT. Hukum jaminan yang dimaksud adalah atas benda bergerak dan tidak bergerak. Pihak debitor bertanggung jawab atas benda bergerak atau benda tidak bergerak terhadap semua perikatan yang telah dibuatnya. Tanggung jawab hukum itu bukan hanya berlaku untuk benda yang sudah ada saja tapi juga untuk benda yang akan ada. 17 Dalam KUHPerdata di atur 2 (dua) jenis lembaga jaminan kebendaan yaitu jaminan gadai dan jaminan hipotek. Adapun pemberian jaminan dalam suatu perjanjian kredit dapat diklarifikasikan sebagai berikut : a. Jaminan umum dan jaminan khusus. Yang dimaksud dengan jaminan umum adalah jaminan dari pihak Debitur dimana setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada milik debitur menjadi tanggung jawab/jaminan terhadap hutang-hutangnya pada kreditur. Sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan
17
J. Satrio, Op.Cit, hal 45
29
Khusus adalah setiap jaminan hutang yang bersifat kontraktual yang telah disebutkan dalam perjanjian. b. Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan Jaminan Pokok adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak Kreditur pada debitur untuk mengangsur hutangnya, sedangkan jaminan utama adalah apa yang telah disebutkan dalam kontrak, jaminan tambahan lainnya adalah harta milik debitur secara umum. c. Jaminan eksekutorial khusus dan jaminan non eksekutorial khusus Suatu jaminan kredit disebut juga sebagai “jaminan eksekutorial khusus” jika ketika kreditnya macet, maka hukum telah menyediakan suatu cara tertentu yang khusus jika kreditur ingin melakukan eksekusi jaminan kredit. yang termasuk dalam kategori jaminan eksekutorial khusus yaitu : 1. Hak tanggungan atas tanah dengan fiat eksekusi. 2. Hipotik dengan fiat eksekusi. 3. Credit Verband dengan fiat eksekusi. 4. Gadai dengan Parate eksekusi di depan umum. 5. Jaminan-jaminan atas kredit yang diluncurkan oleh Bank Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara) dengan fiat Eksekusi lewat Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) 18
18
H.S., Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hal 56
