BAB II ASURANSI DAN PERJANJIAN ASURANSI. A. Pengertian Asuransi menurut ketentuan umum dan Premi dalam

15

BAB II ASURANSI DAN PERJANJIAN ASURANSI A. Pengertian Asuransi menurut ketentuan umum dan Premi dalam Asuransi Menurut ketentuan pasal 246 KUHD yang memuat bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang

penanggung

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 13 Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur – unsure asuransi atau pertanggungan sebagai berikut: 14 1. Pihak- pihak . subjek asuransi adalah pihak – pihak dalam asuransi, yaitu penanggung

dan

tertanggung

yang

mengadakan

perjanjan

asuransi.

Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta milik yang diasuransikan. 2. Status pihak – pihak, Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum , dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Tertanggung dapat 13 14

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia: citra aditya bakti,bandung,2006 hal 8 Ibid

Universitas sumatera utara

16

berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. 3. Objek Asuransi, Objek asuransi dapat beruba benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. 4. Peristiwa Asuransi, adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi 5. Hubungan Asuransi , yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Asuransi dalam bahasa belanda disebut verzekering yang berarti pertanggungan atau asuransi dalam bahasa inggris disebut inssurance. 15 Asuransi berasal dari bahasa inggris “assure” yang berarti menanggung dan “assurance” yang berarti tanggungan. 16 Dalam hukum asuransi kita mengenal berbagai macam istilah, ada yang mempergunakan istilah hukum pertanggungan, dalam bahasa belanda disebut Verzekering Recht, dan dalam istilah bahasa Inggris disebut Insurance Law, sedangkan dalam praktek-praktek sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang banyak dipakai orang istilah Asuransi (Asurantie). 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1992 :

15

J.C.T. Simorangkir, Rudy Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009) Hal 182 16 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum : Inggris-Indonesia Jakarta; Sinar Grafika, 2006, Hal 75.


17

Menurut ketentuan pasal 1 angka ( 1) undang – undang nomr 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian 17 :

“

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 ( dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanngung dengan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang akan timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarakna atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 2. New York insurance law Dalam Pasal 41 New York insurance law, dalam definisi tersebut hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian yang ada manfaatnya bagi tertanggung. Jadi termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa. Dalam pasal 41 new York insurance law meliputi asurasni kerugian dan asuransi jumlah. 18 3.Berdasarkan KUHperdata Menurut KUHperdata

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1774

KUHperdata, perjanjian asuransi itu dimasukkan menjadi salah satu jenis atauperjanjian untung – untungan di samping pertaruhan dan perjudian dan bunga cagak hidup 19.

Untuk

memahami

17

Undang – undang no. 2 tahun 1992 dalam pasal 1 ayat (1)

18

Pasal 41 New York Insurance Law


18

lebih lanjut Abdulkadir Muhammad membuat perbandingan antara rumusan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Pasal 246 KUHD : 20 1. Definisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat “penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Asuransi jiwa dibuktikan oleh kalimat “memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang”, bagian ini tidak ada dalam Pasal 246 KUHD. 2. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, hal ini terdapat dalam bagian kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga”, bagian ini tidak terdapat dalam pasal 246 KUHD. 3. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi obek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang jiwa manusia. Objek asuransi berupa jiwa manusia tidak terdapat dalam definisi pasal 246 KUHD. 4. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi evenement berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Pengertian Premi Dalam Asuransi 19

Kitab Undang – undang Hukum perdata Paal 1774

20

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia Op.Cit., Hal 11-12


19

Dalam pasal 246 KUHD terdapat rumusan 21: “ dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi . 22 “ Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiaban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau tidak setidak – tidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggung pihak yang berkepentingan. Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbulah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi, asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi. Untuk mencegah terjadinya pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar biasanya pihak – pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan: “ Premi harus dibayar di muka ( pada waktu yang telah ditentukan )”.Jika Premi Tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, asuransi tidak 21

Abdulkadir Muhammad, Hukum asuransi indonesia . Op.Cit hal 105 Kitab Undang Hukum Dagang Pasal 246

22


20

berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung. Berdasarkan uraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut : a. Dalam Bentuk Sejumlah uang, b. Dibayar lebih dahulu oleh Tertanggung, c. Sebagai imbalan pengalihan risiko, d. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan. Ekstensi lembaga asuransi sebagai usaha di Indonesia, telah diberikan dasar hukum yang kokoh oleh undang – undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Legalisasi terhadap kegiatan usaha asruansi melalui pemberian izin usaha ini sangan diperlukan., mengingat bahwa perusahaan asuransi dalam melaksanakaan kegiatannya itu dilakukan dengan cara mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk uang premi, yang kemudian harus dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembayaran klaim.

23

Usaha pertanggungan itu dapat dijelmahkan sebagai berikut, bahwa usaha asuransi itu berarti memasukkan premi yang kemudian merupakan suatu dana . Dana yang tersimpan dalam waktu yang beberapa lama di dalam perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan tersebut untuk membiayai suatu usaha yang mendatangkan

keuntungan

baginya

di

samping

membantu

masyarakat

meningkatkan usaha – usaha dengan memberikan modal atau kredit untuk jangka 23

Ibid, hal 10


21

pendek atau jangka panjang. Usaha – usaha ini jelas membantu pembangunan ekonomi di Negara yang kemudian dapat dinikmati oleh anggota masyarakat. Jadi semua premi yang terkumpul itu dapat dipakai sebagai usaha investasi di dalam proyek ekonomi. 24 Di samping sebagai alat menghimpun dana pembangunan maka usaha perasuransian itu juga dilihat manfaatnya sebagai salah satu alat yang memberikan jaminan bagi kelangusngan usaha- usaha besar yang pada suatu ketika mengalami kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang menimpa perusahaan tersebut. Alat – alat produksi yang mengalami kerusakaan atau kebakaran sehingga musnah, dapat diganti atau dipulihkan oleh perusahaan asuransi sehingga perusahaan – perusahaan tersebut tidak menjadi berhenti atau bangkrut melainkan dapat melanjutkan perusahaanya. 25 B. Prinsip dan Tujuan Asuransi Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa fisik. Hal ini bertujuan agar sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma dapat tanpa dilengkapi dengan prinsipcenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip – prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain: 26 1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ( principle of insurable interest ) prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal 250 KUHD , yang menentukan bahwa :

24

Djoko prakoso, Hukum asuransi Indonesia; Rineka Cipta,2004 hal 11 Ibid, hal 12 26 Man suparman, sastrawidjaja dan ending, hukum asuransi( perlindungan tertanggung asuransi ,tertanggung ,usaha perasuransian), bandung,2003,hal 55-64 25


22

“Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri , atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi . Apabila disimpulkan, maka ketentuan diatas mensyaratkan adanya kepentingan dalam

mengadakan perjanjian asuransi

dengan akibat batalnya

perjanjian tersebut. Dalam hal tidak ada kepentingan, maka penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi . Ketentuan terdapat dalam pasal 250 KUHD diatas untuk membedakan antara asuransi dengan permainan atau perjudian Pada saat ditutupnya perjanjian asuransi itu harus ada kepentingan . Permasalahan akan timbul apabila unsur kepentingan tersebut dibuktikan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. 2. Prinsip itikad baik ( principle of utmost goodfaith ) Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung sangatlah penting. Tertanggung dengan itikad baik dan secara jujur wajib memberikan segala keterangannya dengan benar mengenai objek asuransi yang akan diasuransikan . Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi persitiwa .penanggung akan membayar ganti

rugi saling percaya ini

dasarnya adalah itikad baik . Prinsip itikad baik ini harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian ( pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ), termasuk dalam perjanjian asuransi.


23

Dalam perjanjian asuransi, banyak pasal – pasal KUHD yang dapat disimpulkan mengandung itikad baik. Pasal – Pasal itu antara lain 251,255,277 KUHD. Tetapi yang paling dikenal orang adalah pasal 251 KUHD, yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam pasal 251 KUHD tersbut, asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangangan keliru atau tidak benar sama sekali tidak membeli keterangan. Sayangnya dalam pasal tersebut, tidak dipersoalkan apakah tertanggung beritikad baik atau buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa pasal 251 KUHD terlalu memberatkan

tertanggung. 3. Prinsip Ganti rugi ( Principle of Indemnity ) Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh- sungguh diderita oleh tertanggung . Tujuan prinsip ganti rugi atau indemnitas adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung pada posisi semula sesaat sebelum terjadinya kerugian. Tertanggung hanya berhak mendapatkan ganti kerugian yang sungguh – sungguh dialaminya, bukan untuk mendapat keuntungan . Pasal 235 KUHD mengatur prinsip ganti rugi. Pasal – pasal yang ada kaitannya

dengan

prinsip

ganti

rugi

antara

lain

:

pasal

246

,

250,252,253,277,278,280,284. Pasal 252 KUHD menentukan bahwa: “ Kecuali dalam hal – hal yang disebutkan dalam ketentuan undang – undang ,maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah


24

dipertanggukan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan kedua tersebut.” Ketentuan di atas memberi pengaturan bahwa asuransi diancam batal, apanila diadakan asuransi yang kedua atas kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai yang penuh , pada saat perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan.

Beberapa penulis berpendapat bahwa asuransi berganda yang dikecualikan oleh pasal 252 KUHD itu adalah asuransi sesuai dengan ketentuan pasal 277 KUHD, yang menentukan bahwa : e.

Apabila berbagai pertanggungan , dengan itikad baik, telah diadakan mengenai satu – satunya barang , sedangkan dalam pertanggungan yang pertama

harga

sepenuhnya

telah

dipertanggungkan,

maka

hanya

pertanggungan pertama itulah yang mengikat , sedangkan para penanggung berikutnya dibebaskan. f.

Apabila dalam pertanggungan yang pertama itu tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya, maka para penanggung yang berikut bertanggung jawab untuk harga yang selebihnya, menurut tertib waktu ditutupnya pertanggungan yang berikut itu. Menurut pasal 277 KUHD , jika terjadi perjanjian yang berhubungan

dengan asuransi yang berganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang sama dan waktu yang sama, dan harga pertanggungan penuh telah ada pada penanggung yang pertama, maka penanggung kedua dibebaskan. Penanggung kedua

hanya

bertanggung

jawab

untuk

pemenuhan

kekurangan

harga


25

pertanggungan apabila dalam pertanggungan pertama tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya. Dengan demikian pasal 252 KUHD bertujuan untuk mencegah adanya penggantian kerugian yang menjadi melebihi dari kerugian yang diderita dan mengharuskan adanya keseimbangan antara penggantian kerugian dengan nilai benda yang diasuransikan.Akan tetapi perlu diperhatikan adalah mengenai berlakunya asas indemnitas ini , yang hanya berlaku dalam asuransi kerugian dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang . Hal ini karena dalam asuransi sejumlah uang ganti rugi, tidak dipertimbangkan dengan kerugian yang sungguh – sungguh diderita, akan tetapi uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi . Dasarnya, sebab pada asuransi sejumlah uang, kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang. 4. Prinsip Subrogasi ( principle of subrogation ) Apabila terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya dalam perjanjian

asuransi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk

memberikan ganti rugi. Akan tetapi, apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak , maka berarti tertanggung itu dapat menuntut penggantian dari dua sumber . Sumber pertama dari penanggung dan sumber kedua dari pihak ketiga yang telah menyebabkan kerugian itu . Penggantian dari dua sumber itu jelas bertentangan dengan asas dalam perjanjian asuransi itu sendiri, yaitu asas indeminitas dan asas hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (tanpa hak). Sebaliknya apabila ketiga itu juga dibebaskan begitu


26

saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung sangatlah tidak adil. Untuk mencegah tercegahnya penyimpangan – penyimpangan seperti itu, undang – undang mengaturnya dalam pasal 284 KUHD yang menentukan bahwa : 27 “ Seorang penanggung yang telah membayar ganti kerugian sesuatu barang yang dipertanggukan,

menggantikan

diperolehnya terhadap

si

tertanggung

dalam

segala

hak

yang

orang – orang ketiga berhubung dengan penerbitan

kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan si penanggung terhadap orang- orang ketiga Dengan adanya ketentuan demikian, berarti secara otomatis berdasarkan undang – undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak – haknya terhadap pihak ketiga tersebut. Jadi subrogasi berdasarkan undang – undang ini hanya dapat diberlakukan apabila ada dua factor yaitu : a. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak – hak terhadap penanggung juga mempunyai hak – hak terhadap pihak ketiga; b. Hak- Hak itulah timbulnya kerugian, Subrogasi ini hanya berlaku dalam asuransi kerugian saja dan tidak berlaku terhadap asuransi sejumlah uang, oleh karena itu dalam asuransi sejumlah uang, jumlah ganti rugi telah ditetapkan c. sebelumnya, yaitu pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi .

27

Kitab Undang Hukum Dagang Pasal 284


27

5. Prinsip Sebab akibat ( Principle of Proximate cause ) Kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung timbul apabila peristiwa yang menjadi sebab adanya kerugian itu dijamin oleh polis. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin oleh polis. Terlebih – lebih apabila peristiwanya banyak, sehingga sulit untuk menetukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian. Dalam hal ini , ada 3 pendapat untuk menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi, yaitu : 28 a.

Pendapat menurut peradilan di inggris , yang menyatakan bahwa sebab dari

kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat kepada kerugian . inilah yang disebut Causa Proxima. b.

Pendapat yang kedua ialah di dalam pengertian hukum pertanggungan, sebab

itu tiap – tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa ikut melenyapkan kerugian itu. Dalam perkataan lain ialah tiap peristiwa yang dianggap sebagai condito sinequanon terhadap kerugian itu. c.

Causa remota, bahwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah

peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut

“ sebab adequate “ yang mengemukakan bahwa

dipandangsebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman yang harus menimbulkan kerugian itu.Jadi dengan demikian, berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi

28

Ibid, hal 62 -63


28

tanggungan penanggung kecuali kalau polis dengan klausul All Risk, yaitu polis yang menanggung semua resiko. Dalam hal ini juga terdapa kekecualian, yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung ( pasal 276 KUHD ). 6. Prinsip Kontribusi ( Principle of Contribution ) Apabila

dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung,

maka masing – masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah mereka untuk mana mereka yang menandatangani polis, hanya akan memikul jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh Tertanggung. Prinsip Kontibusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda ( double insurance ) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 278 KUHD. Tujuan Asuransi Adapun Tujuan asuransi dalam hal ini sebagai berikut yaitu: 29 1. Teori Pengalihan risiko Menurut teori pengalihan risiko ( risk transfer theory ) tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwamya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu – waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut , pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup

29

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit hlm.l12


29

membayar kontra prestasi yang disebut premi. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian.Premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah – olah sebagai tabungan pada penanggung. 2. Pembayaran Ganti Kerugian Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh – sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya.Jika pada suatu ketika sungguh – sungguh terjadi perisitwa yang menimbulkan kerugian ( risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan

ganti

kerugian

seimbang

dengan

jumlah

asuransinya.Dalam

praktiknya kerugian yang timbul itu bersifat sebagian ( partial loss ), tidak semuanya berupa ganti kerugian total ( total loss ). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh – sungguh dideritanya. Pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristia kematian atau kecelakaan yang menimpa dari tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan


30

premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang. 3.

Pembayaran Santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian

bebas ( sukarela) antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, undang – undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat dengan penaggung karena perintah undang – undang, bukan karena perjanjian. Asuransi ini disebut asuransi sosial uang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang – undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila meeka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaanya atau selama angkutan berlangsung mereka ( atau ahli warisnya ) akan memperoleh pembayaran santunan dari penaggung yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang – undang 4. Kesejahteraan Anggota. Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi ( iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan

sebagai

penanggung,

sedangkan

anggota

perkumpulan

berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan keruguan atau kematian bagi anggota ( tertanggung ). Perkumpulan akan


31

membayar sejumlah uang kepada anggota ( tertanggung) yang bersangkutan. Dalam hal ini asuransi saling menanggung tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi murni, tetapi hanya mempunyai unsur – unsur yang mirip dengan asuransi kerugian. Asuransi kesejahteraan seperti ini lebih sesuai apabila dikelola oleh perkumpulan koperasi atau usaha bersama, Karena sesuai benar dengan asas dan tujuan kedua badan hukum tersebut, Kedua badan hukum ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang – undang nomor 2 tahun 1992 sebagai berikut: “ usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk : a. Perusahan Perseroan ( persero ) b. Koperasi c. Perseroan terbatas d. Usaha bersama ( mutual ) Setelah mengetahui mengenai apa saja tujuan Asuransi yang telah disampaikan di atas, maka adapun tujuan dari Asuransi Tujuan dari Asuransi Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena msunah terbakar atau karena sebab lainnya. Banyak di antara sebab- sebab yang menjadikan pengurangan nilai itu dapat dicegah dan sudah diharapkan akan terjadinya. Tetapi banyak juga sebab – sebab


32

yang mengurangi nilai benda itu mempunyai sifat yang tidak dapat diharapkan lebih dahulu. 30 Disebabkan kebakaran, maka benda seseorang akan hancur, karena pencurian maka seseorang akan kehilangan barang – barang perhiasan, karena angin topan maka seseorang akan menderita kerugian dari hasil panennya.Semua hal – hal ini adalah persitiwa – peristiwa yang pada satu pihak walaupun kemungkinan itu akan terjadi itu besar, tidaklah dapat diharapkan terjadinya dengan suatu kepastian, dan pada pihak lain bahwa orang yang ditimpanya itu biasanya menderita kerugian yang lebih besar dari faktor – faktor kerugian yang normal, sedangkan peristiwa – peristiwa ini kadang - kadang juga dapat mengakibatkan mungkin jatuhnya keadaan keuangan dari seseorang. 31 Jika dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang – orang itu tadi dapat diperingan atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjikan sebelumnya. Di antara orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu diadakanlah perjanjian asuransi. Jadi berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi penanggung dari pengalaman perusahaanya dan berapa besar persentase tentang kemungkinan suatu klaim tertentu akan terjadi, dan berdasarakn statistik

ini pula penanggung dapat menghitung berapakah

besarnya penggantian kerugian itu dan jumlah inilah yang dimintakannya sebagai premi dari tertanggung, akan tetapi di dalam jumlah keseluruhannya ia masih juga memasukkan segala ongkos – ongkos dan untuk dari perusahaanya. 30

Djoko prakoso, hukum asuransi Indonesia; Rineka cipta,Jakarta, 2004 . hlm 7 Ibid,hal 8

31


33

Perjanjian Asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian kepada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar – benar menderita kerugian. Di dalam asuransi itu setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya. Ajaran “ Kepentinan “ ini sangant penting di dalam seluruh Hukum Asuransi yang kita dapati di dalam beberapa pasal tertentu yaitu : Pasal – pasal 250 , 252 , 253, 274 , 275 , 277 , 279 , 284, KUHD. 32 C. Pengaturan Mengenai Asuransi dan Jenis – jenis Asuransi Pengaturan Mengenai Asuransi antara lain 33 : Pengaturan dalam KUHD Dalam KUHD ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapa dalam buku 1 bab 9 Pasal 246 KUHD – Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupaun yang diatur diluar KUHD, kecuali jika secara khusus yang ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku 1 bab 10 Pasal 287 – Pasal 308 KUHD dan buku II bab 9 dan bab 10 pasal 592 – 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut : a. Asuransi kebakaran pasal 287 – pasal 298 KUHD 32 33

Ibid, hal 9 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm. 18


34

b. Asuransi hasil pertanian pasal 299 –pasal 301 KUHD c. Asuransi jiwa Pasal 302 –Pasal 208 KUHD d. Asuransi Pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592 KUHD – Pasal 685 KUHD e. Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman Pasal 686 KUHD – Pasal 695 KUHD. Pengaturan Asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi . Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi: a. Asas- asas asuransi, b. Perjanjian asuransi, c. Unsur – unsur asuransi, d. Syarat – syarat ( klausula ) asuransi, e. Jenis – jenis asuransi . 1.

Undang – undang nomor 2 tahun 1992 Jika KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan,

maka undang – undang nomor

2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian

Lemabaran Negara nomor 13 tahun 1992 tanggal 11 februari 1992 mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratf. Pengaturan dari segi bisnis artinya mengajukan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum


35

perasuransian dan perusahaan yang berlaku. Dari segi publik administratif artinya kepentingan masyarakat dan Negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administratif menurut undang – undang perasuransian. Pelaksanaan undang – undang nomor 2 tahun 1992 diatur dengan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian Lembaran Negara nomor 120 tahun 1992. 34 Pengaturan usaha perasuransian dalam undang – undang nomor 2 tahun 1882 terdiri dari 13 ( tiga belas) bab dan 28 ( dua puluh delapan ) pasal dengan rincian substansi sebagai berikut : a. Bidang usaha perasuransian meliputi kegiatan : 1. Usaha asuransi, dan 2. Usaha penunjang asuransi b. Jenis usaha perasuransian meliputi : 1. Usaha asuransi terdiri dari; asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasurasi. 2. Usaha penunjang asuransi terdiri dari : pialang asuransi, pialang reasuransi,penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria,dan agen asuransi. c. Perusahaan perasuransian meliputi; 1. Perusahaan asuransi kerugian. 2. Perusahaan asuransi jiwa. 3. Perusahaan reasuransi. 4. Perusahaan pialang asuransi. 5. Perusahaan penilai kerugian asuransi.

34

Ibid hal 19


36

6. Perusahaan konsultan aktuaria. 7. Perusahaan agen asuransi. d. Bentuk hukum usaha perasuransian terdiri dari; 1. Perusahaan perseroan ( Persero ). 2. Koperasi. 3. Perseroan terbatas. 4.

Usaha bersama (mutual).

e. Kepemilikan Perusahaan Persuransian oleh; 1. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. 2. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia bersama dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing. f. Perizinan usaha perasuransian oleh menteri keuangan. g. Pembinanan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian oleh menteri keuangan mengenai : 1. Kesehatan keuangan perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwan dan perusahaan reasuransi. 2. Penyelanggaran usaha perasuransian dan modal usaha. h. Kepailitan dan likuidasi perusahaan asurasni melalui keputusan pengadilan niaga. i. Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif meliputi : 1. Sanksi pidana karena kejahatan; menjalankan usaha perasuransian tanpa izin, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan kekayaan perusahaan asuransi dan reasuransi, menerima/menanda/membeli kekayaan perusahaan


37

asuransi hasil penggelapan, pemalsuan dokumen perusahaan asuransi, reasuransi. 2. Sanksi administratif berupa; ganti kerugian, denda administratif, peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha perasuransian. 3. Undang – undang Asuransi sosial Asuransi sosial di Indonesia pada umumnya meliputi bidang jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan. Program asuransi sosial diselenggarakan oleh badan usaha milik Negara ( BUMN)sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) undang – undang nomor 2 tahun 1992. Perundang – undangan yang mengatur asuransi sosial adalah sebagai berikut: 35 a. Asuransi sosial kecelakaan Penumpang ( jasa raharja ): 1. undang – undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang peraturan pelaksanaanya adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1965. 2. Undang – undang nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Peraturan pelaksanaanya adalah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1965. b. Asuransi sosial tenaga kerja ( astek ); 1. Undang – undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja ( jamsostek).

35

Ibid, hal 21


38

2. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1990 tentang penyelenggara asuransi sosial tenaga kerja ( perubahan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1977 ). 3. Peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1991 tentang asuransi sosial angkatan bersenjata republic Indonesia ( ASABRI). 4. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil (ASPNS). c.

Asuransi sosial pemeliharaan kesehatan ( Askes )

1. Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil (PNS), Penerima Pensiun, veteran, perintis kemerdakaan Beserta keluarganya. Dengan berlakunya undang – undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan perundang – undangan asuransi sosial di samping kesehatan asuransi dalam KUHD, maka dianggap cukup memadai aturan hukum yang mengatur tentang usaha perasuransian, baik dari segi keperdataan maupun dari segi publik administratif. 36 Jenis – Jenis asuransi Kitab – kitab undang Hukum dagang di dalam pasal 247 menyebutkan tentang 5 ( macam asuransi ),yaitu : 1. Asuransi terhadap kebakaran 2. Asuransi terhadap bahaya hasil – hasil pertanian 3. Asuransi terhadap kematian orang ( asuransi jiwa )

36

Ibid, Hal 22


39

4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan 5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai – sungai . Buku I KUHD mengatur tentang jenis asuransi yang pertama,yang kedua, dan ketiga di atas, sedangkan jenis asuransi yang ke empat, dan ke lima diatur dalam buku II KUHD. Jenis asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis asuransi yaitu : asuransi kerugian dan asuransi jiwa 37 . 1. Asuransi kerugian terdiri dari : a. Asuransi Kebakaran; b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan; c. Asuransi laut; d. Asuransi Pengangkutan; e. Asuransi Kredit.

2. Asuransi jiwa terdiri dari : a. Asuransi kecelakaan, b. Asuransi kesehatan, c. Asuransi jiwa kredit. Di samping jenis asuransi yang diatur dalam KUHD, Selain itu adapun jenis asuransi yang ada dan belum di atur oleh KUHD yaitu antara lain: 38 1. Asuransi kredit ( credit insurance ) Asuransi ini bertujuan untuk melidungi perusahaan – perusahaan arena kelalaian kreditor untuk membayar utangnya.Cara bekerjanya asuransi ini adalah 37

http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/, diakses pada tanggal 20 maret 2014 38 Djoko prakoso, Op.Cit, hal 289


40

perjanjian atau membayar kerugian atas rekening – rekening yang ditimbulkan sebagai akibat keterlamabatan pembayaran uang dalam suatu jangka tertentu. 2. Asuransi kerugian terhadap umum ( public liability insurance ) Asuransi ini bertujuan untuk melindungi perusahaan – perusahaan terurama perusahaan industry terhadap kemungkinan kerugian yang mereke timbulkan terhadap orang, selain dari pekerja – pekerjanya sendiri, sebagai akibat dari kegiatan usahanya misalnya; pengotoran udara. 3.Asuransi kerugian pada pemborongan pembangunan ( bullder’s risk insurance ) Perjanjian asuransi ini terutama bergerak hanya pada pengusaha besar (kontraktor). Tujuan dari perusahaan ini, adalah untuk menjamin kerugian atau kerugian pada harta benda yang masih sedang dalam pembangunan. Dalam perjanjian ini juga meliputi bahan – bahan bangunan yang berada di lapangan untuk bangunan – bangunan yang sedang dikerjakan. 4. Asuransi kesehatan ( health insurance) Tujuannya adalah untuk menjamin pembayaran – pembayaran dengan menutup kehilangan penghasilan, atau pengeluaran – pengeluaran biaya pemeliharaan kesehatan dan ongkos – ongkos rumah sakit atau keduanya, karena sakit yang dialami sesudah tanggal berlakunya perjanjian ini. 5. Asuransi kerugian karena jabatan ( Professional liability insurance ) Perjanjian asuransi khusu untuk melindungi dokter, ahli hukum, ahli teknik, pejabat –pejabat penting atau para cendekiawan pada umumnya, terhadap kerugian yang mungkin mereka harus alami karena kegiatan – kegiatan jabataanya.


41

6. Asuransi kecelakaan ( Accident Insurance ) Tujuannya adalah untuk menjamin pembayaran, apabila terjadi luka atau kematian karena kecelakaan. Pembayaran kerugian dapat merupakan suatu jumlah tertentu bagi luka –luka yang timbul sebagai akibat kecelakaan. 7. Asuransi rintangan berusaha ( Business Interuption ) Perjanjian asuransi ini bertujuan untuk melindungi kehilangan keuntungan usaha, selama suatu perusahaan tidak dapat melakukan usahanya, karena kerusakan – kerusakan harta bendanya. Jenis asuransi ini penting buat pengusaha, apabila perusahaan karena suatu peristiwa yang tidak pasti mendapat rintangan dalam usahanya, sehingga mengakibatkan perusahaan terganggu jalannya dan keuntungan yang diharapkan akan hilang. 8. Asuransi terhadap pencurian dan pembongkaran ( thieft insurance ) Perjanjian asuransi ini terutama untuk menjamin pembayaran kembali kerugian, karena pencurian atau pembongkaran harta benda yang dimilki dan atau barang – barang berharga yang hilang karena sebagai akibat adanya pencurain atau sebagai akibat adanya pembongkaran yang dilakukan oleh pencuri. 9. Asuransi gangguan usaha, 10. Asuransi engineering, 11. Asuransi tanggung jawab hukum 12. Asuransi jaminan 13. Asuransi kredit 14. Asuransi kecurian/perampokan, 15. Asuransi penyimpangan surat berharga,


42

16. Asuransi malparktik. D. Asuransi sebagai perjanjian dan pelaksanaan dalam perjanjian asuransi A. Asuransi sebagai perjanjian . Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ada yang berpendapat bahwa definisi dalam Kitab UndangUndang Perdata tersebut tidak jelas karena : 39 1. Kata suatu “perbuatan” menimbulkan kesan seolah-olah perjanjian tersebut dapat dilakukan untuk seluruh perbuatan, tanpa ada batasan larangan perbuatanperbuatan tertentu yang memang tidak boleh diperjanjikan; 2. Kata “mengikatkan diri” menimbulkan kesan bahwa perjanjian tersebut dilakukan, yang seharusnya dirumuskan dengan kata “saling mengikatkan diri”. Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok perjanjian tetap pada pengertiandasar dari perjanjian asuransi. Secara umum pengertian perjanjian dapat djabarkan antara lain sebagai berikut : 40

39

H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono,, Asuransi Transportasi Darat-Laut-Udara, (Bandung; Mandar Maju, 2011)Hal 56. 40 Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., Hal 82


43

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang atau kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan atau debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian, asuransi juga tunduk pada ketentuan-ketentuan dasar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku III bab Kedua. Asuransi dikatakan suatu perjanjian jelas ditentukan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sebagai suatu perjanjian, maka asuransi juga dikuasai oleh ketentuan mengenai persyaratan sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 3. Mengenai suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal. Syarat – syarat perjanjian asuransi . Asuransi dalam terminlogi hukum meupakan suatu pejanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan pada pengertian perjanjian asuransi . Disamping itu, acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian asuransi . Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana


44

seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 41 Asuransi sebagai perjanjian harus memenuhi syarat – syarat sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHperdata , juga harus memenuhi syarat – syarat khusus yang tercantum dalam KUHD pasal 250 dan 251. Dalam hal ini akan diuraikan sebagai berikut : a. Ada persetujuan kehendak. Antara pihak – pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada persetujuan kehendak .Artinya kedua belah pihak menyutujui tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat – syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut.Apa yang disetujui oleh pihak penanggung,disetujui juga oleh pihak tertanggung. Dengan demikian tercapai satu pengertian yang sama antarakedua belah pihak tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat – syarat yang berlaku dalam perjanjian itu. b. Wewenang melakukan perbuatan hukum. Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus berwenang melakukan perbuatan hukum. Artinya kedua belah pihak itu sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan , tidak dalam keadaan sakit ingatan , tidak dalam keadaan pailit. Demikian juga apabila pihak – pihak lain mengadakan pertanggungan perlu menyebutkan untuk kepentingan siapa ia mengadakan pertanggungan itu.Kedua belah pihak dapat berupa manusia atau badan hukum , biasanya berbentuk badan suatu usaha. Pihak penanggung selalu dalam bentuk usaha yang pekerjannya

41

Subketi, Hukum perjanjian (Jakarta; intermasa) hal 1


45

bergerak dalam bidang pertanggungan. c. Ada benda yang dipertanggungkan Dalam setiap pertanggungan harus ada benda yang dipertanggungkan. Karena yang mempertanggungkan benda itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan benda yang dipertanggungkan itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki benda tersebut, dikatakan ada hubungan tidak langsung, apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas benda tersebut. Pihak tertanggung harus dapat membuktikan bahwa ia betul – betul memiliki atau mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan itu. Undang- undang tidak akan mentolerir orang yang tidak mempunyai kepentingan dalam pertanggungan.

Dianggap

tidak

mempunyai

kepentingan,

orang

yang

mempertanggungkan benda yang dilarang oleh undang – undang. Jika diadakan pertanggungan juga , pertanggungan itu batal ( pasal 599 KUHD). d. Ada causa yang diperbolehkan Yang dimaksud dengan causa yang diperbolehkan disini adalah bahwa isi dari perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh undang – undang , tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Misalnya adalah mempertanggungkan benda yang dilarang oleh undang – undang , disini tidak ada causa yang halal. e. Pembayaran premi Karena pertanggungan itu adalah perjanjan timbale balik, maka kedua belah pihak harus berperestasi. Penanggung menerima peralihan atas benda yang


46

dipertanggungkan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Besar atau kecil jumlah premi bukan soal penting,yang penting kedua belah pihak harus mencapai persetujuan. Jika premi tidak dibayar, maka risiko tidak akan beralih. f. Kewajiban pemberitahuan dari tertanggung Salah satu syarat sahnya pertanggungan adalah pemberitahuan kepada penanggungan tentang keadaan benda pertanggungan. Ketentuan tersebut dimuat dalam pasal 251 KUHD yang berbunyi sebagai berikut: “setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal – hal yang diketahuinya oleh si tertanggung, betapapun itikad baik itu ada padanya , yang demikian sifatnya , sehingga , seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat – syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Menurut ketenuan pasal 251 KUHD, pertanggungan itu batal apabila ada pemberitahuan yang palsu mengenai keadaan benda pertanggungan, baik kepalsuan itu disengaja maupun karena ketidaktahuannya. Hal ini mengakibatkan kekecewaan bagi tertanggung yang jujur , karena dengan batalnya pertanggungan dia tidak mendapat ganti kerugian. Apabila keadaan benda pertanggungan yang sebenarnya ternyata tidak sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya,diketahui setelah terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Pelaksanaan dalam Perjanjian Asuransi


47

Dengan telah diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung hams melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya akan direalisasikan apabila peristiwa tertentu yang diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung. 42 Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penanggung itu melaksanakan prestasinya adalah: 1.Adanya peristiwa yang tidak tertentu; 2.Hubungan sebab akibat; 3.Cacat atau kebusukan benda; 4.Kesalahan sendiri dari tertanggung; 5.Azas indemnity (keseimbangan); 6.Nilai benda yang dipertanggungkan; 7.Hal-hal yang memberatkan risiko; 8.Subrograsi; 9.Persekutuan dari penanggung; 10.Restomo. 1. Adanya peristiwa yang tidak tertentu Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa perjanjian asuransi itu adalah perjanjian bersyarat. Sedang syarat yang diperjanjikan dalam polis adalah kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak tertentu (evenement). Yang

42

http://wellemyanes.blogspot.com/2012/11/pelaksanaan-perjanjian-asuransi.html, diakses pada tanggal 11 maret 2014


48

dimaksud dengan peristiwa tidak tertentu di sini adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, dan secara subyektif diketahui bahwa peristiwa itu belum timbul sebelumnya dan tidak ada kepastian bahwa peristiwa itu akan terjadi. Seandainya peristiwa itu telah terjadi atau secara obyektif diketahui pasti akan terjadi, maka perjanjian masih secara sah berlaku asalkan tertanggung tidak mengetahui sama sekali bahwa peristiwa itu telah atau pasti akan terjadi. 2. Hubungan sebab akibat Kerugian yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa tertentu (evenement) tidak secara otomatis menyebabkan kerugian itu dibayar. Agar suatu kerugian itu diberikan ganti oleh penanggung, hams dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa kerugian itu adalah disebabkan oleh perihal yang termasuk ke dalam tanggung jawab penanggung. Apabila ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kerugian, dan beberapa di antaranya termasuk ke dalam jenis peristiwa yang dijaminkan kepada penanggung. Untuk menentukan apakah penanggung bertanggung jawab terhadap suatu kerugian yang terjadi atau tidak, ada beberapa pendapat sebagai berikut: a. Teori Causa Proxima Menurut teori ini, maka hanya peristiwa yang secara kronologis mempunyai

urutan

terdekat

kepada

kerugian

saja

yang

dapat

dipertanggungjawabkan kepada penanggung. Teori ini dianut oleh Marine Insurance Act 1906 sebagaimana dinyatakan oleh pasal 55-nya yang berbunyi: He (insurer) is not liable for any loss which is not proximately caused by a peril insured against.


49

b.Teori Conditio Sine Quanon Berdasarkan teori ini, maka yang dianggap sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian adalah setiap/semua peristiwa yang mendahului terjadinya kerugian tersebut. c.Teori Causa Remota Teori ini menyatakan bahwa peristiwa yang menyebabkan Timbulnya kerugian adalah peristiwa yang paling jauh. d.Teori Adequate Berdasarkan teori ini, maka peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian adalah peristiwa yang diperlukan hanya suatu penilaian, yaitu apakah suatu Peristiwa itu pantas terjadi apabila suatu peristiwa tertentu Iainnya itu terjadi.Keempat teori itu ternyata tidak dapat memecahkan masalah untuk menemukan peristiwa yang sekiranya dapat dianggap sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian, terutama dalam hal kerugian itu ditimbulkan oleh beberapa peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. 3. Catat atau kebusukan benda Pasal 249 KUHD menentukan apabila bahwa dalam polls secara tegas mengecualikan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu cacat, kebusukan sendiri atau karena sifat dari barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan tadi. Kecuali dalam perjanjian asuransi kesehatan karena dalam perjanjian semacam itu, yang dipertanggungkan justru cacat dari badan itu sendiri,


50

namun itupun tidak berlaku apabila cacat itu disembunyikan sewaktu kontrak akan ditandatangani atau penyakit telah ada sebelumnya. 4. Kesalahan sendiri dari tertanggung Pasal 276 KUHD menyatakan bahwa pada dasarnya penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian, yang ditimbulkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. Namun kesalahan sendiri itu juga merupakan suatu peristiwa yang tidak tertentu. Apabila kesalahan sendiri itu akan dipertanggungkan, harus dinyatakan secara tegas dalam polis. 5. Prinsip indemnity (keseimbangan) Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengalihkan risiko dan tertanggung kepada penanggung dengan cara membeli polis asuransi. Dengan dialihkannya risiko kepada penanggung, maka apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh peril yang dijaminkan, penanggung akan membayar ganti rugi sebesar nilai kerugian/nilai pertanggungan. Dengan demikian, dalam memberikan ganti rugi tersebut berlakulah azas keseimbangan karena ganti rugi yang diberikan harus seimbang dengan nilai kerugian. Jadi perjanjian asuransi itu hanya bertujuan untuk mengembalikan kedudukan ekonomi tertanggung seperti semula, dan tidak bermaksud untuk mencari/memberikan keuntungan kepada pihak tertanggung. Sebagai akibatnya apabila sebuah benda dipertanggungkan dan nilai pertanggungannya melebihi nilai benda itu sendiri, maka tertanggung hanya berhak menerima ganti rugi sebesar nilai bendanya itu (kecuali dalam perjanjian rangka kapal atau marine hull


51

yang membolehkan untuk menanggungkan kapal sebesar agreed value). KUHD mengatur azas tersebut dalam pasal 250, 264, 268, dan 612. 6. Nilai benda yang dipertanggungkan Dalam asuransi, nilai benda

yang dipertanggungkan sangat panting. Hal

tersebut disebabkan oleh tujuan perjanjian asuransi adalah hanya untuk memberikan ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang terjadi, sehingga nilai barang yang dipertanggungkan sangat penting untuk diketahui. Dari situ pula dapat kita ketahui apakah perjanjian pertanggungan itu under valued, proper valued ataukah over valued. Karena nilai benda yang dipertanggungkan penting untuk diketahui secara tepat oleh para pihak yang berkepentingan, maka perlu dilakukan penaksiran harga barang secara benar. Di dalam hukum pertanggungan, dikenal beberapa cara penaksiran sebagai berikut: a. Penaksiran oleh para pihak yang berkepentingan. Menurut cara ini maka pihak penanggung dan tertanggung menentukan bersama-sama nilai benda yang dipertanggungkan, yang merupakan nilai yang pasti dan tetap. Walaupun nilai tetap itu ditentukan secara mufakat oleh kedua pihak, namun undang-undang masih membuka kemungkinan bagi pihak penanggung untuk menurunkan nilai itu apabila dianggap terlalu tinggi. Dalam hal demikian, maka penanggung harus dapat membuktikannya di depan hakim (pasal 274). b.Penaksiran oleh para ahli. Para pihak dalam perjanjian asuransi dapat meminta agar para ahli yang menentukan nilai benda yang dipertanggungkan. Nilai yang ditetapkan para ahli


52

itu adalah merupakan nilai final, yang tidak dapat diubah lagi, kecuali apabila di kemudian ternyata dapat dibuktikan adanya penipuan (pasal 275 KUHD). Penyimpangan dari kedua cara tersebut di atas dapat ditemukan pada perjanjian pertanggungan asuransi pengangkutan laut (marine cargo insurance) sebagaimana diatur oleh pasal 273 KUHD. Dalam perjanjian asuransi semacam itu, seringkali tidak disebutkan nilai benda yang dipertanggungkan, sehingga polisnya disebut sebagai Polis Terbuka (Open policy). Namun adakalanya bahwa dalam polis itu disebutkan nilai benda yang dipertanggungkan, yang ditentukan secara sepihak oleh pihak tertanggung. Dalam hal demikian, maka tertanggung harus dapat membuktikan harga tersebut. 7. Hal-hal yang memberatkan risiko Seringkali terjadi bahwa setelah perjanjian asuransi itu ditandatangani, keadaan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko itu bertambah besar (timbul hazard baru baik yang berupa fisik, moral, morale atau legal hazard). Pertanyaanyang timbul kemudian adalah, apakah bertambahnya hazard tersebut dapat menyebabkan batalnya perjanjian asuransi? KUHD mempunyai pengaturan yang bersifat umum dan khusus. Beberapa ketentuan yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai berikut: a. Pengaturan yang bersifat umum Pengaturan semacam ini dapat dijumpai pada pasal 276 dan 294 KUHD, yang secara umum menetapkan bahwa penanggung tidak akan menjamin kerugian yang timbul apabila kerugian itu disebabkan oleh kesalahan tertanggung. b. Pengaturan yang bersifat khusus


53

Pengaturan semacam itu dijumpai pada pasal 293. Pasal ini menentukan bahwa

dalam

perjanjian

asuransi

kebakaran,

apabila

perubahan

yang

menyebabkan bertambah besarnya kerugian itu telah ada sebelum perjanjian asuransi itu diadakan. Maka akan menyebabkan berakhirnya perjanjian pertanggungan. Sebagai contoh adalah adanya perubahan pada pemakaian gedung atau adanya perubahan fisik dari gedung itu yang menyebabkan risiko bertambah besar.Selanjutnya ketentuan pasal 638, yang menentukan bahwa perjanjian asuransi laut akan berhenti apabila nahkoda, baik atas kehendak sendiri atau atas perintah pemilik kapal tanpa persetujuan penanggung mengubah route pelayaran, kecuali jika secara tegas diperjanjikan bahwa nahkoda dapat mengubah route kapal. Ketentuan ini berhubungan dengan klasifikasi kapal, yang menyebabkan bahwa kapal hanya laik untuk berlayar pada laut atau perairan tertentu saja. Perubahan route pelayaran akan dapat menyebabkan meningkatnya kemungkinan peril yang dapat menimbulkan kerugian.Dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa penanggunglah yang dilindungi. Guna lebih mengefektifkan ketentuan-ketentuan itu, banyak polls yang mencantumkan klasula pengecualian semacam itu. 8. Subrograsi Di dalam hukum perjanjian kita mengenal adanya perikatan yang timbul karena perbuatan orang dan perikatan yang timbul karena undang-undang.Pasal 1365 KUHPerdata menetapkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya


54

menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Di sini undang-undang menetapkan bahwa perikatan dapat timbul karena perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, bagi pemegang polis yang menderita kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang diperjanjikan dalam polis karena kesalahan orang lain, dapat menuntut ganti rugi dari dua pihak. Namun hal semacam itu bertentangan dengan prinsip indemnity yang berlaku dalam hukum asuransi. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah memberikan rambu-rambu guna mencegah penyalahgunaan semacam itu. Pasal 284 KUHD menentukan bahwa penanggung yang telah membayar ganti terhadap suatu barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak tertanggung yang timbul karena adanya kerugian itu pada pihak ketiga Prinsip itu disebut sebagai subrograsi. 9. Persekutuan dan penanggung Persekutuan dari penanggung itu terjadi dalam hal atas suatu polis asuransi yang sama, beberapa penanggung memberikan jaminan kepada suatu obyek asuransi dengan harga melebihi nilai dan barang itu sendiri. Dalam pertanggungan semacam itu, maka setiap penanggung hanya bertanggung jawab seimbang dengan risiko yang ditanggungnya menurut harga barang yang sebenarnya. Prinsip ini diatur dalam pasal 278 KUHD, dan ketentuan itu sesuai dengan prinsip indemnity yang berlaku dalam hukum asuransi. 10. Restorno Yang dimaksudkan dengan restorno adalah pembayaran kembali premi asuransi karena gugurnya/batalnya perjanjian asuransi. Dasar hukum dari azas ini


55

adalah pasal 1359 KUHPer yang menyatakan bahwa tiap-tiap pembayaran yang memperkirakan adanya utang, maka atas semua pembayaran yang tidak wajib dan telah dilakukan dapat dituntut pengembaliannya. Batalnya perjanjian antara lain dapat disebabkan oleh adanya penipuan, adanya paksaan secara fisik atau secara rohani sebagaimana diatur oleh pasal 1321 sampai dengan 1328 KUHPer. Pengecualian dan kewajiban untuk dikembalikan diberikan kepada biaya atau bunga apabila memang ada (pasal 1452 dan 1453 KUHPer).Dalam hukum asuransi, penerapan azas ini harus hati-hati karena dapat merugikan penanggung yang disebabkan oleh adanya itikad yang tidak balk dan tertanggung, terutama tertanggung yang tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek

yang

diasuransikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pasal 281 KUHD menentukan bahwa premi restomo itu tidak akan ada apabila tertanggung mempunyai itikad buruk. Tertanggung memperoleh hukuman dengan membiarkan premi tetap berada pada penanggumg diperhatikanadanya beberapa hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi. Hal-hal penting dimaksud adalah: a. Penyerahan polis dan atau premi Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, polis harus diserahkan dalam waktu 24 jam setelah dimintakan tanda tangan kepada penanggung apabila penutupan itu tidak melalui perantara (pasal 259). Dalam hal penutupan asuransi dilakukan melalui pialang, maka polis harus diserahkan kepada tertanggung dalam waktu delapan hari setelah penutupan asuransi (pasal 260). Kerugian yang timbul


56

dari kelalaian tersebut merupakan tanggung jawab penanggung atau pialang (pasal 261). Apabila polis mengatur mengenai jangka waktu penyerahan premi dan premi dibayarkan melalui pialang, maka pasal 22 ayat 3 PP no. 73/1992 menyatakan bahwa perusahaan pialang asuransi hams bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang terjadi apabila penyerahan premi kepada perusahaan asuransi dilakukan di luar jangka waktu yang ditetapkan dalam polis tersebut. b.Berpindahnya hak milik Suatu pertanggungan biasanya berlaku efektif untuk jangka waktu tertentu. Apabila dalam masa pertanggungan, barang yang dipertanggungkan itu dialihkan kepemilikan-nya kepada pihak lain, maka perjanjian asuransi itu berlangsung terus untuk keuntungan pemilik baru sepanjang tidak ditentukan sebaliknya atau pemilik baru menolak. Ketentuan ini berlaku bahkan apabila pertanggungan itupun tidak ditentukan dialihkan. Apabila pemilik baru menolak pengalihan pertanggungan, maka keuntungan atas perjanjian asuransi menjadi hak tertanggung atau pemilik lama (pasal 263). Ketentuan pasal ini memang agak menyimpang dari prinsip asuransi umumnya, karena dengan beralihnya kepemilikan atas suatu barang maka hazard yang dihadapi juga akan berubah. Sedang dalam hal pemilik baru barang yang dipertanggungkan itu menolak dialihkannya pertanggungan, maka apabila terjadi kerugian atas barang tersebut, maka pemilik lama sebetulnya juga sudah tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap barang itu. c. Over valued


57

Apabila suatu barang dengan itikad baik diasuransikan beberapa kali yang nilai pertanggungannya melebihi nilai barang itu sendiri, maka dalam hal pertanggungan pertama telah mencakup harga sepenuhnya, hanya pertanggungan yang pertamalah yang mengikat. Sedang dalam hal pertanggungan pertama itu tidak mempertanggungkan harga sepenuhnya, maka penanggung berikutnya secara berturut-turut bertanggung jawab terhadap harga selebihnya berdasarkan urutan waktu ditutupnya pertanggungan tersebut (pasal 277). Selanjutnya, apabila suatu barang ditutup asuransinya oleh beberapa perusahaan asuransi dalam satu polis dengan jumlah pertanggungan yang melebihi nilai barang itu sendiri, maka mereka bertanggung jawab secara proporsionil sebesar nilai barang itu (pasal 278). d. Batalnya pertanggungan Suatu perjanjian asuransi adakalanya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian. Apabila si tertanggung mempunyai itikad yang baik, maka penanggung wajib mengembalikan uang premi seluruhnya atau sebagian (pasal 281).Mengenai hal ini, pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan nomor 225/KMK.017/1993 menentukan bahwa dalam hal terjadinya pembatalan polis asuransi kerugian atas kehendak penanggung, pengembalian premi dilakukan secara prorata berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan. Sedang dalam hal pembatalan pertanggungan asuransi kerugian itu diajukan oleh tertanggung, maka pengembalian premi harus dihitung dari jumlah premi satu tahun dikurangi premi untuk jangka waktu pertanggungan

yang

telah

berjalan,

sesuai

dengan

tarif

premi

untuk

pertanggungan kurang dari satu tahun yang ditetapkan oleh perusahaan, dan tidak


58

termasuk bagian premi yang dibayarkan sebagai komisi kepada perusahaan pialang asuransi. Untuk polis asuransi jiwa, pasal 12 menentukan bahwa apabila pertanggungan itu dibatalkan dan polisnya mempunyai unsur tabungan sebelum tanggal jatuh tempo, premi harus dikembalikan paling sedikit sejumlah nilai tunainya. Sebaliknya apabila polis itu tidak mempunyai nilai tunai, maka pengembalian premi harus dilakukan dengan cara seperti pada pasal 11 di atas.KUHD dalam pasal 282-nya memberikan perlindungan kepada penanggung terhadap batalnya perjanjian asuransi oleh kelicikan atau penipuan yang dilakukan oleh tertanggung. Apabila hal itu terjadi, maka penanggung tetap berhak atas premi yang diterimanya. Sedang tertanggung selain tidak berhak atas premi yang telah dibayarkannya, juga dapat dikenakan ancaman pidana atas penipuan yang telah dilakukan itu. Berdasarkan kepada uraian di atas, maka jelaslah bahwa baik penanggung maupun tertanggung sama-sama mempunyai hak dan kewajiban terhadap perjanjian pertanggungan agar perjanjian tersebut dapat berjalan sebagaimana diharapkan kedua belah pihak. Apabila ada pihak dalam perjanjian yang menggunakan kesempatan untuk keuntungan dirinya sendiri dan merugikan pihak lain, ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagaimana disebutkan di muka telah menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan bersama, kiranya baik penanggung maupun tertanggung diharapkan benar-benar dapat menunjukkan itikad baik


BAB II ASURANSI DAN PERJANJIAN ASURANSI. A. Pengertian Asuransi menurut ketentuan umum dan Premi dalam

Recommend Documents