BAB III PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR. A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor

BAB III PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan berjalannya fungsi perbankan sebagai penyalur kredit ke sektor manufaktur serta sektor riil lainnya, maka industri asuransi pun turut berkembang. Kini jenis-jenis pertanggungan dalam asuransi kerugian berdasarkan data dari Bappepam-LK, Biro Perasuransian telah terbagi atas 13 (tiga belas) cabang (produk/class of business) yang meliputi asuransi harta benda (property), asuransi kendaraan bermotor (motor vehicle), asuransi pengangkutan laut (marine cargo), asuransi rangka kapal (marine hull), asuransi rangka pesawat (aviation), asuransi rekayasa (engineering), asuransi kecelakaan diri dan kesehatan (personal accident & health), asuransi kredit dan penjaminan (credit & surety), asuransi satelit, asuransi energi (energy-onshore), asuransi energi (energy-offshore), serta aneka cabang asuransi lain yang dikategorikan dalam cabang asuransi aneka (others).25 Asuransi Kendaraan Bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas objek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, khususnya Pasal 1 ayat (2): Asuransi 25

Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, PT Asdi Maha Satya, Jakarta, 2000, hal. 57.

Universitas Sumatera Utara

Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.26 Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan terhadap risiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia. Secara garis besar, jenis pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:27 1. Comprehensive/All Risk (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap: a. Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan. b. Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung. c. Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan. d. Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. e. Sambaran petir. 2. Total Loss Only (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut: 26

Ronny Hanitijo Sumitra, Asuransi Kendaraan bermotor, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2008, hal. 32.


a. Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan. b. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan. c. Risiko sendiri untuk risiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis. Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan TLO, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan comprehensive (all risk), tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat risiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan.28 Sebenarnya,

pertanggungan

untuk

kendaraan

bermotor

telah

terstandarisasi, dengan jaminan dan pengecualian seperti tertera dalam PSKBI (Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia). Risiko yang dijamin dalam asuransi ini adalah kerugian yang disebabkan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir. Namun dalam perkembangannya, perusahaan asuransi berupaya untuk menarik konsumen dengan memberikan nilai tambah (value added) selain dari risiko standar yang disebutkan dalam PSKBI. Perluasan tersebut dapat meliputi risiko akibat huru hara, kerusuhan, terorisme dan sejenisnya. Beberapa perusahaan 27 28

Ibid. Ibid.


lain bahkan memberikan nilai tambah lain seperti layanan derek gratis. Hal tersebut menjadikan persaingan dalam asuransi kendaraan bermotor menjadi semakin ketat. Sebagaimana pula dalam jenis asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor juga menjadi asuransi wajib bagi pembeli kendaraan yang menggunakan fasilitas kredit melalui bank maupun perusahaan pembiayaan. Dengan

demikian,

pertumbuhan

penjualan

polis

akan

sejalan

dengan

berkembangnya penyaluran kredit kendaraan bermotor melalui bank maupun perusahaan pembiayaan.29 Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, premi merupakan suatu kewajiban tertanggung sebagai imbalan terhadap kewajiban penanggung untuk tertanggung sebagai imbalan, terhadap kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari peralihan risiko dengan orang yang memikul risiko itu berhak atas kontra prestasi yang disebut premi. Untuk kendaraan bermotor yang diasuransikan maka premi30 biasanya dibayar dimuka secara tunai. Tetapi apabila asuransi itu akan berjangka waktu lama maka pembayaran dapat diperjanjikan secara angsuran. Tergantung terjamin asuransi dengan pemilik kendaraan bermotor. Undang-undang juga mengatur bahwa apabila perjanjian asuransi ditutup dengan peraturan makelar, maka makelarlah yang harus membayar premi dahulu kepada pihak penanggung, selanjutnya makelar mengadakan tuntutan kembali kepada tertanggung sejumlah premi yang telah dibayar dan provisinya. Apabila

29

Tarsisi Tamudji, Wawasan Perasuransian, IKIP Press, Semarang, 2000, hal. 97. Premi merupakan hal yang penting dalam suatu perjanjian asuransi. Ini dapat dilihat dari pecahnya perjanjian asuransi yang disebabkan karena premi belum diserahkan pada waktu 30


ternyata tertanggung tidak mau membayar kembali kepada makelar tadi maka undang-undang memberikan sejumlah retensi31 atas polis (Pasal 684 KUHD).32 Tetapi dalam praktek tidak perlu sejauh itu, sebab sudah menjadi kebiasaan menambah satu klausal dalam polis yang isinya asuransi tidak berjalan bila premi tidak dibayar pada waktu nya. Dengan adanya klausal ini penanggung tidak perlu menuntut pemutusan perjanjian, bila terdapat wanprestasi dari tertanggung.33 Biasanya premi itu sendiri ditetapkan jumlahnya pada waktu perjanjian asuransi dibuat, kecuali pada asuransi saling menanggung (onderlinge verzekering). Dalam asuransi saling menanggung, premi tidak ditentukan lebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian asuransi, tetapi ditentukan dengan cara menanggung bersama-sama kerugian-kerugian yang diderita dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam jangka waktu tertentu kwartel, setengah tahun atau satu tahun. Kerugian-kerugian tertentu inilah yang dibebankan kepada tiap-tiap anggota menurut timbangan jumlah yang diasuransikan. Jumlah premi itu ditentukan sesudah periodenya lampau dengan menantikan persentase tertentu atau dapat juga dengan menentukan uang muka pada waktu membuat perjanjian asuransi.34 Biasanya premi dibayar dengan tunai pada saat perjanjian itu ditutup, tetapi bila premi itu diperjanjikan dengan angsuran, maka premi itu dibayar pada

yang telah disepakati bersama. Pemecahan itu dapat diminta penanggung melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata. 31 Maksud dari hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milikpemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Ketentuan mengenai hal ini dapat kita temui dalam Pasal 1812 KUHPerdata. 32 http://www.akademiasuransi.org/2012/10/polis-standard-asuransi-kendaraan.html, diakses tanggal 1 Mei 2016 33 Ibid.


permulaan tiap-tiap waktu angsuran. Disamping premi tertanggung masih dibebani kewajiban lainnya yaitu: a. Memberitahukan kepada penanggung hal-hal yang perlu mengenai benda yang diasuransikan (Pasal 251, 283 dan 654 KUHD). b. Berdaya upaya agar kerugian dapat dihindarkan atau diperkecil (Pasal 283 dan 655 KUHD). c. Kewajiban-kewajiban khusus lainnya yang mungkin disebutkan dalam polis, misalnya memberitahukan kepada penanggung jawab risiko penanggung diperberat.35 Fungsi premi adalah sebagai harga pembelian dari tertanggung yang wajib diberikan pada penanggung atau sebagai imbalan dari risiko yang diperalihkan kepada penanggung dan ini berlaku pula untuk pembelian kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat atau lebih. Bagi tertanggung sebenarnya tidak penting untuk mengetahui pengeluaran apa saja yang termasuk dalam premi itu. Seorang tertanggung hanya tahu adanya suatu ganti kerugian apabila kerugian itu menimpa kendaraan bermotor yang diasuransikan akibat evenemen yang benar-benar telah terjadi dan ia telah membayar premi. Harapan tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian tidak akan terwujud tanpa adanya pembayaran premi pada penanggung. Sedangkan bagi penanggung sangat penting mengetahui dan menetapkan pengeluaran apa saja yang harus dimasukkan dalam premi. Bagi penanggung

34

Ibid. Dunia Kontraktor, "Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Melalui http://www.duniakontraktor.com/analisa-hukum35


menentukan biaya-biaya apa saja yang harus dimasukkan dalam premi menjadi suatu perhitungan yang tidak boleh keliru. Adapun perincian perhitungan premi adalah sebagai berikut : a. Banyaknya kerugian yang mungkin akan diderita yang banyaknya dipastikan dalam presentase dari jumlah yang diasuransikan. b. Sejumlah uang sebagai penggantian ongkos-ongkos perusahaan penanggung. c. Provisi untuk perantara, misalnya makelar dan juga untung bagi penanggung serta sejumlah uang cadangan. 36 Menetapkan premi bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk itu suatu perusahaan asuransi kendaraan bermotor melakukan penelitian secara ilmiah dengan perencanaan yang cukup matang serta membutuhkan data yang kuantitatif dapat dipertanggung jawabkan mengenai kerugian-kerugian yang pernah terjadi atas benda yang diasuransikan yang sejenis. Misalnya untuk jenis-jenis kendaraan roda dua saja atau lebih. Itulah alasannya mengapa statistik tidak dapat dipisahkan dari lembagalembaga asuransi ini. Premi biasanya ditetapkan dalam suatu presentase yang mencerminkan penilaian dari risiko yang ditanggung oleh pihak penanggung. Penilaian dari penilaian dari penangung berbeda-beda, akan tetapi selalu dikuasai oleh hukum permintaan dan penawaran. Bagaimanapun juga perusahaan asuransi akan menentukan besarnya premi itu dengan pertimbangan yang dihubungkan dengan jumlah yang diasuransikan. Misalnya berapa ribu kendaraan bermotor,

asuransi-kendaraan-bermotor-menurut-kitab-undang-undang-hukum-dagang/.html,Diakses tanggal 6 Oktober 2015. 36 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pertanggungan Wajib, Seksi Hukum Dagang UGM, Yogyakarta, 2005, hal. 7


berapa mobil jenis sedan, berapa minibus dan sebagainya. Undang-undang tidak mengatur kapan saat pembayaran premi. Karena itu dalam praktek terbuka kemungkinan bagi para pihak untuk menentukan saat pembayaran premi. Tapi sudah menjadi kebiasaan dalam praktek bahwa saat pembayaran premi ditentukan dalam setiap perjanjian pertanggungan di tutup. Demikian pula mengenai jumlah premi yang dibayarkan oleh tertanggung biasanya dapat diserahkan secara angsuran atau periode pertanggungan dengan jumlah waktu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya apabila tertanggung lalai dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pada waktunya, maka penanggung diberi hak untuk meminta pembayaran tersebut atau minta ganti kerugian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, dengan syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Akan tetapi dalam praktek selalu diusahakan agar jangan sampai digunakan Pasal 1266 KUHPerdata tersebut sebab jika pasal itu digunakan berarti setiap ada kelalaian pihak penanggung harus menghadap ke muka Pengadilan Negeri. Karena itu untuk mencegah hal seperti itu di dalam praktek digunakan klausula yang disebut “polis klausula” yang berarti bahwa pertanggungan itu tidak akan berjalan apabila tidak dibayar pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak penanggung dan pihak tertanggung.37 Pengaturan premi asuransi kendaraan bermotor di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: SE-06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013 tentang 37

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal.395.


Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2014. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) untuk periode 12 (dua belas) bulan wajib memberlakukan tarif premi sebagaimana tercantum dalam tabel I.A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: SE-06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2014. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan perluasan jaminan banjir termasuk angin topan, gempa bumi, tsunami, huru hara dan kerusuhan (SRCC), terorisme dan sabotase, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (kendaraan penumpang dan sepeda motor, kendaraan niaga, truk dan bus), kecelakaan diri untuk penumpang, tanggung jawab hukum terhadap penumpang wajib memberlakukan tarif premi tambahan sebagaimana tercantum dalam tabel I.B Peraturan Menteri Keuangan Nomor: SE06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2014.

Perusahaan Asuransi Umum dilarang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan di bawah tarif atau di atas tarif sebagaimana tercantum dalam tabel I.A dan I.B Surat Edaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: SE06/D.05/2013 Tanggal: 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Premi Pada


Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2014. Penerapan tarif di bawah tarif bawah hanya dapat dilakukan dalam rangka pemberian diskon dengan memenuhi ketentuan mengenai diskon yang diatur dalam surat edaran ini. Penerapan tarif premi lebih tinggi dari tarif atas hanya dapat dilakukan dalam rangka pemberian fitur-fitur layanan tambahan. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor wajib mencantumkan tarif premi dalam ikhtisar polis atau dokumen yang merupakan bagian dari polis yang wajib diketahui oleh tertanggung dan/atau pembayar premi. Perusahaan Asuransi Umum dilarang membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menjual tarif premi asuransi yang lebih tinggi dari tarif premi yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum yang bersangkutan. Pihak ketiga yang berhubungan dengan perolehan bisnis asuransi antara lain Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Bank atau Perusahaan Pembiayaan dan atau pihak lainnya dilarang menjual tarif premi asuransi yang lebih tinggi dari tarif premi yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum. Pengaturan asuransi atau pertanggungan asuransi ada dua bagian yaitu di dalam KUHD dan diluar KUHD. 1. Di dalam KUHD a. Buku I Bab IX tentang pertanggungan pada umumnya (Pasal 246- 268) b. Buku II Bab X tentang pertanggungan kebakaran dan bahaya hasil panen dan pertanggungan jiwa (Pasal 287-308)


c. Buku II Bab IX tentang pertanggungan terhadap bahaya laut (Pasal 592685) d. Buku II Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan perairan darat (Pasal 686-695) 2. Peraturan asuransi atau pertanggungan di luar KUHD ialah : a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Usaha Perasuransian. c. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 dan Nomor 13 Tahun 1981 tentang Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiunan Beserta Keluarganya. d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Askep). e. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel). f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Astek). g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. h. Peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). i. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis


kemerdekaan, beserta keluarganya. Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Polis ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik.

B. Pihak-pihak dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Terikat dengan Pembiayaan Konsumen 1. Penanggung Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.38 Ada beberapa hak penanggung antara lain: a. Penerima premi. b. Mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasarkan prinsip itikad baik. (Pasal 251 KUHD)

38

M. Suparman Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. Alumni, Bandung,2003 hal. 9


c. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung menurut Man Suparman Sastrawidjaja hak penangggung antara lain :39 1) Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian. 2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya. 3) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. (Pasal 276 KUHD) 4) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal 282 KUHD) 5) Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 KUHD) Ada beberapa kewajiban penanggung antara lain : a. Memberikan ganti rugi atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut. b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD) c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya. (Pasal 281 KUHD)

39

Ibid., hal 22


d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam pasal tersebut diperjanjikan demikian. (Pasal 289 KUHD). 2. Tertanggung Tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah Premi.40 Berdasarkan Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut: Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa di adakan pertanggungan oleh seorang pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian. Berdasarkan Pasal 250 KUHD tersebut yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai interest (kepentingan) terhadap objek yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pasal 264 KUHD menentukan, selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga diperbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan. Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa

40 Neo Yesi Pandansari, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan diri di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang”, Tesis, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal 29


yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penangung dapat melaksanakan kewajibannya. Objek Pertanggungan berdasarkan Pasal 268 KUHD mengatur bahwa suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan oleh undang-undang tidak terkecualikan. Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut tidak berlaku bagi asuransi sejumlah uang (jiwa), dimana terdapat hal-hal tertentu yang tidak dapat dinilai dengan uang atau bersifat hubungan material, yang bersifat kekeluargaan dan hubungan cinta kasih antara keluarga. Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya. Asuransi sebagai suatu perjanjian pengalihan risiko menganut prinsipprinsip atau asas-asas yang sangat penting, mengingat transaksi asuransi melibatkan keuangan masyarakat secara umum yang secara tidak langsung juga karena membawa pengaruh terhadap perekonomian sebuah negara. Prinsip-prinsip dalam asuransi tersebut adalah: a. Prinsip kepentingan (insurable interest) Prinsip kepentingan sangat erat dengan prinsip indemnity. Prinsip kepentingan adalah hak yang sah untuk mempertanggungkan atau adanya hubungan antara tertanggung dengan objek pertanggungan sedemikian rupa sehingga tertanggung yang menderita kerugian keuangan sebagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian atau kehancuran pada objek pertanggungan. Insurable interest atau kepentingan


yang dapat dipertanggungkan, artinya tertanggung mempunyai kepentingan keuangan yang legal objek yang dipertanggungkan. Pasal 250 KUHD mengatur bahwa: Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penangung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi jika tidak ada kepentingan tertanggung. b. Prinsip Itikad Baik atau Prinsip Kejujuran yang Sempurna (Utmost Good Faith) Perjanjian asuransi seperti juga pada perjanjian pada umumnya, unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan maka penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Mengenai itikad baik ini, Pasal 251 KUHD mengatur bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal -hal yang diketahui oleh si tertanggung. Betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.


Dari ketentuan tersebut di atas, asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Di samping itu tidak dipersoalkan apakah tertanggung beritikad baik atau buruk, karena tujuan utamanya adalah melindungi penanggung. c. Prinsip Keseimbangan (Indemnity) Perjanjian asuransi bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung disebabkan oleh risiko sebagaimana diperjanjikan dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah seimbang dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung.Prinsip keseimbangan diatur secara tegas dalam Pasal 253 KUHD yaitu kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung akan diganti oleh penanggung secara seimbang sesuai dengan kerugian riil yang diderita. Tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung atas objek pertanggungan yang mengalami kerugian kepada posisi semula sesaat sebelum terjadinya kerugian. d. Prinsip subrogasi Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity, bahwa penanggung hanya wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan pada pihak lain, yang karena kesalahannya pihak ketiga itu menimbulkan kerugian maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada penanggung. Prinsip subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHD yaitu seseorang penanggung yang


telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si penanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. e. Prinsip kontribusi atau saling menanggung Apabila atas suatu objek asuransi yang dijamin oleh beberapa penanggung pada waktu yang bersamaan, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, hanya akan memikul harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Pasal 278 KUHD mengatur apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada harihari yang berlainan oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlakunya, apabila pada hari yang bersamaan, mengenai satu-satunya barang, telah diadakan berbagai penanggungan.


f. Prinsip sebab akibat Prinsip sebab akibat, bahwa kerugian yang terjadi, haruslah oleh suatu sebab atas risiko yang merupakan tanggungan penanggung. Jika tidak maka penanggung dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti rugi. Salah satu prinsip-prinsip tersebut ada hak subrogasi dimana penanggung menggantikan tertanggung dalam hak penuntutan terhadap pihak ketiga. Hal ini telah diperjanjikan terlebih dahulu dalam bentuk perjanjian tertulis antara penanggung dan tertanggung. Perjanjian tertulis disebut dengan polis. Polis adalah ikatan persetujuan antara penanggung dengan tertanggung sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 225 KUHD yang menyatakan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Asuransi kendaraan bermotor Indonesia dikenal adanya polis standar kendaraan bermotor yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia atau Polis Standar Kendaraan Bermotor-Dewan Asuransi Indonesia (PSKB-DAI).Pada umumnya semua perusahaan asuransi menggunakan PSKB dan melakukan modifikasi polis tersebut untuk memenuhi permintaan pasar, disebut sebagai tailormade policy. Berdasarkan PSKB-DAI dikaitkan dengan luas jaminan meliputi kelompok besar yakni polis gabungan. 1. Pertanggungan gabungan Luas jaminan pertanggungan ini di pasar asuransi dikenal dengan all risk, meliputi pertanggungan;


a. Kerugian dan kerusakan atas fisik kendaraan tersebut (physical damage or material damage) akibat kecelakaan, niat jahat orang lain (malicious damage). b. Kerusakan dan kerugian karena pencurian c. Kerusakan dan kerugian karena kebakaran d. Biaya derek/penarikan kendaraan di jalan raya atau tempat kejadian. e. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. 2. Pertanggungan kerugian total semata atau TLO (Total Lost Only) Penanggung hanya mengganti kerugian keseluruhan atau TLO terhadap kerangka kendaraan (casco), kerugian dapat berupa teknis total loss maupun constructive total loss, sesuai persyaratan polis. 3. Polis pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga semata kerugian dan kerusakan yang dialami pihak ketiga atau orang lain, meliputi: a. Harta benda b. Luka badan dan jiwa meninggal dunia c. Biaya perkara dan ongkos bantuan ahli hukum (lawyers atau advokat). Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban risiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga: 1. Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. 2. Mengembalikan tertanggung kepada posisi semula seperti sebelum menderia kerugian


Hak tertanggung antara lain: 1. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD) 2. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD) 3. Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi perisitwa yang tidak diharapkan. Kewajiban tertanggung adalah : 1. Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD) 2. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan. (Pasal 251 KUHD) 3. Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya perisitiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut kerugian kepada tertanggung. (Pasal 283 KUHD) 4. Memberitahukan kepada tertanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya Badan hukum penyelenggara perasuransian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disebut perusahaan perasuransian, yaitu: 1. Perusahaan asuransi kerugian, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.


2. Perusahaan asuransi jiwa, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. C. Syarat-syarat dan risiko-risiko dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Asuransi dijalankan dengan menggunakan aturan main yang sudah tercantum di dalam polis asuransi. Untuk menghindari penolakan klaim bagi nasabah asuransi, maka perlu diberikan pemahaman tentang syarat pertanggungan. Syarat-syarat sebagai yang ditentukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata itu bagi perjanjian pertanggungan masih belum memuaskan, karena itu ditambah lagi dengan ketentuan Pasal 251 KUHD, yang mengharuskan adanya pemberitahuan tentang semua mengenai keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggungan. Pasal 256 KUHD memberi ketentuan tentang syarat-syarat suatu akta, yang dapat disebut sebagai polis merupakan syarat-syarat umum terjadinya


perjanjian asuransi. Oleh karena itu, timbullah kebutuhan untuk menambah syaratsyarat lain yang khusus berlaku bagi para pihak.Poin delapan dari Pasal 256 KUHD, memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hal-hal yang kiranya dianggap penting untuk diatur. Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Untuk memahami syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD yang berlaku juga pada asuransi kendaraan bermotor, berikut ini disajikan syarat-syarat umum tersebut: 1. Hari dan tanggal kapan serta tempat dimana asuransi kendaraan bermotor diadakan. 2. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga. 3. Keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung. 4. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung. 5. Evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung. 6. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. 7. Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung. 8. Janji-janji khusus yang diadakan atara tertanggung dan penanggung.41 41

Abdulkadir Muhammad, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181


Di dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut: a. Wilayah Negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor. b. Pembayaran premi. c. Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung. d. Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian. e. Perselisihan dan arbitrase. f. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor Asuransi kendaraan adalah sebuah kontrak tertulis (Polis Asuransi) antara tertanggung kepada perusahaan asuransi bahwa perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung terhadap kerugian atas kerusakan pada mobil dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis tersebut.42 Di dalam polis asuransi tertanggung harus memahami tentang risiko apa saja yang dijamin dan tidak dijamin. Yang dijamin oleh Asuransi Kendaraan Bermotor secara umum adalah sebagai berikut: 1. Kerugian atau Kerusakan Kendaraan Bermotor. Dalam asuransi kendaraan bermotor ini risiko yang dipertanggungkan disebabkan oleh tabrakan, 42

https://www.asura.co.id/blog/resiko-resiko-yang-dijamin-oleh-perusahaan-asuransikendaraan diakses tanggal 1 Mei 2016.


benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan yang bersangkutan 2. Perbuatan jahat orang lain 3. Pencurian 4. Kebakaran 5. Sambaran petir 6. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa di atas dan sebab-sebab lainnya selama penyebarangan dengan kapal feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 7. Kerusakan roda yang disebabkan oleh kecelakaan. 8. Biaya yang wajar yang dikeluarkan tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi

kerugian

maksimum

sebesar

0.5%

dari

jumlah

Pertanggungan.43

43

Ibid


BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG TERIKAT PEMBIAYAAN KONSUMEN A. Pengaturan Tanggung Jawab Debitur Kendaraan Bermotor yang Terikat Perjanjian Pembiayaan Kendaraan bermotor yang dibeli melalui kredit, terutama kendaraan baru, biasanya dilengkapi dengan asuransi. Asuransi kendaraan bermotor sendiri ada dua jenis, yaitu All Risk dan Total Lost Only (TLO). TLO melindungi pengguna dari risiko hilang. Perjanjian asuransi terjadi sejak adanya kesepaktan antara pihak penanggung dan pihak tetanggung yang diuraikan dalam surat yang disebut polis asuransi.44 Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disebukatkan bahwa : “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, atau bertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah kendaraan bermotor hilang dicuri. Ketentuan ini sesuai dengan kejadian yang dialami tertanggung terhadap kehilangan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menimbulkan kerugian terhadap tertanggung mengenai kendaraan. Pihak perusaahan pembiayaan wajib mengasuransikan barang konsumsi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pihak

44

A. Hasymi Ali, Pengantar Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2005 hal189


debitur kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk atau disetujui oleh pihak perusahaan pembiayaan. Jika terjadi risiko kehilangan yang dipertanggungkan pada barang konsumsi, maka pihak debitur harus segera melaporkan kepada pihak perusahaan pembiayaan, selanjutnya pihak membuat tembusan kepada pihak asuransi.

perusahaan pembiayaan yang Asuransi dalam perjanjian yang

diadakan oleh PT. Astra Credit Company (ACC) Medan terdiri dari asuransi yang ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan untuk menjamin pertanggungan objek antara perusahaan pembiayaan dengan debitur. Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Berdasarkan Polis Standar asuransi Kendaraan bermotor Indonesia tanggung jawab pihak asuransi kepada tertanggung adalah memberikan jaminan penggantian terhadap risiko-risiko yang termasuk dalam ketentuan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia. Namun dalam hal ini, jika harga kendaraan yang diasuransikan tersebut lebih besar dari harga asuransi, dan mengalami kerugian dengan melibatkan pihak ketiga, maka pihak asuransi akan menggantikan menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Kerugian ini disebut kerugian sebagian dan asuransi ini disebut asuransi di bawah harga. Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar asuransi dan setelah dikenakan perhitungan asuransi dibawah harga.


Faktor adanya permasalahan kesulitan pengajuan klaim asuransi bukan saja akibat dari pihak asuransi tetapi juga akibat dari pihak PT. Astra Credit Company. Beberapa kasus yang ada, hal tersebut terjadi akibat dari timbulnya suatu sengketa konsumen karena adanya perbedan tolak ukur mengenai hal-hal yang terdapat didalam perjanjian asuransi yaitu disebut dengan Polis Asuransi serta tidak terpenuhinya persyaratan serta dokumen-dokumen yang merupakan langkah pertama yang harus dipenuhi apabila akan mengajukan klaim asuransi. Polis asuransi adalah salah satu dokumen penting yang terdapat didalam perjanjian asuransi yang merupakan alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban untuk menuangkan perjanjian asuransi didalam polis ini terdapat didalam Pasal 255 KUHD yaitu bahwa suatu pertanggungan haruslah dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.Sehingga selanjutnya polis ini dapat digunakan sebagai suatu bukti apabila terjadi suatu sengketa. Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian, maka seluruh kesepakatan yang tertuang didalam polis perjanjian asuransi akan mengikat kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung dan berlaku sebagai hukum khusus.45 B. Pengaturan Tanggung Jawab Tertanggung dalam Hal Hilangnya Kendaraan Bermotor yang Diasuransikan dan Masih Terikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Perkembangan asuransi kendaraan bermotor sudah mencakup bidangbidang lain seperti pada bidang otomotif yang merupakan hasil dari kemajuan 45 Lailati Alifah, dkk. Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor pada PT. Raksa Pratikara Berdasarkan Kontrak Dan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hal 7


teknologi dan risiko yang muncul sangat tinggi. Hal ini mengingat kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang mempunyai kecepatan yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa pemakai kendaraan bermotor mengandung risiko yang relatif tinggi di banding dengan pemakaian terhadap berada benda lainnya.46 Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga asuransi, maka penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Polis standar asuransi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: (1) Wilayah Negara berlakunya asuransi; (2) Pembayaran premi; (3) Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntuatn pidana tehadap tertanggung; (4) Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian; (5) Perselisihan dan arbitase; (6) Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor. Kerugian ini disebut kerugian sebagian (partial loss) dan asuransi ini disebut asuransi dibawah harga (under insurance). Selain itu ada yang disebut kerugian total (total loss) yaitu kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena 46

Komar Andasasmita, Problem Asuransi kendaraan bermotor dan Praktek Notaris, Bandung, 2005, hal 8.

Ikatan


dicuri atau tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang disuransikan tersebut. Menyimpang dari Pasal 277 ayat (1) KUHD, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan polis ini, yang kendaraan bermotor tersebut sudah ditanggung oleh 1 (satu) atau lebih asuransi lain dan jumlah segala asuransi itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksudkan itu, maka jumlah yang telah diasuransikan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandinagan antara jumlah segala asuransi dengan harga yang diasuaransikan. Akan tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan. Asuransi ini disebut asuransi rangkap Jadi oleh karena asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri, tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai risiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang bersedia menerima risiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima risiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung (biasanya perusahaan pertanggungan atau asuransi).47 Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya

47

A Abbas Salim, Dasar- dasar Asuransi, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008 , hal 8


suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.48 Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian. Salah satu unsur yang terdapat dalam pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah hak dan kewajiban para pihak, yaitu penanggung berhak atas premi sebagai imbalan dari pengalihan risiko, dan berkewajiban mengganti kerugian kepada tertanggung. Apabila premi dibayar maka sejak itulah risiko ganti kerugian beralih kepada penanggung. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 1

48

Abdul Kadir Mohammad, Loc.Cit.


angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Berdasarkan undang-undang tersebut maka dinyatakan bahwa yang berhak atas ganti kerugian adalah tertanggung, apabila tertanggung mengalami kecelakaan dan menimbulkan adanya kerugian, maka tertanggung berhak mengajukan klaim kepada pihak penanggung dan pihak penanggung berhak mengganti kerugian tersebut. Bahwa alasan PT. Astra Credit Company (ACC) tidak memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh hipnotis dan penggelapan. Hipnotis sangat sulit di-cover. Hal itu juga sudah diatur dalam aturan pemerintah dan juga di Surat Keputusan Bank Indonesia yang dikecualikan karena susah dibuktikan. Sulitnya polis asuransi terkait hipnotis karena konsumen yang menjadi korban memang menyerahkan langsung kendaraannya mulai dari kunci hingga STNK. Polis yang biasanya tidak mendapatkan klaim dari pihak asuransi yakni penggelapan. "Contoh penggelapan oleh sopir pribadi. Karena si sopir digaji pemilik, selain itu kunci dan STNK juga dikasih langsung oleh majikan, tapi sopir itu bawa kabur, Selain itu, kasus penggelapan lainnya yang bisa terjadi biasanya dilakukan karena dipinjamkan oleh pemilik kepada orang lain (teman dekat) atau pihak kedua49 Tujuh hal yang perlu dihindari oleh debitur pada PT. Astra Credit Company dalam mengajukan klaim asuransi kendaraan bermotor antara lain : 1. Pengemudi Tidak Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)

49

Hasil wawancara dengan Julio Tampubolon, selaku Administras PT. Astra Credit Company (ACC), Medan, tanggal 1 September 2015.


Pengemudi yang tidak memiliki SIM jelas melanggar aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya perusahaan asuransi umumnya tidak menerima klaim seperti ini karena merupakan tindak kriminal. 2. Pengemudi Berada Dalam Keadaan Mabuk Sama seperti poin di atas, mengemudi saat berada di bawah pengaruh minuman keras atau obat terlarang bertentangan dengan hukum dan pihak asuransi tidak dapat bertanggung jawab atas kerusakan pada mobil yang ditimbulkan karena hal ini. 3. Kecerobohan Pengemudi Pengemudi yang memiliki SIM dan tidak berada di bawah pengaruh minuman keras atau obat terlarang bukan berarti tidak pernah melakukan kecerobohan. Kecerobohan yang dimaksud di sini umumnya adalah tindakan yang disengaja seperti menerobos lampu merah, berjalan di atas kecepatan maksimum yang disarankan, meninggalkan kendaraan dalam keadaan tidak terkunci, dan sejenisnya. Beberapa dari tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran peraturan dan akibatnya tidak dapat ditanggung oleh asuransi. 4. Kendaraan Tidak Layak Pakai Masalah kecil seperti spion pecah yang belum diganti atau lampu mobil yang rusak dapat mengakibatkan kecelakaan fatal. Jika tertanggung diketahui mengendarai mobil yang tidak layak, otomatis klaim asuransi tertanggung akan ditolak.


5. Pengemudi Tidak Tercantum Dalam Polis Asuransi Kadang kala, perusahaan asuransi hanya bersedia menyetujui klaim yang diajukan oleh pemilik kendaraan atau orang lain yang namanya telah dicantumkan dalam polis asuransi (biasanya merupakan anggota keluarga). Jika tertanggung mengalami kecelakaan saat menggunakan jasa pengemudi di luar kebijakan polis asuransi tertanggung, pihak asuransi berhak menolak klaim tertanggung. 6. Kendaraan Digunakan Untuk Keperluan Lain Selain Keperluan Sehari-hari Jika kendaraan tertanggung digunakan untuk hal-hal lain seperti berdagang atau bahkan digunakan dalam perlombaan balap, pihak asuransi mungkin akan menolak klaim tertanggung dengan anggapan bahwa risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut lebih besar daripada yang telah disepakati dalam polis asuransi. 7. Kendaraan Tidak Diparkir di Tempat yang Aman Kendaraan yang diparkir di tempat dengan tingkat kejahatan yang tinggi dapat menjadi sebab penolakan klaim asuransi. Umumnya pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang disebabkan oleh buruknya keamanan lingkungan.50 C. Bentuk Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Astra Credit Company (ACC) Berkaitan

dengan

perjanjian

pembiayaan

konsumen

diatur

dalam KUHPerdata. Dimana suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal

50

accnews / imoney / image: google.com), diakses tanggal 21 Mei 2016


1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, harus memenuhi ketentuan yang dipenuhi oleh 4 (empat) syarat antara lain: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.51 Perjanjian dianggap sah apabila kedua belah pihak secara penuh mengikat, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan

dan

ketertiban

umum.

Jadi

dapat

dikatakan

perjanjian

merupakan undang-undang bagi setiap pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut. Perlu diketahui juga bahwa perjanjian bersifat memaksa. Kata memaksa di sini berarti setiap orang yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian wajib menjalankan seluruh isi perjanjian. Mengenai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, memberi hak pada yang satu untuk menuntut sesuatu barang dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang satunya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berutang atau debitur. Adapun suatu barang yang dapat dituntut itu dinamakan prestasi, yang menurut Pasal 1234 KUHPerdata dapat berupa : 1.

Menyerahkan suatu barang;

2.

Melakukan suatu perbuatan; 51

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f39b6c38b7a3/penyelesaian-hukum-kasusmobil-cicilan-yang-hilang, diakses tanggal 21 Mei 2016


3.

Tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai sumber-sumber suatu perikatan bahwa perikatan dapat lahir dari

suatu perjanjian atau dari undang-undang. Hal ini jelas telah terjadi perikatan antara debitur dengan pihak kreditur. Jadi sebenarnya menurut undang-undang, perikatan antara debitur dengan pihak kreditur telah hapus karena mobil yang dibeli oleh debitur telah hilang di luar kesalahan debitur. Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata yang mengatur tentang hapusnya perikatan, yaitu perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terhutang, kebatalan atau pembatalan. Berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam Bab I KUH Perdata adalah karena lewat waktu. Mengenai, musnahnya

barang

yang

terutang menurut Pasal

1444

KUHPerdata, yaitu jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah

atau

hilang

di

luar

kesalahan

debitur dan

sebelum

ia

lalai

menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama ditangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur

diwajibkan

membuktikan

kejadian

tak

terduga

yang

dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah,


orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga. Terkait dengan permasalahan ini, jika berkaca pada ketentuan hukum yang berlaku dalam KUH Perdata, jika terjadi kehilangan terhadap barang terutang yang dilakukan dengan tidak sengaja oleh debitur, maka debitur tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran terhadap cicilan barang tersebut. Namun, jika dilihat dari segi keadilan akan sangat merugikan pihak kreditur karena tidak akan mendapat apa-apa dari hilangnya barang tersebut, sehingga saat ini telah berkembang

pemikiran

untuk

mengasuransikan

risiko

kerugian

melalui

perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi yang nantinya akan melakukan penanggungan risiko atas kejadian-kejadian yang diperjanjikan untuk ditanggung. Sehingga debitur diharuskan untuk membayar biaya asuransi oleh pihak kreditur ketika pertama kali mengambil kredit kendaraan. Dalam hal ini, jika suatu hari terjadi kehilangan, maka pihak asuransi akan membayarkan kepada kreditur sejumlah biaya yang ditanggung, selanjutnya pihak kreditur akan menggantikan kendaraan debitur yang hilang dengan kendaraan baru atau bisa saja sejumlah uang tunai sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Dalam hal ini, debitur perlu terlebih dahulu melakukan tindakan yaitu melaporkan kehilangan mobil tersebut ke polisi. Bukti laporan polisi tersebut dapat diberikan kepada kreditur dalam jangka waktu maksimum 72 jam setelah kejadian dan debitur tidak diperbolehkan mengambil tindakan apapun sebelum mendapat persetujuan dari kreditur. 52 52

Hasil wawancara dengan Julio Tampubolon, selaku Sales & Operation PT. Astra Credit Company (ACC), Medan, tanggal 1 September 2015.


Hal ini yang menjadi bukti bahwa mobil yang dicicil oleh debitur telah hilang bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh debitur melainkan dicuri oleh orang lain. Berikut data-data yang diperlukan dalam membuat laporan: 1. Nomor polis asuransi 2. Tempat kejadian 3. Nama pemilik polis 4. Kerugian benda 5. Merek kendaraan 6. Nomor polis kendaraan terjadinya kecelakaan 7. Tanggal kejadian kerugian53 Dalam mengajukan klaim kehilangan, maka PT. Astra Credit Company meminta debitur untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. STNK asli 2. Kunci kontak kendaraan 3. Surat keterangan Kadit Reserse Polda 4. BPKB asli dan faktur 5. Kwitansi pembayaran angsuran 6. Blanko kwitansi kosong rangkap 3 (tiga) 7. Pemblokiran STNK54

Hasil wawancara dengan Julio Tampubolon, selaku Sales & Operation PT. Astra Credit Company (ACC), Medan, tanggal 1 September 2015. 54 Hasil wawancara dengan Julio Tampubolon, selaku Sales & Operation PT. Astra Credit Company (ACC), Medan, tanggal 1 September 2015. 53


Dalam

melaksanakan

ganti

kerugian,

pihak

asuransi

akan

memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa asuransi yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi persentase asuransi khusus untuk nilai penggantian klaim kehilangan (total loss) yaitu 6 bulan pertama 100%, 6 bulan kedua 90%, tahum kedua 80%, tahun ketiga 80%, tahun keempat 70%, tahun kelima 70%.55 Dalam hal penentuan nilai ganti rugi yang tertera di polis berdasarkan pasal 15, klaim akan disetujui oleh pihak asuransi jika terjadi kerusakan dan/atau kerugian sama dengan atau diatas 75% akan digantikan atau dipulihkan ke keadaan semula dan hilang karena pencurian dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian. 56 Hak debitur selain mendapatkan barang dan memakai barang sesuai dengan kontrak yang dibuat, juga haknya adalah untuk mendapatkan informasi secara jelas dan jujur. Tidak terpenuhinya hak debitur untuk mendapatkan informasi secara jelas dan jujur dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi. Kondisi itu membuat adanya salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendak. Itulah sebabnya, para ahli berpendapat penyalahgunaan keadaan ini sebagai salah satu bentuk dari cacat kehendak.

55

Hasil wawancara dengan Julio Tampubolon, selaku Sales & Operatioan PT. Astra Credit Company (ACC), Medan, tanggal 1 September 2015. 56 Hasil wawancara dengan Julio Tampubolon, selaku Sales & Operatioan PT. Astra Credit Company (ACC), Medan, tanggal 1 September 2015.


PT. Astra Credit Company merupakan pihak yang kedudukannya sangat penting disamping pihak asuransi. Pihak asuransi dapat menentukan secara bebas, apakah

akan

melanjutkan

perjanjian

pertanggungan

ataukah

akan

menghentikannya. Sesuai dengan KUHPerdata terkait dengan hak dan kewajiban yang tertera di polis pada Pasal 11, adapun kewajiban dari pihak PT. Astra Credit Company dalam hal terjadi kerugian yaitu: 1. Memberitahu pihak asuransi secara tertulis atau secara lisan selambatlambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. 2. Melaporkan dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kehilangan sebagian yang disebabkan oleh pencurian. 3. Melaporkan dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian. Hilangnya hak debitur mendapat ganti rugi dalam asuransi kendaraan bermotor disebabkan oleh : 1. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran polis 2. Tidak melakukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya kerusakan dan kerugian 3. Tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui hukum dalam waktu 6 bulan sejak penaggung mmberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.57 57

Hasil wawancara dengan Julio Tampubolon, selaku Sales & Operatioan PT. Astra Credit Company (ACC), Medan, tanggal 1 September 2015.


Kewajiban utama pihak asuransi adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan kepada orang dan lainnya.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban dari pada permasalahan yang penulis buat, yaitu: 1. Pengaturan tanggung jawab debitur kendaraan bermotor yang terikat perjanjian pembiayaan berdasarkan Pasal 266 KUHD memberikan pengecualian yaitu pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh kendaraan digunakan untuk hal lain. 2. Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan perusahaan asuransi sebagai penanggung kepada konsumen asuransi sebagai tertanggung akibat hilangnya kendaraan roda empat karena dicuri yaitu perusahaan asuransi membayar sejumlah uang kepada konsumen atas kehilangan kendaraan roda empat tersebut. 3. Bentuk perlindungan hukum dan hak-hak debitur dalam perjanjian perusahaan pembiayaan pada PT. Astra Credit Company (ACC), berupa kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan hak debitur untuk mendapatkan informasi secara jelas dan jujur dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat


kesepakatan terjadi. Kondisi itu membuat adanya salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendak.

B. Saran Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka penulis memberi saran sebagai berikut : 1. Pengaturan asuransi kendaraan bermotor belum ada yang mengatur secara khusus sebagaimana asuransi kerugian, sehingga asuransi kendaraan bermotor masih mengacu pada perjanjian yang umum baik yang ada dalam KUHPerdata maupun aturan dalam KUHD. Perlu dibuat suatu undang-undang yang khusus berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor agar konsumen dapat terlindungi. 2. Pihak perusahaan asuransi diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada calon konsumen terlebih dahulu dan maupun kepada masyarakat luas tentang berasuransi yang baik dan benar melalui prosedur agar dapat timbulnya kesadaran hukum bagi konsumen ataupun masyarakat luas dalam berasuransi secara aman dan sesuai peraturan yang berlaku. 3. Dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur, hendaknya pemerintah lebih memperketat dalam usaha pembiayaan sehingga debitur terlindungi.


BAB III PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR. A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor

Recommend Documents