POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

TIM ADHOC REVISI PSAKBI

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA Tim Adhoc Revisi PSAKBI Jakarta, 04 Oktober 2016 AAUI

1

Historical Perubahan 1974: Polis Standar Pertama

1986: Polis Standar Revisi 1



2016: Polis Standar Revisi 4 AAUI

2

Penyempurnaan sesuai dengan perkembangan industri asuransi kendaraan bermotor di Indonesia

Minimalisir keluhan tertanggung dan potensi dispute dengan tertanggung

Penyesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini

AAUI

3

AAUI

EXISTING

DRAFT

4 Bab 30 pasal Bab I Jaminan (2 Pasal) Bab II Pengecualian (1 Pasal) Bab III Definisi (1 Pasal, 31 butir) Bab IV Syarat Umum (26 Pasal)

4 Bab 30 pasal Bab I Jaminan (2 Pasal) Bab II Pengecualian (1 Pasal) Bab III Definisi (1 Pasal, 33 butir) Bab IV Syarat Umum (26 Pasal) 4

AAUI

5

Pasal 1 Jaminan Prolog kalimat ditambahkan kata “hanya”

Pertanggungan ini hanya menjamin : …………………………….

Penegasan named perils AAUI

6

Pasal 2 Jaminan TJH P-III 1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, ……….., yaitu:

1.2………. maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian

2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli ………

Penataan ulang kalimat agar lebih jelas. Tambahan kalimat untuk penegasan harus ada tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung. Penegasan limit TJH adalah per kejadian. Penegasan jaminan TJH berlaku jika nilai pertanggungannya tercantum pada polis/schedule

………….

Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis

7

Pasal 3 Pengecualian

Butir 1.3.

ditambahkan kata “pencurian”

Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh : ……………………………….

tidak menjamin pencurian yang dilakukan orang dekat/di bawah pengawasan tertanggung AAUI

8

Butir 1.4.


ditambahkan kalimat “pihak yang berwenang” kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang

Penetapan kapasitas (barang) kendaraan adalah oleh pihak yang berwenang (Dishub). Jika tidak cukup diatur olehnya maka mengacu pada aturan pabrikan AAUI

9


Ayat 2

2. Pertanggungan ini tidak menjamin ……….., ditimbulkan oleh : 2.1. barang dan atau hewan ……….

2.2. zat kimia …… kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;

Penegasan pengecualian tersebut berlaku untuk ayat 2 poin 2.1 dan 2.2. AAUI

10

Ayat 4 4.1.disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi dan atau karyawan dan atau suruhan Tertanggung; 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kehilangan kendaraan yang sedang diparkir

Pasal 3 Pengecualian Penegasan pihak yang terkait dengan tertanggung

1. Penegasan penggunaan SIM sesuai kategori kendaraan 2. Penegasan pengecualian SIM tidak terkait dengan pencurian 11


Ayat 5

5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;

Memperjelas kalimat AAUI

12

Definisi Baru

BAB III Pasal 4 DEFINISI

1. Tertanggung adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas kendaraan bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan pelindungan atas kendaraan bermotor tersebut

2. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. 3. Kerusakan adalah suatu kondisi atau kehilangan fungsi dari kendaraan dapat berupa namun tidak terbatas pada goresan, penyok, noda, pecah, patah. AAUI 13

Perubahan Definisi

4. Tabrakan atau Benturan adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.

AAUI


Penegasan kerusakan akibat hewan

14

Perubahan Definisi

18. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang berjumlah kurang dari 12 (duabelas) orang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah. AAUI


Diselaraskan dengan definisi Tawuran, Kerusuhan, Huru hara (Eskalasi)

15

Perubahan Definisi

8. Perlengkapan standar adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik Kendaraan Bermotor bersangkutan atau dealer resmi kendaraan baru.

AAUI


diperluas dengan perlengkapan tambahan dari dealer/ showroom saat mobil baru akan diserahkan ke Tertanggung (tidak dibatasi standar pabrik)

16

Penghapusan Definisi

Penggunaan Dinas adalah penggunaan Kendaraan Bermotor selain dari Penggunaan Pribadi atau Penggunaan Komersial.

AAUI


Kategori Penggunaan kendaraan hanya pribadi dan komersial

17

BAB IV SYARAT UMUM Pasal 7 Pembayaran Premi

Cara pembayaran dengan tunai dihilangkan

AAUI

Mendukung program pemerintah mengenai sistem pembayaran non tunai

18

Tambahan Ayat

1.3 Jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak.

AAUI

BAB IV SYARAT UMUM Pasal 15 PENENTUAN NILAI GANTI RUGI

Ketentuan mengenai set clause

19

Pasal 16

Ayat 2

Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi

2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.

Penyempurnaan kalimat AAUI

20

Pasal 18 Biaya Penyelamatan

Perubahan Judul

BIAYA YANG DIGANTI

AAUI

BIAYA PENYELAMATAN

Penegasan sesuai dengan makna isi wording

21

Pasal 25 Hilangnya Hak Ganti Rugi

Tambahan Ayat

1.2. tidak menindaklanjuti tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Penanggung menyetujui tuntutan ganti rugi.

Tertanggung tidak memerlukan penggantian namun sulit dihubungi AAUI

22

Penambahan Ayat

BAB IV SYARAT UMUM Pasal 27 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

4. Pertanggungan berakhir secara otomatis atau batal apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara kendaraan bermotor dengan Tertanggung dan Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi.

Insurable Interest harus ada sejak awal, dan terjaga sampai dengan akhir berlakunya polis

5. Sehubungan ketentuan dalam pasal ini, penanggung dan tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata

Tambahan ayat pengesampingan penghentian polis

AAUI

23

Pasal 29 Perselisihan

Perubahan Pelekatan Klausul Perselisihan terbaru

Penyesuaian dengan POJK No. 1 Tahun 2014 AAUI

24

Pasal 30 Penutup

Perubahan Ayat Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundangundangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penyesuaian dengan POJK No. 1 Tahun 2013 jo. SEOJK No. 12 Tahun 2014 AAUI

25

AAUI

26

IKHTISAR

AAUI

27

SPPA

AAUI

28

AAUI

29

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Recommend Documents