BAB II TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

38

BAB II TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Pembiayaan PT. Dipo Star Finance Cabang Medan PT Dipo Star Finance didirikan pada bulan November 1983 dengan nama PT. Dipo Star Leasing dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1984. Dengan semakin berkembangnya bidang usaha, yang tidak saja berpusat pada kegiatan leasing (sewa guna usaha) tetapi juga dalam bidang usaha pembiayaan konsumen dan anjak piutang, pada bulan Juni 1989 PT. Dipo Star Leasing berubah nama menjadi PT. Dipo Star Finance dan kemudian pada tahun 1992 bergabung dengan Mitsubishi Corporation- Jepang dan berubah statusnya dari perusahaan nasional menjadi perusahaan Joint Venture ( perusahaan serikat yang sahamnya dimiliki oleh 2 (dua) perusahaan atau lebih untuk menjalankan bisnis), dimana perusahaan ini dimiliki oleh perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang). 45 Dengan didukung oleh lebih dari 880 karyawan dengan berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan serta dukungan jaringan kantor cabang serta perwakilan yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi , PT Dipo Star Finance terus berkembang pesat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat luas sejak awal berdirinya hingga kini.

45

Company Profile PT. Dipo Star Finance Cabang Medan

38

Universitas Sumatera Utara

39

Menurut PMK Nomor 84/PMK.012/2006, Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha non bank dan lembaga keuangan non bank yang memberikan dukungan financial kepada nasabah untuk modal dan dana untuk kebutuhan konsumen serta malakukan aktivitas bisnis lembaga keuangan lainnya. PT. Dipo Star Finance diberikan ijin untuk beropersi oleh Departemen Keuangan (Depkeu) dan ijin tersebut meliputi kegiatan berikut, artinya dapat mengopersikan salah satu bisnis ini, akan tetapi tidak diijinkan melakukan bisnis diluar hal berikut: a. Sewa Guna Usaha (Leasing) b. Pembiayaan konsumen (Customer Finance) c. Anjak Piutang d. Kartu Kredit Salah satu anak cabangnya yaitu PT. Dipo Star Finance Cabang Medan yang berlokasi di Wisma HSBC lantai 5 Jl. Diponegoro No 11 Medan. Pertumbuhan bisnis pembiayaan di dalam negeri cukup pesat dalam tiga tahun terkahir ini, meski di tahun 2009 sedikit melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini terutama akibat dari imbas krisis ekonomi global yang terjadi akhir

2008.

Menurut

Asosiasi

Perusahaan

Pembiayaan

Indonesia

(APPI)

pertumbuhan nilai pembiayaan industri multifinance sekitar 17,4% per tahun dalam periode lima tahun terkahir.

46

46

Pertumbuhan industri multifinance ini didukung oleh

http://www.datacon.co.id/Pembiayaan-2010Leasing.html, diakses pada tanggal 24 April

2012


40

kondisi ekonomi di dalam negeri yang mulai membaik. Turunnya suku bunga BI Rate pada level 6,5% pada akhir 2009 lalu turut mendorong pertumbuhan multifinance. Pertumbuhan industri pembiayaan di Indonesia selama ini masih mengandalkan sewa guna usaha (leasing) dan pembiayaan konsumen (pembiayaan mobil dan sepeda motor) dengan kontribusi mencapai 95% dari total pembiayaan. Pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masih mendominasi industri tahun 2009 lalu. Saat ini bisnis pembiayaan menjadi penopang utama penjualan otomotif dan penjualan alat berat. Sebab hampir 80% penjualan otomotif dibiayai secara kredit. Industri multifinance di Indonesia berada dibawah pengawasan Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), Departemen Keuangan. Multifinance terdiri dari jasa sewa guna usaha (leasing), pembiayaan anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995. Dalam pasal 1 angka 2 Keppres Nomor. 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.


41

Berdasarkan pengertian lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut : a. Badan Usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan. c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan. d. Barang Modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya. e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking), artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya. f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.47 Leasing adalah istilah bahasa asing yang artinya pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 PERMENKEU Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menyatakan leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease), maupun sewa 47

Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan. Sinar Grafika, Jakarta, hal.2


42

guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sumber hukum umum yang terkait dengan perjanjian leasing ini antara lain, asas Konkordasi Hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 atas Hukum Perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa. Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam bab I buku III KUH Perdata. Pasal 1548 sampai 1580 KUH Perdata (Buku III Bab VII) yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang sewamenyewa sepanjang tidak diadakan penyimpangan oleh para pihak. Pasal ini membahas hak dan kewajiban lessor dan lessee. Keppres Nomor 61 tahun 1988 tentang Perusahaan Pembiayaan (LNRI tahun 1988 nomor 53). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012.2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Sedangkan aturan khusus tentang Perizinan Usaha Leasing ini diatur dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan nomor: KEP122/MK/IV/2/1974, Nomor:32/M/SK/2/1974, Nomor:30.Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan, masyarakat yang mengajukan kredit pembelian kendaraan bermotor kepada leasing, harus memberikan uang muka sebesar 20 persen. Latar belakang pengaturan tersebut adalah untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan dan menciptakan persaingan yang sehat di industri


43

Perusahaan Pembiayaan. Sebab, saat ini perusahaan pembiayaan cenderung memberikan kemudahan terutama dalam besaran DP bagi masyarakat yang mengajukan kredit pembelian kendaraan bermotor. Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Perusahaan PT. Dipo Star Finance Cabang Medan terdapat 2 (dua) macam pembiayaan yang diberikan yaitu: 1. Pembiayaan Konsumen (customer Finance) 2. Sewa Guna Usaha ( Leasing)48 Perbedaan prinsip antara pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha (leasing) adalah berkenaan dengan status yuridis kepemilikan barang yang menjadi objek pembiayaan. 1.

Pembiayaan Konsumen (customer Finance) Pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah suatu pinjaman atau

kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen (Consumer Finance Company). Sebenarnya pembiayaan konsumen bisa diberikan oleh Bank maupun lembaga keuangan non-

48

David Manggiring, Legal Staff PT.Dipo star Finance Cabang Medan, Hasil wawancara, pada tanggal 6 November 2012.


44

Bank. Akan tetapi bila Bank yang menyelenggarakan usaha pembiayaan konsumen, maka badan usahanya terpisah dari Bank. Dalam perjanjian pembiayaaan konsumen (Consumer Finance) pembeli barang (objek) pembiayaaan adalah konsumen sendiri, yaitu dengan bantuan dana atau pembiayaan dari perusahaan pembiayaan. Maka objek adalah milik konsumen dan kepada pihak ketiga/ supplier itu merupakan hutang konsumen (debitur) kepada perusahaan pembiayaan. Maka cukup mempunyai dasar bahwa dalam pembiayaan konsumen, konsumen diminta untuk membuat surat pengakuan hutang yaitu setelah perusahaan pembiayaan melakukan pembayaran kepada supplier dengan jaminan barang (objek) pembiayaan tersebut dan apabila konsumen lalai melakukan kewajibannyya maka eksekusi barang yang dijaminkan hanya dapat dilakukan oleh perusahaaan pembiayaan melalui pengadilan dan dijual dimuka umum (lelang) karena barang tersebut milik debitur. Lembaga Pembiayaan Konsumen mempunyai tiga manfaat, yaitu bagi pemasok, bagi konsumen dan bagi perusahaan yaitu: a. Manfaat bagi Pemasok adalah untuk meningkatkan penjualan. b. Sedangkan bagi Konsumen adalah akan memberikan kesempatan untuk membeli dan memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup seluruh harga barang/jasa. c. Dan bagi perusahaan pembiayaan konsumen, manfaatnya adalah adanya penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen.


45

2.

Sewa Guna Usaha ( Leasing) Dalam sewa guna usaha (leasing) barang modal adalah milik lessor. Oleh

karenanya perjanjian leasing sama sekali bukan perjanjian hutang dan tidak dapat dibuat pengakuan hutang berkenaan dengan pembelian barang modal. Dan apabila lessee gagal melakukan kewajibannya maka lessor dapat secara langsung menjual barang (objek) lease tersebut. Eksistensi lembaga Leasing itu sendiri menjadi perdebatan apakah lembaga jual beli, sewa beli, jual beli dengan angsuran atau sewa menyewa dengan opsi membeli, hal tersebut berkaitan erat dengan hak kebendaan yang pada salah satu pihak menyangkut batas-batas hak dan tanggung jawabnya. a. Syarat dan Ciri Leasing Syarat dan ciri leasing menurut Agnes Sawir meliputi lima hal yaitu:49 1) Objek leasing: meliputi segala macam barang modal mulai dari pesawat terbang hingga mesin dan komputer untuk keperluan kantor. 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing: penyewa adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan leasing (lessor). Hanya perusahaan yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan saja yang boleh menjadi lessor.

49

Agnes Sawir, Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasasi Perusahaan, Gramedia Utama, Jakarta, 2004. hal. 169


46

3) Pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu: pembayaran leasing dilakukan secara berkala seperti setiap bulan, setiap kuartal atau setiap semester. 4) Nilai sisa atau residual value: pada perjanjian leasing ditentukan suatu nilai sisa. Ini tidak dikenal dalam pejanjian sewa menyewa. 5) Hak opsi bagi lessee untuk membeli aktiva: pada akhir masa leasing, penyewa atau lessee mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut sebesar niali sisa atau mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang menyewakan (lessor). Sementara itu menurut Mr. A.C. Goudsmit dan Mr. J.A.M.P. Keisjer, ciri-ciri leasing adalah sebagai berikut:50 1) Leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Meski ada aspek lain dari leasing, namun aspek pembiayaan ini yang paling menonjol atau ciri utama. 2) Ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang di-lease tersebut. Inilah perbedaan pokok dengan sewa menyewa biasa. Pada umunya masa leasing dalam suatu finance lease sama dengan masa kegunaan ekonomis benda yang di-lease. 3) Hak benda yang di-lease ada pada lessor. Hal ini menimbulkan dampak tertentu, antara lain yang penting adalah dibidang akuntansi seperti

50

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 103-104


47

penyusunan di bidang hukum, diantaranya dalam hal melaksanakan perjanjian leasing apabila cedera janji atau wanprestasi dan dalam hal kepailitan. 4) Benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Pengertian benda-benda yang digunakan untuk suatu perusahaan harus diberi pengertian yang luas, yakni benda-benda yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, jadi bukan saja mesin-mesin produksi, namun juga komputer atau kendaraan bermotor. b. Manfaat dan Kerugian Sewa Guna Usaha 1) Manfaat Sewa guna usaha Sewa guna usaha memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya antara lain :51 a) Pembiayaan penuh Transaksi

leasing

sering

dilakukan

tanpa

perlu

uang

muka

dan

pembiayaannya dapat diberikan sampai dengan 100, hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan (lessee) yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang sedang berkembang. b) Lebih Fleksibel Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih fleksibel karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran sewa guna usaha (payment lease) secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lessee sehingga pengaturan pembayaran 51

Iswi Hariyani, dan R. Serfianto DP, Op.Cit hal 81-83


48

sewa guna usaha secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan aktiva yang akan dilease. c). Sumber pembiayaan alternatif Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa menggangu jalur kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. d). Off balance sheet Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lessee karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti prosedur pembelian aktiva tidak perlu dipenuhi secara terperinci. e). Arus dana Pesyaratan pembayaran dimuka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana. f) Proteksi inflasi Leasing merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan kurang relevan.

g) Perlindungan akibat kemajuan teknologi


49

Dengan memanfaatkan leasing, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model atau sistem disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. h) Sumber pelunasan kewajiban Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang di leasekan. i). Kapitalisasi biaya Adanya biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan dan lain sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa leasing. j). Risiko keusangan Dalam keadaan yang serba tidak menentu, leasing yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. k) Kemudahan penyusutan anggaran Adanya pembayaran sewa guna usaha secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lessee. l) Pembiayaan proyek skala besar.


50

2) Kerugian Sewa guna usaha Selain manfaat, sistem sewa guna usaha ini juga memiliki beberapa kerugian antara lain :52 a) Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunkan. b) Seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. c) Barang modal yang diperoleh oleh lease tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. d) Risiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lain. e) Fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan risiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha, karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai.

52

Ibid hal 84-86


51

Tabel 1. Perbandingan Sewa Guna Usaha (Leasing), Pembiayaan Konsumen No

Pembeda

1.

Objek

2.

Subjek

3.

Hubungan Hukum

4.

Peralihan Hak

5.

Pemilik Barang

6.

Risiko

7.

Jangka Waktu

Leasing (Sewa Guna Usaha)

Barang modal

Lessee dengan Lessor, akan tetapi ada supplier sebagai penyedia barang 1. Antara Lessee dan Lessor perjanjian leasing 2. Antara Lessor dengan Supplier perjanjian jual beli 3. Antara Lessee dengan Supplier tidak ada hubungan hukum, hanya ada penerimaan barang Peristiwa hukum terjadi dua kali. Pertama Sewa menyewa. Kedua jual beli. Peralihan hak hanya akan terjadi apabila hak opsi dilaksanakan. Jadi ada perbuatan hukum lagi yaitu jual beli untuk memindahkan hak milik. Selama perjanjian leasing terjadi, pemilik barang adalah Perusahaan Leasing (Lessor) Perusahaan Leasing Ditentukan sesuai dengan umur ekonomis barang modal

Consumer Finance (PembiayaanKonsumen) Barang bergerak Baik barang modal maupun keperluan konsumen yang dipakai untuk keperluan hidup /keperluan rumah tangga Konsumen (debitor), Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditor) dan Supplier 1. Antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. 2. Antara konsumen dengan supplier perjanjian jual beli 3. Antara supplier dengan perusahaan pembiayaan konsumen tidak ada hubungan hukum

Setelah perjanjian jual beli dan telah terjadi levering antara konsumen dengan supplier.

Semenjak dilakukan levering/ jual beli, pemilik barang adalah konsumen Konsumen Sesuai dengan yang diperjanjikan lunas


52

3.

Prosedur Mekanisme Perjanjian Pembiayaan baik itu Costumer Finance maupun Leasing di PT. Dipo Star finance cabang Medan Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang

harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:53 1. Lessee bebas memilih dan menentukan kendaraan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier kendaraan yang dimaksudkan. 2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. 3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), setelah ini maka kontrak lease dapat ditandatangani. 4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dangan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Kontrak pembelian kendaraan (objek) akan ditandatangani lessor dengan supplier kendaraan tersebut. 5. Supplier dapat mengirimkan kendaraan (objek) yang dilease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi kendaraan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian purna jual. 6. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. 53

David Manggiring, Legal Staff PT.Dipo star Finance Cabang Medan, Hasil wawancara, pada tanggal 6 November 2012.


53

7. Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lessee), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. 8. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier. 9. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. 4.

Dokumen Dokumen yang diperlukan selama proses pembiayaan, sejak adanya perjanjian

awal sampai dengan proses pelunasan pinjaman, meliputi dokumen-dokumen berikut ini:54 a.

Dokumen kelayakan konsumen: adalah dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menentukan apakah suatu konsumen layak dibiayai ataukah tidak. Dokumen ini antara lain berupa: 1) Identitas konsumen (KTP, Paspor, SIM, NPWP, kartu kerluarga, rekening Koran (untuk individu) dan anggaran dasar, surat izin usaha, TDP, SK Menkeh, Akta Pendirian (badan usaha)) 2) bukti penghasilan atau keadaan keuangan konsumen (slip gaji, neraca dan rugi laba, dan lain-lain) 3) laporan survei oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tinggal atau usaha dari konsumen 4) dokumen pendukung seperti persetujuan istri/suami, rekomendasi pihak yang dapat dipercaya dan lain-lain 54

Ibid, Hasil wawancara, pada tanggal 6 November 2012.


54

b.

Dokumen perjanjian: adalah dokumen yang menunjukkan kesepakatankesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembiayaan konsumen. Dokumen ini antara lain berupa: 1) Perjanjian kerja sama antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan 2) Perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok 3) Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan 4) perjanjian pengikatan berbagai macam bentuk jaminan (cessie piutang, Akta Pembebanan Hak Tanggunan, dan lain-lain)

c.

Dokumen kepemilikan objek pembiayaan: adalah dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dibiayai dengan perusahaan pembiayaan. Dokumen ini antara lain berupa BPKB, faktur, sertifikat, bukti penyerahan barang, bukti pemesanan barang dan lain-lain.

d.

Dokumen kepemilikan jaminan: adalah dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan atas pemenuhan kewajiban calon debitor. Dokumen ini antara lain berupa BPKB, sertifikat tanah, faktur, dan lain-lain.

B. Gambaran Umum Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor Ada beberapa Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan Perusahaan PT. Dipo Star Finance Cabang Medan yaitu: 1. Asuransi Mitra Maparya 2. Asuransi Tokio Marine 3. Asuransi Sinar Mas 4. Asuransi MSIG


55

5. Asuransi Raksa Pratikara 6. Asuransi Wahana Tata55 Salah satu yang akan diteliti oleh penulis dalam tesis ini adalah Perusahaan Asuransi Mitra Maparya Cabang Medan dimana dulunya dikenal dengan nama Patriot Insurance, yang didirikan pada tanggal 24 April 1956 . Setelah banyak melakukan pekerjaan dibidang bisnis angkutan udara dan cargo maka perusahaan asuransi ini mengembangkan usahanya ke perusahaan asuransi umum. Pergantian dari asuransi cargo ke perusahaan asuransi umum terjadi setelah peralihan hampir 100% saham oleh KALBE Group pada tahun 1991 sesuai dengan Akta Notaris nomor 52 tanggal 22 April 1991 yang merubah namanya menjadi PT. Asuransi Mitra Maparya. Sesuai dengan Akta Notaris nomor 22 tanggal 16 Juni 2010 pemegang saham nya adalah PT . Griyainsani Caksadaya sebanyak 99,99% dan PT. Arya Mitra sebanyak 0,01%.56 PT Asuransi Mitra Maparya juga bekerjasama dengan perusahaan reasuransi lainnya seperti: 1.

PT. Reasuransi Nasional Indonesia

2.

PT. Maskapai Reasuransi Indonesia

3.

PT. Asuransi Hanjin Korindo

4.

Everest Reinsurance Company, Singapore

5.

Milli Reasurance T.A.S, Singapore 55

Rudi, Legal Staff PT.Dipo star Finance Cabang Medan, Hasil wawancara, pada tanggal 6 November 2012. 56 Company Profile PT. Asuransi Mitra Maparya


56

6.

Best Reinsurance, Malaysia

7.

Odyssey American Reinsurance Corporation, Singapore

8.

ACR Retakaful SEA Bhd, Malaysia PT Asuransi Mitra Maparya memiliki 3 cabang yaitu Semarang, Surabaya,

dan Medan dan memiliki perwakilan anak cabang yang berlokasi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bogor, Bandung, Denpasar, Pekanbaru dan Makassar. Adapun produk dari PT. Asuransi Mitra Maparya adalah: 1.

Fire Insurance ( Asuransi Kebakaran)

2.

Motor Vehicle Insurance ( Asuransi Kendaraan Bermotor)

3.

Health Insurance ( Asuransi Kesehatan)

4.

Engineering Insurance

5.

Marine Cargo Insurance ( Asuransi Kargo)

6.

Cash in Transit and Cash in Cashier’s Box Insurance

7.

Cash In safe Insurance

8.

Burglary and Theft Insurance ( Asuransi Perampokan dan Kecurian)

9.

General and Public Liability Insurance

10. Fidelity Guarantee (Pemulihan) PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Medan ini berlokasi di Jl. Diponegoro No 11 Wisma HSBC lantai 4, Medan. Asuransi Mitra Maparya

cabang medan

bekerjasama dengan PT.Dipo Star Finance Cabang Medan dengan adanya MOU (Memorandum of Understanding) antara kedua belah pihak dimana berdasarkan MOU tersebut Customer dari PT. Dipo Star Finance Cabang Medan boleh langsung


57

menjadi Customer Asuransi Mitra Maparya Cabang Medan tanpa harus melalui survei lagi.57 Didalam memberikan pelayanan kepada customer, perusahaan ini selalu mengikuti tradisi yang dirintis sejak awal yaitu pelayanan yang bersifat pribadi dan mengutamakan mutu terhadap tertanggung dan terus meningkatkan pelayanannya. PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Medan tidak hanya menerima customer dari perusahaan pembiayaan saja dalam hal ini PT. Dipo Star Finance Cabang Medan saja tetapi juga menerima customer baik itu pribadi / perusahaan yang datang untuk mengasuransikan kendaraannya sendiri. 58 Asuransi kendaraan bermotor adalah produk yang memberikan perlindungan bila musibah menimpa kendaraan seperti : hilang tercuri, rusak akibat kecelakaan, bahkan turut mengancam keselamatan jiwa. Sikap berhati-hati dan memiliki perlindungan asuransi yang tepat adalah kombinasi terbaik yang memberikan Ketenangan dalam berkendaraan. Untuk jenis asuransi ini, terdapat beberapa pilihan jenis pertanggungan yang ditawarkan perusahaan asuransi Mitra Maparya, yaitu diantaranya: asuransi Car all risk, asuransi car all risk plus perluasan, asuransi TLO (Total Lost Only) dan asuransi tambahan yaitu RSCCTS (Riot, Strike, Civil, Commotion, Terrorism, Sabotase / Huru hara, kerusuhan, terorisme, sabotase) dan AOG (Act of God ) yaitu Gempa, banjir, bencana alam, longsor, tsunami. Untuk menentukan jenis asuransi yang sesuai cukup melihat perlindungan asuransi apa yang di butuhkan. Bila hanya ingin melindungi kendaraan (mobil / 57

Nova Wirashanty, SPV Claim and Underwritting/ Marketing PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Medan, Hasil wawancara, pada tanggal 6 November 2012 58 Ibid, Hasil wawancara, pada tanggal 6 November 2012


58

truck) dari kehilangan,maka cukup menggunakan jenis asuransi TLO. Bila ingin mendapatkan perlindungan dari kerusakan kendaraan diakibatkan tabrakan,benturan dan kecelakaan, dapat menggunakan jenis asuransi car all risk. Bila ingin memperluas perlindungan terhadap kendaraan diakibatkan oleh gempa, angin ribut, banjir, huru hara, sabotase, tanggung jawab pihak ketiga, perlindungan untuk pengemudi dan penumpang, dapat mengambil jenis asuransi car all risk ditambah perluasan.59 Di Indonesia, Secara garis besar, jenis pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1.

Comprehensive/All Risk (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap: a) Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan. b) Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung. c) Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan. d) Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. e) Sambaran petir.

59

Ibid, Hasil wawancara, pada tanggal 6 November 2012


59

2.

Total Loss Only (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut : a) Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan. b) Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan. c) Risiko sendiri untuk risiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis. Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan TLO,

penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan comprehensive (all risk), tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat risiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan. Namun dalam perkembangannya, perusahaan asuransi berupaya untuk menarik konsumen dengan memberikan nilai tambah selain dari risiko standar yang disebutkan dalam PSKBI (Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia). Perluasan tersebut dapat meliputi risiko akibat huruhara, kerusuhan, terorisme dan sejenisnya. Beberapa perusahaan lain bahkan memberikan nilai tambah lain seperti layanan derek gratis. Hal tersebut menjadikan persaingan dalam asuransi kendaraan bermotor menjadi semakin ketat. Sebagaimana pula dalam jenis asuransi harta benda, asuransi


60

kendaraan bermotor juga menjadi asuransi wajib bagi pembeli kendaraan yang menggunakan fasilitas kredit melalui bank maupun perusahaan pembiayaan (leasing). Dengan demikian, pertumbuhan penjualan polis akan sejalan dengan berkembangnya penyaluran

kredit

kendaraan

bermotor

melalui

bank

maupun

perusahaan

pembiayaan.60 Risiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin/belum pasti akan terjadi. Risiko akan selalu dihadapi manusia, siapa saja, dimana saja dan kapan saja, manusia yang menghadapi risiko dapat mengalihkan risiko-risiko yang memenuhi syarat kepada perusahaan asuransi dengan membeli proteksi asuransi. Tidak semua risiko yang dihadapi manusia dapat diasuransikan. ada syarat atau elemen yang harus ada di dalam suatu risiko agar dapat diasuransikan atau dialihkan kepada perusahaan asuransi melalui proses Perjanjian Asuransi. Atas pengalihan risiko tersebut harus dapat ditetapkan jumlah premi asuransi yang wajar . Risiko yang bisa di asuransikan, yaitu: 1) Risiko tersebut harus bersifat homogen atau ada dalam jumlah uang yang cukup besar Contoh: Bangunan yang terancam kebakaran, jumlahnya cukup banyak, begitu juga mobil yang terancam bahaya kecelakaan atau pencurian. Lukisan asli Monalisa, sulit diasuransikan karena jumlahnya hanya 1 (satu) sehingga padanan untuk menjadi tolok ukur nilai/harganya tidak ada.

60

Tarsisi Tamudji, Wawasan Perasuransian, Semarang: IKIP Press, 1990, hal. 43


61

2) Bentuk risikonya harus Risiko Mumi (Pure Risk). 3) Selain berbentuk risiko murni, juga harus merupakan risiko khusus atau Particular. 4) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkannya terjadi dari suatu peristiwa yang bersifat kebetulan dan merupakan suatu hal yang bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. 5) Risikonya bukan suatu hal yang bertentangan dengan kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan Pemerintah Misalnya : Risiko terkena denda tilang karena melanggar peraturan lalu lintas, tidak dapat diasuransikan. 6) Obyek risiko dan dampak kerugian yang mungkin timbul, harus dapat diukur atau dinilai dengan uang . Mereka yang akan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi atau akan mengasuransikan, harus mempunyai Insurable Interest (kepentingan yang melekat) pada obyek pertanggungan asuransi atau obyek risiko yang sah dilindungi hukum. C. Pengaturan Klausula Asuransi Dalam Perjanjian Kredit Setiap usaha mempunyai risikonya masing-masing. Risiko yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian leasing adalah macetnya cicilan dari pihak lessee atau konsumen karena berbagai alasan. Risiko usaha dalam praktek sulit dihindari, namun pihak perusahaan dalam hal ini selalu berusaha menekan risiko usaha sekecil mungkin, oleh karena itu perusahaan pembiayaan selalu memperkecil risiko tersebut dengan cara setiap perjanjian kreditnya mewajibkan perjanjian tersebut


62

langsung di cover asuransi (salah satu nya adalah ke perusahaan asuransi Mitra Maparya cabang Medan). Perjanjian kredit diperusahaan PT. Dipo Star Finance Cabang Medan tidak terlepas dari perjanjian asuransinya dan merupakan satu kesatuan karena didalam perjanjian kredit (kontrak standar) PT. Dipo Star Finance cabang Medan tercantum klausula wajib asuransi. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor pada PT. Dipo Star Finance Cabang Medan menggunakan standart contract, artinya bahwa perjanjian pembiayaan (kontak) sudah disediakan oleh pihak kreditur dalam hal ini PT. Dipo Star Finance Cabang Medan dan konsumen (pihak debitur) tinggal mengisi

dan

menandatangani

perjanjian

pembiayaan

apabila

para

pihak

menyetujuinya. Pihak debitur berhak membaca dan meneliti isi perjanjian tersebut dan apabila tidak setuju maka debitur berhak untuk tidak menandatanganinya Ketentuan Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, menyatakan bahwa perjanjian leasing harus dilakukan secara tertulis dan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun tidak ditentukan apakah harus berbentuk akta autentik atau akta di bawah tangan. Namun mengingat pentingnya dokumen tersebut sebagai alat bukti jika terjadi wanprestasi, maka ada baiknya akta tersebut dibuat secara autentik. Beberapa hal yang harus ada dalam perjanjian leasing adalah:61 1.

Jenis transaksi leasing

2.

Nama dan alamat masing-masing pihak

61

http://www.datacon.co.id/Pembiayaan-2010Leasing(sewa guna usaha) .html, diakses pada tanggal 26 April 2012


63

3.

Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal

4.

Harga perolehan, nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di-lease

5.

Masa leasing

6.

Ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lease dalam hal barang modal yang dilease dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun.

7.

Tanggungjawab para pihak atas barang modal yang di-lease-kan. Secara Umum suatu perjanjian pembiayaan sekurang- kurangnya memuat hal-

hal sebagai berikut: a.

Jenis transaksi pembiayaan

b.

Nama dan alamat masing- masng pihak

c.

Nama, jenis tipe barang modal

d.

Lokasi penempatan barang modal

e.

Harga perolehan

f.

Nilai Pembiayaan

g.

Pembayaran

h.

Angsuran pokok pembiayaan

i.

Imbalan jasa/ bunga

j.

Nilai sisa

k.

Simpanan jaminan


64

l.

Ketentuan mengenai asuransi atas barang modal

m. Ketentuan tentang pengakhiran transaksi pembiayaan yang dipercepat (early termination) n.

Penetapan nilai kerugian yang harus ditanggung oleh lessee dalam hal barang modal hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun

o.

Optie bagi lessee

p.

Tanggung jawab para pihak atas barang modal. Setiap perjanjian kredit pada PT. Dipo Star Finance Cabang Medan baik itu

perjanjian Customer Finance (pembiayaan konsumen) ataupun Leasing ( sewa guna usaha) selalu mencantumkan klausul asuransi dalam kontrak standarnya. Prosedur mekanisme leasing ini sangat diperlukan dalam proses pembuatan perjanjian leasing, sebab dalam prosedur tersebut terdapat tahapan-tahapan yang mengatur setiap tindakan yang harus diambil oleh para pihak, sehingga dapat dipastikan bahwa proses pembuatan perjanjian tersebut dapat berjalan sesuai, teratur dan sistematis sesuai kehendak para pihak sampai pada detik tercapainya atau lahirnya perjanjian tersebut yang ditandai dengan penandatanganan kontrak leasing.62 Klausul asuransi dalam perjanjian kredit PT.Dipo Star Finance Cabang Medan tertuang dalam Pasal 8 tentang Penutupan Asuransi Atas Barang pada perjanjian

62

Sri Utami & J. Sudiarto, Problematika Leasing di Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta 1983, hal. 34


65

customer finance (pembiayaan konsumen). Adapun isi dari klausul wajib asuransi dalam perjanjian / kontrak Customer Finance (pembiayaan konsumen) adalah 63 1. Debitur wajib mengasuransikan barang tersebut atas nama Kreditur selama masa penjaminan secara fidusia untuk melindungi kepentingan- kepentingan para pihak dalam perjanjian ini terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan, kecurian, dan pertanggungan jawab atas benda pihak ketiga, luka pribadi sampai kematian pihak ketiga yang disebabkan oleh barang tersebut atau pemakainya. Debitur wajib menyerahkan kepada kreditur polis asuransi atau perubahanperubahan dari polis asuransi tersebut dan dengan ini debitur sepakat dan menyetujui bahwa kreditur berhak menerima pembayaran ganti rugi penuh secara langsung dari perusahaan asuransi, 2. Apabila debitur mengasuransikan barang tersebut atas namanya sendiri, debitur dengan ini sepakat dan menyetujui memberi kuasa sepenuhnya yang tidak dapat dicabut kembali kepada kreditur untuk menerima pembayaran ganti rugi dari pihak maskapai/ perusahaan asuransi yang berkepentingan, oleh karenanya asuransi harus dilakukan dengan klausula

yang menetapkan bahwa kreditur

sebagai pihak yang berhak atau berkepentingan untuk menerima penggantian kerugian asuransi. 3.

Kreditur dapat menunjuk perusahaan asuransi tertentu untuk mengasuransikan barang bilamana perusahaan asuransi debitur yang dipilih oleh debitur tidak

63

Standart kontrak Customer Finance (pembiayaan konsumen) PT. Dipo Star Finance Cabang Medan


66

dapat diterima oleh kreditur karena sebab- sebab tertentu, dimana biaya premi asuransi tersebut merupakan biaya sendiri yang harus ditanggung oleh debitur. 4.

Apabila debitur lalai atau tidak mengasuransikan barang tersebut, maka segala kerugian, kerusakan maupun tuntutan-tuntutan yang ditiimbulkannya karenanya akan sepenuhnya menjadi tanggungan debitur.

5.

Debitur wajib memberitahukan kepada kreditur secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja mengenai kejadian yang dapat menjadi tuntutan berdasarkan suatu polis asuransi diatas dan memberikan segala keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang diminta oleh kreditur atau perusahaan asuransi.

6.

Debitur tidak boleh melakukan atau memperbolehkan atau menyebabkan dilakukannya sesuatu yang dapat atau mungkin dapat mengurangi hak atas ganti rugi dari perusahaan asuransi atau mengenai barang tersebut diatas,

7.

Ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi terlebih dahulu dipergunakan untuk mengkompensasikan jumlah seluruh kewajiban keuangan debitur yang ada berdasarkan perjanjian ini, tanpa mengurangi hak kreditur untuk tetap menuntut kekurangannya apabila dalam kompensasi itu dinyatakan uang ganti rugi asuransi tidak mencukupi, sebaliknya apabila masih tersisa, maka kelebihan itu akan diserahkan kepada debitur.

8.

Kreditur akan menuntut dan berhak menerima semua uang pengganti asuransi dengan ketentuan bahwa:


67

a) Dalam hal musnahnya barang tersebut diatas, maka debitur berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban keuangan debitur dengan menggunakan uang penggantian asuransi ditambah kekurangannya yang menjadi tanggung jawab/ beban debitur. b) Dalam hal barang hanya rusak sebagian, kreditur akan menggunakan uang asuransi untuk perbaikan dari barang dan apabila uang asuransi tidak cukup, maka kekurangan biaya perbaikan menjadi beban debitur. c) Debitur akan melakukan segala yang perlu dilakukan untuk menjamin hak kreditur atas barang pengganti. Sedangkan isi dari klausul wajib asuransi dalam perjanjian / kontrak Leasing (sewa guna usaha) terdapat dalam Pasal 14 tentang Asuransi pada Perjanjian Leasing (sewa guna usaha) yang berbunyi:64 1.

Lessee wajib mengasuransikan barang tersebut atas nama lessor selama jangka waktu lease untuk melindungi kepentingan- kepentingan para pihak terhadap risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, kecurian, pertanggung jawab pihak ketiga, luka pribadi sampai kematian pihak ketiga yang disebabkan oleh barang tersebut atau pemakaiannya serta risiko-risiko lain menurut pada pasal 13 diatas. Lessee wajib menyerahkan kepada lessor asli polis asuransi berikut perubahanperubahan dan perpanjangan atas polis tersebut, dimana memuat klausal bahwa lessor berhak menerima pembayaran ganti rugi penuh secara langsung dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. 64

Standart kontrak Leasing (sewa guna usaha) PT.Dipo Star Finance Cabang Medan


68

2.

Apabila lessee mengasuransikan barang atas namanya sendiri, lessee dengan ini memberi kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dalam pasal 1813Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia kepada lessor untuk menerima pemabayaran ganti rugi dari pihak maskapai/ perusahaan asuransi yang bersangkutan.

3.

Lessee akan memikul sendiri akibat- akibat dari lalai atau tidak mengasuransikan barang tersebut atau karena apapun asuransi itu menjadi batal atau penggantian kerugian manjadi tidak dapat diperoleh.

4.

Lessee wajjib memeberitahukan kepada lessor secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 3 ( tiga) hari kerja mengenai setiap kejadian yang dapat menjadi tuntutan berdasarkan suatu polis asuransi tersebut diatas

dan

memberikan segala keterangan yang berhubungan dengan kejadian itu sesuai dengan permintaan lessor atau terhadap atau mengenai barang tersebut diatas. 5.

Lessee tidak boleh melakukan atau memperbolehkan atau menyebabkan dilakukan atau

sesuatu yang dapat atau mungkin dapat meniadakan atau

mengurangi atau meniadakan hak atas ganti rugi dari maskapai asuransi terhadap atau mengenai barang tersebut diatas. 6.

Lessor berhak menuntut dan menerima semua uang penggantian asuransi dengan ketentuan bahwa a. Dalam hal barang tersebut musnah, hilang atau rusak berat yang tidak dapat diperbaiki lagi, maka perjanjian ini menjadi berakhir dan lessee berkewajiban untuk melunasi seluruh jumlah uang sewa lease yang belum dibayar termasuk


69

sisa angsuran deposito jaminan dengan menggunakan uang penggantian asuransi, dan kekurangannya wajib dibayar oleh lessee dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat tagihan pertama dari lessor. b. Dalam hal barang hanya rusak sebagian dan dapat diperbaiki, maka lessor akan menggunakan uang ganti kerugian asuransi untuk perbaikan barang dan apabila uang asuransi tidak cukup maka kekurangan biaya perbaikan itu menjadi beban lessee yang harus dilunasi dalam batas waktu yang ditetapkan dalam suatu tagihan pertama dari lessor. Berdasarkan isi dari klausul asuransi pada perjanjian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak lessee (dalam kontrak leasing)/ debitur (dalam kontrak customer finance) memiliki kewajiban untuk mengasuransikan kendaraannya selama proses pembiayaan berlangsung, dimana pihak lessee/ debitur tersebut memberikan kuasa penuh kepada perusahaan pembiayaan (PT. Dipo Star Finance Cabang Medan) apabila terjadi hal-hal dalam kondisi tertentu yang berhak atas penerimaan penggantian kerugian dari perusahaan asuransi adalah PT. Dipo Star Finance Cabang Medan. Dari isi kontrak tersebut dapat dilihat bahwa yang mengikat perjanjian adalah antara perusahaan asuransi dengan lessee/ debitur jadi tanggung jawab pihak asuransi adalah kepada lessee/ debitur tersebut, namun dikarenakan kendaraan tersebut masih dalam proses pembiayaan (obyek leasing masih milik perusahaan pembiayaan ) maka secara tidak langsung tanggung jawab perusahaan asuransi beralih kepada PT. Dipo Star Finance Cabang Medan (biasa ditulis PT.Dipo Star Finance QQ nama lessee/


70

Debitur tersebut). Perjanjian asuransi ini berlaku sampai lessee/ debitur tersebut selesai masa kreditnya. Antara PT. Dipo Star finance cabang Medan sebagai perusahaan pembiayaan dengan Perusahaan Asuransi Mitra Maparya cabang Medan terdapat Klausul Leasing yang berbunyi : “ Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dibawah polis ini telah dibiayai oleh PT. Dipo Star Finance Sehubungan dengan itu, telah disepakati antara perusahaan pembiayaan tersebut dengan tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin dibawah polis ini, akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam hal terjadi kerugian sebagian, pembayaran akan dilakukan kepada perusahaan pembiayaan jika ada permintaan tertulis dari perusahaan pembiayaan. Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak tertanggung menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Kalusul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dibawah polis ini. “ 65 Dengan adanya kuasa penuh dari lessee/ debitur kepada perusahaan pembiayaan (PT. Dipo Star Finance Cabang Medan) berdasarkan klausula leasing tersebut maka apabila terjadi klaim asuransi oleh lessee dimana sesuai dengan kondisi TLO (Total Loss Only) baik itu karena kehilangan/ kerusakan kendaraan bermotor sampai 75% (tujuh puluh lima persen) maka penggantian kerugian dari perusahaan asuransi akan diterima oleh pihak PT.Dipo Star Finance Cabang Medan dimana penggantian kerugian tersebut akan dikompensasikan untuk pembayaran kewajiban lessee/ debitur, apabila ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada lessee/ debitur tersebut. Maksud dari klausul leasing tersebut adalah lessee/ debitur memberikan hak 65

Sumber dari Company Profile PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Medan,Tahun 2012


71

nya kepada perusahaan pembiayaan untuk menerima penggantian kerugian dari perusahaan asuransi. Lain halnya apabila lessee/ debitur klaim dikarenakan kerusakan sebagian ( lecet, tergores, kerusakan Kerugian/kerusakan atas tabrakan, benturan, terbalik, dan lain- lain) sesuai dengan kondisi AR (All Risk) maka penggantian kerugian dari pihak asuransi langsung dibayarkan ke bengkel rekanan perusahaan asuransi tempat kendaraan tersebut diperbaiki , jadi tidak melalui perusahaan pembiayaan. Jadi antara perjanjian kredit (antara perusahaan pembiayaan dengan lessee/ debitur) dengan perjanjian asuransi (antara perusahaan asuransi dengan lessee/ debitur) saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan . Pentingnya klausul wajib asuransi didalam perjanjian kredit karena : 1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita para pihak. 2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya. 3. Transfer Risiko; Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi 4. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.


72

5. Dasar bagi pihak bank / non bank seperti perusahaan pembiayaan untuk memberikan kredit karena perusahaan pembiayaaan

memerlukan jaminan

perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. 6. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. 7. Menutup Loss of Earning Power ( hilangnya kemampuan untuk memperoleh pemasukan ) seseorang atau badan usaha. D. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Perusahaan Pembiayaan Pihak lessee wajib mengasuransikan barang konsumsi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pihak lessor kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk atau disetujui oleh pihak lessor. Jika terjadi kerusakan atau risiko yang dipertanggungkan pada barang konsumsi, maka pihak lessee harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan dengan tembusan kepada pihak lessor. Asuransi dalam perjanjian yang diadakan oleh PT. Dipo Star Finance Cabang Medan terdiri dari asuransi yang ditunjuk oleh lessor untuk menjamin pertanggungan obyek leasing antara lessor dan lessee. Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termaksud terjadinya adalah hukum pasti karena masih


73

tergantung pada suatu peristiwa yang hukum pasti pula.66 Di dalam asuransi adanya suatu pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab

67

Hubungan antara risiko dan

asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen risiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu risiko. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial serta ketenangan bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya. Tanggung jawab perusahan asuransi dalam proses leasing (sewa guna usaha) mobil adalah sebagai pihak dalam pejanjian leasing atau perjanjian pembiayaan konsumen, memberikan proteksi atau perlindungan bagi obyek leasing (mobil, truck dan alat berat) dan tanggung jawab dan perusahan asuransi adalah memberikan ganti rugi terhadap obyek leasing, apabila timbul pengajuan klaim, dimana terjadi sesuatu 66

Sri Redjeki Hartono, Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia, Penerbit Semarang, 1985. hal 6 67 Ibid hal 7

IKIP,


74

terhadap obyek leasing, baik karena kehilangan, kerusakkan, atau lain-lain, dimana hal itu merupakan kondisi pertanggungan dalam polis asuransi yang wajib ditanggung oleh pihak penanggung (perusahan asuransi). Pembagian dan pengaturan tanggung jawab oleh para pihak dalam perjanjian leasing harus dilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan, seperti yang diatur dalam ketentuan buku III KUHPerdata, semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan pedoman dalam pembagian dan pengaturan tersebut. Pelaksanaan atau prestasi dari tanggung jawab para pihak terhadap obyek perjanjian leasing dalam prakteknya harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian leasing dalam pelaksanaannya selain mengikat bagi para pihak dalam perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris yang memperoleh hak dan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 1315-1318 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Perusahaan Asuransi Kendaraan bermotor bertujuan memberikan jaminan ganti kerugian kepada pihak tertanggung atas semua kerugian yang diderita apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang atau rusak pada kendaraan yang dimiliki tertanggung. Dengan adanya perusahaan asuransi kendaraan bermotor, maka pihak tertanggung memperoleh hak ganti kerugian dari pihak penanggung. Tanggung jawab penanggung dalam mengatasi kerugian yang diderita oleh tertanggung, terbagi dalam : a. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung


75

b. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Polis Standar asuransi Kendaraan bermotor Indonesia tanggung jawab pihak asuransi kepada tertanggung adalah memberikan jaminan penggantian terhadap risiko- risiko yang termasuk dalam ketentuan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia. Adapun risiko- risiko tersebut yaitu: 68 1. Kerugian Atau Kerusakan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh: a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir , terperosok b. Perbuatan jahat orang lain. c. Pencurian termasuk pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan / ancaman dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4),(5) dan Pasal 365 Kitab Undang- undang Hukum Pidana d. Kebakaran, termasuk: 1) Kebakaran akibat kebakaran benda lain atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan, tempat penyimpanan kendaraan bermotor 2) Kebakaran akibat sambaran petir 3) Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran. 4) Dimusnahkannya seluruh atau sebagian atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. 68

Pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia


76

5) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam Bab I Pasal I ayat (1) dan akibat kecelakaan alat angkut oleh sebab apapun juga selama kendaraan diangkut dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.untuk tujuan penyeberangan 6) Biaya wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung jika terjadi kerugian atau kerusakan akibat risiko yang dijamin, untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan. Jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung atas:69 a. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang berada diluar kendaraan, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin polis, baik yang diselesaikan melalui musyawarah, arbitrase maupun pengadilan, kedua-duanya yang mendaoat persetujuan terlebih dahulu dari penanggung, meliputi: 1. Kerusakan atas harta benda. 2. Cedera badan atau kematian. b. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 69



77

penanggung. Tanggung jawab penanggung atas biaya tersebut setinggi- tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur dalam ayat (1) pasal ini. 1) Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya, yang diderita Tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut karena suatu kecelakaan atau sebab lain. 2) Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain. 3) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat kecelakaan. 4) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau istri atau anak tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung, atau orang yang tinggal bersama Tertanggung. 5) Kerugian / kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan disebabkan karena : a) Kendaraan

bermotor

tersebut

dipergunakan

untuk

menarik

atau

mendorong kendaraan lain untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik


78

suatu trailer untuk karnaval atau pawai atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk sesuatu maksud lain dari yang ditetapkan dalam polis ini. b) Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa. c) Kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan Tertanggung, dijalankan

dalam

keadaan

rusak,

dalam

keadaan

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan. d) Kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) yang sah atau oleh seorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan. e) Memasuki

atau

melewati

jalan

tertutup,

terlarang

atau

tidak

diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan Polis ini. f)

Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar atau diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut.

6) Reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom bagaimana juga terjadinya, apakah terjadi di dalam maupun diluar kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. 7) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik langsung maupun tidak langsung disebabkan :


79

a) Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir, genangan air atau gejala geologi atau meteorologi lainnya. b) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang atau tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan pemerintah yang sah de jure atau de facto. c) Kerusuhan, pemogokan atau gangguan ketertiban umum lain dan semacamnya. 8) Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena aus, sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya disebabkan oleh salah mempergunakannya. 9) Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berupa : a) Kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.


80

b) Kerusakan jalan, jembatan, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, di atas atau di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor, atau muatannya. c) Cedera badan/kematian terhadap : 1) Penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. 2) Tertanggung, suami atau istri dan anak Tertanggung bila Tertanggung adalah perorangan. 3) Pemegang saham atau pengurus bila Tertanggung merupakan CV (commanditaire vennootschap) atau Fa (Firma). 4) Pengurus bila Tertanggung adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan atau usaha bersama dan bentuk lainnya. 5) Orang yang bekerja pada Tertanggung dengan menerima imbalan jasa. 6) Orang yang tinggal bersama Tertanggung. 7) Hewan milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat, dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya,


81

pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.70 Ganti rugi diberikan atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga yang sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan/kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan bermotor yang dimaksud. 2. Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan kendaraan bermotor yang sama atau mengganti dengan uang. 3. Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahterimakan kepada Tertanggung apabila bengkel tersebut ditunjuk oleh Penanggung. Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

70

Nova Wirashanty, SPV Claim and Underwritting/ Marketing PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Medan, Hasil wawancara, pada tanggal 6 November 2012


82

Penentuan Nilai ganti rugi beradasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia adalah:71 Kecuali disetujui lain didalam polis, penentuan ganti rugi dalam hal: 1. Kerugian sebagian: a. Jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak. b. Jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang dipasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak. c. Jika suatu suku cadang tidak diperjual- belikan dipasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau tertanggung

menyediakan suku cadang bersangkutan dan penanggung

mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak. 2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya: a. Kerugian Total terjadi jika: 1) Kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya.

71



83

2) Hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3 dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh)

hari sejak

terjadinya pencurian. b. Jika terjadi pertanggungan dibawah sebagaimana dimaksud pasal 17 dan tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung sebesar harga pertanggungan, tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan harga pertanggungan terhadap harga sebenarnya c. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1 pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian sebagian. Cara penyelesaian dan penetapan ganti rugi terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, yaitu:72 1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut: a. Perbaikan dibengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh penanggung b. Pembayaran uang tunai c. Penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model, dan tahun yang sama sebagimana tercantum pada polis.

72



84

2. Tanggung jawab penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan setinggi- tingginya adalah sebesar harga pertanggungan. 3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi- tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugiaan dan atau kerusakan. 4. Dalam hal terjadi kerugian, tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian. Pembayaran ganti rugi tertuang dalam Pasal 23 Polis Standar Asuransi Kendaraan

Bermotor

Indonesia,

dimana

penanggung

wajib

menyelesaikan

pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.


BAB II TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents