BAB II ASURANSI PADA UMUMNYA. A. Pengertian Asuransi dan Syarat Perjanjian Asuransi

BAB II ASURANSI PADA UMUMNYA

A. Pengertian Asuransi dan Syarat Perjanjian Asuransi Dalam kehidupan manusia kita selalu dihadapkan pada masalah risiko, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan usahanya. Tiap-tiap kegiatan, tindakan dan perbuatan manusia sering diiringi dengan adanya risiko baik karena kehilangan, kerusakan,pencurian dan tidak diterimanya laba yang diharapkan dan sebagainya , akan dapat menghambat tercapainya usaha yang kita laksanakan. Risiko-risiko yang kita hadapi itu dapat diatasi dengan cara mengadakan perjanjian asuransi. Asuransi dalain bahasa Belanda disebut ”VERZEKERING” “Verzekering” (bahasa Belanda) disebut pula dengan Asuransi atau juga berarti pertanggungan. Ada 2 pihak terlibat didalam Asuransi, yaitu : yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saatv akan terjadinya. Suatau kontrak prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang

Universitas Sumatera Utara

tersebut akan tetap menjadi hak milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan tidak terjadi. 6 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Pasai 246 memberikan batasan tentang asuransi atau pertanggungan sebagai berikut : 1. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan kerugian atau keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita oiehnya karena suatu kegiatan yang tidak pasti. 2. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kcpada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan di derita karenanya suatu peristiwa yang tidak tentu. Dari perumusan Pasal 246 KUHD diatas dapat disimpulkan bahwa penanggung dengan menerima premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerugian yangdapat diderita karena suatu kejadian yang tidak pasti, dengan demikiau terjadi peralihan risiko

6

Djoko prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 1.


Kemudian dari pasl 246 KUHD dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsurdalam asuransi , ialah : 7 1) Pihak

tertanggung

atau

dalam

bahasa

Belanda

disebut

dengan

‘verzekering” yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (verzekering), sekaligus atau dengan ber angsur-angsur. 2) Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsure ke 3 berhasil. 3) Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi. Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. 8 Menurut Pasal 1774 KUHPerdata, perjanjian asuransi digolongkandalam perjanjian untung-untungan, karena dalam pasal tersebut tcrgantungperistiwa yang tidak tentu.Perjanjian untung-untungan dalam Pasal 1774KUHPerdata, kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung pada ada tidaknya peristiwa tertentu.Bila peristiwa tak tentu itu benar-benar terjadi, yang mengakibatkan kerugian tertanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian yang diderita tertanggung Jika peristiwa yang tidak tentu itu tidak ada, maka penanggung tidak perlu megganti apa-apa.

7 8

Ibid hlm. 2 Ibid, hlm. 9


Disamping itu seperti yang dikatakan Wiryono Prodjodikoro yaitu : "Sebagai kontra prestasi dari pertanggungan ini pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung,kemudian apabila temyata peristiwa yang dimaksud ini tidak terjadi makauang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung" Apabila diteliti dalam prakteknya, perjanjian pertanggungan tidak dapat digolongkan kepada.perjanjian untung-untungan walaupun digantungkan pada peristiwa yang tidak tentu. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa dalam perjanjian pertanggungan peralihan risiko diikuti atau diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung. Unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung. Selain ini penanggung dapat dituntut dimuka pengadilan jika penanggung tidak membayar ganti rugi. Di Indonesia pengaturan dalam bidang hukum asuransi terdapat dalam beberapa sumber yaitu pengaturan yang terdapat didalam KUHPerdata, pengaturan di dalam KUHD dan pengaturan diluar KUHD 9. 1. Pengaturan Dalam KUHPerdata Pertanggungan adalah suatu perjanjian, oleh karena itu syarat-syaratuntuk syahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap pertanggungan yaituPasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Pengaturan dalamKUHPerdata merupakan pengaturan yang bersifat umum karena hal iniberlaku untuk semua perjanjian pada umumnya. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa syahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

9

www.pojokasuransi.com diakses pada tanggal 25 maret 2014


a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian c. Suatu hal tertentu d. Suatu Sebab yang halal 2. Pengaturan didalam KUHD KUHD mengatur hukum asuransi dalam dua kelompok yaitu: a. Pengaturan yang bersifat umum, terdapat dalam Buku 1, Bab lX,tentang pertanggungan pada umumnya, meliputi Pasal 246 sampai dengan Pasal286. Dalam pengaturan yang bersifat umum tersebut berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang diatur dalam KUHD maupun bagi yang diatur diluar KUHD. b. Pengaturan yang bersifat khusus, terdapat dalam: buku I, bab X, tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran ,bahaya yang mengancam hasilhasil pertanian yang belum dipanen. dan tentang pertanggungan jiwa, meliputi Pasal 287 sampai dengan Pasal 308. Buku H, Bab IX ,tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan dan terhadap bahaya perbudakan Meliputi pasal 592 sampai dengan 695. Bab X, tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan didaratan, disungai dan di perairan darat. Meliputi Pasal 686 sampai dengan Pasal 695. Pengaturan yang bersifat khusus ini berlaku untuk asuransi yang diatur dalam KUHD. 3. Pengaturan diluar KUHD Diluar KUHD masih ada lagi pengaturan khusus yang diatur tersendiri dalam undang-undang, pengaturan pemerintah, atau perjanjian antara para pihak.


Pengaturan khusus tersebut antara lain perjanjian perjanjian yangterjadi di dalam polis asuransi tersebut. Sejarah Asuransi sejak zaman kebesaran Yunani dalam bentuknya yang mirip dengan asuransi sudah mulai dikenal orang.Ketika zaman Iskandar Zulkarnaen seorang mentri yang membutuhkan uang banyak yaitu Antimenes, mengadakan pembicaraan dengan para pemilik budak belian. Pembicaraan ini bermaksud supaya pemilik budak belian menyerahkan uang kepadanya dan apabila budak belian itu melarikan diri atau meninggal pemiliknya akan mendapat ganti rugi berupa uang. Begitu pun pada zaman kebesaran Romawi. 10 Dalam pertanggungan ada beberapa dasar-dasar perjanjian yang harus mendapat perhatian yaitu : 11 1) Untuk membuat perjanjian asuransi harus ada persesuaian paham diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan itu. Benda apa yang akan dipertanggungkan harus ada persesuaian pendapat antara tertanggung dan penanggung, misalnya yang diasuransikan adalah sebuah kapal beserta muatannya, hal ini harus dijelaskan dalam kontrak asuransi (polis asuransi). 2) Bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanijan asuransi, harus mempunyai wewenang dan mampu atau cakap untuk membuat perjanjian tersebut. Oleh karena tidak semua subjek hukum boleh mengadakan perjanjian, misalnya: 10

Man suparman dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian, Alumni, Bandung,2000, hlm. 36 11 Abas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 159


a) Anak kecil tidak boleh mengadakan perjanjian, sebab masih dalam pengawasan orangtuanya. b) Orang gila tidak boleh membuat persetujuan asuransi. c) Wanita yang telah menikah tidak diperbolehkan pula untuk membuat kontrak asuransi karena dalam hal ini si istri berada dalam pengawasan sang suami (harus ada izin suami) Hal tersebut diatas dilarang oleh Undang-undang (KUHD) 3) Dalam membuat perjanian Asuransi harus mempunyai tujuan tertentu akan konsiderasi yang berguna agar perjanjian dapat berlaku. Misalnya : a) Perusahaan asuransi akan membayar kerugian asuransi apabila terjadi kerusakan terhadap hak milik seseorang. b) Tertanggung akan membayar premi dalam pertanggungan tersebut. 4) Kontrak asuransi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum yaitu yang bertentangan dengan moral, undang-undang dan lain-lain. Keempat faktor tersebut diatas harus diperhatikan, karena menjadi dasar dalam berlakunya suatu kontrak atau perjanjian. Syarat Perjanjian Asuransi Asuransi adalah merupakan perikatan yang timbul dari suatu perjanjian, Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum -antara dua orangatau dua.pihak, berdasarkan

kepada pihak yang satu berhak menuntut

sesuatu daripihak yang lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Sedangkan yang dimaksud perjanjian adalah sesuatu peristiwa dimana seorang berjanji


kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk rnelaksanakan sesuatu hal. 12 Perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian maka terdapat hubungan antara perikatan dengan perjanjian yaitu bahwa perjanjian ilu menimbulkan perikatan itu merupakan sumber terpenting untuk lahimya perikatan, Dalam KUHPerdata, disamping mengatur mengenai perjanjian pada umumnya, juga mengatur mengenai beberapa jenisperjanjian

khusus.Seperti

perjanjian

jual-beli,

tukar

menukar

sewa

menyewa,pemborongan, persekutuan, Penitipan barang, pinjam- meminjam perjanjian untunguntungandan lain-lain. Pada perjanjian untung-untungan,

menurut

Pasal 1774

KUHPerdata

dinyatakan bahwa: Suatu

persetujuan

untung-untungan

adalah

suatu

perbuatan

yang

hasilnya,mengenai untung ruginya, baik semua pihak, maupun bagi sementara pihak,tergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah :Persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur didalam kitab undang-undang hukum dagang. 13 Pada dasarnya asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang secara khusus telah diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang.Perjanjian tersebut bersifat timbal-balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian adalah seimbang.Untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi tentu

12 13

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Pembimbing Masa 1963. hlm 4 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita 1980, Hlm 402


saja harus memenuhi beberapa syarat, agar perjanjian tersebut dianggap sah. Adapunsyarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 1. Syarat Umum Menurut Pasal 1320 KUHPerdata dinyatakan, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri Para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi harus ada konsensus atau persetujuan kehendak Artinya para pihak menyetujui dari apa yangdiperjanjikan, tentang barang yang menjadi obyek dari perjanjian dan mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi perjanjian itu. b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Para pihak yang akan mengadakan perjanjian asuransi disyaratkan harus cakapuntuk melakukan perbuatan hukum, artinya para pihak itu harus sudah dewasa,tidak dibawah pengampuan dan tidak sakit ingatan. Para pihak dapat manusia pribadi atau badan hukum. Pihak penanggung selalu dalam bentuk badan hukum yang bergerak dalam bidang asuransi.. c. Suatu hal tertentu Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Artinya apa yang diperjanjikan harus cukup jelas. Untuk mengadakan perjanjian asuransi harus ada benda yang diasuransikan dan disebutkan dengan jelas benda yang diasuransikan oleh tertanggung. Dalam hal ini tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan benda yang diasuransikan.Mempunyai hubungan langsung dimaksudkan, apabila tertanggung mempunyai benda yang


diasuransikan tersebut sedangkan hubungan tidak langsung, tertanggung bukan pemilik benda tersebut, tetapi tertanggung mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. d. Suatu sebab yang halal Pada syarat ini yang dimaksud sebab antara lain adalah isi daripada perjanjian itu sendiri. Dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan, yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengankesusilaan baik atau ketertiban umum, Disamping itu masih ada syarat lain yangterdapat dalam KUHPerdata. antara lain Pasal 1321 yang mensyaratkan dalamperjanjian itu tidak boleh ada kekhilafan, paksaan dan penipuan. Syarat-syarat tersebut diatas, dipertegas lagi secara khusus di dalam KUHD. 2. Syarat Khusus Untuk sahnya suatu perjanjian asuransi tidak cukup hanya dipenuhi syaratsyarat umum yang diatur di dalam KUHPerdata, tetapi harus pula memenuhi syarat syarat yang secara khusus telah diatur didalam KUHD, antara lain: a. Pasal 250 KUHD, yang menghendaki bahwa setiap perjanjian asuransi diharuskanadanya kepentingan. Unsur kepentingan itu merupakan syarat mutlak yang harusada pada setiap perjanjian asuransi. Apabila dalam perjanjian asuransikepentingan tidak ada, maka perjanjian asuransi tersebut dengan ancaman batalatau tidak sah, Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah kepentingan yang telah dibuat dalam Pasal 268 KUHD, yaitu segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan


oleh undang-undang jenis kepentingan yang di asuransikan harus disebutkan denganjelas di dalam polisnya. b. Pasal 251 KUHD, yang didalamnya terkandung atas itikad baik Pasal tersebut menghendaki dalam perjanjian hendaknya para pihak berkewajiban berrindak dan memberitahukan keadaan dengan sejujur-jujurnya, dan sebenar-benarnya. c. Pembayaran Premi Karena asuransi itu adalah merupakan perjanjian timbal balik, maka kedua belahpihak harus berprestasi.Penanggung menerima pengalihan resiko atas benda yang diasuransikan, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar sejumlah uang sebagai imbalannya. Setelah perjanjian asuransi tersebut dibuat secara sah, maka para pihak berkewajiban untuk melaksanakannya Pasal 1338 KUH Perdata menentukan bahwa: a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. b. Perjanjian -perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yangoleh undang-undang dinyatakan untuk itu. c. Perjanjian - perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik.


B. Penggolongan/Jenis-jenis Asuransi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam pasal 247 menyebutkan tentang 5 macam asuransi, yaitu ; 14 1. Asuransi terhadap kebakaran 2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian 3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa) 4. Asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakkan 5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai Dari Pasal 247 KUHD tersebut diatas dengan adanya kata antara lain menunjukkan pembentukan undang-undang masih membuka kesempatan bagi tumbuhnya jenis asuransi baik, yang timbul berdasarkan perkembangan dunia usaha. Asuransi menurut pasal ini dapat terbagi menjadi:

15

1. Asuransi Kerugian (Schade Verzekering), dimana Penanggung berjanji akanmengganti kerugian tertentu yang diderita tertanggung. 2. Asuransi sejumlah Uang (Sommen Verzekering), dimana Penanggung berjanjiakan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpadisandarkan

pada

suatu

kerugian

tertentu.contohnya

asuransi

jiwa

dankesehatan.

14

Djoko prakoso, Op.cit. hlm 56 http://billieinsurance.blogdetik.com/2008/11/01/prinsip-dasar-asuransi/ diakses pada tanggal 25 maret 2014

15


Pada saat ini untuk perkembangannya sekarang sudah terdapat produk asuransi unit link, yang menggabungkan antara Asuransi Jiwa dan kesehatan sekaligus menabung atau berinvestasi. Asuransi Unit Link awal mulai dipasarkan oleh salah satu bank di Indonesia akhir tahun 1990 atau awal tahun2000. Asuransi ini sangat sesuai dengan kriteria masyarakat Indonesia yang belum terlalu sadar akan pentingnya asuransi. Yang membuat asuransi Unit link ini mendapat respon yang baik dari masyarakat yaitu karena di dalam asuransi ini terdapat instrumen investasi sehingga citra yang tertanam di masyarakat adalah “uang yang disetorkan akan kembali”. Dalam Asuransi UnitLink terdapat 2 instrumen aliran dana yang perludicermati: a. Dana untuk asuransi Di sini dana yang tersedia akan dialokasikan untuk biaya-biaya proteksi yang Anda inginkan, misal: asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi rumah sakit, asuransi penyakit kritis, dan lain lain selama nasabah masihingin mendapatkan perlindungan maka biaya ini akan selalu muncul dalam rekening asuransi nasabah. Pada dana untuk asuransi ini pulaperusahaan asuransi akan mengambil keuntungan, yang disebut biayaakuisisi. Biasanya besarnya antara 100-200% dari dana asuransi tahunandalam kurun waktu 2-5 tahun. Ada yang mengambil keuntungan di depan, ada pula yang mengambil keuntungan di akhir. b. Dana untuk investasi Investasi

di

unitlink

memberikan

imbal

hasil

lebih

besar

daripadainstrumen di bank, karena investasi dilakukan di pasar uang, dan pasar


modal yang memiliki risiko tersendiri dibandingkan dengan di bank.Beberapa perusahaan asuransi juga mengenakan biaya pengelolaan untuk dana ini besarnya antara 0-2% dari setiap dana yang masuk. Contoh kasus: Seorang pria berusia 32 tahun, mengambil program selama 10 tahun dengan premi Rp6.000.000,-/tahun. Dalam ilustrasi dikatakan di akhir tahun ke-10 ia akan mendapatkan kembali hasil investasi sebesar Rp78.000.000, dengan asumsi bunga 14% nett. Dan ia akan mendapatperlindungan asuransi jiwa Rp 60.000.000, Perlindungan Kesehatan Rp 500.000/hari rawat inap, rawat inap ICU Rp.1.000.000 Penyakit Kritis Rp 60.000.000 dan Kecelakaan Rp 100.000.000. Bilamana nasabah tersebutmengalami kecelakaan berakibat cacat total tetap maka asuransi akanmembayarkan preminya sampai dengan berusia 65 tahun. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Produk Unit LinkAda beberapa pihak yang terlibat yaitu : 1. Perusahaan asuransi, yaitu perusahaan yang mengeluarkan produk unitlink insurance. 2. Manajer investasi, yaitu pihak yang mengelola portofolio efek daripeserta unit link. 3. Bank kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek danharta lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegangrekening yang menjadi nasabahnya. Unit link pasar uang merupakan jenis produk unit link dimana danainvestasinya (setelah dikurangi biaya-biaya akuisisi) ditempatkan pada


instrument pasar uang seperti deposito berjangka, sertifikat BI, dan surat utang jangka pendek.Investasi jenis ini sering dikatakan setara dengan kas (cash equivalent) seperti halnyasimpanan dalam bank, artinya instrumen ini dengan cepat dan mudah dapat diubahmenjadi cash.Penyertaan dalam pasar uang ini menjanjikan hasil yang sedikit lebihtinggi dibandingkan dengan simpanan di bank. Jika kita menempatkan dana di bank,biasanya pihak bank akan menawarkan suku bunga simpanan secara bertingkat. Misalnya untuk saldo rata-rata sebulan di bawah Rp 50 juta maka suku bunga yangditawarkan 10%, untuk saldo rata-rata di atas Rp 50 juta ditawarkan 12%, danseterusnya. Ketentuan ini dicantumkan di depan konter-konter bank sehingga seringdisebut counter rate. Diluar counter rate, bank juga menawarkan special rate yaitusuku bunga khusus untuk saldo simpanan yang jumlahnya sangat besar. Dengan total dana kelolaan yang besar maka unit link ini dapat memperoleh special rate dengan tingkat risiko yang sama jika dana tersebut ditempatkan langsung pada depositobank.

16

Secara teoritis, unit link pasar uang (money market/cash fund unit link) merupakan jenis unit link yang dianjurkan dibeli oleh investor pemula atau yang tidak berani mengambil risiko. Mengapa unit link pasar uang cocok untuk nasabah pemula? Salah satu sifat pentingnya adalah mengutamakan keselamatan dana nasabah. Hal ini bisa dilihat dari NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang selalu diusahakan tidak kurang dari 1.000. Karena karakteristiknya yang aman ini maka kesempatan untuk mendapatreturn juga paling kecil dibandingkan unit link 16

Jaka E. Cahyono, Cara Jitu Meraih Untung dari Reksadana PT Elex media Komputindo, Jakarta, 2001.halaman 32


lainnya. Sehingga tidak realistis apabila ada nasabah yang mengharapkan tingkat keamanan yang tinggi dan hasil investasi yang besar sekaligus. Namun demikian, dibandingkan dengan investasi langsung pada deposito maka menempatkan dana pada pasar uang dapat lebih menguntungkan. Hal ini dikarenakan sistem suku bunga bertingkat (tier system) seperti yang telah dijelaskan di muka. Meskipun relatif aman namun kehati-hatian tetap diperlukan jika ingin membeli produk unit link pasar uang ini. Pasalnya, ada jenis unit link yang investasinya ditempatkan pada surat utang. Meskipun berjangka pendek namun jika penerbit surat utang terlambat atau gagal menebus kembali surat utangnya maka NAB-nya bisa turun dibawah 1.000. Artinya bisa saja returnnya lebih rendah dibandingkan return deposito langsung, namun hal ini jarang terjadi.

C. Asas-Asas Asuransi Sebagaimana dengan kebanyakan bisnis-bisnis lainnya, maka suatu asuransi juga di awali dengan suatu kontrak atau perjanjian. Hanya saja terms dan conditions bagi kontrak asuransi tersebut sering sudah dalam bentuk standar yang di kenal dengan sebutan “polis” asuransi. Disamping asas-asas yang umum berlaku suatu kontrak, maka terhadap suatu kontrak asuransi berlaku juga asa-asas sebagai berikut:

17

17

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 256


1. Asas indemnity Asas ini mengajarkan bahwa tujuan utama dari kontrak asuransi adalah untuk membayar ganti kerugian manakala terjadi resiko atas objek yang dijamin dengan asuransi tersebut.Misalnya, jika asuransi kebakaran terhadap suatu rumah dan rumah tersebut terbakar, maka harga rumah tersebut harus diganti sebesar yang ditetapkan dalam kontrak asuransi tersebut. 2. Asas kepentingan yang dapat di asuransikan Asas ini mengajarkan bahwa agar suatu kontrak asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang di asuransikan tersebut haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan, yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kepentingan tersebut pada prinsipnya harus sudah ada pada saat kontrak asuransi ditandatangani. 3. Asas keterbukaan Asas iktikad baik ini mengajarkan bahwa pihak tertanggung haruslah terbuka penuh dalam artian dia haruslah membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan tersebut. Jika ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar padahal informasi tersebut begitu penting,

sehingga

seandainya

perusahaan

asuransi

mengetahui

sebelumnya, dia tidak akan mau menjaminnya, meskipun tertanggung dalam iktikad baik, membawa akibat terhadap batalnya konrak asuransi tersebut (sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)


4. Asas subrograsi untuk kepentingan penanggung Asas subrograsi ini mengajarkan bahwa apabila karena alas an apapun terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga, maka pada prinsipnya, tertanggung tidak boleh mendapat ganti rugi 2 (dua) kali, sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi haknya pihak perusahaan asuransi. Pihak tertanggung bahkan harus bertanggung jawab jika dia melakukan tindakan yang dapat menghambat pihak perusahaan asuransi untuk mendapat hak dari pihak ketiga tersebut. 5. Asas Kontrak bersyarat Kontrak asuransi merupakan kontrak bersyarat. Dalam hal ini, dalam kontrak asuransi tersebut ditentukan suatu syarat bahwa njika nantinya terjadi sesuatu peristiwa tertentu (misalnya kebakaran), maka sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung. Akan tetapi jika peristiwa tersebut tidak terjadi maka uang ganti rugi tersebut tidak diberikan. Kontrak bersyarat seperti kongtrak asuransi disebut kontrak dengan syarat tangguh.Artinya pihak penanggung ditangguhkan terlebih dahulu sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dan jika peristiwa tersebut tidak terjadi sama sekali, maka pihak penanggung sama sekali tidak perlu direalisasi. 6. Asas kontrak Untung-untungan


Kontrak asuransi merupakan kontrak untung-untungan, karena menurut KUH Perdata suatu kongtrak untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya baik semua pihak maupun bagi pihak tertentu saja, bergantung pada kejadian yang belum tentu. Dalam hal kontrak asuransi pihak penanggung akan diuntungkan apabila tidak terjadi peristiwa yang dipertanggungkan itu.

D. Polis dan Premi Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi, disitu antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang di asuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoritis polis asuransi adalah kongtrak yang bias dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga bagi pihak tertanggung berada pada posisi “menerima atau menolak” perusahaan asuransi tersebut. 18 Sedangkan Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung

kepada

penanggung

sehubungan

dengan

diadajannya

polis

tertanggung, terdiri dari premi untuk Asuransi Dasar dan Premi untuk Asuransi tambahan.

18

Munir Fuady, op. cit. hlm259


Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dari perjanjian asuransi tersebut, adalah wajib untuk menandatangani polis, yang ditawarkan kepadanya didalam waktu tertentu dan menyerahkan kembali kepada tertanggung. Mengenai waktunya adalah telah ditentukan oleh

undang-undang. Apabila perjanjian

asuransi itu langsung diikat antara penanggung sendiri dengan tertanggung atau oleh orang yang diberi wewenang untuk itu, maka polis ditandatangani dan diserahkan kembali oleh penanggung di dalam waktu 24 jam setelah penawaran (Pasal 259 KUHD). 19 Akan tetapi jika perjanjian asuransi itu diikat dengan perantaran seorang makelar di dalam asuransi, maka waktu di mana polis harus ditandatangani dan diserahkan kembali, ialah didalam waktu 8hari setelah perjanjian asuransi itu diikat (Pasal260 KUHD). Apabila ada kealpaan mengenai ketentuan-ketentuan waktu, baik mengenai yang pertama dan kedua, maka menurut Pasal 261 KUHD penanggung atau makelar untuk kepentingan si tertanggung diwajibkan mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkan kealpaan itu. Isi polis untuk semua asuransi dapat dilihat didalam Pasal 256 KUHD, yang mengatakan bahwa surat polis bagi segala macam asuransi harus memuat: 20 1. Hari ditutupnya asuransi 2. Nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga 3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan 4. Jumlah uang untuk diadakan asuransi 19 20

Djoko Prakoso, op. cit. hlm 63 Ibid, hlm 69


5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung 6. Waktu

pada

saat

bahaya

mulai

berlaku

untuk

tanggungan

sipenanggung dan saat berakhirnya 7. Premi pertanggungan tersebut 8. Pada umumnya semua kleadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Premi yang dibayar oleh pembeli asuransi tergantung kepada sifat kontrak yang telah dibuat antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. 21 1. Premi meningkat Pembayaran Premi disini makin lama makin bertambah besar. Pada waktu tahun-tahun permulaan premi asuransi yang di bayar rendah, tetapi setelah itu makin lama makin bertambah tinggi dari tahun ke tahunnya, pembayaran premi meningkat setiap tahunnya karena umur pemegang polis bertambah lama bertambah naik (tua) berarti resiko meningkat pula dan kemungkinan untuk meninggal dunia lebih cepat. 2. Premi merata Pada level premium besarnya premi yang harus dilunasi oleh pemegang polis untuk setiap tahunnya sama (merata) besarnya. Sesungguhnya pada tahun-tahun permulaan pembayaran premi lebih besar daripada natural premium, sedangkan pada tahun berikutnya pembayaran premi lebih rendah bila kita bandingkan dengan increasing premium.

21

Abbas Salim, op.cit, hlm 30


BAB II ASURANSI PADA UMUMNYA. A. Pengertian Asuransi dan Syarat Perjanjian Asuransi

Recommend Documents