BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI DAN PERATURANNYA
A.
Pengertian, Jenis, dan Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Istilah asuransi di Indonesia berasal dari kata Belanda, assurantie yang
kemudian menjadi “asuransi” dalam Bahasa Indonesia. Namun, istilah assurantie itu sendiri sebenarnya bukanlah asli Bahasa Belanda akan tetapi berasal dari Bahasa Latin yaitu assecurare yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam Bahasa Perancis sebagai assurance. Demikian pula dengan istilah assuradeur yang berarti “penanggung” dan geassureerde yang berarti “tertanggung”, keduanya berasal dari perbendaharaan Bahasa Belanda., sedangkan dalam Bahasa Inggris, istilah “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi insurance dan assurance. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, insurance mengandung arti “menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi”, sedangkan assurance berarti “menanggung sesuatu yang pasti terjadi”. Istilah assurance lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang. 19 Pengertian asuransi menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu: “Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”. 19
Dahlan Siamat, Op. Cit., hlm. 655.
Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (loss insurance) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (life insurance) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa. 20 Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”
Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa.
20
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 8.
Untuk memahami lebih lanjut berikut disajikan perbandingan antara rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: 1. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat “memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan”. Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat “memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”. Bagian ini tidak ada dalam definisi Pasal 246 Kitab UndangUndang Hukum Dagang. 2. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam bagian kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti”. Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 3. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi objek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang dan jiwa manusia. Objek asuransi berupa jiwa manusia tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 4. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi evenemen berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 21 Menurut Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak asuransi digolongkankan ke dalam kategori kontrak untung-untungan, yang berbunyi: 22 “Suatu persetujuan untung-untungan (kans overenkomst) adalah sutau perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: perjanjian pertanggungan 21 22
Ibid., hlm. 11. Tuti Rastuti, op. Cit., hlm. 39.
(verzekering); bunga cagak hidup (lijfrente); perjudian dan pertaruhan (spel & weddenschap). Perjanjian yang pertama diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.” Menurut Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu kontrak untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi pihak tertentu saja, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian asuransi dengan tegas digolongkan ke dalam kontrak untung-untungan, yang selanjutnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dikatakan untung-untungan karena pihak penanggung akan diuntungkan (karena pembayaran premi) jika risiko yang diasuransikan tersebut tidak terjadi. Sebaliknya, bagi pihak tertanggung akan diuntungkan (dalam arti pembayaran kerugiannya) jika risiko yang diasuransikan tersebut ternyata benar-benar terjadi. Itulah sebabnya, maka oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian asuransi dengan tegas digolongkan ke dalam kontrak untung-untungan. 23 Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung, antara lain: 24 1. Rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung (insured) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung. 2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam 23 24
Munir Fuady, op.Cit., hlm. 254. Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Op. Cit., hlm. 178.
3. 4.
5.
6.
asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertangggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak). Alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya). Perjanjian asuransi meletakkan hak dan kewajiban pada tertanggung dan
penanggung. Perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 25 1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian penggantian kerugian (shcadeverzekering atau indemniteits contract) Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung yang menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Sifat perjanjian asuransi ini berkaitan dengan prinsip indemnitas, sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah dinamakan prinsip keseimbangan (indemniteit principle). Namun, yang perlu diperhatikan adalah mengenai berlakunya asas indemnitas ini hanya dalam asuransi kerugian saja dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang. Hal ini karena dalam asuransi kerugian yang sungguh-sungguh diderita, akan tetapi uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi. Dasarnya sebab pada asuransi sejumlah uang kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang.
25
Tuti Rastuti, Op. Cit., hlm. 59-64.
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (aletair) Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian apabila pihak tertanggung menderita kerugian karena suatu peristiwa (evenement/accident) yang sejak ditutupnya perjanjian belum diketahui mungkin terjadi atau tidak. Peristiwa (evenement/accident) yang belum diketahui mungkin terjadi atau tidak merupakan syarat untuk timbulnya kewajiban pemberian ganti kerugian. Jika peristiwa yang menyebabkan adanya kerugian tersebut sudah diketahui atau sudah terjadi, maka penanggung tidak berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Pemberian ganti rugi dari penanggung terhadap tertanggung digantungkan pada syarat, pada waktu ditutupnya perjanjian peristiwa belum diketahui apakah akan terjadi atau tidaknya karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami. Selain itu, pembayaran premi merupakan pula syarat untuk menimbulkan kewajiban timbal balik dari penanggung untuk membayar ganti kerugian. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aletair, merupakan perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti, meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (conditional) merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Proteksi yang dijanjikan kepada tertanggung akan dipenuhi oleh penanggung. Syarat-syarat agar penanggung bersedia memenuhi tanggung jawab dengan melaksanakan prestasinya yang meliputi; a. adanya peristiwa yang tidak tertentu, b. hubungan sebab akibat antara risiko dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian, c. ada tidaknya hal-hal yang memberatkan risiko, d. apakah ada cacat atau kebusukan atau sifat kodrat dari barang, kesalahan tertanggung, dan nilai yang diasuransikan. 3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian kewajiban bertimbal balik (obligatoir) Perjanjian asuransi dilihat dari batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meletakkan hak dan kewajiban kepada pihak tertanggung dan penanggung. Penanggung berkewajiban memberikan ganti kerugian apabila peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya risiko terjadi, dan penanggung berhak menerima premi dari tertanggung, karena telah mengambil alih risiko yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Sebaliknya tertanggung berkewajiban menyerahkan premi kepada penanggung. Sebab, tertanggung sudah dilindungi secara finansial apabila terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan risiko terjadi. Secara finansial tertanggung akan dilindungi untuk dikembalikan pada posisi semula sebelum terjadinya risiko, dengan cara penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung.
4. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi Dapat dilihat dari batasan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, lebih lanjut ditelaah unsur-unsur sebagai berikut: a. Pihak pertama ialah penanggung, yang dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain. b. Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang menderita kerugian. Untuk menyatakan kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua belah pihak, dari sudut pandang ilmu hukum terdapat teori perjanjian tersebut: a. Teori tawar-menawar (bargaining theory) Menurut teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua belah pihak apabila penawaran (offer) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan (acceptance) oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya. Keunggulan teori tawar-menawar adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak dalam asuransi antara tertanggung dan penanggung. b. Teori penerimaan (acceptance theory) Dalam hukum Belanda, teori ini disebut ontvangst theorie mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung, tidak ada ketentuan umum dalam undang-undang perasuransian, yang ada hanya persetujuan kehendak antara pihakpihak (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut teori penerimaan, perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima kemudian dibuatkan akta perjanjian asuransi oleh penanggung yang disebut polis asuransi. 5. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat formal Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Polis ini merupakan salah satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan tetapi belum sempat ditandatangani atau sudah ditandatangani, tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenement yang menimbulkan kerugian tertanggung. 6. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensuil Pada Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh Pasal 258 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 258
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti penyebab timbulnya kerugian (evenement), sifat kerugian yang menjadi beban penanggung, pembayaran premi oleh tertanggung dan klausul-klausul tertentu. 7. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain. Hal ini secara jelas dibahas dalam buku-buku Anglo Saxon yang secara umum sebagai berikut: a. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (unilateral), hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung, penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun. b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (personal), kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (adhesion), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruh ditentukan/diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar. d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/negosiasi dengan posisi masingmasing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi. 8. Perjanjian asuransi merupakan kontrak baku (standard contract) Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam Undang-Undang, memiliki arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik tahap awal maupun selama perjanjian berlaku dalam masa pelaksanaan perjanjian. Syarat-syarat (conditional clausula) biasa dibuat secara sepihak oleh penanggung dan sudah dibakukan dan berstandar sama, baik dari bentuk maupun isi pasalnya. Secara yuridis kontrak baku diperbolehkan dan sah perjanjian tersebut. Sebab telah terjadi kesepakatan dengan ditandai polis tersebut ditandatangani oleh tertanggung. Dalam hal ini berlaku prinsip take it or leave, jika tertanggung setuju dengan syarat (klausul baku) yang tertuang dalam polis tertanggung tinggal menandatangani polis tersebut sebagai tanda telah disepakatinya isi perjanjian tersebut. Jika tidak menyetujui, dan tidak terjadi kesepakatan, tertanggung dapat menolak dengan tidak menandatangani polis tersebut.
9. Perjanjian gotong-royong (mutual) Perjanjian asuransi berkarakteristik sebagai perkumpulan. Syarat ini berkaitan dengan asuransi yang saling gotong-royong untuk saling menanggung di dalam suatu perkumpulan yang terbentuk di antara para tertanggung selaku anggota dari perkumpulan tersebut (mutual company). Asuransi terbagi atas beberapa jenis. Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut: 26 1. Dilihat dari segi fungsinya a. Asuransi Kerugian (non life insurance) Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat di dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi kerugian memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut: 1) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir kecelakaan kapal terbang dan lainnya. 2) Asuransi pengangkutan meliputi Marine Hul Policy, Marine Cargo Policy, Freight. 3) Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri pencurian dan lainnya. b. Asuransi Jiwa (life insurance) Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah: 1) Asuransi berjangka (term insurance) 2) Asuransi tabungan (endowment insurance) 3) Asuransi seumur hidup (whole life insurance) 4) Anuitas (anuity contract insurance) c. Reasuransi (reinsurance) Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam: 1) Bentuk treaty 2) Bentuk facultative 26
Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 263.
3) Kombinasi dari keduanya 2. Dilihat dari segi kepemilikannya Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi. a. Asuransi milik pemerintah Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. b. Asuransi milik swasta nasional Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). c. Asuransi milik perusahaan asing Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% oleh pihak asing. d. Asuransi milik campuran Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perikatannya bersumber dari perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:
1.
Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2.
Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dengan demikian perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan (hukum), di mana satu orang atau lebih (saling) mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 27 Dalam hal pertanggungan adalah perjanjian khusus maka selain syaratsyarat khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diberlakukan pula ketentuan umum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dibawah ini diuraikan mengenai syarat-syarat tersebut yaitu: 28 1. Ada persetujuan kehendak Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada persesuaian kehendak (consensus, toestemming, meeting of minds). Artinya, kedua belah pihak menyetujui tentang objek yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Apa yang disetujui oleh pihak penanggung, disetujui juga oleh pihak tertanggung. Dengan demikian tercapai persesuaian kehendak terhadap yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat yang berlaku bagi perjanjian itu. 2. Kecakapan dan kewenangan melakukan perbuatan hukum Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya, kedua belah pihak itu sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan (curatele), tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit, memiliki kewenangan terhadap objek yang diasuransikan, yaitu memenuhi syarat adanya kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Demikian juga apabila pihak-pihak itu mewakili pihak lain untuk mengadakan pertanggungan, perlu menyebutkan untuk kepentingan siapa ia mendapatkan pertanggungan itu. kedua belah pihak dapat berupa manusia pribadi dan dapat juga berupa badan hukum, biasanya 27 28
Tuti Rastuti, Op. Cit., hlm. 31. Ibid., hlm. 36-38.
3.
4.
5.
6.
berbentuk suatu badan usaha. Pihak penanggung selalu dalam bentuk badan usaha yang pekerjaannya bergerak dalam bidang perasuransian. Ada objek yang dipertanggungkan Dalam setiap pertanggungan harus ada objek yang dipertanggungkan. Dengan alasan yang mempertanggungkan objek tersebut adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan objek yang dipertanggungkan tersebut. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki objek tersebut. Dikatakan ada hubungan yang tidak langsung apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Ada causa yang diperbolehkan (a legal cause) Causa yang diperbolehkan di sini bahwa isi dari perjajian pertanggungan itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Pembayaran premi Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik, maka kedua belak pihak masing-masing harus saling berprestasi. Penanggung menerima peralihan risiko atas objek yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Besar atau kecil jumlah premi bukan masalah yang penting, yang penting adalah kedua belah pihak telah mencapai suatu kesepakatan. Jika premi dibayar, risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih. Kewajiban pemberitahuan Kewajiban memberitahukan fakta materiil tentang objek yang diasuransikan merupakan kewajiban yang didasarkan pada pelaksanaan prinsip itikad baik. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun sebenarnya Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya membebankan kewajiban secara sepihak kepada tertanggung untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar tentang fakta materiil objek yang dipertanggungkan, sedangkan kewajiban penanggung untuk memberikan indormasi tentang ruang lingkup perlindungan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnya yang akan dapat memengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak.
Berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat berlaku pula dalam perjanjian asuransi sebagai perjanjian khusus. Dengan demikian, para pihak
tunduk pula pada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu diperhatikan. Adapun asasasas yang lahir dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut: 29 1.
Asas konsensual Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian, yaitu: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal. Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah contradictio interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukumnya. Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: “Perjanjian atau kontrak yang tidak sah jika dibuat tanpa adanya kesepakatan (consensus) dari para pihak yang membuatnya. Selain paksaan, cacatnya kesepakatan dapat terjadi karena kekeliruan dan kesalahan.”
2.
Asas kebebasan berkontrak Dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut Sutan Remy Sjahdeni, dalam hukum perjanjian Indonesia ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi: a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
29
Ibid., hlm. 42-47.
3.
4.
5.
6.
7.
b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi (causa) dari perjanjian yang dibuatnya. d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan UndangUndang yang bersifat opsional (aanvullend, optional). Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Asas ketentuan mengikat Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya. Asas kepercayaan Asas kepercayaan mengandung arti bahwa mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi perjanjian asuransi, sehingga pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya. Asas persamaan hukum Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum uyang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain. Asas keseimbangan Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian asuransi, hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima pembayaran ganti kerugian, sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah menerima premi dan memberikan ganti kerugian atas objek yang dipertanggungkan. Asas kepastian hukum Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu,
dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.” 8.
Asas itikad baik Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Bahwa tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang.”
Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagai perjanjian khusus, maka selain asasasas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi sebagai berikut: 30 1.
30
Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) Tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan, apabila tertanggung akan menderita kerugian keuangan (financial) seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan (financial) ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingannya. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan terbukti bahwa, tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Prinsip ini dapat dijabarkan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan bahwa:
Ibid., hlm. 47-57.
“Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”
2.
Ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di atas untuk membedakan antara asuransi dengan permainan dan perjudian. Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang syarat-syarat kepentingan yang dapat diasuransikan, mempunyai pengertian yang sempit karena harus dapat dinilai dengan uang, sedangkan ada kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya jiwa, anak, istri, dan lain-lain. Prinsip itikad baik yang teramat baik (utmost goodfaith) Prinsip utmost goodfaith atau uberrima fides sering pula dipadankan dengan kalimat kejujuran yang sempurna. Pelaksanaan prinsip ini membebankan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Prinsip ini menjadi sangat penting karena secara umum tertanggung mengetahui lebih lengkap objek yang akan diasuransikan dibandingkan dengan penanggung dan perhitungan besarnya premi sangat dipengaruhi oleh beban risiko. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat para pihak menyetujui kontrak tersebut, pada saat perpanjangan kontrak asuransi, pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu. Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak, tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam perjanjian asuransi banyak pasal-pasal yang dapat disimpulkan mengandung unsur itikad baik. Pasal-pasal itu antara lain Pasal 251, 252, 276, dan 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi yang paling populer adalah Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam Pasal
3.
251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Prinsip Keseimbangan (indemniteit principle) Memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya, sesaat sebelum terjadinya kerugian. Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah: “Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”
4.
Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 Kitab UndangUndang Hukum Dagang merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah yang dinamakan prinsip keseimbangan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah mengenai berlakunya asas indemnitas yang hanya dalam asuransi kerugian saja dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang. Hal ini karena dalam asuransi sejumlah uang, ganti rugi tidak diseimbangkan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita, akan tetapi uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya sewaktu ditutupnya perjanjian asuransi. Dasarnya, karena pada asuransi, sejumlah uang kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang. Prinsip subrogasi (subrogation principle) Prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan sebagai berikut: “Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.” Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugian, setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung. Dengan
5.
kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, atau menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Prinsip sebab akibat (causaliteit principle/causa proxima principle) Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab uang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Timbulnya kewajiban penanggung untuk menanggung kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian, sebagaimana dipersyaratkan dalam polis itu terjadi. Permasalahan timbul, bagaimana jika sebab terhadap terjadinya kerugian banyak peristiwa. Banyak peristiwa tentu akan mempersulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian, sehingga akan sulit menentukan apakah menjadi tanggung jawab penanggung atau bukan. Ada tiga pendapat untuk menentukan tentang peristiwa-peristiwa yang menjadikan dasar penanggung bertanggung jawab atau tidak (penyebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi). Adapun pendapatpendapat tersebut adalah sebagai berikut: a. Pendapat yang dianut peradilan di Inggris, sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat kepada kerugian itu. Inilah yang disebut Causa Prima. b. Pendapat yang kedua menurut pengertian hukum asuransi, sebab itu tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa juga akan melenyapkan kerugian itu. Dengan perkataan lain ialah tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai condition sinequanon terhadap kerugian itu. c. Causa remota bahwa, peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut “sebab adequate” yang mengemukakan bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman harus menimbulkan kerugian itu. Dengan demikian berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi yang menjadi tanggungan penanggung. Akan tetapi tidak semua sebab dapat menjadi tanggungan penanggung kecuali kalau polis dengan klausul all risks, yaitu polis yang menanggung semua risiko. Dalam hal ini juga terdapat kekecualian yaitu, apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan sebagai berikut:
“Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung. Bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila ia sudah mulai memikul sesuatu bahaya.” Selain itu Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa: “Penanggung sama sekali tidak wajib menanggung untuk kerusakan atau kerugian yang langsung timbul karena cacat, kebusukan sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari yang dipertanggungkan sendiri, kecuali jika dipertanggungkan untuk itu dengan tegas.” 6.
Prinsip kontribusi (contribution principle) Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda atau asuransi rangkap (double insurance) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menyatakan sebagai berikut: “Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan, oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersamasama, menurut keseimbangan dari pada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan.”
7.
Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa, apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Prinsip mengikuti keberuntungan penanggung pertama (follow the fortune of the ceding company) Prinsip mengikuti keberuntungan penanggung pertama tidak boleh diartikan secara luas dan tanpa batas tanggung jawab penanggung ulang. Dalam hal reasuransi hanyalah terbatas pada klaim yang sah dan
wajib dibayar oleh penanggung pertama sesuai dengan jumlah kerugian yang sebenarnya sekalipun berdasarkan teori maupun praktik penanggung ulang dapat diminta persetujuannya untuk menyetujui penyelesaian klaim atas dasar kompromi (ex-gratia). Penanggung pertama harus mempunyai argumentasi dan pertimbangan komersial bahwa kebijaksanaan itu berlandaskan pada perhitungan untung rugi demi kepentingan bersama.
B.
Premi dan Polis Asuransi Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak
penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadinya risiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil. Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan di dalam polis asuransi. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. 31 Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat rumusan: “Dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi”.
31
Sigit Triandaru, Op. Cit., hlm. 183.
Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidak-tidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan. 32 Asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut: 33 1. Dalam bentuk sejumlah uang. 2. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung. 3. Sebagai imbalan pengalihan risiko. 4. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan. Sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik, dalam Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditentukan bahwa kewajiban masing-masing pihak dimulai sejak perjanjian asuransi berlaku atau risiko mulai diasuransikan meskipun polis belum diterbitkan. Bagi tertanggung, kewajiban yang timbul adalah pembayaran premi sesuai jangka waktu yang disepakati. Selanjutnya 32 33
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 103. Ibid., hlm. 104.
menurut Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tanpa mengurangi adanya tuntutan pidana apabila terdapat alasan untuk melakukan penuntutan kepada tertanggung atas pembatalan polis karena tertanggung yang dilandasi oleh itikad tidak baik atau penipuan, penanggung tidak berkewajiban mengembalikan premi kepada tertanggung untuk masa asuransi yang belum dilalui. 34 Dalam pertanggungan asuransi terdapat berbagai jenis risiko yang dihadapi, besar kecilnya suatu risiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus dibayar. Dalam praktiknya risiko-risiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut: 35 1. Risiko murni Risiko murni artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Contoh: rumah mungkin akan terbakar, kendaraan yang dikendarai mungkin akan mengalami kecelakaan, atau kapal dan muatannya mungkin akan tenggelam. Jadi dalam hal ini kerugian terjadi atau tidak terjadi sama sekali. 2. Risiko spekulatif Risiko spekulatif artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. 3. Risiko individu Risiko individu dibagi tiga macam: a. Risiko pribadi yaitu risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau mati. b. Risiko harta yaitu kehilangan harta yang disebabkan pencurian atau kehilangan keuntungan (kerugian keuangan) akibat kerusakan. c. Risiko tanggung gugat yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. 34
Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2013), hlm.
35
Kashmir, Op. Cit., hlm. 266.
109.
Contohnya: kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabrak dan harus mengganti kerugian tersebut.
Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung.
Dalam
praktiknya
penetapan
besarnya
jumlah
premi
itu
diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu. Rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah: 1. Jumlah persentase dari jumlah yang diasuransikan. 2. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misalnya biaya materai, biaya polis. 3. Kurtase untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang. 4. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan. Menurut ketentuan Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa: “Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.”
Menurut ketentuan Pasal 20 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa: “Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dinilai tidak mencukupi apabila: 1. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan. 2. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan. 3. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.” Tingkat premi dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi, sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan. Penerapan tingkat premi dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas pengadaan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda. 36 Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi. Di dalamnya antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoritis, polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga
36
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 105.
bagi pihak tertanggung berada pada posisi “menerima atau menolak” perusahaan asuransi tersebut (take it or leave it). 37 Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Untuk memahami syarat-syarat umum Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku juga pada asuransi kendaraan bermotor, berikut ini disajikan syaratsyarat umum tersebut: 38 1. Hari dan tanggal kapan serta tempat di mana asuransi kendaraan bermotor diadakan. 2. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga. 3. Keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung. 4. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung. 5. Evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung. 6. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. 7. Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung. 8. Janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung. Dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut: 39 1. Wilayah negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor. 2. Pembayaran premi. 3. Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung. 4. Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan hilangnya hak ganti kerugian. 37
Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 259. Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 181. 39 Ibid. 38
5. Perselisihan dan arbitrase. 6. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.
Agar risiko beralih kepada penanggung, maka tertanggung harus membayar uang premi lebih dahulu, kecuali apabila diperjanjikan lain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan asuransi atau tanggal perpanjangan asuransi, berlakunya asuransi ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh penanggung atau asuransi menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal berlakunya asuransi. Atas pembatalan ini penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi setahun. Risiko yang ditanggung oleh penanggung terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor dan tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga. Penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung terhadap: 40 1. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan yang disebabkan oleh: a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebabsebab lainnya dari kendaraan bermotor yang bersangkutan. b. Perbuatan jahat orang lain. c. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada orang 40
Ibid., hlm. 182.
dan atau kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang diasuransikan dalam polis ini. d. Kebakaran termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang diasurasikan, atau karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang diasuransikan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. e. Sambaran petir. 2. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam butir (1) dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapan bersangkutan mengalami kecelakaan. 3. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, setinggitingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari jumlah asuransi tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri. Penanggung juga memberikan penggantian kepada tertanggung atas: 41 1. Tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang mendapat persetujuan lebih dahulu dari penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar asuransi yang meliputi: a. Kerusakan atas harta benda. b. Cedera badan atau kematian. 2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung yang telah lebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis. Peristiwa-peristiwa berikut ini merupakan risiko yang membatasi tanggung jawab penanggung, sehingga tidak ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penanggung tidak memberikan ganti kerugian yang
41
http://www.aaui.or.id/index.php/regulasi/polis/polis-standar/113-polis-standar-asuransikendaraan-bermotor-indonesia diakses pada tanggal 6 Februari 2015
timbul akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah sebagai berikut: 42 1. Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut karena suatu kecelakaan atau sebab lain. 2. Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar polis ini sebagai akibat kecelakaan atau sebab lain. 3. Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan, baik sebagian maupun seluruhnya akibat penggelapan. 4. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung, suami atau istri atau anak tertanggung, orang yang disuruh tertanggung, orang yang bekerja pada tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin tertanggung atau orang yang tinggal bersama tertanggung. 5. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan disebabkan: a. Kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, turut serta serta perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan, memberi pelajaran mengemudi, menarik suatu trailer, karnaval atau pawai, melakukan tindak kejahatan, atau suatu maksud lain dari yang ditetapkan dalam polis ini. b. Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa. c. Dengan sepengetahuan tertanggung dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan. d. Dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadi kecelakaan tidak memiliki SIM yang sah atau yang oleh seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau suatu bahan lain yang memabukkan. e. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, atau tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan polis ini. f. Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar atau diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut. g. Reaksi atau tradisi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom bagaimanapun terjadinya, apakah terjadi di dalam maupun di luar kendaraan bermotor yang diasuransikan. 6. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh: a. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, genangan air atau gejala geologi atau meteorologi lainnya. 42
Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 184.
b. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus pada pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama tau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan pemerintah yang sah de jure atau de facto. c. Kerusuhan, pemogokan, atau gangguan ketertiban umum lain dan semacamnya. 7. Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang diasuransikan karena aus, sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya disebabkan oleh salah mempergunakannya. 8. Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan berupa: a. Kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan tertanggung, diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang diasuransikan. b. Kerusakan jalan, jembatan viaduct, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, di atas, atau di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor, atau muatannya. 9. Cidera badan/kematian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap: a. Penumpang di dalam kendaraan bermotor yang diasuransikan. b. Tertanggung, suami, istri atau anak tertanggung bila tertanggung adalah perorangan. c. Pemegang saham atau pengurus bila tertanggung adalah CV atau Firma. d. Pengurus bila tertanggung adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan, atau usaha bersama dan bentuk lainnya. e. Orang yang bekerja pada tertanggung dengan menerima imbalan jasa. f. Orang yang tinggal bersama tertanggung. g. Hewan milik atau dalam pengawasan tertanggung, diangkut, dimuat, dibongkar dari kendaraan bermotor yang diasuransikan.
C.
Berakhirnya Asuransi Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi
kendaraan bermotor, antara lain sebagai berikut: 43 1. Pembatalan polis Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan asuransi tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian asuransi kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut pukul 12.00 siang waktu setempat. Dalam hal tertanggung yang membatalkan, tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani yang diperhitungkan menurut skala premi asuransi jangka pendek. Apabila penanggung yang membatalkan, penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu asuransi yang belum berjalan. 2. Peralihan hak pemilik Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang diasuransikan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila penanggung setuju melanjutkannya. 3. Terjadi kerugian total Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukannya penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun asuransinya jangka panjang. 4. Berakhirnya jangka waktu asuransi Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu asuransi menurut polis ini.
43
Ibid., hlm. 192.
