BAB II TINJAUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. A. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Kesehatan Nasional

BAB II TINJAUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

A. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Kesehatan Nasional 5. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial. Bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia dan orang asing yang yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia berdasarkan SJSN. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan ini disebut JKN karena semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. 11 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan pola pembiayaan praupaya, artinya pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan sebelum atau tidak dalam kondisi sakit. Pola pembiayaan pra-upaya menganut hukum jumlah besar dan perangkuman risiko. Supaya risiko dapat disebarkan secara luas dan direduksi 11

Kementerian Kesehatan RI, Buku Saku FAK BPJS Kesehatan, Sekretariat Jenderal, Jakarta 2013.

15 Universitas Sumatera Utara

16

secara efektif, maka pola pembiayaan ini membutuhkan jumlah besar peserta. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya, JKN mewajibkan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta agar hukum jumlah besar tersebut dapat dipenuhi. Perangkuman risiko terjadi ketika sejumlah individu yang berisiko sepakat untuk menghimpun risiko kerugian dengan tujuan mengurangi beban (termasuk biaya kerugiam/klaim) yang harus ditanggung masing-masing individu. 12 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN. Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UU SJSN. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. 13 Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diatur dalam Pasal 19 SJSN, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, serta diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 14 Maksud dari prinsip asuransi sosial disini meliputi : 12 13

Murti B., Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 2000, hal 81 Kemenkes-RepubIik Indonesia Tahun 2014

14

U ndang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 19

Universitas Sumatera Utara

17

a. Kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; b. kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif c. iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; d. bersifat nirlaba Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya, yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Sesuai dengan UU BPJS bahwa badan yang menyelenggarakan JKN adalah BPJS kesehatan. Untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan maka terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu, badan penyelenggara dalam hal ini BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014 serta mengacu pada prinsip-prinsip SJSN, berikut: 15 a. Prinsip kegotongroyongan Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan Indonesia. Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang

15

Tim Penyusun Bahan Advokasi dan Sosialisasi JKN, Buku Pegangan Sosialisasi JKN,

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia:Jakarta,2014,hal.17.


18

bulu. Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Prinsip nirlaba Pengelolaan dana amanat oleh BPJS adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. c. Prinsip portabilitas Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Prinsip kepesertaan bersifat wajib Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat danpemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat


19

menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya SJSN dapat mencakup seluruh rakyat. e. Prinsip dana amanat Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan

penyelenggara

untuk

dikelola

sebaik-baiknya

dalam

rangka

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. f. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarkepentingan peserta. Dasar Hukum Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan perundang-

undangan yang memerintahkan dan member kewenangan Penyelenggaraan JKN Terbentang luas, mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Menteri dan Lembaga. Pemerintah telah mengundangkan (dua puluh dua) Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan program JKN dan tata kelola BPJS Kesehatan. Hingga akhir Februari 2014, dasar hukum penyelenggaraan program JKN dan Tata kelola BPJS Kesehatan diatur dalam 2 (dua) Pasal UUD 1945, 2 (dua) buah UU, 6 (enam) Peraturan Pemerintah, 5 (lima) Peraturan Presiden, 4 (empat) Peraturan Menteri, dan 1(satu) Peraturan BPJS Kesehatan. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945 adalah dasar hukum Tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga Negara atas pelayanan Kesehatan dan mewajibkan Pemerintah untuk membangun System dan tata kelola


20

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

yang

terintegrasi

dengan

penyelenggaraan program jaminan sosial. Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan Sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2): Setiap orang Berhak mendapatkan

kemudahan

dan

perlakuan

khusus

untuk

memperoleh

Kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 16 Pasal 34 Ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Oleh negara. Ayat (2): Negara mengembangkan system jaminan Sosial bagi Seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak Mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas Pelayanan umum yang layak. 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang SJSN menetapkan program JKN sebagai salah Satu program jaminan social dalam system Jaminan social nasional. Di dalam UU SJSN ini diatur asas, tujuan, prinsip, organisasi, dan tata cara penyelenggaraan Program

16

Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945


21

jaminan kesehatan nasional. 17 UU SJSN menetapkan asuransi social dan ekuitas sebagai Prinsip penyelenggaraan JKN. Kedua prinsip dilaksanakan dengan menetapkan kepesertaan wajib dan penahapan implementasinya, iuran sesuai Dengan besaran pendapatan, manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan medis, serta Tata kelola Dana amanah Peserta oleh badan penyelenggara nirlaba dengan mengedepankan kehati-hatian, akuntabilitas efisiensi dan efektifitas. Undang-Undang SJSN membentukdua organ yang bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan program jaminan social nasional, Yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).UU Ini mengatur secara umum fungsi, tugas, dan kewenangan kedua organ tersebut. UU SJSN mengintegrasikan program bantuan social dengan program jaminan sosial. Integrasi kedua program perlindungan sosial tersebut diwujudkan dengan mewajibkan pemerintah untuk menyubsidi Iuran JKN dan keempat program jaminansocial lainnya bagi orang miskin dan orang tidak mampu.Kewajiban ini dilaksanakan secara bertahap dan dimulai dari program JKN. UU SJSN menetapkan dasar hokum bagi transformasi PT. Askes (Persero) dan Ketiga Persero lainnya menjadi BPJS. 3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang-Undang BPJS adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN. UU BPJS melaksanakan Pasal 5 UU SJSN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam

17

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional


22

Perkara No. 007/PUU-III/2005. UU BPJS menetapkan Pembentukan BPJS Kesehatan untuk Penyelenggaraan program JKN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. UU BPJS mengatur proses transformasi badan penyelenggara jaminan sosial dari badan usaha milik Negara (BUMN) ke badan hokum public otonom nirlaba BPJS. Perubahan-perubahan kelembagaan tersebut mencakup perubahan dasar hukum, bentuk badan hukum, organ, Tata kerja, lingkungan, tanggung jawab, hubungan kelembagaan, serta Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. UU BPJS menetapkan Bahwa BPJS Berhubungan langsung dan bertanggungjawab kepada Presiden. 4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PP PBIJK) Peraturan Pemerintah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PP PBIJK) adalah Peraturan pelaksanaan UU SJSN. PP PBIJK melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) UU SJSN. PP PBIJK Mengatur tata cara pengelolaan subsidi iuran jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran. PP PBIJK memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur penetapan criteria dan tata cara Pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, penetapan PBIJK, pendaftaran PBIJK, pendanaannya, pengelolaan Data PBI, serta peran Serta masyarakat. 5. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan


23

Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam 1 Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah peraturan pelaksanaan UU No.24 Tahun 2011 UUBPJS. PP 86/2013 melaksanakan ketentuan UU BPJS Pasal 17 ayat (5). Peraturan Ini mengatur ruang lingkup sanksi administratif, tata cara pengenaannya kepada Pemberi kerja dan perorangan, serta tata cara pengawasan dan Pemeriksaan kepatuhan peserta dalam penyelenggaraan program Jaminan sosial. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (PERPRES JK) 6.

PerPres JK adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS. PerPres

JK melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 Ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 Ayat (5), Dan Pasal 28 Ayat (2) UU SJSN. PerPres JK Juga melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a UU BPJS.PerPres JK mengatur Peserta dan kepesertaan JKN, pendaftaran, iuran Dan tata kelola iuran, manfaat JKN, koordinasi manfaat, penyelenggaraan pelayanan, fasilitas kesehatan, kendali Mutu dan kendali biaya, penanganan keluhan, dan penanganan sengketa. 7. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 TAHUN 2013 (PERPRES PERUBAHAN PERPRES JK) Menjelang penyelenggaraan JKN pada 1 Januari 2014, ditemukan Beberapa ketentuan dalam PerPres JK yang perlu disesuaikan dengan Kebutuhan penyelenggaraan JKN. Materi muatan Perpres Perubahan PerPres Jaminan Kesehatan adalah untuk:


24

(1) mengubah ketentuan tentang peserta JKN dan penerima manfaat JKN; (2) mengatur lebih rinci penahapan kepesertaan wajib JKN; (3) menambahkan ketentuan tentang iuran JKN. Besaran iuran Diatur rinci Untuk masing-masing kelompok peserta dan diatur Pula tata Cara pengelolaan iuran JKN; (4) mengubah batasan hak ruang perawatan inap Di rumah sakit (5) menambahkan Dua manfaat yang tidak dijamin oleh JKN, yaitu pelayanan kesehatan yang telah Dijamin oleh program jaminan kecelakaan Lalu lintas yang Bersifat wajib Sampai nilai yang ditanggung Oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas dan biaya pelayanan kesehatan Pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah; (6) menambahkan ketentuan Tentang koordinasi manfaat antara JKN dan program Jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan Kecelakaan lalu lintas wajib; (7) mengubah ketentuan pelayanan obat, alat Medis habis Pakai dan alat kesehatan; (8) mengubah ketentuan tentang pemberian kompensasi; (9) mengubah prosedur pembayaran fasilitas kesehatan; (10)

mengubah ketentuan kendali mutu dan kendali biaya.

8. Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2013 Peraturan Presiden No.107 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan OperasionalKementerian Pertahanan,


25

Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah peraturan Pelaksanaan UU BPJS. PrePres No. 107/2013 melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. PerPres ini mengatur jenis pelayanan kesehatan Bagi Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak didanai oleh JKN. Pelayanan kesehatan Tersebut diselenggarakan di fasilitas kesehatan Milik Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI, serta didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Permenkes Standar Tarif Pelayanan Kesehatan) adalah peraturan pelaksanaan PerPres No. 12 Tahun 2013. Permenkes Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Standar tariff yang diatur dalam peraturan ini mencakup tariff bagi fasilitas Kesehatan tingkat Pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Standar tarif memuat tarif INA-CBGs, tariff kapitasi, dan tariff non-kapitasi. 10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Permenkes Pelayanan Kesehatan JKN) adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013.


26

Permenkes Pelayanan Kesehatan JKN melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Permenkes ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh program JKN, tata cara kerjasama fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, sistem pembayaran fasilitas kesehatan, sistem kendali Mutu dan kendali biaya, pelaporan dan kajian pemanfaatan pelayanan (utilization review), serta peraturan peralihan bagi pemberlakuan ketentuan-ketentuan wajib di fasilitas kesehatan. 11. Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (PerBPJS Penyelenggaraan JK) adalah peraturan pelaksanaan PerPres No. 12 Tahun 2013 dan PerPres No. 111 Tahun 2013. PerBPJS Penyelenggaraan JK melaksanakan ketentuan PerPres No. 12 Tahun 2013 Pasal 15, Pasal 17 ayat (7), Pasal 26 ayat (3), Pasal 31, Pasal 40 ayat (5), dan Pasal 42 ayat (3) dan PerPres No. 111 Tahun 2013 Pasal 17 A ayat (6). Peraturan BPJS Kesehatan tersebut mengatur tata cara pendaftaran dan pemutahiran data Peserta JKN, identitas Peserta JKN, tata cara pembayaran iuran, Tata cara Pengenaan sanksi administratif, tata cara penggunaan hasil penilaian teknologi kesehatan, prosedur pelayanan kesehatan, prosedur Pelayanan gawat darurat, tata Cara penerapan system kendali mutu pelayanan JKN. 12. Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013


27

Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013 (Permenkeu 205/2013) mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima penghasilan dari pemerintah. 13. Peraturan Menteri Keuangan No. 206 Tahun 2013 Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013 (Permenkeu 206/2013) mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran. 14. Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS yang Mengatur tata kelola BPJS Kesehatan UU SJSN dan UU BPJS mendelegasikan berbagai ketentuan Kelembagaan BPJS untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Peraturan tersebut adalah: (1) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2013 Tentang Modal Awal BPJS Kesehatan. (2) Peraturan Pemerintah No.85 Tahunn 2013 Tentang Hubungan Antar LembagaBPJS. (3) Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. (4) Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.


28

(5) Peraturan Presiden No.108 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. (6) Peraturan Presiden No.110 Tahun 2013 Tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Keenam peraturan tersebut diulas dalam buku “Paham BPJS 6. Ruang Lingkup Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Peserta JKN merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Masyarakat yang telah mendaftar dan membayar iuran, maka sudah secara otomatis menjadi peserta JKN, namun apabila peserta tersebut tidak membayar iuran secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau meninggal dunia, maka kepesertaannya secara otomatis pula telah berakhir. Kecuali bagi peserta yang merupakan pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan setelah 6 (enam) bulan pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak mampu. Pasal 4 huruf g UU BPJS menyebutkan bahwa kepesertaan dalam program JKN bersifat wajib, artinya seluruh warga masyarakat wajib menjadi peserta JKN. 18 Peserta JKN dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu : (1) penerima bantuan iuran, yang meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu; dan (2) bukan penerima bantuan iuran, yang meliputi pekerja formal dan informal beserta keluarganya. 18

Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial, Pasal

4 huruf g


29

Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/ atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Atas dasar iuran yang dibayarkan setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. 19 7. Pengertian Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyaraka

sebagai

konsumen

dapat

merasakan

pelayanan

yang

diberikan.pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. 20. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan peroorangan,

keluarga,

kelompok,

atau

masyarakat.

21

Azwar

(2010:40)

mendefinisikan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan 19

Kementerian Kesehatan RI, 2013, Op.cit.

20

Triwulan Tutik, Titik. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. PT.Prestasi Pustaka, Jakarta.2010. hal.1 21

Setiawan Dimas. http://definisimu.blogspot.co.id/2012/08/definisi-pelayanankesehatan.html (diakses tanggal 1 April 2016).


30

secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat. Azwar mendefinisikan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat. 22 Pelayanan Kesehatan menurut Depkes RI adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat. Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya. 23. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup roduktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 1 angka 11 mengatur bahwa: Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadi, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memlihara dan meningkatkan 22

Azwar, Azrul, Pengantar Administrasi Kesehatan. Binarupa Aksara. Jakarta, 2010, hal

40 23

Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta


31

derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, yang dapat digolongkan sebagai pelayanan kesehatan antara lain adalah pemeriksaan medik, diagnosis, terapi, anastesi, menulis resep obatobatan, pengobatan dan perawatan di rumah sakit, peningkatan pasien, kontrol, pelayanan pasca perawatan, pemberian keterangan medis, pemberian informasi, kerjasama vertikal penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan sebagainya. 24 Dari aspek legal Rumah Sakit dimana Dokter atau tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan dalam melaksanakan profesinya harus mendapat perlindungan hukum demikian juga pasien selaku penerima pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban sehingga diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis dalam pelayanan kesehatan agar hubungan antara tenaga kesehatan, pasien dan Rumah Sakit merupakan hubungan yang sangat kompleks dan terus berkembang sesuai dengan perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi dibidang kedokteran. Dalam hubungan antara dokter dan pasien sering timbul masalah dengan adanya dugaan terjadinya kelalaian medis, hal itu dapat juga disebabkan karena kurangnya pemahaman atau persepsi yang sama atas hak dan kewajiban baik pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. 25 Pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 seperti dalam penjelasan di atas bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan baik itu 24

Tengker,Freddy. Hak Pasien. CV.Mandar Maju, Bandung,2007, hal.56

25

http://buk.depkes.go.id/index.php:tanggungjawabrumahsakitdalammemberikanperlin dunganhukum bagipasiendantenagakesehatandirumahsakit (Diakses pada: 04 Maret 2016)


32

perseorangan maupun masyarakat sangat dijamin dalam UU Kesehatan dalam beberapa pasal sangat jelas ditegaskan bahwa untuk menjamin kesehatan masyarakat maka pemerintah mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mencapai Indonesia yang sehat pada tahun 2010 ini. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah baik itu berupa penyediaan fasilitas pelayanan kasehatan, penyediaan obat, serta pelayanan kesehatan itu sendiri. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat. 26 Pelayanan kesehatan perseorangan ini harus tetap mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti yang termaktub di dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), yaitu : 27 1. Pasal 30 ayat (1) :Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menurut jenis pelanyanannya terdiri : a. Pelayanan Kesehatan Perseorangan; dan b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 2. Pasal 30 ayat (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagamana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

26

Dewi, Alexandria I. Etika dan Hukum Kesehatan. Pustaka Publiseher,Yogyakarta. 2008,

27

Ibid.

hal 1.


33

3. Pasal 30 ayat (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah dan swasta. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib, membeikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitain dan pengembangan dibidang kesehatan, dalam hal demikain fasilitas pelayanan kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu, dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah wajib untuk melayani pasien tanpa memandang siapa pasien tersebut, hal ini dalam undang-undang melarang bagi siapa saja yang terlibat dalam pelayanan kesehatan memberatkan pasien dalam keadaan darurat untuk menolak pasien atau meminta uang muka sebagai jaminan. 28 Pelayanan kesehatan adalah kegiatan dengan melakukan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam pelayanan kesehatan perseorangan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) adalah ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini adalah mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkan kepentingan lainnya. 29 Penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

dilaksanakan

secara

bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif, dalam hal ini pemerintah sangat bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan, serta 28 29

Ibid. Ibid.


34

menjamin standar mutu pelayanan kesehatan. Dengan demikian sangat jelaslah bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pemerintah sangat peduli dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 8. Program Jaminan Kesehatan Nasional Program yang digulirkan pemerintah di tahun 2014 JKN dari BPJS ini memberi angin segar buat masyarakat Indonesia. Dengan adanya program tersebut semua masyarakat mendapatkan pelayanan sosial kesehatan dari pemerintah.

30

Di

Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, 30

http://kuliahnyata.blogspot.co.id/2013/12/jaminan-kesehatan-nasional-jkn-dan.html (diakses tanggal 1 April 2016)


35

diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi- bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Untuk mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan UU SJSN. UU SJSN ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk JKN melalui suatu BPJS. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk JKN akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). Pelayanan kesehatan yang dijamin, antara lain : 31 a.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu pelayanan kesehatan nonspesifikasi: 1) Administrasi pelayanan. 31

Ridha Hidayat. http://www.academia.edu/8664718/Makalah_bpjs (diakses tanggal 1

Apil 2016).


36

2) Pelayanan promitif dan preventif. 3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis. 4) Tindakan medis non-spesialistik baik operatif manupun non-operatif. 5) Transfusi darah. 6) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, dan Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yaitu pelayanan kesehatan yang mencakup: Program jaminan pemelihara kesehatan memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan di setiap jenjang Program Pelayanan Kesehatan dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut: a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan atau Dokter praktek solo b. Pelayanan Rawat Jalan tingkat II (lanjutan) adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK I sesuai dengan indikasi medis c. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit d. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan persalinan yang diberikan kepada tenaga kerja wanita berkeluarga atau istri tenaga kerja peserta


37

program jaminan pemelihara kesehatan maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga). e. Pelayanan Khusus adalah pelayanan rehabilitasi, atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh Emergensi merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. 1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (kecuali untuk kasus gawat darurat). 2. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. 3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. 4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 5. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau kosmetik. 6. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (memperoleh keturunan). 7. Pelayanan ortodonsi (meratakan gigi). 8. Gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat terlarang dan/atau alkohol. 9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang berbahaya.


38

10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional. 11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai eksperimentasi. 12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu. 13. Perbekalan kesehatan rumah tangga. 14. Pelayanan kesehatan akibat bencana dan wabah Dasar landasan dan dasar hukum dari jaminan kesehatan nasional ini adalah UU SJSN, UU BPJS, PP No 101/ 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Perpres No 12 / 2103 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Roadmap JKN, Rencana aksi pengembangan pelayanan kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS. 32 Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembiayaan Kesehatan diantaranya dalam pembiayaan operasional fasilitas kesehatan akan dibiayai dari hasil pendanaan jaminan kesehatan, namun pada masa transisi untuk fasilitas sistem pelayanan kesehatan daerah masih membutuhkan subsidi operasional dari pemerintah daerah. Sedangkan ASKES yang dibawahi pusat akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan termasuk pendistribusiannya menjadi tanggung jawab pusat dan daerah. Kementerian Kesehatan (pusat) akan fokus pada pengaturan termasuk pedoman, standar-standar dan penyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah

32

http://kumpulanmakalahilmiah.blogspot.co.id/2013/08/program-jaminan-kesehatannasional-jkn.html (diakses tanggal 1 April 2016).


39

B. Tinjauan Hukum Terhadap BPJS 3. Para Pihak dalam BPJS Para pihak dalam BPJS, antara lain penyelenggara BPJS dan peserta BPJS a. Penyelenggara BPJS BPJS (Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial) Kesehatan adalah Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat. 33 Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota. Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai Pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. 33

Pasal 1 ayat (2) PP No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan


40

Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi b. Peserta BPJS Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi: 34 1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu). 2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. 3) Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, 34

https://muslim.or.id/23816-hukum-bpjs.html diakses tanggal 1 April 2016)


41

dan 2 persen dibayar oleh peserta. Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan mulai 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh Peserta. Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta. Sementara bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa: 1) Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan 2) Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan 3) Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam BPJS Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Bab IV Bagian Keempat di jalaskan mengenai hak dan kewajiban BPJS, yakni: 35 1.

Hak Pasal 12 35

Nurchamimzone.blogspot.co.id/2014/01/makalah-organisasi-manajemenkesehatan.html (diakses tanggal 1 April 2016)


42

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk: 36 a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. c. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan Fasilitas Kesehatan. Menerima laporan pelayanan sesuai waktu dan jenis yang telah disepakati. 2.

Kewajiban a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesarbesarnya kepentingan Peserta; c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai

kinerja,

kondisi

keuangan,

serta

kekayaan

dan

hasil

pengembangannya; d. Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan UndangUndang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; e. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;

36

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.


43

f. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya; g. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; h. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum; j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Hak dan Kewajiban Peserta BPJS

Hak Peserta 1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan.


44

4. Menyampaikan keluhan/ pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan. Kewajiban Peserta 1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, penceraian, kematian, kelahiran pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat 1 3. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. 4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan


BAB II TINJAUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. A. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Kesehatan Nasional

Recommend Documents