25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KARTU KREDIT DAN WANPRESTASI CARDHOLDER
2.1. Kartu Kredit 2.1.1. Pengertian, Unsur, dan Pengaturan Kartu Kredit Keseragaman tentang pengertian kartu kredit dari para ahli sampai saat ini belum ada. Namun, apabila dilihat dari asal katanya, credit card terdiri dari dua kata yaitu credit yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang mempunyai arti kepercayaan, dan kata card yang mempunyai arti kartu atau pengenal, jadi credit card bila diartikan menjadi kartu kredit. Menurut Munir Fuady kartu kredit adalah: Suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisikan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain.24 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud kartu kredit adalah “kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.”25 Menurut Black’s
24
Munir Fuady, 2004, Hukum Tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 172. 25 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed 3 Cet.4, Balai Pustaka, Jakarta, h. 510.
26
Law Dictionary “credit card is any card, plate, or other like credit device existing for the purpose of obtaining money, property, labor or services on credit. The term does not include a note, check, draft, money or other like negotiable instrument.”26 Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, “Kartu Kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempattempat yang menerima kartu kredit (merchant) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya.”27 Adapun menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, “Kartu Kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/ perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/ perusahaan pembiayaan.”28 Unsur-unsur dari pengertian kartu kredit menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati adalah: a. Subjek kartu kredit, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penggunaan kartu kredit, terdiri dari pemegang kartu kredit sebagai pembeli, pengusaha dagang (merchant) sebagai penjual, dan bank/ perusahaan pembiayaan sebagai penerbit (issuer); b. Objek kartu kredit, adalah barang/ jasa yang diperdagangkan oleh pengusaha dagang sebagai penjual, harga yang dibayar oleh pemegang kartu kredit, dan dokumen jual beli yang terbit dari transaksi jual beli; 26
Bryan A Garner, 1999, Black’s Law Dictionary 7th Edition, Minn: West Group, St.Paul, h. 375 27 Hermansyah, 2007, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, h. 21 28 Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 115
27
c. Peristiwa kartu kredit, adalah perbuatan hukum yang menciptakan perjanjian penerbitan kartu kredit antara pemegang kartu kredit dengan penerbit, dan perjanjian penggunaan kartu kredit antara pemegang kartu kredit sebagai pembeli, pengusaha dagang sebagai penjual, serta Penerbit Kartu kredit; d. Hubungan kartu kredit. Dalam perjanjian kartu kredit timbul hubungan hak dan kewajiban. Pemegang kartu kredit wajib menyetorkan dana kepada penerbit, dan penerbit wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit. Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, pemegang kartu kredit wajib membayar harga barang/ jasa kepada penjual dengan cara menunjukkan kartu kredit dan menandatangani tanda lunas pembayaran, penjual wajib menyerahkan barang/ jasa kepada pemegang kartu kredit sebagai pembeli, dan penerbit wajib membayar kepada penjual yang menyodorkan tanda lunas pembayaran yang ditandatangani oleh pemegang kartu kredit; e. Jaminan kartu kredit. Jaminan (security) bagi penerbit didasarkan pada perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah orang yang dapat dipercaya oleh penerbit dan wajib mematuhi ketentuan dan persyaratan perjanjian yang telah ditetapkan oleh penerbit. Sesuai dengan perjanjian, secara berkala pemegang kartu kredit membayar tagihan yang disampaikan oleh penerbit. Kepercayaan dan pembayaran tagihan adalah
28
jaminan bagi penerbit untuk membayar harga barang/jasa yang ditagih oleh penjual.29 Menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 : Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Berdasarkan rumusan-rumusan pengertian kartu kredit di atas dapat disimpulkan kartu kredit adalah berupa sebuah kartu kecil yang biasanya terbuat dari plastik sebagai alat pembayaran non tunai yang dikeluarkan oleh bank/ perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/ jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/ perusahaan. Di atas kartu tersebut dicetak nama, nomor keanggotaan dan contoh tanda tangan pemegang kartu kredit. Penerbit kartu mempunyai kewajiban untuk melunasi terlebih dahulu untuk pemegang kartu kredit, lalu penerbit kartu mempunyai hak untuk menagih atas pembayaran yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit disertai dengan biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, denda, dan lain-lain. Jadi kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk mempermudah melakukan suatu transaksi, bukan untuk menghapus pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Oleh karena itu untuk dapat menerbitkan kartu kredit penerbit memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon
29
Ibid, h. 116
29
pemegang kartu kredit, agar tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan. Berdasarkan pengertian serta hubungan hukum yang terjadi dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagaimana di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam pengertian kartu kredit terkandung beberapa unsur serta mempunyai tujuan tertentu. Dahlan Siamat telah memperinci tujuan dari kartu kredit sebagai berikut. a. Menerima sebanyak-banyaknya nasabah yang memiliki kelayakan usaha. b. Menerima pengusaha dagang (merchant) yang dapat dipercaya. c. Merangsang penggunaan maksimum fasilitas credit line. d. Membatasi dan mengurangi pitagihan bermasalah dan penyelewengan. e. Memaksimalkan nilai rata-rata setiap transaksi kartu kredit, sehingga mengurangi jumlah voucher yang nilainya kecil. 30 Sejarah perkembangan pengaturan kartu kredit sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Mentri Keuangan No. 1251/ KMK. 013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa kartu kredit sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan.31 Perjanjian adalah sumber hukum utama kartu kredit dari 30
Ibid Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 276 31
30
segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama kartu kredit dari segi publik. a. Segi Hukum Perdata Ada 2 (dua) sumber hukum perdata yang menjadi dasar hukum untuk kegiatan pembiayaan kartu kredit, yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundangundangan di bidang hukum perdata. 1) Asas Kebebasan Berkontrak Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan kartu kredit selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty). Dalam hubungan kartu kredit terdapat 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Kedua perjanjian ini merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu bank/ perusahaan pembiayaan, pemegang kartu kredit, dan perusahaan dagang (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unvoidable). Perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit tersebut berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi bank/ perusahaan pembiayaan, pemegang kartu kredit, dan perusahaan dagang.
31
2) Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata Perjanjian kartu kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama kartu kredit adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan kartu kredit. − Perjanjian pinjam pakai habis
Perjanjian kartu kredit yang terjadi antara bank/ perusahaan pembiayaan dan pemegang kartu kredit digolongkan ke dalam “perjanjian pinjam pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Pasal perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang habis pakai kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap dan sejauh relevan dengan perjanjian penerbitan kartu kredit, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang. − Perjanjian jual beli bersyarat
Perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian yang terjadi antara pemegang kartu kredit sebagai pembeli, perusahaan dagang sebagai penjual, dan bank/ perusahaan pembiayaan sebagai penerbit dan pembayar. Perjanjian ini merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai pokok. Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi
32
pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit. Menurut Pasal 1513 KUH Perdata bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian.32 b. Segi Hukum Publik Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, kartu kredit banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada usaha kartu kredit. Perundang-undangan tersebut terdiri atas undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri. 1) Undang-Undang di Bidang Hukum Publik Berbagai undang-undang di bidang administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama kartu kredit adalah sebagai berikut − Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
dan peraturan pelaksanaannya. − Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, Undang-Undang No. 7 Tahun
1991,
Undang-Undang
No.
8
Tahun
1991
dan
peraturan
pelaksanaannya, semua tentang perpajakan. − Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan
peraturan pelaksanaannya. − Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan. 32
Sunaryo, op.cit, h. 117
33
2) Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur pembiayaan konsumen antara lain adalah: − Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan. − Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK. 013/ 1988 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995. − Keputusan
Menteri Keuangan No. 448/ KMK.017/ 2000
sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 172/ KMK.06/ 2002 tentang Perusahaan Pembiayaan.
2.1.2 Jenis – Jenis Kartu Kredit Sebagai dampak dari marketing yang sangat kompetitif ditambah dengan kreativitas penjual jasa kartu kredit, saat ini ada banyak jenis kartu kredit yang bisa dipilih untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kartu kredit dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan wilayah berlakunya. 1. Berdasarkan Fungsinya. Menurut fungsinya, kartu kredit dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu credit card, charge card, debit card, cash card, dan check guarantee card. a. Credit Card
34
Credit Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/ jasa. Pembayaran oleh pemegang kartu kredit kepada penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum tertentu. Apabila dengan cicilan, jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit pada bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk bunga (retail interest) adalah pokok pinjaman bulan berikutnya. b. Charge Card Charge Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pemegang kartu kredit harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya tambahan. Oleh karena itu, kartu kredit ini disebut juga kartu pembayaran penuh pada tanggal jatuh tempo yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak terbayar penuh, pemegang kartu kredit akan dikenakan denda (charge). c. Debit Card Debit card merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah dilakukan dengan pendebitan secara langsung atas saldo rekening yang ada di Bank dimana pada saat melakukan transaksi. Mekanisme pembayaran debit card dilakukan dengan cara pemegang kartu menyerahkan kartu debitnya pada kasir di counter penjualan. Kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang on line dengan Bank, saldo rekening pemegang kartu akan didebit sebesar nilai transaksi dan mengkredit rekening merchant/ pedagang. Debit card dapat pula digunakan
35
untuk menarik uang tunai melalui meja kasir bank (bank counter) maupun melalui Mesin Kas Otomatis (ATM) dan berfungsi sebagai cash card. 33 d. Cash Card Cash card adalah jenis kartu kredit yang sangat berbeda dengan credit card dan charge card dan sebenarnya bukan kartu kredit melainkan kartu tunai yang terbuat dari plastik. Cash card adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu kredit untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui kasir bank maupun melalui Mesin Kas Otomatis (ATM) Bank tertentu yang tersebar di tempat strategis seperti di supermarket, hotel, perkantoran. Disamping pelayanan penarikan uang tunai, cash card melalui Mesin Kas Otomatis (ATM), dapat pula meminta informasi saldo rekening, lengkap dengan tanggal dan nomor yang dapat dilihat langsung melalui layar monitor, kemudian print out sebagai bukti. Selain itu, pemegang kartu kredit dapat pula melakukan transfer antar rekening electronic funds transfer (EFT).34 Cash card mempunyai pelayanan yang cepat, praktis dan aman dan berfungsi sama seperti debit card yaitu menjadi alat pembayaran dalam transaksi jual beli barang/jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu kredit dan pada waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening penjual pada bank penerbit sejumlah nilai transaksi.35
33
Johannes Ibrahim, 2004, Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Refika Aditama, Bandung, h. 15 34 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, op.cit, h. 274 35 Sunaryo, op.cit, h. 126
36
2. Berdasarkan Wilayah Berlakunya Dilihat dari wilayah berlakunya, kartu kredit dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kartu kredit nasional, dan kartu kredit internasional. a. Kartu Kredit Nasional Kartu Kredit Nasional merupakan kartu kredit yang hanya berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di suatu wilayah negara tertentu saja, misalnya wilayah Indonesia. Contohnya BCA Card.36 b. Kartu Kredit Internasional Kartu Kredit Internasional adalah jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Penggunaan kartu kredit ini dapat dilakukan dimana saja tanpa terikat dengan batas antar negara. Misalkan, kartu kredit tersebut diterbitkan di Indonesia, pemegangnya dapat saja memakai kartu kreditnya di Eropa.
2.1.3 Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Perjanjian penerbitan kartu kredit, adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit untuk penerbitan suatu kartu kredit. Sifat perjanjiannya adalah bilateral, melibatkan pihak penerbit kartu kredit dan pihak pemegang kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit ini merupakan perjanjian pokok, adapun perjanjian assessoirnya adalah perjanjian penggunaan kartu kredit dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit, dan penjual (merchant). 36
Munir Fuady, op.cit, h. 178
37
Perjanjian penerbitan kartu kredit ini menurut Munir Fuady mirip dengan perjanjian kredit bank, dimana tagihan akan dibayar kembali secara mencicil pada kartu kredit (dalam arti sempit), dan akan dibayar kembali sekaligus pada waktu penagihan dalam kartu pembayaran tunai (charge card). Untuk dapat diterbitkannya sebuah kartu kredit, dibutuhkan unsur-unsur sebagai berikut: 1) Unsur kepercayaan. Merupakan hal yang prinsip dalam penerbitan kartu kredit.
Penerbit
Kartu
dalam
menilai
kelayakan
dari
pemohon
mempertimbangkan kelayakan berdasarkan kelengkapan data yang diserahkan oleh pemohon bersama dengan aplikasi atau formulir yang telah ditanda-tanganinya. 2) Unsur waktu. Penerbitan kartu kredit baik untuk pemegang kartu kredit maupun kartu tambahan dalam tenggang waktu yang diperjanjikan, umumnya 12 (dua belas) bulan. 3) Unsur prestasi. Baik pihak Bank maupun pemegang kartu kredit secara timbal balik memberikan prestasi. Bank akan merekomendasikan setiap penggunaan ataupun penarikan tunai yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit sesuai dengan fasilitas kredit yang diperjanjikan. Sedangkan pemegang kartu kredit harus membayar biaya-biaya. 4) Unsur resiko. Penerbitan kartu kredit memiliki resiko tinggi, dikarenakan dalam pemberian fasilitas kredit umumnya tidak disyaratkan adanya agunan. Bank sangat berisiko, jika tidak dikaitkan secara cross collateral dengan fasilitas kredit yang dimiliki pada Bank tersebut.37 37
Johannes Ibrahim, op.cit, h. 11
38
Jika dikaitkan dengan sistem KUH Perdata, perjanjian penerbitan kartu kredit ini termasuk dalam bentuk perjanjian “pinjam pakai habis” (verbruiklening) yang diatur dalam Pasal 1754-Pasal 1773 KUH Perdata.38 Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian “pinjam habis pakai” ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu (kreditor) memberikan kepada pihak peminjam suatu jumlah tertentu barangbarang yang dapat habis dipakai (in casu uang), dengan syarat bahwa pihak yang peminjam ini akan mengembalikan barang sejenis (in casu uang) kepada pihak pemberi pinjaman dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya, apabila yang dipinjamkan tersebut berupa sejumlah uang, para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah bunga (Pasal 1765 KUH Perdata). Di dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, untuk menentukan sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya. 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Para Pihak dalam transaksi kartu kredit terdiri atas card center dari pihak bank dan cardholder atau pemegang kartu kredit. Card center adalah suatu bagian dari struktur organisasi Bank yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam pelayanan kredit. Sedangkan cardholder adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut, terdiri dari pemegang kartu kredit utama dan kartu tambahan.
38
Ibid
39
Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon baik pemegang kartu kredit utama maupun kartu tambahan dengan mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan penerbitan kartu di Bank yang bersangkutan. Setelah itu pihak Bank akan menilai permohonan tersebut untuk kemudian menerbitkan kartu kredit, jika permohonan itu dinilai layak. Penilaian atas kelayakan dan keputusan untuk menerbitkan tersebutlah yang dimaksud kesepakatan, yang mana pemohon telah menerima dan menyetujui setiap ketentuan dan aturan yang berlaku yang berkenaan dengan kartu yang dimohon tersebut, dan pihak Bank menerima dan menyepakati kesedian pemohon tersebut. 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Syarat yang kedua adalah cakap, unsur ini dalam penerbitan kartu kredit sedikit berbeda dengan cakap pada perjanjian pada umumnya, sekalipun prinsipnya sama. Cakap dalam perspektif perjanjian kartu kredit, selain dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 21 tahun atau telah kawin, juga harus memahami konsekuensi logis dari perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian kartu kredit, ada kriteria kecakapan khusus yang menyangkut kemampuan secara financial seseorang yang hendak melakukan perjanjian kartu kredit. Cakap secara financial tersebut baik secara nyata (kekayaan yang telah dimilikinya) maupun dalam perkiraan penghasilan.
40
3) Syarat Tertentu Syarat ini, berdasarkan Pasal 1132, 1133 dan Pasal 1334 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu adalah objek perjanjian harus berupa sesuatu hal atau sesuatu barang atau sesuatu jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Dalam hal perjanjian penerbitan kartu kredit, sesuatu hal tertentu merupakan suatu jasa, yaitu fasilitas kredit dari penggunaan kartu kredit berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu kredit yang merupakan gabungan kartu kredit dan kartu tambahan. 4) Suatu sebab yang halal Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu untuk menerbitkan suatu alat yang dapat digunakan sebagai pengganti uang dalam lalu lintas pembayaran. Dalam perjanjian penerbitan dan penggunaan kartu kredit, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu : (a) Issuer, (b) Cardholder dan (c) Merchant. Pihak Bank yang menerbitkan atau mengeluarkan kartu kredit disebut Issuer, yang memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pihak pemegang kartu kredit yang disebut cardholder, selain itu Issuer memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pengusaha/ penjual barang/ jasa yang disebut dengan merchant. Ketentuan yang mengatur akibat-akibat hukum dalam perjanjian pada umumnya, tercantum dalam Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Jadi, akibat hukum dari penerbitan kartu kredit dengan merujuk ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:
41
− Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual dari penerbitan
kartu kredit diatur berdasarkan perjanjian antara Bank sebagai penerbit dengan pemohon. Ketentuan-ketentuan ini mengikat kedua belah pihak layaknya seperti undang-undang. − Isi perjanjian dalam penerbitan kartu kredit merupakan fasilitas kredit dengan
batas tarik/pagu atau plafond kredit dengan syarat tangguh atau condition of precedent yang harus ditaati oleh pemegang kartu kredit dalam penggunaannya. − Pengakhiran penggunaan kartu kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, tetapi
tidak menutup kemungkinan dengan kondisi-kondisi khusus (event of default) Bank dapat mengakhiri perjanjian ini.
2.1.4 Prosedur Penerbitan Kartu Kredit A
B
Nasabah mengajukan permohonan aplikasi kartu kredit
Bank menganalisis permohonan dari nasabah
D
C
Kartu kredit diterbitkan
Permohonan dinilai layak
a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu kredit dengan memenuhi persyaratan yang recantum dalam aplikasi atau formulir permohonan. Adapun persyaratan tersebut adalah:
42
− Data pribadi
Dalam bentuk dokumen yang berhubungan dengan data pribadi seperti KTP atau paspor; data pekerjaan, bagi wiraswasta adalah seluruh data perusahaan yang mendukung sedangkan bagi pegawai swasta/ kalangan professional dapat berupa surat keterangan tentang penghasilan dari lembaga yang bersangkutan bertugas. − Data penghasilan dan referensi bank
Penghasilan pemohon dihitung besarnya per tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan disertai dokumen-dokumen rekening koran, tabungan, deposito atau pendukung lainnya. − Data lainnya
Merupakan data pendukung sesuai dengan masing-masing pemohon. Misalnya pemohon telah berkeluarga, akan dimintakann keterangan tentang suami/ istri, perusahaan atau pekerjaannya. − Pernyataan pemohon
Umumnya dalam setiap aplikasi kartu kredit terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada bank penerbit, dokumen yang diserahkan, menerima alasan-alasan terhadap penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terikat dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.
43
b. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh Bank penerbit seperti halnya permohonan diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Bank harus bersikap hati-hati dengan prinsip-prinsip penilaian kredit yang benar sesuai dengan prosedur perkreditan. c. Permohonan yang dinilai layak akan ditindak-lanjuti oleh pihak Bank dengan menerbitkan kartu kredit atas nama pemohon. d. Kartu kredit siap digunakan oleh pemohon.
2.1.5 Pihak – Pihak yang Terkait dalam Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit Pihak-pihak yang terkait dalam kartu kredit adalah subjek yang terlibat dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit. Pihak-pihak tersebut adalah: a. Penerbit (Issuer) Pihak penerbit kartu kredit biasanya dapat berupa bank yang mendapat izin atau lisensi dari perusahaan card international, misalnya Visa Card dan Master Card. Bank-bank yang mendapat izin ini di Indonesia antara lain adalah Bank Niaga, Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank Internasional Indonesia, Citibank, dan sebagainya; lembaga keuangan non bank yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit; lembaga keuangan yang selain bergerak di dalam penerbitan kartu kredit juga bergerak di bidang kegiatan-kegiatan keuangan lainnya.39 39
Sunaryo, op.cit, h. 132
44
Kepada pihak penerbit ini oleh hukum dibebankan kewajiban-kewajiban antara lain adalah sebagai berikut: − Memberikan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit; − Membayar lunas harga barang/jasa atas bukti transaksi yang
disodorkan oleh penjual; − Memberitahukan segala sesuatu yang menyangkut tentang hak,
kewajiban, dan kemudahan-kemudahan kepada pemegang kartu kredit; − Memberitahukan setiap tagihan dalam suatu periode tertentu
biasanya setiap satu bulan sekali kepada pemegang kartu kredit.40 Selanjutnya pihak penerbit oleh hukum juga diberikan hak-hak sebagai berikut: − Memperoleh pembayaran uang pangkal, uang tahunan, biaya
administrasi, bunga dan denda dari pemegang kartu kredit; − Memperoleh kembali pembayaran harga pembelian barang/jasa dari
pemegang kartu kredit; − Memperoleh discount (komisi) dari penjual atas tagihan yang
dibayarkan secara langsung oleh penerbit.41 Bagi bank, keuntungan mengeluarkan kartu kredit berguna untuk memperluas kegiatan usaha, karena kartu kredit dianggap sebagai salah satu produk bank yang menjanjikan. Dengan menerbitkan kartu kredit maka bank tersebut akan
40 41
Ibid Ibid
45
mendapatkan beberapa keuntungan yaitu memperoleh pendapatan berupa bunga, uang pangkal, iuran tahunan, dan discount rate yang diperoleh dari merchant sesuai dengan apa yang telah disepakati.42 Karena usaha penerbitan kartu kredit ini merupakan kegiatan di bidang keuangan, maka instansi yang wajib mengawasi adalah Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Peraturan dari kedua instansi tersebut belum ada kecuali pedoman bahwa hanya bank yang sehat yang boleh menerbitkan kartu kredit, itupun setelah mendapat persetujuan dan setiap enam bulan sekali harus membuat laporan kepada Bank Indonesia. b. Pemegang Kartu Kredit (Cardholder) Pemegang kartu kredit adalah orang yang namanya tercantum dalam kartu kredit tersebut. Dengan kartu kredit pihak pemegang kartu kredit (cardholder) dapat membeli barang dan jasa di tempat-tempat yang menerima penggunaan kartu kredit tersebut. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh pemegang kartu kredit antara lain adalah: − Pemberian tersebut berupa kredit − Keamanan dalam pembelian karena tidak perlu membawa uang
tunai − Praktis dan efisien.43
Secara hukum, pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut: 42
Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 178 43 Suheimi, 1991, Kejahatan Komputer, Andi Offset, Jakarta, h. 145
46
− Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi
batas maksimum − Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual
barang/ jasa − Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan
tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.44 − Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya seperti uang pangkal,
uang tahunan, denda dan sebagainya.45 Selanjutnya pemegang kartu kredit juga mempunyai hak-hak sebagai berikut: − Hak untuk membeli barang/jasa dengan memakai kartu kredit,
dengan atau tanpa batas maksimum. − Dalam penerbitan kartu kredit, ada juga penerbit yang memberikan
hak kepada pemegang kartu kredit untuk mengambil uang tunai, baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit. Biasanya jumlah pengambilan uang cash tersebut dibatasi sampai batas tertentu. − Hak
untuk
mendapatkan
informasi
dari
penerbit
tentang
perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan yang ada.46 44
Sunaryo, loc. cit Ibid 46 Ibid 45
47
c. Penjual yang Menerima Kartu Kredit (Merchant) Merchant adalah mereka yang membuat perjanjian dengan pihak penerbit kartu kredit dan merupakan pihak yang menerima pemakaian kartu kredit untuk melakukan transaksi. Merchant juga memiliki hak dan kewajiban, yang menjadi kewajiban bagi merchant adalah: − Memperkenankan pemegang kartu kredit untuk membeli barang
atau jasa dengan menggunakan kartu kredit − Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan
dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan − Menginformasikan kepada pemegang kartu kredit/ pembeli barang/
jasa tentang charge tambahan selain harga jika ada. − Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak
pembeli/ pemegang kartu kredit − Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada penerbit.47
Keberadaan merchant ini sangat penting, mengingat dengan adanya merchant akan memperlancar beredarnya kartu kredit. Bila tidak ada maka kartu kredit tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun keuntungan bagi pihak merchant selaku penerima kartu kredit adalah: − Transaksi dijamin oleh bank − Mendapat langganan baru
47
Ibid
48
− Menaikkan volume penjualan − Mencegah kerugian dari cek kosong
2.2 Wanprestasi 2.2.1 Pengertian, Dasar Hukum dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi Subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata, persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. tidak jarang pula cardholder (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah
aslinya dalam bahasa Belanda
“wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undangundang.48
48
Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, op.cit, h. 17
49
Terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.49 H. Mariam Darus Badrulzaman SH, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.50 Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
h. 17 h. 50
49
Wijono Prodjodikoro, 1992, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung,
50
R. Subekti, Hukum Perjanjian Cet. Ke-2, 1970, Pembimbing Masa, Jakarta,
50
4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.51 Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana: “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh cardholder dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila cardholder tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. 51
Ibid
51
Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu: a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan cardholder yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan cardholder tidak memenuhi prestasi sama sekali. b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi cardholder masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka cardholder dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Cardholder yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka cardholder dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.52 2.2.2 Wanprestasi Cardholder dalam Penggunaan Kartu Kredit Adanya perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank dengan nasabah sebagai pemegang kartu kredit (cardholder) yang mana cardholder sebagai cardholder tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran atas transaksi yang telah dilakukannya beserta dengan bunganya pada saat yang telah ditentukan oleh perjanjian maka pemegang kartu kredit dalam hal ini dianggap melakukan wanprestasi. Keadaan wanprestasi dari cardholder tersebut sangat merugikan pihak bank dan membuat posisi bank tidak terlindungi. Tidak dipenuhinya prestasi oleh
52 J.
Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, h. 84
52
pemegang kartu kredit tersebut akan menyebabkan kartu kredit yang bersangkutan dikualifikasikan macet. Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit antara pihak pemegang kartu kredit dengan bank penerbit disebutkan bahwa jika pemegang kartu kredit tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka pemegang kartu kredit dengan ini memberi hak dan kuasa kepada bank penerbit untuk: a. Mendebet rekening giro/ tabungan/ deposito atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki pemegang kartu kredit di bank b. Mencairkan jaminan yang ada di bank c. Meminta/ melakukan penagihan pembayaran melalui jasa pihak ketiga d. Memanggil pemegang kartu kredit melalui media masa e. Dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh bank53
53
Johannes Ibrahim, op.cit, h. 69
