BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Pengertian Koperasi Menurut Undang-undang tentang pokok perkoperasian Nomor : 12
tahun 1967 menyebutkan koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-undang tentang perkoperasian Nomor : 25 tahun 1992 menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu: 1. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
10
2. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi
yang
membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota. 2.1.2
Pengertian KSP Dalam pernyataan pedoman tata cara pendirian koperasi disebutkan
bahwa KSP adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota
dengan cara
mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi menyatakan bahwa KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
11
Jadi, yang dimaksud dengan KSP adalah koperasi yang bergerak dalam kegiatan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Adapun tujuan dari KSP yang terdapat dalam pedoman tata cara pendirian koperasi adalah : 1. Membantu keperluan kredit para anggotanya 2. Mendidik para anggota supaya giat dalam menyimpan uang secara teratur 3. Mendidik anggota untuk hidup berhemat 4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian. 2.1.3
Perangkat Organisasi KSP Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
menyatakan koperasi harus memiliki perangkat organisasi yang terdiri atas : 1.
Rapat Anggota Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan pada umumnya dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggota menetapkan : a. Anggaran Dasar b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
12
e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun buku. Dalam rapat anggota untuk koperasi primer setiap anggota mempunyai satu hak suara dan tidak dapat diwakilkan. Rapat anggota dan hak suara dalam koperasi sekunder diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggoata dapat pula dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Untuk
melindungi
kepentingan
koperasi
terhadap
kelalaian
pelaksanaan Rapat anggota yang dilakukan anggota dan pihak ketiga maka pengurus akan mengenakan tindakan berupa : a. Teguran dan peringatan tertulis baik dari anggota maupun pejabat pembina, dan atau b. Ditariknya bantuan dan fasilitas oleh pemerintah. 2.
Pengurus Pengurus merupakan pemegang kuasa pelaksana operasional dan organisasi dari amanat rapat anggota, dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota untuk masa jabatan maksimal lima tahun atau sesuai ketentuan anggaran dasar.
13
Pengurus bertugas : a. Mengelola koperasi dan usahanya b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi c. Menyelenggarakan Rapat Anggota d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus Pengurus berwenang : a. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan b. Memutuskan
penerimaan
dan
penolakan
anggota
baru
serta
pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. 3.
Pengawas Pengawas merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawas bertugas : a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
14
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas berwenang : a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. 2.1.4
Sumber-sumber Dana KSP Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan
kegiatan usahanya koperasi simpan pinjam memerlukan sejumlah modal. Adapun sumber-sumber dana yang diperlukan koperasi simpan pinjam menurut pedoman tata cara pendirian koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut : a. Simpanan Pokok Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. b. Simpanan Wajib Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan
15
yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. c. Dana cadangan Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. d. Hibah Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan
uang
yang
diterima
dari
pihak
lain
yang
bersifat
hibah/pemberian dan tidak mengikat. Adapun modal pinjaman koperasi simpan pinjam berasal dari pihak-pihak sebagai berikut : 1. Anggota dan calon anggota 2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku 4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Sumber lain yang sah seperti modal penyertaan dan pinjaman lainnya. Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
16
Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikut sertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaan sesuai dengan perjanjian. 2.1.5
Kegiatan Usaha Dan Pembinaan KSP
1. Kegiatan Usaha KSP Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi menyatakan bahwa KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada dua bentuk simpanan yang diperbolehkan, yaitu : 1. Tabungan koperasi 2. Simpanan berjangka Untuk
melayani
kebutuhan
penyimpanan,
koperasi
dapat
menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi. Pinjaman yang
17
diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjaman yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari peminjam. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban pinjaman barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjam. Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman, maka KSP hanya dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk : a. Giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya b. Tabungan dan/atau simpanan berjangka pada koperasi lain
18
c. Pembelian saham melalui pasar modal yang terdaftar pada bursa di Indonesia d. Pembelian obligasi yang terdaftar pada bursa di Indonesia. Dalam penempatan dana untuk pembelian saham, obligasi dan sarana investasi lainnya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rapat anggota karena bentuk investasi tersebut menanggung resiko yang cukup tinggi. 2. Pembinaan KSP Pembinaan terhadap KSP dilakukan oleh pejabat dilingkungan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah baik ditingkat pusat maupun daerah. Pembinaan ini dimaksudkan agar pengelolaan KSP dilakukan secara baik sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait, seperti anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Pejabat dilingkungan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil yang melaksanakan pembinaan terhadap KSP mempunyai tugas sebagai berikut :
Memantau perkembangan KSP secara berkala melalui laporan keuangan KSP yng bersangkutan.
Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk program pembinaan anggota.
Melakukan penilaian kesehatan KSP.
19
2.1.6
Pengertian Serta Kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM)
1. Pengertian UKM Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja serta merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang memperoleh kesempatan utama dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional tanpa perlu mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.
20
Adapun asas dan tujuan usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah : 1) Usaha Mikro Kecil dan Menengah berasaskan : a. Kekeluargaan b. Demokrasi Ekonomi c. Kebersamaan d. Efisiensi berkeadilan e. Berkelanjutan f. Berwawasan Lingkungan g. Kemandirian h. Keseimbangan Kemajuan, dan i. Kesatuan ekonomi nasional. 2) Tujuan dari pada usaha mikro kecil dan menengah ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 2. Kriteria Usaha Kecil Menengah Adapun kriteria daripada usaha mikro kecil dan menengah ini adalah sebagai berikut: 1)
Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
21
2)
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
juta
rupiah)
sampai
dengan
paling
banyak
Rp.
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3)
Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
2.1.7
Pengertian Kinerja Keuangan Kinerja keuangan menurut Fred Weston dan Eugene F. Brigham
(2002:279) adalah penilaian yang digunakan untuk melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi atas laba atau dividen selama beberapa tahun. Analisis terhadap kinerja keuangan memiliki tujuan pokok untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mempengaruhi perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil yang diinginkan.
22
Menurut Mc Graw-Hill (2005:10) kinerja keuangan adalah penilaian yang diambil oleh manajer untuk
menentukan posisi perusahaan dimasa
depan yang akan dapat diketahui dari hasil finansial yang telah dicapai. Jadi, yang dimaksud kinerja keuangan adalah keputusan yang diambil oleh manajer dalam proses penentuan posisi peruasahaan serta pertimbangan dampak keuntungan yang akan dihasilkan perusahaan dimasa depan yang akan dapat diketahui dari hasil finansial yang telah dicapai. 2.1.8
Pengukuran Kinerja Keuangan Setelah mengetahui pengertian dari pada kinerja keuangan kini
beragam alat dirancang untuk membantu pengguna dalam menganalisis serta mengukur kinerja keuangan diantaranya : 1) Menurut Mc Graw-Hill (2005:33) alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah: a) Analisis Tren Analisis Tren merupakan analisis yang memerlukan pemilihan tahun dasar untuk seluruh pos, yang biasanya diberi angka indeks 100. Untuk menentukan tahun dasar biasanya digunakan tahun awal atau tahun yang dianggap normal pada periode tahun yang dianalisis, sedangkan untuk menentukan angka indeks 100 pada tahun dasar untuk masing-masing pos dalam tahun dasar. b) Analisis Commen – Size Analisis Commen-Size berguna dalam memahami pembentukan internal laporan keuangan yang mana analisis ini menekankan pada dua faktor yaitu : Pertama, faktor sumber pendanaan termasuk distribusi
23
pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tak lancar, dan ekuitas. Kedua, faktor komposisi aktiva termasuk jumlah untuk masing-masing aktiva lancar dan aktiva tak lancar. c) Analisis Rasio Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Berbagai analisis rasio dapat dihitung dengan menggunakan laporan keuangan, dan beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisis keuangan sementara yang lainnya bersifat unik untuk situasi atau industri yang spesifik. Berikut ini disajikan analisis rasio untuk diterapkan pada tiga area penting analisis laporan keuangan : 1. Analisis Kredit (Risiko) a) Likuiditas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban
jangka
pendek.
Rasio
likuiditas
yang
sering
dipergunakan adalah rasio lancar (Current ratio), Rasio cepat (Acid test ratio), Periode penagihan (Collection period), serta jumlah hari untuk menjual persediaan (Days to sell inventory). b) Struktur modal dan solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Untuk menilai struktur modal dan solvabilitas sering dipergunakan rasio total hutang terhadap ekuitas (total debt to equity), utang jangka panjang terhadap ekuitas (long term debt to equity), kelipatan bunga yang dihasilkan (time interest earned).
24
2. Analisis Profitabilitas a) Tingkat pengembalian atas investasi (ROI) digunakan untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang. Untuk menilai aspek return on investment biasanya sering dipergunakan rasio tingkat pengembalian atas aktiva (return on assets - ROA),dan tingkat pengembalian atas ekuitas (return on equity-ROE). b) Kinerja Operasi digunakan untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. Rasio-rasio yang sering dipergunakan adalah rasio margin laba kotor (gross profit margin), margin laba operasi (operating profit margin), margin laba sebelum pajak (pretax profit margin), margin laba bersih (net profit margin). c) Pemanfaatan Aktiva digunakan untuk menilai efektifitas dan intensitas aktiva dalam menghasilkan penjualan. Analisis ini terkait erat dengan analisis profitabilitas. Rasio-rasio yang digunakan untuk mengaitkan penjualan dengan berbagai aktiva diantaranya rasio perputaran kas (cash turnover), perputaran piutang usaha (account receivable turnover), penjualan terhadap persediaan (sales to inventory), perputaran modal kerja (working capital turn over), perputaran aktiva (fixed asset turnover), dean perputaran total aktiva (total asset turnover). 3. Penilaian
yang dilakukan
untuk
mengestimasi
nilai
intrinsik
perusahaan mencakup lima ukuran pasar diantaranya : rasio harga
25
terhadap laba (price to earning ratio), imbal hasil laba (earning yield), imbal hasil deviden (dividend yield), tingkat pembayaran dividen (dividend payout rate), harga terhadap nilai buku (price to book). d) Analisis Arus Kas Analisis arus kas terutama digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Analisis arus kas menyediakan pandangan tentang
bagaimana
perusahaan
memperoleh
pendanaannya
dan
menggunakan sumber dayanya. 2) Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2002:65) alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah: 1. Analisis Indeks Analisis ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar bukanlah selalu tahun yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap normal. Dengan demikian analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. 2. Analisis Commen – Size Analisis ini merubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Penyajian dalam bentuk commen size akan memudahkan pembaca laporan keuangan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca. 3. Analisis Rasio Untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Secara
26
keseluruhan, aspek-aspek yang dinilai biasanya diklasifikasikan menjadi aspek leverage, likuiditas, profitabilitas atau efisiensi dan rasio-rasio nilai pasar. 1. Rasio-rasio leverage Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Beberapa analis menggunakan istilah rasio solvabilitas yang berarti mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Beberapa rasio yang mungkin dipergunakan diantaranya adalah : a) Rasio Hutang. Rasio hutang mungkin dihitung berdasarkan atas hutang jangka panjang, mungkin juga seluruh hutang. b) Debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. c) Time interest earned. Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi mampu membayar bunga hutang. d) Debt Service Coverage. Kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan hutang tidak hanya karena membayar bunga dan sewa guna. Ada juga kewajiban dalam bentuk pembayaran angsuran pokok pinjaman. 2. Rasio-rasio Likuiditas Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio-rasio yang mungkin dipergunakan adalah : a) Modal Kerja Netto dengan Total Aktiva. Modal kerja netto menunjukkan secara kasar potensi cadangan kas dari perusahaan. b) Current ratio. Rasio ini mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya. c) Quick atau Acid Test ratio.
27
3. Rasio profitabilitas atau efisiensi Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan yang ingin dikaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Rasio-rasio yang mungkin dipergunakan adalah : a) Rentabilitas Ekonomi. Rasio ini mengukur kemapuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. b) Return on Equity (ROE). Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan menjadi hak pemilik modal sendiri. c) Return on investment (ROI). Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. d) Profit Margin. Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan. e) Perputaran Aktiva. Rasio ini mengukur seberapa banyak penjualan bisa diciptakan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki. f) Perputaran piutang. Rasio ini mengukur seberapa cepat piutang dilunasi dalam satu tahun. g) Perputaran Persediaan. Rasio ini mengukur berapa lama rata-rata barang berada digudang. 4. Rasio-rasio nilai pasar Rasio-rasio ini menggunakan angka yang diperoleh dari laporan keuangan dan pasar modal. Beberapa rasio tersebut adalah : a) Price Earning Ratio. Rasio ini membandingkan antara harga saham (yang diperoleh dari pasar modal) dan laba perlembar saham yang diperoleh pemilik perusahaan.
28
b) Market to Book Value Ratio. 4. Analisis Keuangan Sistem Du Pont merupakan analisis untuk menghitung Return on Investment yang didefinisikan sebagai laba setelah per total aktiva. Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/XI/1998 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan suatu KSP dapat dilakukan dengan melihat yaitu : Aspek yang dinilai Aspek Permodalan
Aspek Kualitas Aktiva Produktif
Aspek Manajemen
Aspek Rentabilitas
Aspek Likuiditas
Komponen a) Rasio modal sendiri terhadap total asset b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan berisiko a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan b) Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan c) Rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah a) Manajemen Permodalan b) Manajemen Aktiva c) Manajemen Pengelolaan d) Manajemen Rentabilitas e) Manajemen Likuiditas a) Rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional b) Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset c) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional Rasio pinjaman diberikan terhadap dana diterima
Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/XI/1998 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan suatu KSP maka digunakan empat aspek untuk menilai kinerja keuangan KSP dalam penelitian ini diantaranya :
29
a. Aspek Permodalan Modal merupakan unsur yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan suatu organisasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa modal yang cukup, suatu organisasi tidak akan mungkin bisa menjalankan usahanya dengan baik. Menurut Dahlan Siamat (2001:99): modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha disamping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Menurut Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/XI/1998 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja keuangan suatu KSP, komponen yang dinilai dari aspek permodalan adalah : a) Rasio antara modal sendiri dengan total asset KSP, serta b) Rasio antara modal sendiri KSP terhadap pinjaman yang diberikan yang berisiko. Rasio modal yang digunakan pada penilaian kinerja keuangan KSP dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri terhadap total asset dan juga untuk menutupi bila terjadi resiko kemacetan pengembalian pinjaman karena tidak ada atau kurang jaminan (agunan). Artinya, bukan berarti KSP dalam memberikan pinjaman harus menggunakan agunan, tetapi bila pinjaman yang diberikan tidak disertai jaminan atau agunan maka bila terjadi
30
kemacetan pengembalian pinjaman harus dapat ditutup dari modal sendiri dan bukan dari modal peminjam atau simpanan (tabungan koperasi dan simpanan jasa koperasi). b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif Dalam Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/XI/1998 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja keuangan suatu KSP, aktiva produktif adalah semua aktiva dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh koperasi dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya yang meliputi kualitas pinjaman yang diberikan pada anggota dan non anggota, penanaman dana pada bank dan lembaga keuangan lainnya, serta penyertaan surat-surat berharga. Keberhasilan atau kegagalan suatu KSP tercermin dari kualitas aktiva produktif. Dalam penilaian kinerja keuangan KSP ini aspek kualitas aktiva produktif yang dinilai adalah : a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan, b) Rasio
resiko
pinjaman
bermasalah
terhadap
pinjaman
diberikan, serta c) Rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah. Dalam penilaian kinerja keuangan KSP ini aktiva produktif yang dinilai adalah kualitas pinjaman yang diberikan pada anggota
31
dan non anggota, karena dalam usaha KSP aktiva produktif terbesar adalah dalam bentuk pinjaman diberikan, sedangkan aktiva produktif lainnya (seperti penanaman dana pada bank dan lembaga keuangan lainnya, penyertaan surat-surat berharga) jumlahnya relatif kecil. Kualitas pinjaman diberikan tercermin dari kolektibilitas pinjaman yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Sementara besar pinjaman lancar dan semakin kecil pinjaman bermasalah kurang lancar, diragukan dan macet maka kualitasnya semakin baik dan sebaliknya semakin kecil pinjaman lancar dan semakin besar pinjaman bermasalah maka kualitasnya semakin kurang baik. c. Aspek Rentabilitas Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama satu periode tertentu (Bambang Riyanto, 1998:280). Menurut Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/XI/1998 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja keuangan suatu KSP, aspek rentabilitas sangat berguna dalam mengukur kemampuan KSP untuk memperoleh SHU. Rasio untuk mengukur rentabilitas KSP sebenarnya cukup banyak, namun untuk kepentingan pengukuran
32
rentabilitas dalam rangka penilaian kinerja keuangan KSP hanya menggunakan tiga rasio yaitu : a) Rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional, b) Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset, serta c) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. d. Aspek Likuiditas Menurut Bambang Riyanto (1998:18) masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Dalam Prinsip Standar Akuntansi Keuangan No.9 tentang penyajian aktiva lancar (1999:91) mendefinisikan likuiditas sebagai tingkat kemampuan perusahaan untuk melanjutkan aktivitas
usahanya
sehari-hari
tanpa
mengalami
kesulitan
pendanaan atau keuangan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi sehingga dapat melancarkan jalannya usaha. Menurut Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/XI/1998 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja keuangan suatu KSP, dalam usaha simpan pinjam pemeliharaan likuiditas dimaksudkan untuk
33
memenuhi kewajiban jangka pendek baik untuk membayar penarikan simpanan realisasi pinjaman yang telah disetujui maupun kewajiban jangka pendek lainnya. Oleh karena itu pemeliharaan likuiditas harus menjadi perhatian yang besar bagi pengelola KSP (KSP) untuk menjaga tingkat kepercayaannya. Penilaian terhadap aspek likuiditas KSP mencakup penilaian terhadap :Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima.
2.2 Penelitian Sebelumnya Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh: 1.
Triyani, Ni Nyoman (2003), menguji analisis kondisi keuangan ditinjau dari Likuiditas, solvabilitas dan Rentabilitas pada KUD di Denpasar Selatan. Pada penelitian ini menggunakan beberapa rasio yaitu likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas memakai standar rasio historis untuk mengukur kondisi keuangan koperasi unit desa yang terdapat di Denpasar Selatan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian serta alat analisis yang digunakan. Alat analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan analisis rasio serta memakai standar rasio historis untuk mengukur kondisi keuangan koperasi unit desa yang terdapat di Denpasar Selatan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas dan deskriptif.
34
Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti masalah yang hampir sama yaitu sama-sama meneliti kinerja keuangan koperasi. 2.
Penelitian terhadap analisis kinerja keuangan koperasi juga pernah dilakukan oleh Sri Aryani (2002) yang berjudul analisis kinerja keuangan KUD di kodya Denpasar sebelum dan setelah mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan KUD di kodya Denpasar sebelum dan setelah dinyatakan sebagai KUD yang mandiri dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan setelah mandiri. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan KUD dan teknik anlisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan KUD sebelum dan setelah mandiri. Adapun teknik analisis statistik yang digunakan yaitu dengan uji beda (t-test) antara rasio-rasio keuangan KUD sebelum dan setelah mandiri dengan metode Paired samples T-test. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa setelah dinyatakan mandiri KUD Penatih mengalami penurunan kinerja keuangan yang sangat besar, sedangkan secara keseluruhan kinerja keuangan KUD di Kodya Denpasar sebelum dan setelah mandiri dapat dipertahankan. Adapun perbedaan dengan penelitian sekarang terletak pada lokasi penelitian serta alat analisis yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis rasio dan statistik. Teknik analisis statistik yang
35
digunakan yaitu dengan uji beda (t-test) antara rasio-rasio keuangan KUD sebelum dan setelah mandiri dengan metode Paired samples T-test. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menghitung aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. Persamaan dengan penelitian ini meneliti masalah yang sama yaitu sama-sama menilai kinerja keuangan koperasi.
36
