BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Secara umum pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda menurut Mangkoesoebroto (Timbul Hamonangan, 2012; 9) pajak adalah suatu pungutan yang berupa hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukan penggunaannya. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2009;1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
5
2.1.2 Fungsi Pajak Menurut (Mardiasmo, 2009; 1) ada dua fungsi pajak, yaitu : 1) Fungsi budgetair Pajak sebagai
sumber
dana bagi
pemerintah untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi regulerend Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.
2.1.3 Pengelompokan Pajak Sesuai dengan dasar pengelompokannya, menurut Mardiasmo (2009: 5) pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok, seperti :
6
1) Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu : a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat di bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 2 Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompkan menjadi dua yaitu : a) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan b) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 3
Menurut lembaga pemungutannya, dikelompokan menjadi dua yaitu : a) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga biaya.
7
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah b) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : (a) Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. (b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : pajak hotel, pajak restaurant dan pajak hiburan.
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2009: 7) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu : 1) Official assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b) Wajib pajak bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
8
2) Self assessment system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3) With holding system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
9
2.1.5 Pengertian Penghasilan Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2.1.6 Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh. 1)
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun.
2)
Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3)
Laba usaha.
4)
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb.
5)
Bunga diluar bunga bank.
6)
Royalti keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs.
7)
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan PPh.
2.1.7
Penghasilan Yang Bukan Termasuk Objek PPh 1)
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja,
10
hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan anatara pihak-pihak yang bersangkutan. 2)
Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau penguaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubugan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2.1.8
3)
Warisan.
4)
Klaim asuransi.
5)
Beasiswa.
Sumber Penghasilan Dokter Penghasilan dokter dapat berupa : 1)
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Antara lain : a.
Praktik dokter sendiri (membuka klinik pribadi)
b.
Praktik dokter dirumah sakit atau klinik (atas penghasilan berupa jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik tersebut)
Dokter tetap;
Dokter tamu;
11
Dokter uang menyewa ruangan dirumah sakit sebagai tempat prakteknya.
c.
Pekerjaan bebas selain dari praktek dokter dirumah sakit/klinik Misalnya : honorarium sebagai pembicara.
2)
Penghasilan dari usaha diluar profesi dokter. Misalnya : Usaha apotek, Rumah makan, Toko
3)
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Antara lain : a. Pengurus atau pimpinan rumah sakit atau klinik; b. Pegawai tetap dirumah sakit, universitas (dosen), atau perusahaan.
4)
Penghasilan dalam negri lainnya yang bersifat tidak final. Anatara lain : a. Komisi, hadiah atau imbalan lain, misalnya dari produsen obat-obatan dan alat kesehatan; b. Royalti; c. Sewa harta selain tanah/bangunan; d. Penghargaan dan hadiah; e. Keuntungan dari penjualan/pengalihan harta.
12
5)
Penghasilan dari luar negeri. Antara lain : Deviden, Royalti, Bunga, Honor sebagai dokter diluar negri.
6)
Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Antara lain : a. Warisan b. Bagian laba dari firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham; c. Pembayaraan klaim asuransi jiwa, asuransi dwiguna, kecelakaan, kesehatan dan beasiswa.
7)
Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Antara lain : a. Bunga tabungan atau deposito; b. Deviden; c. Penjualan saham dibursa efek; d. Sewa tanah dan/atau bangunan.
13
2.1.9 Penghasilan Neto Dari Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas Dapat diperoleh dengan dua cara: 1)
Menyelenggarakan pembukuan atau
2)
Menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ( norma)
2.1.10 Perbedaan Pembukuan Dengan Norma Menurut pasal 1 angka 26 undang-undang ketentuan umum tata cara perpajakan (KUP) pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan : 1) Wajib pajak badan dan; 2) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kescuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Rumus perhitungan pembukuan adalah : Penghasilan neto = penghasilan bruto-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Penghasilan neto-PTKP = PKP PPh terhutang = PKP x tarif pasal 17 14
Norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak. Norma perhitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung pengahsilan neto. Penggunaan Norma perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal : 1)
Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap atau;
2)
Pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.
Norma perhitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian data lain, dengan memperhatikan kewajaran. Norma perhitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Rumus norma perhitungan untuk mencari penghasilan neto adalah : Penghasilan neto = penghasilan bruto x tarif norma Untuk mencari PPh terutang untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih dikurangi lagi dengan PTKP. Sehingga rumus untuk mencari PPh terutang dalam norma perhitungan adalah : PPh terutang = [penghasilan neto – PTKP] x tarif PPh [(penghasilan bruto x tarif norma) - PTKP) x tarif PPh
15
Besarnya persentase Norma untuk Pekerjaan bebas dokter : 1.
10 ibu kota provinsi (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak) tarif Normanya 45%
2.
Ibu kota propinsi lainnya tarif Normanya 42,5%
3.
Daerah Lainnya tarif Normanya 40%
Syarat-syarat penggunaan norma Dokter dapat menggunakan norma apabila: 1.
Jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kurang dari Rp 4.800.000.000 setahun.
2.
Memberitahukan penggunaan norma kepada Direktur Jendral Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
Beda dari pembukuan dengan norma adalah wajib pajak orang pribadi yang memilih melakukan pembukuan harus membuat pembukuan yang lengkap seperti membuat neraca, dan laporan laba/rugi. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang memilih melakukan norma hanya cukup membuat cacatan penghasilan kotor.
16
2.1.11 Surat Pemberitahuan (SPT) Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundangundangan perpajakan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 menyebutkan bahwa terdapat dua macam SPT yaitu : 1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. 2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatau tahun pajak atau bagian tahun pajak. A. Pengisian dan Penyampaian SPT 1) Setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. 2) Wajib pajak yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan mata uang selain rupiah yang diizinkan. B. Fungsi SPT tahunan PPh orang pribadi 1) Bagi wajib pajak orang pribadi, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
17
a) Pembayaran atau pengeluaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak. c) Harta dan kewajiban. d) Penyetoran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. 2) Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. C. Sanksi tidak atau terlambat menyampaikan SPT SPT yang tidak disampaikan atau tidak sesuai dengan batas waktu ang ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp100,000 (seratus ribu rupiah).
18
