BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan. Tujuan dari perpajakan di negara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakrataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi swasta. Dengan telah terpenuhinya tujuan perpajakan tersebut dapat dikataan pajak konsumsi maupun pajak pendapatan memiliki peranan yang penting dalam kebijakan pemerintah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut
1
2
berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan satu hal yang sangat unik, disatu sisi pajak memiliki sifat yang sangat memaksa yang digunakan untuk kontribusi wajib bagi negara dengan imbalan secara tidak langsung dan disisi yang lain pajak sangat tidak diinginkan bagi setiap wajib pajak terutama wajib pajak badan karena dapat mengurangi laba bersih dari laba perusahaan tersebut. Sesuai dengan asumsi yang adaa bahwa pajak dianggap sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi beban perpajakan tersebut. Anggapan ini lah yang membuat wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Peran aktif dan kesadaran masyarakat membayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak kepada negara. Namun demikian tidak jarang terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pungutan pajak tersebut. Terdapat berbagai perlawanan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pungutan pajak, diantaranya adalah perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungna erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila tidak dilakukan kontrol dengan efektif atau bahakan tidak dapat dilakukan. Sedangkan untuk perlawanan aktif sendiri
terdapat
perlawanan dengan pengelakan atau
penyelundupan pajak yang akan dianggap melanggar undang-undang perpajakan
3
atau perlawanan aktif juga dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999). Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik berasal dari kelemahan perundang-undangan yang berlaku maupun berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut tax planning yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undangundang yang disebut juga tax avoidance, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidak sempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undangundang dan peraturan perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2013). Pada umunya wajib pajak yang akan melakukan perencanaan pajak demi meminimalkan beban pajaknya adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Ada tiga tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak
4
yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal mapun ilegal. Langkah kedua, yaitu berusaha mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut (Siahaan,2010). Ada banyak faktor kenapa masyarakat tidak mau membayar pajak, yaitu (1) Kurangnya pengetahuan tentang pajak, (2) Sikap terhadap pemerintah, (3) Sikap terhadap pelaksanaan pemerintahan, (4) Sikap terhadap petugas pajak, (5) Sistem pajak dan pelaksanaan pajak yang mudah dan adil (Ancok ,2004). Penghidaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, leverage, dan corporate governance. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas adalah dengan menggunakan Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan
laba
dengan
menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. Rasio keuangan lainnya yang merupakan faktor dalam suatu perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya adalah leverage. Leverage merupakan
5
tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Pengukuran leverage adalah dengan menggunakan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah Hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para peneliti dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Selain profitabilitas dan leverage, peneliti akan menganalisis mengenai keterkaitan corporate governance terhadap tax avoidance. Haruman (2008) menjelaskan corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. corporate governace dapat menigkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham, hal ini bisa disimpulkan bahwa semakin baik mekanisme corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan maka nilai tambahnya semakin besar. Aturan struktur corporate governance akan mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Friese, 2006).
6
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.
Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap perilaku tax avoidance?
2.
Apakah leverage berpengaruh positif terhadap perilaku tax avoidance?
3.
Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perilaku tax avoidance?
4.
Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap perilaku tax avoidance?
1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1.
Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap perilaku tax avoidance.
2.
Untuk menguji pengaruh leverage terhadap perilaku tax avoidance.
3.
Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap perilaku tax avoidance.
4.
Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap perilaku tax avoidance.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Manfaat Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi manajemen
perusahaan agar lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama dalam manajemen pajaknya.
7
2.
Manfaat Teoretis Hasil penelitian ini juga dirahapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh profitabilitas, leverage, corporate governance terhadap tax voidance. Sehingga dapat memberikan dorongan dan referansi untuk dilakukannya penelitian lanjutan yang lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumya. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian, agar efektif dan efesien peneliti melakukan pembatasan bahasan dalam ruang lingkup penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerancuan pembahasaan yang terlalu luas dan tidak mengarah pada tujuan penelitian semula. Oleh karena itu pembahasan dalam penelitian ini adalah : 1.
Pengaruh profitabilitas, leverage, corporate governance terhadap tax voidance.
2.
Prusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat dalam indeks Kompas 100 BEI periode Febuari 2013 – Januari 2016.
Dalam pembahasan lain diluar ruang lingkup diatas tidak termasuk dalam proses penelitian ini.
