BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Praktek Kerja Lapangan Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Oleh sebab itu peran pajak sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara, termasuk di negara Indonesia yang tergolong
negara sedang berkembang, yang
menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama. Pajak inilah yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang sedang berjalan. Pemerintah dalam hal ini, Derektorat Jendral Pajak sebagai istitusi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sebagai atministrator dalam hal pengumpulan pajak memiliki beban yang cukup berat dalam pencapaian target penerimaan pajak. Disamping itu Wajib Pajak juga mimiliki peran yang tidak kalah penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk itu sudah seharusnya setiap golongan menyadari akan kewajibannya masing-masing, dimana pemerintah memiliki peran sebagai aparat/pengawas pajak dan wajib pajak sebagai pembayar/penyetor pajak. Namun sayangnya kesadaran akan kewajiban seringkali tidak ditaati oleh para wajib pajak, walaupun pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya agar kesadaran wajib pajak bisa meningkat setiap tahunnya . Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia sejak tahun 1984 menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment ini mengharuskan wajib 1 Universitas Sumatera Utara
2
pajak untuk membayar, menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya sendiri , dalam hal ini negara memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk jujur dan taat dalam melaksanakan kewajiban negaranya , namun kebebasan ini seringkali di salah gunakan oleh wajib pajak , hal ini lah yang menjadi kendala fiskus dalam meningkatkan ke patuhan wajib pajak di indonesia. Oleh sebab itu negara dalam hal ini pemerintah dan wajib pajak membuat undang-undang KUP dimana di atur dalam pasal 12 Ayat (1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Ayat (2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang di sampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan . Ayat (3) Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut
surat
pemberitahuan
sebagaimana
dimaksut
pada
ayat(2)
tidak
benar,Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Dari undang-undang KUP di atas menjelaskan , apabila DJP menemukan data yang berbeda dengan laporan wajib pajak (SPT) secara self assessment maka akan di lakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini , produknya adalah ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini masih terbagi lagi dalam berberapa golongan , salah satunya adalah surat ketetapan pajak nihil (SKPN) yaitu apabila setelah di lakuka pemeriksaan oleh fiskus menemukan jumlah pajak yang terutang dengan jumlah kredit pajaknya sama maka surat tersebut akan di terbitkan.
Universitas Sumatera Utara
3
Selanjutnya setelah penerbitan surat ketetapan pajak nihil tersebut harus di kirimkan oleh kantor pelayanan pajak (KPP) kepada wajib pajak , baik secara langsung maupun melalui pos/ekspedisi. Produk ketetapan tersebut harus sampai ke tangan wajib pajak, karena surat ketetapan pajak tersebut sebagai syarat dalam mengajukan proses hukum selanjutnya. Surat ketetapan yang tidak sampai ke tangan wajib pajak akan menjadi suatu masalah bagi wajib pajak , karena wajib pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu pengajuan keberatan,yaitu 3 bulan terhitung setelah tanggal terbit, apabila jangka waktu tersebut lewat maka syarat formal tidak terpenuhi otomatis surat keberatan tersebut di tolak. Menurut penulis permasalah tersebut merupakan masalah yang serius , karena itupenulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam tentang diterbitkanya SKPN dan bagaimana tata cara penyampaian SKPN, agar penulis bisa mengerti tentang hal tersebut dan proses apa saja yang di laksanakan oleh kantor pelayanan pajak apabila surat ketetapan dalam hal ini SKPN di kembalikan oleh post/ekspedisi. Berdasarkan hal-hal tersebut menarik penulis untuk mengangkatnya menjadi subuah karya ilmiah yang berjudul “Tata Cara Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Nihil Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur” B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri Setiap pekerjaan selalu memiliki tujuan yang sesuai dengan yang diinginkan dan ditentukan pada waktu sebelumnya. Demikian halnya dengan praktik kerja lapangan mandiri yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Administrasi Perpajakan
Universitas Sumatera Utara
4
mempunyai tujuan dan manfaat tersendiri, khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan. 1. Tujuan PKLM a. Untuk Mengetahui Berapa Banyak Wajib Pajak Sepanjang Tahun 2011-2014 Yang Memperoleh Surat Ketetapan Pajak Nihil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. b. Untuk Mengetahui Tata Cara Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. c. Untuk Mengetahui Cara,Menanggulangi Masalah Penyampaian SKPN Yang Tidak Sampai pada wajib pajak di Kantor PelayananPajak (KPP) Pratama Medan Timur. 2. Manfaat PKLM Praktik Kerja Lapangan Mandiri tentunya memiliki manfaat buat berbagai pihak, diantaranya adalah:
2.1 Bagi Mahasiswa a. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar pada suatu instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur b. Untuk mengetahui Tata Cara Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Nihil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.
Universitas Sumatera Utara
5
c. Untuk Mengetahui Dampak yang Terjadi Bila Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Ini Tidak Sampai 2.2
Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur a. Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi, baik berupa saran maupun kritik yang
bersifat
membangun
yang
menjadi
sumber
masukan
untuk
meningkatkan kinerja di lingkungan instansi tersebut. b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. c. Sebagai sarana meningkatkan hubungan baik dan kerjasama dengan pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 2.3
Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik a. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Program studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. b. Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan instansi pemerintah yang bersangkutan dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
Universitas Sumatera Utara
6
c. Mendapat masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang berlaku di program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. C. Uraian Teoritis a. Pengertian SKP Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. 1.1Fungsi Surat Ketetapan Pajak Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan. b.
Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. 1.2 Jenis-Jenis Ketetapan Pajak a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
Universitas Sumatera Utara
7
kekurangan pembayaran poko pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.. 2. Pembetulan Ketetapan Pajak Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
3. Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari : a. Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo
Universitas Sumatera Utara
8
b. Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan c. Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak. 4. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Kerentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa kali di Ubah Terahir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia 5. Pembetulan Ketetapan Pajak Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
Universitas Sumatera Utara
9
6. Persyaratan Pengajuan a.
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
b.
Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan
c.
1 (satu) keberatan harus diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak jenis pajak, 1 (satu) pemotongan pajak, atau 1 (satu) pemungutan pajak
d.
WP telah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan
e.
Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali WP dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebuttidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan WP .
f.
Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusu
7. Jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak Jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan Wajib Pajak harus diselesaikan oleh DirekturJenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulanditerima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikansuatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan.
Universitas Sumatera Utara
10
8. Daluwarsa Penetapan Pajak Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 9. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Nihil a. Disampaikan oleh kepala kantor KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan kepada wajib pajak secara langsung. b. Dikirim lewat Pos dengan bukti pengirima surat c. Dikirim lewat Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam laporan Praktik kerja lapangan mandiri ini, maka yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah. a. Tata cara penyampaian surat ketetapan Pajak nihil b. Masalah yang di timbulkan bila tata cara penyampaiannya salah c. jumlah penerbitan SKPN setiap tahunnya mulai 2011 -2014 yang tersalurkan dengan baik maupun jumlah yang di kembalikan / tidak sampai. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Mandiri maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1.
Tahap Persiapan Mengajukan judul, penentuan judul, pengesahan judul, pembuatan Proposal
Praktik Kerja Lapangan Mandiri, seminar Proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri,
Universitas Sumatera Utara
11
perbaikan Proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri, persetujuan penentuan Dosen Pembimbing, bimbingan dan konsultasi dengan Dosen Pembimbing, pembuatan surat izin untuk Praktik Kerja Lapangan Mandiri ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 2.
Studi Literatur Penulis mengumpulkan data - data yang menyangkut masalah yang akan di
bahas melalui buku-buku, majalah, Undang - Undang, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Direktur Jendral Pajak dan bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan.
3.
Pengumpulan Data Dalam hal ini penulis mengumpulkan data - data yang berhubungan dengan
apa yang dikerjakan pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri nantinya yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Dalam pengumpulan data sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Contoh data primer adalah yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.
Universitas Sumatera Utara
12
b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. F. Metode Pengumpulan Data Hal ini berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi serta keterangan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Penulis menggunakan metode : 1. Wawancara (Interview) Dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai hal - hal yang menjadi objek pembahasan. 2. Dokumentasi Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumentasi. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk Mempermudah penulisan laporan PKLM, maka penulis terlebih dahulu membuat uraian garis-garis besar laporan PKLM tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan, terdiri dari : BAB I: PENDAHULUAN Pada bab ini diberikan gambaran mengenai keseluruhan isi laporan ini.bab ini terdiri dari latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis,ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan PKLM.
Universitas Sumatera Utara
13
BAB II: GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Pada bab ini penulis akan menjelaskan sejarah singkat lokasi dimana praktik kerja lapangan mandiri dilakukan dalam hal ini sejarah singkat lokasi yang akan diuraikan penulis adalah kantor pelayanan pajak pratama Medan Timur, struktur organisasi, tugas dan fungsi pegawai di instantsi tersebut serta gambaran lain.
BAB III: GAMBARAN DATA Pada bab ini penulis akan menyampaikan tentang Prosedur di kluarkannya surat ketetapan pajak pajak nihil serta tata cara penyampaian surat ketetapan pajak nihil tersebut BAB IV: ANALISIS DAN EVALUASI DATA Dalam bab ini penulis akan meganalisis jumlah penyampaian surat ketetapan setiap tahunnya serta berapa banyak surat yang harus kembali serta dampak yang di alami oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur berdasarkan kemampuan penulis kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interpretasi untuk menjawab perumusan masalah yang di ajukan. BAB V: KESIMPLAN Dalam bab ini penulis akan memaparka bagaimana kesimpulan dari objek yang telah diteliti serta saran-saran yan membangun bagi pihak-pihak yang memerlukan.
Universitas Sumatera Utara
