BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Waluyo (2011;2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayar menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaram-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas yang menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Mardiasmo (Edisi Revisi:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 6
1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2.1.2 Fungsi Pajak Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan Negara, namun fungsi tersebut bukanlah merupakan fungsi utama. Ada dua fungsi pajak, yaitu: 1) Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument pengumpul dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditujukkan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengatur melalui kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi
7
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. 2.1.3 Tarif Pajak Terdapat 4 (empat) macam tarif pajak yang berlaku di Indonesia yang dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Tarif Sebanding/ Proporsional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. b) Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. c) Tarif Progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. d) Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 2.1.4
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan
8
memiliki NPWP Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sebagai persyaratan pinjaman bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. NPWP terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit (3 digit kode KKP dan 3 digit berikutnya kode kantor Cabang/Pusat) berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. 2.2
Tinjauan Umum Pajak Pertambahan Nilai
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan pajak yang ditanggung. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal dengan istilah pajak keluaran dan pajak masukkan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. 2.2.2 Pengertian Barang Kena Pajak Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.
9
2.2.3 Pengecualian Barang Kena Pajak Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut: a
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti: 1) Minyak mentah (crude oil); 2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; 3) Panas bumi 4) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit 5) Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan 6) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
b
Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: 1) Beras 2) Gabah
10
3) Jagung 4) Sagu 5) Kedelai 6) Garam, baik yang berjodium maupun yang tidak berjodium, baik yang berbentuk curah maupun briket. 7) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus 8) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas 9) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas. 10) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas, dan 11) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. c Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
11
d Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 2.2.4 Pengertian Jasa Kena Pajak Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilankan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.
2.2.5 Pengecualian Jasa Kena Pajak Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPn ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:
a
Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, meliputi: 1) Jasa dokter umum,dokter spesialis, dan dokter gigi; 2) Jasa dokter hewan; 3) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi danfisioterapi; 4) Jasa kebidanan dan dukun bayi; 5) Jasa paramedis dan perawat; 6) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik, kesehatan, laboratorium kesehatan, dan Sanatorium; 7) Jasa psikolog dan psikiater, dan 8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
b
Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi: 1) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 2) Jasa pemadam kebakaran; 3) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
12
4) Jasa lembaga rehabilitasi; 5) Jasa penyedia rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium; dan 6) Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial. c Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. d Jasa keuangan meliputi: 1) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 2) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 3) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: a
sewa guna usaha dengan hak opsi;
b
anjak piutang;
c
usaha kartu kredit; dan/atau
d
pembiayaan konsumen;
4) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan 5) jasa penjaminan.
13
e
Jasa Asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa
penunjang
asuransi
seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. f
Jasa di bidang keagamaan, meliputi: 1) Jasa pelayanan rumah ibadah; 2) Jasa pemberian khotbah atau dakwah; 3) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan 4) Jasa lainnya di bidang keagamaan.
g
Jasa di bidang pendidikan,meliputi: 1) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum,
pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa,
pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; 2) Jasa penyelengaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus. h
Jasa di bidang kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni nyang telah dikenakan Pajak Tontonan.
i
Jasa di bidang penyiaran meliputi jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupn swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bersetujuan komersial.
j
Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
k
Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:
14
1) Jasa tenaga kerja; 2) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan 3) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. l
Jasa di bidang perhotelan, meliputi: 1) Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel losmen, hostel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap 2) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hotel.
m Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak,pembuatan Kartu Tanda n
Penduduk.
Jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
o
Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, yaitu jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
p
Jasa penerimaan uang dengan wesel pos
q
Jasa boga atau katering
15
2.2.6 Pengertian Pengusaha Kena Pajak Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pu yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang meklakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang PPN 1984. 2.2.7 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk: a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang. c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukkan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan d. Melaporkan perhitungan pajak. 2.2.8 Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah: a. Pengusaha Kecil. b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN. 16
2.2.9 Objek Pajak Pertambahan Nilai 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya sebagai berikut: a
Barang berwujud yang diserahakan merupakan Barang Kena Pajak;
b
Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud;
c
Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
d
Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2) Impor Barang Kena Pajak. 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya sebagai berikut: a
Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
b
Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
c
Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 6) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusha Kena Pajak; 7) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
17
9) Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. 2.2.10 Tarif Pajak Pertambahan Nilai Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 : 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; b Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan c Ekspor Jasa Kena Pajak. 3) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah. 2.3 Tinjauan Umum Faktur Pajak 2.3.1 Pengertian Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Dalam membuat Faktur Pajak kita harus memperhatikan syarat minimal data data apa saja yang harus dicantumkan oleh pembuat Faktur Pajak syarat minimal data yang harus dicantumkan di Faktur Pajak berdasar adalah : 1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
18
2) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; 3) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; 5) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 6) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. 2.3.2 Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak dibuat pada: 1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 3. Saat Penerimaan pembayaraan termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; 4. Untuk Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 2.4 Tinjauan Umum Surat Setoran Pajak (SSP) 2.4.1 Pengertian Surat Setoran Pajak Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran/ penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui
19
Kantor Pos dan Bank BUMN atau BUMD/ tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2.4.2 Fungsi Surat Setoran Pajak 1) Sarana untuk membayar pajak. 2) Bukti dan laporan pembayaran pajak. 2.4.3 Tempat Pembayaran/ Penyetoran Pajak : 1) Bank- bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran. 2) Kantor Pos 3) Bank- bank BUMN dan BUMD 4) Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2.4.4 Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak Wajib Pajak orang Pribadi, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang titunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pph wajib melaporkan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
20
