BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara, salah satunya adalah Pajak Penambahan Nilai (PPN). Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa. Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban dari produsen atau pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat
1
Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2011:315). Faktur pajak berfungsi sebagai bukti
pungutan
pajak
dan
dapat
digunakan
sebagai
sarana
untuk
mengkreditkan Pajak Masukan. Berkembanganya perdagangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan ekspor impor meningkatkan penerimaan pajak yang diperoleh dari faktur
pajak, umumnya perusahaan yang berorientasi ekspor tidak perlu
melakukan pemungutan PPN hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan yang lebih kompetitif di luar negeri. Namun kemudahan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah justru dimanfaatkan secara tidak benar oleh wajib pajak nakal untuk membobol kas negara. Modus yang dilakukan oknum nakal ini beragam mulai dari menaikan nilai pajak agar mendapat restitusi lebih besar, sampai pemalsuan faktur pajak yang digunakan untuk ekspor fiktif. Faktur pajak palsu yang digunakan ini, biasa disebut pajak tidak sah/ bermaslah/ fiktif. Melihat kondisi seperti ini tentu akan sangat merugikan negara.. Faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Luiyanto dan Titi Muswati, 2009). Penyalahgunaan faktur pajak fiktif ini bukan hanya melibatkan PKP semata melainkan juga oknum petugas pajak, serta pihak-pihak lainya yang berhasil diungkap oleh aparat hukum yang berwenang. Meskipun oknum yang terkait dengan penyalahgunaan faktur pajak fiktif tersebut sudah dijatuhi hukuman, ternyata efek jera yang ditimbulkan tidak berpengaruh. Dengan kata lain permasalahan ini masih terus saja terjadi. Maka harus dilakukan pembenahan administrasi pajak.
2
Pembenahan administrasi pajak pada awalnya dimulai pada tahun 2010 dengan mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Dalam pengembangan aplikasi pengisian e-SPT PPN yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan baik kepada PKP maupun fiskus sehingga tidak perlu lagi menginput daftar faktur pajak yang cukup menyita waktu dan membutuhkan banyak kertas, fotokopi, dan tempat pemberkasan. Pembenahan administratsi pajak selanjutnya yaitu kebijakan pengukuhan PKP, peningkatan penggunaan eSPT, Registrasi ulang PKP dan membentuk tim kajian komperhensif. Perbaikan ini berhasil dijalankan di tahun 2013. Maka, selanjutnya pembenahan adminstrasi PPN memasuki tahap penggunaan e-tax invoice. Penggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) diwajibkan bagi seluruh seluruh PKP tanpa kecuali. Pemberlakuan e-Faktur yang dilandasi oleh Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 akan diterapkan pada seluruh PKP di pulai Jawa dan Bali per tanggal 1 Juli 2015 dan kepada PKP di seluruh Indonesia per tanggal 1 Juli 2016. Melalui aturan tersebut, penomoran dan pelaporan Faktur Pajak dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi e-Faktur melalui laman website DJP. Sehingga, DJP mulai memberikan sosialisasi e-Faktur kepada Wajib pajak yang berPKP. Dalam sosialisasi e-Faktur, pihak DJP memberikan pelatihan aplikasi e-Faktur kepada para PKP peserta sosialisasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu “ Bagaimana Efektivitas Penerapan Aplikasi e-Faktur bagi PKP dalam Menjalankan Kewajiban Pajak”.
3
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas penerapan aplikasi e-Faktur bagi PKP dalam menjalankan kewajiban pajak.
1.3
Kegunaan Penelitian 1) Kegunaan Teoretis Secara teoretis ,penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peningkatkan mutu pendidikan di bidang perpajakan khususnya mengenai efektivitas penerapan aplikasi e-Faktur bagi PKP dalam menjalankan kewajiban pajak. 2) Kegunaan Praktis Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wajib pajak untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi e-Faktur bagi PKP dalam menjalankan kewajiban pajak serta bagi pihak lain ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi jika melakukan penelitian serupa.
1.4
Sistematika Penulisan Agar lebih mudah dalam pembahasan materi yang ada di dalam Tugas Akhir Studi ini, maka sistematika penulisan laporan ini dapat disajikan sebagai berikut:
4
Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,tujuan, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini memuat tentang landasan teori yang mendukung pembahasan
penelitian
dalam
menganalisis
masalah
meliputi teori-teori mengenai pengetian pajak, fungsi pajak, pengertian
pajak
penghasilan,
subjek
pajak,
sistem
pemungutan pajak, objek pajak, pajak pertambahan nilai, pengusaha kena pajak, faktur pajak dan pengertian e-Faktur. Bab III
Metode Penelitian Bab ini menguraikan lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini berisikan gambaran umum daerah/deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan yang berisi simpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dapat ditarik simpulan yang berguna bagi wajib pajak di masa mendatang.
5
