BAB II LANDASAN TEORI
A. Pajak 1. Pengertian Pajak
Pajak dalam undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut Rachmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Terdapat Lima unsur pokok dalam defenisi pajak :
1. Iuran / pungutan 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 3. Pajak dapat dipaksakan 4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat adalah:
1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pada tahun 2012, khusus jenis pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pengelolaannya sebagian dialihkan kepada pemerintah daerah (Pemda).
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus disetor oleh wajib pajak pribadi atau badan ke kas Negara yang sifatnya memaksa dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Subjek pajak merupakan istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok). Seseorang atau badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu mempunyai kewajiban pajak. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan seseorang dianggap sebagai subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu mempunyai kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.
2. Faktor – faktor yang melandasi perhitungan pajak
1. Tarif Pajak Tarif pajak digunakan sebagai pedoman untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Terdapat beberapa jenis untuk tarif pajak :
a. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. b. Tarif regresif (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat. c. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. d. Tarif degresif ( a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.
2. Kurs Pajak Kurs pajak merupakan nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing. Harus terlebih dahulu dinilai kedalam uang rupiah.
Menurut penjelasan resmi Kemennterian Keuangan, Kurs Pajak adalah nilai kurs yang dipakai sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan.
Menurut Anto (2011) Penggunaan kurs Menteri Keuangan (Kurs Pajak) adalah untuk menentukan besarnya pajak (PPN, PPnBM, PPh, Bea Masuk) yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sarana untuk menentukan/menghitung besarnya pajak yang terutang adalah dengan melaporkannya dalam SPT. Jika transaksi yang dilakukan adalah menggunakan mata uang asing, maka untuk melaporkan transaksi tersebut dalam SPT haruslah menggunakan kurs pajak. Sehingga untuk melaporkan penyerahan yang tidak terutang PPN dalam SPT Masa PPN 1107 induk huruf B yang transaksinya menggunakan mata uang dolar, adalah menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat dilakukannya transaksi. Berikut nilai Kurs Pajak yang Berlaku dari 9 April 2012 - 15 April 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 363/KM.1/2012 tanggal 9 April 2012.
Tabel 2.1 Kurs Pajak Periode 03 Oktober 2011 April 2011 - 09 Oktober 2011
Jenis Nilai Mata Uang Asing
Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 Dolar Australia ( AUD ) , 1 Dolar Canada ( CAD ) , 1 Kroner Denmark ( DKK ) , 1 Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 Dolar Singapura ( SGD ) , 1 Kroner Swedia ( SEK ) , 1 Franc Swiss ( CHF ) , 1 Yen Jepang ( JPY ) , 100 Kyat Burma ( BUK ) , 1 Rupee India ( INR ) , 1 Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 Rupee Pakistan ( PKR ) , 1
Sumber : Pajak.Go.Id
Nilai Mata Uang Asing
8,979.00 8,829.66 8,740.72 1,637.00 1,151.69 2,832.48 7,012.24 1,556.35 14,007.64 6,950.05 1,322.38 9,991.93 11,724.40 1,403.75 183.04 32,396.86 102.67
a. Selisih Kurs Akibat Kurs Pajak
Menurut Djoko Muljono (2010) Keuntungan atau kerugian selisih kurs pada perkiraan /akun PPN semata-mata terjadi karena konsekuensi perlakuan akuntansi dalam pembukuan, tidak terdapat pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewajiban pajak kepada Negara, baik dalam hal PPN kurang bayar maupun PPN lebh bayar. Perlakuan PPh terhadap keuntungan / kerugian selisih kurs yang melekat pada perkiraan /akun PPN adalah sama dengan perlakuan terhadap perkiraan / akun PPN (under account) itu sendiri, yaitu bukan penghasilan dan bukan sebagai biaya /kerugian (S.No:S-227/tahun 2003).
3. Perbedaan Kurs Pajak dengan Pajak
Menurut ahira (2011) perbedaan yang cukup mendasar antara kurs pajak dengan pajak adalah pada wajib pajak. Orang yang wajib membayar kurs pajak adalah orangorang yang melakukan transaksi dengan valuta asing. Sementara itu orang yang wajib membyar pajak adlaah semua warga Negara baik instansi maupun perorangan yang menurut undang-undang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.
4. Peraturan yang Mendasari Penggunaan Kurs a. Pajak dalam pembayaran PPN
Pasal 11 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 143 tahun 2000 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan
jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000.
“apabila pembayaran atau harga jual atau penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya pajak yang terutang harus dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut keputusan menteri keuangan pada saat pembuatan faktur pajak”.
Lampiran II angka 4 huruf c peraturan direktur jenderal pajak nomor PER159/PJ/2006 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar
“….dalam hal pembayaran harga jual/penggantian/uang muka/termindilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris “dasar pengenaan pajak” dan baris “PPN=10% x dasar pengenaan pajak”yang harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut surat keputusan menteri keuangan pada saat pembuatan faktur pajak standar….” Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung pembayaran PPN, kurs yang digunakan adalah Kurs Pajak. Bea Masuk merupakan pajak yang dipungut atas barang-barang impor. Sedangkan pengertian bea masuk menurut Pasal 1 UU No. 17/2006 perubahan dari UU No. 10/1995 adalah “pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor” dalam penjelasan pasal 2 ayat (1)
disebutkan bahwa pengertian impor secara Yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan kurs yang digunakan dalam perhitngan bea masuk adalah menggunakan kurs pajak.
5. Wajib Pajak Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi merupakan setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2000 mengenai perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak juga digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
Subjek pajak dalam negeri terdiri dari : 1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; 2. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 3. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; 4. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Subyek pajak luar negeri terdiri dari : 1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 3. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 4. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
B. Kurs Rupiah 1. Pengertian Kurs Rupiah
Kurs rupiah merupakan kurs yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu mata uang asing dalam nilai rupiah. Dalam perdagangan internasional nilai tukar memainkan peranan yang sangat penting. Karena dengan nilai tukar mata uang asing memudahkan dalam proses transaksi dari dan keluar negri atau ekspor impor. Konsep dasar dalam nilai tukar adalah konsep nominal dan konsep riil. Konsep nominal merupakan konsep untuk mengukur perbandingan harga mata uang untuk mengetahui nilai suatu mata uang yang diperlukan dengan nilai mata uang asing lainnya. Konsep riil merupakan pengukur daya saing komoditi ekspor suatu Negara di pasar Internasional.
Menurut Hady (2010) dalam Limi Harip (2005), pada transaksi ekonomi dan keuangan internasional dikenal dua jenis mata uang, yaitu :
a. Hard Currency
Disebut juga sebagai convertible currency adalah mata uang yang nilainya relative stabil.
b. Soft currency
Yang dimaksud dengan soft currency adalah mata uang yang bersifat lemah dan digunakan sebagai alat pembayaran karena nilainya yang tidak stabil dan sering mengalami depresiasi. Soft currency ini pada umumnya berasal dari Negara – Negara berkembang seperti Indonesia (Rp), Malaysia (Ringgit).
2. Sistem Dalam Pertukaran Mata Uang Asing
Nilai tukar atau nilai tukar mata uang memiliki 3 sistem, yaitu sistem nilai tukar mata uang bebas, sistem nilai tukar mata uang tetap, dan sistem nilai tukar mata uang terkendali. a. Sistem nilai tukar mata uang bebas
Sistem ini memiliki pengertian sebagai nilai tukar mata uang yang ditentukan berdasarkan kekuatan-kekuatan pasar. System ini bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap nilai tukar mata uang.
b. Sistem nilai tukar mata uang tetap
Sistem ini merupakan nilai tukar mata uang yang bersifat tetap, System ini bergantung pada lembaga otoritas moneter atau bank sentralselama beberapa periode. Misalkan 1 US $ = 10.000 dalam system ini kurs tersebut tidak akan berubah untuk beberapa lama. Untuk mempertahankan agar kurs tetap stabil, maka Bank Sentral harus memiliki cadangan Devisa yang cukup besar sebagai cara untuk mengintervensi pasar.
C. INFLASI 1. Pengertian Inflasi Menurut Suparmoko (2003:209), inflasi merupakan suatu keadaan dimana terdapat kenaikan harga umum secara terus menerus. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Menurut Putong (2003:147), inflasi adalah naiknya harga – harga komoditi secara umum disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produk, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam inflasi terdapat 3 teori yang menjadi dasar : a. Teori Kuantitas Teori ini mengacu pada proses inflasi dari:
Jumlah uang yang beredar
Psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (expextation) Inti dari teori ini adalah :
Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (berupa penambahan uang kartal atau uang giral)
Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan hrga-harga dimasa mendatang.
b. Teori Keynes Proses inflasi menurut pandangan Keynes merupakan proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang meninginkan bagian yang melebihi dari kemampuan pasar. c. Teori Strukturalis Teori strukturalis merupakan teori mengenai infllasi yang didasarkan atas pengalaman di Negara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian yang sedang berkembang.teori ini juga dapat disebut sebagai teori inflasi jangka panjang. Menurut teori ini terdapat 2 macam ketegaran : 1. Ketidakelastisan dalam penerimaan ekspor, pertumbuhan ekspor yang sangat lamban dibandingkan dengan sektor lain.yang disebabkan oleh :
Nilai pasar dari impor melebihi harga pasar barang-barang ekspor.
Kenaikan harga yang tidak diseimbangi oleh produksi barang-barang ekspor.
Produksi bahan makanan dalam negri tidak secepat pertumbuhan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga melebihi harga barang-barang lain.akibatnya akan terjadi permintaan kenaikan upah yang berarti kenaikan ongkos produksi. Yang berarti kenaikan harga barang-barang tersebut.
2. Produksi bahan makanan dalam negri tidak secepat pertumbuhan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga melebihi harga barang-barang lain.akibatnya akan terjadi permintaan kenaikan upah yang berarti kenaikan ongkos produksi. Yang berarti kenaikan harga barang-barang tersebut.
2. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Inflasi a. Inflasi tarikan permintaan (Demand Full Inflation) Inflasi ini akan terjadi apabila dari sektor perusahaan tidak mampu untuk menyesuaikan permintaan pasar. Hal ini akan mendorong permintaan barang yang menyebabkan kenaikan pada harga. b. Inflasi desakan biaya Kenaikan pada biaya produksi akan menyebabkan kenaikan pada
harga barang.
Meskipun hal tersebut juga akan mempengaruhi permintaan pada barang produksi.
3. Kebijakan untuk mengatasi Inflasi a. Kebijakan Moneter Kebijakan ini mengacu
pada bank sentral dalam mengatasi inflasi dengan cara
mengatur jumlah uang yang beredar. Sebagai berikut : 1. Politik Diskonto (discount policy) adalah politik bank sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat
akan berkurang karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya di bank daripada menjalankan investasi. 2. Politik Pasar Terbuka (open market policy) dijalankan dengan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan menjual surat-surat berharga diharapkan uang akan tersedot dari masyarakat. 3. Politik Persediaan Kas (cash ratio policy) adalah politik Bank Sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Dengan dinaikkannya persentase persediaan kas, diharapkan jumlah kredit akan berkurang. 4. Pengawasan kredit secara selektif.
b. Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar
tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran. Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
D. Kajian Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Inflasi terhadap kurs pajak juga dilakukan oleh Omankhanlen (2010) dengan judul “The Effect of Exchange Rate and Inflation on Foreign Direct Investment and Its Relationship with Economic Growthin Nigeria” yang membahas mengenai Inflasi positif dapat terjadi jika pemerintah menaikkan tarif pajak.
E. Kerangka Pemikiran Teoritis Dalam perhitungan tarif pajak yang dinilai dalam mata uang asing harus terlebih dahulu dinilai kedalam kurs pajak. Perubahan yang terjadi pada kurs pajak dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya kurs rupiah dan tingkat laju inflasi.
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis
