BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Badan Hukum a. Pengertian Badan Hukum Dalam ilmu hukum dikenal teori kekayaan bertujuan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Badan Hukum a. Pengertian Badan Hukum Dalam ilmu hukum dikenal teori kekayaan bertujuan (doelvermogen theorie), yang dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden. Menurut teori ini, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu, dan tujuan badan hukum adalah objek yang dilindungi oleh hukum (Abdulkadir Muhammad, 2010:101). Perkembangan hidup manusia menganggap perlu adanya suatu kerja sama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan yang terpisah dari hak-hak pribadi para anggota atau sekutunya. Dalam hal ini perkembangan hubungan kehidupan antar manusia menghendaki adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak mewakili seluruh anggota organisasi atau persekutuan itu. Dalam perkembangan subyek hukum baru yang dimaksud adalah badan hukum. Mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah sudah tentu pertama-tama bahwa manusia juga dalam hubungan privat yang mana tidak hanya berhubungan terhadap manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Disamping manusia masih ada pendukung hak-hak dan kewajibankewajiban yang kita namakan badan hukum (recht persoon) untuk membedakan dengan manusia (naturlijk persoon). Jadi ada suatu bentuk hukum (rechtfiguur), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum yang dapat mengadakan hubungan hukum. Menurut Prof. R. Subekti pengertian badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak,


digilib.uns.ac.id

kewajiban-kewajiban dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Menurut teori harta karena jabatan atau teori van het ambetelijk vermogen yang diajarkan oleh Holder dan Binder, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut ( Herjuna Wisnu Gautama, 2002:13). Seperti pada penjelasan Pasal 3 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa ketentuan dalam butir ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Teori proriete collective dari Planiol menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik (R. Ali Rido. 2001: 9). Dapat dikatakan bahwa orang yang berhimpun itu merupakan suatu kesatuan yang membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum dengan demikian, badan hukum hanya merupakan suatu konstruksi yuridis saja. Teori ini berlaku untuk korporasi, badan hukum yang memiliki anggota. Disini badan hukum untuk anak perusahaan sendiri dikendalikan oleh korporasi, perusahaan, atau perseroan terbatas itu sendiri, dan bahkan menjadi milik pemerintah atau perusahaan milik negara.


digilib.uns.ac.id

b. Penggolongan Badan hukum Terdapat beraneka ragam cara dalam menggolongkan badan hukum, baik menurut dasar hukum, golongan hukum, dan sifatnya. Menurut landasan atau dasar hukumnya, di Indonesia dikenal dua macam badan hukum, yaitu : 1) Badan hukum orisinil (murni atau asli), yaitu Negara 2) Badan hukum tidak orisinil (tidak murni atau tidak asli), yaitu badan hukum yang berwujud perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata. Badan hukum tidak orisinil dapat dibagi menjadi : a) Badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum b) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum c) Badan hukum yang diperkenankan karena diizinkan Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu (Chidir Ali, 2005:56-57). Pembagian badan hukum menurut jenisnya, badan hukum dapat dibedakan

menjadi badan hukum publik, yang dibedakan menjadi Badan

hukum yang mempunyai teritorial atau wilayah, misalnya negara Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat. Juga dimungkinkan suatu badan hukum hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang. Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial,yaitu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu (Chidir Ali, 2005:6263). Badan hukum perdata, adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Berikut ini beberapa bentuk badan hukum perdata : 1) Perkumpulan (vereniging) diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata; 2) Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 KUHDagang dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3) Rederij diatur dalam Pasal 323 KUHDagang; 4) Kerkgenootschappen diatur dalam Stb. 1927-156; 5) Koperasi diatur dalam Undang-Undang Koperasi ;


digilib.uns.ac.id

6) Yayasan. (Chidir Ali, 2005:62-63) Menurut sifatnya, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam,

pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum sendiri. Korporasi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak kewajiban kekayaan (vermogen) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan

c. Syarat-syarat badan hukum Satu-satunya peraturan yang merupakan ketentuan-ketentuan umum mengenai badan hukum adalah bab kesembilan dari buku ketiga KUH Perdata tentang

atau badan-badan susila. Dalam Pasal 1653

KUH Perdata, yang merupakan peraturan umum menyebutkan 3 macam perkumpulan ialah : 1) Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum. 2) Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum. 3) Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan Undang-Undang atau kesusilaan. Pasal tersebut merupakan landasan yuridis atas keberadaan badan hukum dalam hukum, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Dalam pasal ini tidak diatur tentang pemisahan harta kekayaan, namun hanya menyebutkan adanya badan hukum publik dan badan hukum privat secara implisit, sebagaimana disyaratkan undang-undan. Hal ini diartikan bahwa suatu badan hukum itu ada atau timbul berdasarkan adanya penunjukan dari undangundang. Untuk menentukan kedudukan organ disebut sebagai badan hukum atau bukan. Dapat dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukum formal,


digilib.uns.ac.id

bahwa telah dipenuhinya syarat yang diminta oleh undang-undang hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin. Ada badan atau kesatuan organisasi yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang sebagai badan hukum, akan tetapi ada yang hanya berdasarkan oleh kebiasaan, yurisprudensi

atau doktrin dianggap sebagai

badan hukum. Hal tersebut berdasarkan dari kondisi obyektif atau realitas bahwa badan atau organisasi tersebut memiliki ciri-ciri dana sifat sebagaimana badan hokum. R. Ali Rido (2001:50), menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut : 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah; 2) Mempunyai tujuan tertentu; 3) Mempunyai kepentingan sendiri;dan 4) Adanya organisasi yang teratur. Harta kekayaan tersebut sengaja dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar sesuatu atau tujuan tertentu. Harta tersebut terpisahkan dari kepentingan pribadi orang atau pengurus. Dengan demikian harta itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu. Dalam Pasal 1661 KUHPerdata berbunyi para anggota badan hukum sebagai perseorangan tidak bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjian perkumpulannya. Semua utang perkumpulan itu hanya dapat dilunasi dengan harta benda perkumpulan. Pasal itu menyebutkan tentang pemisahan tanggung jawab pribadi sehubungan dengan pemisahan harta kekayaan yang disebutkan dalam Pasal 1663 KUHPerdata berbunyi badan hukum lain tetap berdiri sampai pada saat dibubarkannya secara tegas menurut akta pendirian, perjanjiannya, atau sampai pada saat berhentinya pengejaran tujuan badan hukum itu. Maka akibat dari pemisahan harta kekayaan dari badan hukum adalah :


digilib.uns.ac.id

1) Kreditur pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan dari badan hukum. 2) Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum kepada pihak ketiga. 3) Kompensasi antara utang pribadi dan utang badan hukum tidak diperkenankan. 4) Hubungan hukum, baik perjanjian, maupun proses-proese antara anggota dan badan hukum dengan pihak ketiga. 5) Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum yang dapat menuntut harta kekayaan terpisah tersebut. Tujuan organisasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan ideal dan tujuan komersial, dalam suatu organisasi tujuan bukan merupakan kepentinan pribadi tapi merupakan perjuangan dari badan hukum sebagai persoon (subyek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Dalam kaitannya dengan harta kekayaan badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan-kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak subyektif sebagai akibat peristiwa hukum yang timbul, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Sedangkan setiap badan pastilah memerlukan suatu organisasi yang terdiri dari organ-organ, karena dengan organ-organ yang dibentuk tersebut merupakan perantaraan badan hukum dalam bertindak. Sehingga dibuthkan suatu o rganisasi yang stabil dan teratur serta perangkat aturan organisasi yang jelas. Dari kriteria di atas para sarjana benyak yang melihat kedudukan badan hukum dari sisi ada tidaknya harta kekayaan yang terpisah tersebut antara harta anggota organisasi dengan harta organisasi atau badan, karena syarat tersebut dianggap lebih utama bila dibandingkan dengan syarat lainnya. Artinya jika suatu badan usaha itu kedudukannya sebagai badan hukum, maka


digilib.uns.ac.id

harus ada kekayaan yang terpisah dari anggota atau pengurusnya. Hal tersebut tentunya menimbulkan suatu kontradiksi, dimana bisakah suatu badan usaha yang kekayaannya terpisah bisa dikatakan berstatus sebagai badan hukum. Dari beberapa unsur diatas, syarat lain yang dapat dijadikan kriteria sebagai badan hukum dapat pula dilihat dari prosedur pendiriannya dan apa yang secara khusus disyaratkan oleh Undang-Undang. Untuk mendirikan suatu badan hukum

selain memenuhi kriteria tersebut diatas, juga harus

memenuhi persyaratan formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini adalah didirikan denngan akta notaris dan pengesahan oleh pemerintah atau Pengadilan Negeri setempat. Peraturan yang mengatur badan hukum yang pernah ada adalah Stbl.1870 No.64 yang menyatakan antara lain adalah adanya suatu perkumpulan belum mempunyai sifat badan hukum jika belum disahkan oleh yang berwajib, yaitu menteri kehakiman. Peraturan Stbl. 1870 no. 64 yang berkepala sifat badan hukum buat perserikatan tidak berlaku atas persekutuan (maatschap), perseroan-kongsi, maskapai tanggung menanggung (R. Susanto, 1982:76). Dari Staatblad tersebut dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan status sebagai badan hukum suatu perkumpulan atau badan usaha harus dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Perlu juga diperhatikan, bahwa badan hukum itu harus didaftarkan dan diumumkan. Di Indonesia dewasa ini pendaftaran dilakukan di Panitera Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (B.N.R.I) yang ditempatkan di dalam bagian Tambahan B.N.R.I. Tujuan dari pendaftaran dan pengumuman ini adalah untuk melindungi pihak ketiga. Dengan demikian pihak ketiga dapat mengetahui struktur hukum dari badan hukum itu, mengenai tujuan dan organ yang berhak bertindak untuk mewakili badan hukum. Kelalaian pengurus yang tidak menjalankan kewajiban untuk melaksnakan pendaftaran dan pengumuman mempunyai akibat hukum, bahwa


digilib.uns.ac.id

para pengurus atau pendiri secara pribadi bertanggung jawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga. d. Kemampuan dan Perbuatan Hukum Badan Hukum Subyek hukum yang utama adalah manusia, bila dibandingkan dengan manusia, badan hukum (recht persoon) memperlihatkan sifatnya yang khusus. Sehingga badan hukum tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan

semua

kewajiban-kewajiban

maupun

perbuatan

hukum

sebagaimana manusia (natuurlijk persoon). Badan hukum bukanlah makhluk selayaknya manusia. Badan hukum tidak mempunyai daya pikir serta kehendak, karena itu badan hukum tidak dapat melakukan pebuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang-orang biasa atau manusia. Ketentuan yang membatasi cara bertindak dari perantara ini bisa diatur dalam anggaran dasar atau undangundang. Akan tetapi kemampuan hukum atau kebiasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada asasnya menunjukkan persamaan yang sama dengan manusia. Tiap hukum kekayaan selain dengan tegas dikecualikan dapat berlaku pada badan hukum, yaitu dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum dapat membuat perjanjian, mempunyai hak atas hak cipta ( Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Perlindungan Merek ( Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk), Perlindungan Paten ( Pasal 8 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). Pembatasan pada kemampuan hukum dalam lapangan hukum kekayaan ialah pada pembatasan hak pakai, hak guna bangunan dan tidak diperolehkannya badan hukum memiliki hak milik atas tanah kecuali badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, dasar hukumnya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.


digilib.uns.ac.id

Sesuai Pasal 1655, Pasal 1656 dan Pasal 1657 KUH Perdata bahwa pengurus dapat mengikatkan badan hukum dengan pihak ketiga. Orang-orang atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dalam hal ini disebutkan sebagai organ dari badan hukum. Kewenangan orang-orang atau organ tersebut diatur berdasar anggran dasar dan undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang itu, hal ini mencerminkan adanya asas pembatasan wewenang organ. Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batasan-batasan

wewenangnya

berdasarkan

ketentuan

undang-undang,

anggaran dasar dan hakikat tujuannya, badan hukum itu terikat dan dapat dipertanggung

jawabkan.

Dalam

melakukan

perbuatannya

sebagai

pelaksanaan tugasnya tidak dapat dihindari, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan hukum dan juga perbuatan hukum yang dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan dilakukan untuk melaksanakan atau mempertahankan hakhak dari badan hukum. Pertanggung jawaban badan hukum itu ada atas perbuatan melanggar hukum, jika organ itu bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil hukum dapat dipertanggung jawabkan berdasar Pasal 1365 KUHPerdata. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Paul Scholten sebagai perbuatan hukum dari badan hukum itu sendiri dan bahwa pengetahuan dan kehendak pengurus adalah kehendak dari badan hukum itu sendiri. Karena itu maka badan hukum sendiri dapat melakukan perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, dapat melakukan kesalahn-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal itu menyebabkan dan mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula (R.Ali Rido. 2001 :29). Meskipun dalam Pasal 1661 KUHPerdata disebutkan adanya pemisahan tanggung jawab pribadi akan tetapi jika


digilib.uns.ac.id

perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan, karena kesalahan organ secara pribadi maka ia mungkin saja juga harus bertanggung jawab sendiri. Paul Scholten memecahkan persoalan ini dengan secara negatif. Menurut Paul Scholten kesalahan pribadi itu tidak ada : 1) Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan suatu pelanggaran dari suatu norma, yang harus ditujukkan kepada badan hukum. 2) Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan pelanggaran atas hak suatu obyek hukum lain dari pelanggaran itu justru terjadi pada waktu melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum 3) Apabila organ bertindak atas perintah jabatan yang mengikat (dari organ yang lebih tinggi) 4) Apabila tindkannya yang bersifat perbuatan melanggar hukum itu unsurunsurnya terdapat pada badan hukum, tetapi tidak pada organ secara pribadi (R. Ali, 2001:30). Dalam keseluruhannya perbuatan organ badan hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu : 1) Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum trikat dan bertanggung jawab. 2) Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum, dalam hal ini badan hukum terikat. 3) Perbuatan organ di luar wewenangnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat mengikat, badan hukum tidak terikat. Mereka secara pribadi bertanggung jawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.


digilib.uns.ac.id

4) Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batasan-batasan wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab. 5) Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum di luar wewenangnya, badan hukum tidak terikat. Organ secara pribadi bertanggung jawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga. 6) Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat. Namun disamping pertanggung jawaban badan hukum, mereka secara pribadi bertanggung jawab pula. Badan hukum yang telah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga, berhak menuntut kembali kepada organ secara pribadi. 7) Perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, badan hukum tetap terikat. Disamping badan hukum, ada pertanggung jawaban pribadi. Jadi badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana manusia. Badan hukum pun mempunyai harta kekayaan yang berdiri sendiri serta terpisah dari harta anggota atau pengurusnya sesuai dengan kepentingankepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu tindakan jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan atau melindungi kepentingan itu, badan hukum tersebut dapat tampil dimuka pengadilan, baik sebagai penggugat ataupun tergugat.


digilib.uns.ac.id

Pengesahan status badan hukum memberikan legitimasi kepada suatu badan usaha untuk menyandang status badan hukum perseroan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum mandiri yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, dituntut atau menuntut. Badan hukum perseroan memiliki kapasitas yang tidak dimiliki oleh orang biasa, yaitu membuat keputusan menajerial melalui agen atau pengurus yang ditunjuk.. 2. Tinjauan tentang Anak Perusahaan dan Induk Perusahaan a. Pengertian Anak Perusahaan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang juga terkait dengan BUMN, akan ditemui beberapa Pasal yang berkaitan dengan perusahaan kelompok.

Dalam

konteks

ini

Undang-Undang

Perseroan

Terbatas

mengggunakan istilah anak perusahaan dan induk perusahaan. Dalam Keputusan

Menteri

BUMN

Nomor

KEP-117/M-MBU/2002 Tentang

Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, yang dimaksud dengan anak perusahaan BUMN ialah perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN, secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan dengan memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara atau memiliki 50% saham dengan hak suara yang memiliki ketentuan sebagai berikut : 1) Memiliki lebih dari 50% hak suara berdasarkan perjanjian dengan pemegang saham atau pemiliki modal yang lain; 2) Memiliki hak untuk menentukan kebijakan di bidang keuangan dan operasional perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar atau perjanjian; 3) Mempunyai kemampuan untuk mengangkat atau menghentikan mayoritas anggota Direksi dan Komisaris atau Dewan Pengawas; dan/atau


digilib.uns.ac.id

4) Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat Direksi dan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan. Anak perusahaan dalam urusan bisnis, adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan terpisah yang lebih tinggi. Perusahaan yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan, korporasi, atau perseroan terbatas(http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Anak_perusahaan_Time_Warne r, diakses 31 Maret jam 09.00 WIB). Anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk erseroan terbatas, karena dibentuk dalam RUPS yang tentu juga mempunyai kedudukan yang mandiri. Sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyandang hak dan kewajiban sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak kecuali apakah pemegang sahamnya itu merupakan perusahaan holding ataupun tidak. Menurut teori ilmu hukum yang konvensional maka keterlibatan perusahaan holding terhadap bisnisnya anak perusahaan hanya dimungkinkan dalam hal-hal pertama, melalui direktur dan komisaris yang diangkat oleh perusahaan holding sebagai pemegang saham, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan. Kedua, melalui hubungan yang kontraktual, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan. b. Pengertian Induk Perusahaan Menurut Raaijmakers, kerja sama di antara perusahaan-perusahaan yang dikenal dengan nama perusahaan kelompok, secara umum dapat diberi pengertian sebagai susunan dari perusahaan-paerusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan suatu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu perusahaan induk (Emmy Pangaribuan, 1994:1). R. Murjiyanto memberikan pengertian induk perusahaan adalah suatu perusahaan yang sduah besar dan berkembang kemudian membentuk beberapa perusahaan sebagai anak perusahaan dalam hal ini perusahaan besar itulah yang menjadi perusahaan pusat atau induk (R. Murjiyanto, 2002:66).


digilib.uns.ac.id

Dalam pengertian umum yang dimaksud dengan perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang menguasai kepemilikan saham perusahaan lain dengan maksud untuk mengendalikan kebijakan dan manajemen perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan induk memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai induk perusahaaan apabila: 1) Memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain; 2) Menguasai lebih dari 50% suara dalam RUPS perusahaan lain; dan/atau 3) Dapat mempengaruhi kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris perusahaan lain Sulistiowati (1997:9). Sebuah perusahaan induk tidak harus menjadi perusahaan lebih besar atau lebih kuat, itu mungkin bagi perusahaan induk untuk lebih kecil dari anak perusahaan, atau orangtua dapat lebih besar dari beberapa atau seluruh anak perusahaannya (jika memiliki lebih dari satu). Orang tua atau induk perusahaan disini dan anak perusahaan tidak selalu harus beroperasi di lokasi yang sama, atau mengoperasikan bisnis yang sama, tetapi juga mungkin bahwa mereka bisa dibayangkan pesaing di pasar. Juga, karena perusahaan induk dan anak adalah entitas yang terpisah, sangatlah mungkin untuk salah satu dari mereka untuk terlibat dalam proses hukum, kepailitan, kenakalan pajak, dakwaan dan/atau dalam penyelidikan, sementara yang lain tidak. Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan perusahaan dalam suatu kesatuan anakanak perusahaan dan dalam suatu kesatuan ekonomi (Sulistiowati, 2010:24). Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan pimpin


digilib.uns.ac.id

oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik (dan pemimpin) ini yang disebut sebagai perusahaan induk (holding) (Munir Fuady, 1996:88). c. Hubungan Hukum antara Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan Dari segi manajemen dan struktur Perusahaan sering menjadi pembicaraan, yaitu bagaimana pemisahan antara kewenagan pemilikan dan manajemen Perusahaan grup Perusahaan (induk) dengan anak Perusahaan (subsidiaries) (Rita Dyah, 2004:77). Semakin profesional suatu grup Perusahaan semakin tegas pemisahaan dalam kewenangan pemilik dan manajemen perusahaan. Sebab ketidaktegasan pemisahan tidak saja akan mengaburkan hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab masingmasing pihak, bahkan juga dapat menjadi ancaman terhadap eksistensi grup perusahaan. Pemisahan kewenagan kepemilikan dengan manajemen akan menyebabkan semakin perlu adanya manajer-manajer profesional, dalam hal ini perusahaan harus bernai menyisihkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan tenaga yang profesional. Di dalam undang-undang tidak diatur secara khusus tentang perusahaan kelompok. Dari istilah kelompok bisa diartikan bahwa terdapat beberapa anggota di dalam kelompok. Bila di KUHPerdata diatur mengenai persekutuan perdata yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan dengan kewajiban masing-masing memasukkan sesuatu, baik berupa modal, uang, barang, tenaga atau keahlian yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Demikian pula dari

kata kelompok dapat

digambarkan bahwa dalam perusahaan kelompok terdapat beberapa anggota yaitu beberapa perusahaan yang juga mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan perusahaannya. Pembentukan perusahaan grup atau kelompok dapat terjadi melalui 2 cara : 1) Dengan sengaja didirikan perseroan terbatas yang baru.


digilib.uns.ac.id

2) Dengan jalan mengambil alih saham dari perseroan terbatas yang sudah ada dan sudah berjalan yang lebih dikenal dengan akuisisi Rudhi Prasetya (1994:64). Tatanan perusahaan group makin banyak terjadi dengan melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan. Pengertian penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai anggaran dasar sendiri-sendiri, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut harus menjalankan usaha seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar masing-masing. Anggaran dasar suatu perseroan terbatas merupakan hukum yang positif bagi perseroan terbatas itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal (I.G Rai W., 1994:9). Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 122 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggabungan (merger) ialah perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri dan berkahir karena hukum, yang berarti bahwa perusahaan yang menggabungkan diri beralih pada perusahaan yang menerima penggabungan atau bisa dikatakan perserooan hasil penggabungan (merger). Dalam merger kerja sama antar perusahaan yang bergabung itu mencakup kegiatan yang bersifat penuh dan kemandirian pihak-pihak yang melakukan merger itu tidak ada lagi. Oleh karena perbuatan penggabungan atau peleburan merupakan perbuatan hukum yang bersifat materiil, yaitu peralihan saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri kedalam perseroan baru, maka persetujuan RUPS dilakukan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 123 butir (3). Sesuai penjelasan Pasal 123 butir (3) bahwa rancangan penggabungan yang telah memperoleh persetujuan RUPS bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan selain


digilib.uns.ac.id

berlaku dalam undang-undang, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Akuisisi ialah pengambilalihan suatu perseroan oleh perseroan lain, ditemukan dalam Pasal 125 butir (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan. Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 125 butir (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilaihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Persyaratan

untuk

melakukan

penggabungan,

peleburan,

dan

pengambilalihan ternyata tidak mudah. Hal ini dapat dilihat Pasal 127 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 butir (1) dan Pasal 89. 3. Tinjauan tentang Holding Company a. Holding Company Holding company dimulai sejak tahun 1889, ketika New Jersey menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan undang -undang yang mengijinkan pembentukan perusahaan dengan tujuan utamanya memiliki saham perusahaan lain. Apabila mengacu pada terminologi yang digunakan pada Public Untility Holding Company Act di Amerika Serikat, definisi holding company adalah : A corporation formes for the express purpose of controlling other corporations by the ownership of a majority of their voting capital stock. In common usage, the tterm is applied to any corporationehich does in fact control other corporations commonlyreferred to as subsidiaries (William E. & Finla G., 1933:322).


digilib.uns.ac.id

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu. Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar

yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan

2010:1). Hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. Yurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan kewajiban dan hak tertentu. Di dalam Yurisprudensi, kewajiban dan hak yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa kewajiban dan hak antara pihak-pihak. Melalui yurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya sistem hukum Anglo Saxon. Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diatasi, sehingga perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak-pihak terutama yang berusaha di Indonesia dapat dijamin, misalnya perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaanperusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang


digilib.uns.ac.id

sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik ini yang disebut sebagai perusahaan holding, dan kewenangan induk perusahaan disini dianggap menjalankan fungsi holding company (Sulistiowati, 2010:24). Yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Bentuk holding company pada umumnya merupakan cara yang dianggap lebih menguntungkan dibanding dengan cara memperluas perusahaan dengan cara ekpansi investasi. Karena dengan cara ini perusahaan ini akan diperoleh kepastian mengenai daerah pemasaran, sumber bahan baku atau penghematan biaya melalui penggunaan fasilitas dan sarana yang lebih ekonomis dan efisien, serta merupakan alasan pemilik perusahaan untuk lebih mengembangkan usahanya di masa yang akan datang dalam rangka mempersiapkan perusahaan dalam posisi yang berdaya saing kuat. b. Kekuatan dan Kelemahan Holding Company Banyak keunggulan dengan kelemahan holding company yang identik dengan setiap organisasi berskala besar. Perusahaan dapat ditata berdasarkan divisi atau dengan cabang - cabang yang dipertahankan sebagai perusahaan terpisah, tidak mempengaruhi alasan dasar untuk menjalankan operasi multi produk dan multi pabrik berskala besar. Akan tetapi seperti yang akan dibahas selanjutnya, penggunaan holding company untuk mengendalikan operasi berskala besar mempunyai sejumlah keunggulan dan kelemahan yang nyata. Diana Tobing dalam jurnal Strategi Sinergi untuk Memberdayakan BUMN di Indonesia, menguraikan lebih jauh tentang keunggulan dan kelemahan suatu holding company sebagai berikut (Diana Tobing, 2009:5) : 1) Keunggulan Holding Company : a) Pengendalian dengan kepemilikan sebagian. Melalui operasi holding company , sebuah perusahaan dapat membeli 5, 10, atau 50% saham peru sahaan lain. Kepemilikan sebagian (fractional ownership) dapat


digilib.uns.ac.id

mencukupi untuk dapat mengendalikan secara efektif operasi perusahaan yang sahamnya dibeli. Pengendalian kerja sering memerlukan pemilikan saham biasa lebih dari 25%. Akan tetapi kepemilikan itu bisa saja hanya 10%. Selain itu, pengendalian berdasar marjin yang sangat kecil dapat dipertahankan melalui hubungan dengan pemegang saham yang besar di luar kelompok holding company bersangkutan; dan b) Pemisahan Resiko. Karena berbagai perusahaan operasi ( operating company ) dalam sistem holding company merupakan badan hukum terpisah, kewajiban dalam setiap unit terpisah dari setiap unit lainnya. Karena itu kerugian fatal yang yang dialami suatu unit holding company tidak bisa dibebankan sebagai klaim atas aktiva unit lain. Akan tetapi meskipun gambaran umum demikian, namun hal itu tidak selalu berlaku. Pertama, perusahaan induk ( parent company ) dapat merasa wajib untuk menyelesaikan utang anak perusahaan demi menjaga nama baik dan mempertahankan para pelanggan, meskipun secara hukum tidak terikat untuk itu. 2) Kelemahan Holding Company : a) Pajak berganda parsial. Apabila holding company memiliki sekurang kurangnya 80% saham anak perusahaan yang mempunyai hak suara, peraturan pajak Amerika Serikat memperbolehkan penyerahan surat pemberitahuan pajak terkonsolidasi, artinya saham dan aset yang diterima perusahaan induk tidak dikenakan pajak. Pengenaan pajak berganda parsial ini sedikit banyak mengurangi keunggulan holding company yang dapat mengendalikan anak perus ahaan dengan kepemilikan terbatas, tetapi mengenai denda pajak tersebut jika lebih besar dari keunggulan holding company lainnya merupakan masalah yang harus ditentukan kasus per kasus; dan b) Mudah dipaksa untuk melepas saham. Relatif mudah untuk menuntut dilepaskannya anak perusahaan dari holding company apabila kepemilikan saham ternyata melanggar undang-undang anti trust. Namun, jika keterpaduan operasi sudah terjadi akan jauh lebih sulit untuk memisahkan kedua perusahaan setelah bertahun -tahun menjalin hubungan, sehingga kecil kemungkinan divestiture secara paksa terjadi. Sedangkan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya Holding Company adalah sebagai berikut (Sofyan, 2002:3): 1) Dengan Holding Company, perusahaan daerah dapat diatur dengan sistem yang seragam dan pengendalian terpusat yang berada di kantor perusahaan induk;


digilib.uns.ac.id

2) Kantor pusat bertanggung jawab terhadap pembinaan, penyediaan perangkat sistem, perangkat hukum, penelitian dan pengembangan, penyediaan modal kerja, dan SDM kepada perusahaan anak; 3) Unit usaha dipimpin oleh direktur anak perusahaan yang bertanggung terhadap pelaksanaan kegiatan operasional, proses produksi dan pemasaran, dan kegiatan-kegiatan rutin yang hanya terkait dengan kegiatan dalam unit usaha yang dikelolanya. 4) Sistem informasi manajemen dan keuangan ditetapkan secara seragam dan tetap memperhatikan karakteristik usaha masing-masing perusahaan anak. Hal ini menimbulkan adanya standar sistem pengendalian intern yang baik, dimana komite audit intern dapat dibentuk perusahaan induk. 5) Sistem yang sama tersebut sekaligus dapat dipakai sebagai tolak ukur penilaian kinerja manajer perusahaan anak, sehingga dapat memacu adanya persaingan yang sehat diantara anak perusahaan, khususnya dalam pencapaiann laba dan sebagai dasar promosi jabatan. c.

Hubungan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan Holding

Company. Hukum perseroan memberikan legitimasi terhadap suatu perseroan untuk melakukan perbuatan hukum yang berimplikasi kepada kepemilikan saham pada perseroan lain, yang melahirkan keterkaitan induk dan anak perusahaan. Perbuatan-perbuatan hukum ini meliputi pengambilalihan saham, perjanjian joint venture, pendirian anak perusahaan, pemisahan perseroan, maupun pengalihan saham. Kepemilikan suatu perseroan atas saham perseroan lain melahirkan kewenangan suatu perseroanuntuk mengendalikan perseroan lain. Pada dasarnya, keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup ditunjukkan oleh tiga karakteristik sebagai berikut: 1) Perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang merupakan badan hukum yang mandiri yang saling terkait erat 2) Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup 3) Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi (Sulistiowati, 2011:29).


Berdasarkan

digilib.uns.ac.id

karakteristik

perusahaan

grup

diatas,

pengertian

perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak-anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri yang saling terkait erat, sehingga induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan tidak menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perudahaan sebagai subyek hukum mandiri. Sebaliknya, realitas bisnis perusahaan kelompok mengindikasikan bahwa keterkaitan induk dan anak perusahaan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai

pimpinan sentral

yang

mengendalikan anak-anak

perusahaan dalam mendukung tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Keterkaitan induk dan anak perusahaan menciptakan kontradiksi antara bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi (Sulistiowati, 2011:251). Konstruksi perusahaan grup menimbulkan ketegangan antara bentuk jamak secara yuridis dengan kesatuan ekonomi. Penyebab timbuknya ketegangan dalam perusahaan grup adalah dimasukkannya fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup ke dalam ranah hukum perseroan vis-a-vis prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan. Ketegangan antara bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi menjadi keniscayaan dari berlakunya prinsip hukum umum mengenai kemandirian dari badan hukum induk dan anak perusahaan, ketika anak perusahaan tunduk di bawah kendali induk perusahaan (Sulistiowati, 2011:122). Korporasi yang masih kecil dapat menerapkan

operating holding

system, dimana induk dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan. Semakin besar ukuran korporasi, holding perlu bergeser


digilib.uns.ac.id

dan berlaku sebagai supporting holding, yang hanya mengambil keputusankeputusan penting dalam rangka mendukung anak-anak perusahaan supaya berkinerja baik. Semakin besar ukuran korporasi, induk harus rela bertindak sebagai investment holding, yang tidak ikut dalam aktifitas, tetapi sematamata bertindak sebagai pemilik anak-anak perusahaan, menyuntik ekuitas dan pinjaman,

dan

pada

akhir

tahun

meminta

anak-anak

perusahaan

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dan menyetor dividen. Terdapat dua model pengendalian perusahaan group ditinjau dari kegiatan usaha induk perusahaan, yaitu sebagai berikut : 1) Investment Holding Company Pada Investment Holding Company, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan oprasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari dividen yang diberikana oleh anak perusahaan. 2) Operating Holding Company Pada Operating Holding Company, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipebuhi oleh induk perusahaan tersebut (Sulistiowati, 2010:25). Adapun di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas terdapat maksud dan tujuan yang menjadi syarat wajib bagi suatu perseroan sehingga investment holding company tidak dapat dianggap sebagai suatu kegiatan usaha. Bahwa memiliki saham diperusahaan lain bukan merupakan kegaitan usaha perseroan yang bersangkutan sehingga tidak diperkenankan untuk dimasukkan sebagai salah satu kegiatan usaha perseroan dan dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan (Sulistiowati,2010:26).


digilib.uns.ac.id

4. Tinjauan tentang Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) a. Pengertian BUMN BUMN merupakan badan usaha dengan lembaga privat, bukan lembaga publik serta bukan instansi pemerintah. Menurut Pasal 1 UndangUndang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam pendirian BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 buitr (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas mengenai modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan badan hukum tersendiri dengan memiliki kekayaan tersendiri yang terpisahkan dari kekayaan negara. Adapun kekayaan negara disini merupakan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan hukum positif dan sejumlah putusan pengadilan. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf (g) yang mendefinisikan keuangan negara disebutkan bahwa, kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang menjadi suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai BUMN: 1) Badan usaha atau perusahaan 2) Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Jika modal tersebur tdak seluruhnya dikuasai negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, negara minimum menguasai 51% modal tersebut.


digilib.uns.ac.id

3) Di dalam usaha tersebut, Negara melakukan penyertan secara langsung. Mengingat disini ada penyertaan langsung, Negara terlibat dalam menanggung resiko untung dan ruginya perusahaan. Menururt Penjelasan Pasal 4 butir (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan langsung Negara ke BUMN, sehngga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). 4) Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan selain sebagai keuangan Negara disini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara tegas menyebutkan bahwa modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan pemisahan ini, begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, maka penyertaan tersebut demi hukum menjadi kekayaan badan usaha. Pemisahan kekayaan ini merupakan konsekuensi hukum bagi sebuah badan hukum. Dengan demikian, secara yuridis modal tadi sudah menjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan negara lagi. b. Holding BUMN Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan terdapat pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di


digilib.uns.ac.id

dalam maupun di luar pengadilan terdapat pada Pasal 1 butir (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Terdapat pada Pasal 2 butir (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN suatu maksud dan tujuan dari BUMN itu yang berisi : (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Banyak

perkembangan

perusahaan

BUMN

di

Indonesia

mengakibatkan perlu adanya suatu holding dalam management perusahaan tersebut yang kelak nantinya akan memberi peluang baru bagi perusahaan tersebut untuk lebih berkembang dengan menempatkan orang-orang atau pengurus yang tepat, agar terhindar dari kerugian dan kepailitan besarbesaran, karena nantinya juga akan berdampak terhadap perekonomian Negara ini. Strategi holding induk dengan holding BUMN yang akan menjadi payung bagi pengelolaan perusahaan-perusahaan BUMN. Pada masa kini sudah bukan zamannya negara mendominasi perekonomian melalui BUMN. Holding BUMN adalah korporasi yang memiliki saham perusahaan lain dalam jumlah yang cukup sehingga dapat mengendalikan perusahaan BUMN tersebut. Bagi BUMN yang sejenis tidaklah sulit untuk melakukan penggabungan. Maka dalam holding BUMN sendiri merupakan suatu perkembangan yang dilakukan pemerintah dengan proses pembangunan perusahaan holding


BUMN

yang

digilib.uns.ac.id

membutuhkan

konsultasi

dengan

berbagai

pemangku

kepentingan, dan tujuannya adalah untuk menjadikan BUMN agar lebih efisien dan produktif. Holding BUMN mempunyai manfaat yang besar dalam perkembangan ekonomi negara karena dengan adanya holding ini pun BUMN yang tidak berkembang dapat menggabungkan dan mengambilalih dengan penyertaan modal yang ada pada BUMN. c. Keuntungan dan Kerugian Bentuk

Holding BUMN Bagi Anak

Perusahaan Pada perusahaan group ataupun holding company disini adalah BUMN membawa keuntungan serta kerugian tersendiri yang diperoleh bagi anak perusahaan dalam perusahaan diantaranya adalah : 1) Meningkatkan posisi tawar dalam bernegosiasi Dengan adanya nama besar induk perusahaan dalam anak perusahaan, dalam hal bernegosiasi berbisnis perusahaan anak seringkali mendapatkan keuntungan, karena nama besar perusahaan induk seperti sudah menjadi jaminan dalam dunia usaha. 2) Keuntungan bersama dari kerjasama induk perusahaan dengan anak perusahaan Keuntungan lainnya ialah kerjasama antara induk perusahaan dan anak sendiri dengan bentuk usaha yang saling terkait. 3) Adanya alih teknologi Dengan berada dibawah induk perusahaan, maka anak perusahaan dapat mendapatkan kemudahan transfer teknologi terbaru dari perusahaan induk dengan murah dan cepat. 4) Mempermudah perolehan bahan baku dan memotong biaya produksi Dengan bahan baku produksi yang masih berasal dari anak perusahaan ataupun sebaliknya maka harga pokok produksi bagi masingmasing perusahaan akan dapat ditekan.


digilib.uns.ac.id

Selain keuntungan yang didapat anak perusahaan, ada juga kerugian atau segi negatif yang didapat oleh anak perusahaan, yaitu adanya campur tangan induk perusahaan kedalam anak perusahaan yang terlalu dalam, maka hal ini dapat merugikan anak perusahaan. Proses pengambilan keputusan akan lebih birokratis, panjang dan berbelit-belit. Direksi dari anak perusahaan tidak bisa bebas dalam mengambil keputusan. d.

Holding BUMN di Beberapa Negara Dalam pengembangan holding BUMN di Indonesia, negara ini perlu berkaca dari negara-negara lain dengan pengembangan BUMNnya yang sangat pesat bagus dan berkembang. Sehingga menjadikan negaranya bukan saja negara berkembang. BUMN di negara lain dibedakan menjadi kategori utiliti publik dan industri vital. Utiliti publik seperti pos, telekomunikasi, listrik, gas, kereta api, dan penerbangan, sedangkan industris vital (strategis), yaitu minyak, batu bara, besi baja, perkapalan, dan otomotif. Perusahaan utiliti publik harus dikontrol secara jelas dan terbuka oleh wakil rakyat, pers, pemerintah, masyarakat dan tidak boleh dikelola secara rahasia dimana hanya ada oknum birokrat, teknokrat, dan politisi yang mengatur tarif dan hanya secara subyektif tanpa konsultasi dan perhitungan secara cermat. Di negara kapitalis liberal, perhitungan tarif utiliti publik didiskusikan lebih dulu secara terbuka. BUMN utiliti jika tidak boleh merugi maka sebaliknya harus memperoleh laba guna reinvestasi, depresiasi, dan ekspansi di masa depan. 1) Holding BUMN di Singapura Singapura negara kecil dengan perekonomian yang pesat, salah satu hal yang mendukung perekonomian itu adalah dengan holding pada BUMN di negaranya. Temasek sebagai penjelma artikulasi negara di dalam bidang ekonominya berbentuk perusahaan induk (holding company). Temasek (Singapura) didirikan melalui anggaran pemerintah yang menjalankan strategi bisnisnya keluar dengan melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan potensial di tingkat regional maupun global,


dan

digilib.uns.ac.id

kemudian

mengembangkannya.

Temasek Holdings

terdiri

Dalam

pengorganisasiannya,

dari tiga kekuatan pendorong,

yaitu

pengembangan strategis, pengembangan perusahaan, dan manajemen sumber daya kapital. Temasek sendiri bertujuan untuk mengambil peran lembaga investasi BUMN. Operasi Temasek dimulai dengan modal awal sebesar S$350 juta yang diberikan oleh Menteri Keuangan (Fachry Ali dan R.J. Lino, 2013:108). Artinya orientasinya murni sebagai pencari laba (economic animal) dan sangat outward looking. Kebanyakan investasi yang dilakukan oleh Temasek Holdings berfokus pada perusahaan-perusahaan di Kawasan Asia.

Hal

ini

berdasarkan

pertimbangan

semakin

meningkatnya

pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, yang dimotori Tiongkok dan India. Temasek Holdings memfokuskan diri untuk berinvestasi pada perusahaanperusahaan dalam sektor-sektor yang berkorelasi dengan transformasi ekonomi yang sedang terjadi di suatu negara seperti keuangan, energi, dan infrastruktur. Harry Azhar Aziz usai Rapat Dengar Pendapat di gedung DPR menjelaskan kepemilikan saham asing boleh ambil 100 persen saham, tapi tidak boleh terafiliasi dengan grup atau perorangan yang lain dalam memiliki

perbankan

dan

dibagi

menjadi

beberapa

porsi

(www.antaranews.com/berita/363089/dpr-kepemilikan-saham-asing-bisatiru-singapura, 25 Juli 2013 jam 21.00 WIB . Disini modal awal operasi Temasek sebesar S$350 juta yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Modal itu telah tumbuh dengan total nilai fortopolio lebih dari S$160 miliar. Faktor perkembangan pesat modal Temasek ini berkaitan dengan fakta bahwa ia menaungi beberapa BUMN raksasa Singapura seperti, Development Bank of Singapore (DBS), Singapore Telecommunication (SingTel), Chartered Semiconductor Manual, Keppel Group, Neptune


digilib.uns.ac.id

Orient Line (NOL), Singapore Air Lines (SIA) (Fachry Ali dan R.J. Lino, 2013:109). Langkah Temasek Holdings dalam kurun waktu 1980-an dan 1990-an, yang melepas perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak strategis layak diikuti jejaknya. Tujuan utamanya adalah mengembangkan marketisasi serta memberikan peluang bagi partisipasi yang lebih luas kepada pihak swasta dalam perekonomian Singapura. Sementara BUMN kita lebih disibukkan dengan urusan ke dalam dan tidak bisa jika semata-mata hanya mencari untung, dan meninggalkan fungsi sosialnya karena kembali ke dasar dari undang-undang kita yang merupakan tangan kanan rakyat dengan menjaga kesejahteraan (walfare) rakyat. Akar historis, visi dan misi yang diemban Temasek tentu akan berbeda dengan holding BUMN kita. Hal ini memang layak untuk dicermati, kita tidak dapat serta-merta menjiplak kesuksesan mereka. Barangkali yang dapat dijadikan pelajaran bagi BUMN kita adalah pengembangan strategis. Temasek Holdings mencetak perusahaan sukses dengan cara restrukturisasi, divestasi, atau investasi pada perusahaanperusahaan yang sahamnya mereka miliki. Sebagai pemegang saham, Temasek Holdings secara teratur memantau kinerja portofolio perusahaan dan investasi yang dimilikinya, namun tidak memberikan arahan keputusan-keputusan yang sifatnya operasional dan komersial dari portofolio perusahaan yang dipegangnya, kecuali terhadap hal-hal yang memang memerlukan persetujuan dari pemegang saham, dalam hal ini Temasek Holdings. Jika ini diterapkan dalam pola holding company di BUMN kita, intervensi politik akan berkurang drastis dan pertimbangan bisnis yang rasional mengemuka. Kemungkinan intervensi politik akan masuk melalui holding BUMN, tetapi jika dipastikan bahwa holding tidak masuk kepada keputusan operasional dan komersial, akan menjadi tanggul bagi intervensi poltik.


digilib.uns.ac.id

Temasek Holdings juga menempatkan orang yang tepat untuk duduk di jajaran direksi. Jajaran direksi inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta memberikan arahan strategis kepada tim manajemen di bawahnya. Mereka berperan sebagai katalis strategis serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam portofolionya untuk mencari peluang pengembangan strategis. Ini mencakup peluang bagi merger dan akuisisi, investasi baru, serta dilusi terhadap kepemilikan saham suatu perusahaan. Barangkali peran holding BUMN kita memiliki peran seperti ini yaitu menempatkan orang yang tepat, menciptakan sinergi di antara perusahaan yang berada dalam portofolionya untuk meraup peluang baru dan jika perlu melakukan merger dan akuisisi, investasi baru maupun dilusi. 2) Holding BUMN di China China adalah negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di balik tingginya angka pertumbuhan ekonomi tersebut, ternyata peran BUMN China cukup dominan. Jurnal Far Eastern Economic Review (FEER) terbitan Oktober 2006 lalu menurunkan artikel Hofman dan Kuijs ekonom Bank Dunia di Beijing. Dalam tulisannya, Hofman dan Kuijs menyatakan bahwa BUMN China memegang peran yang signifikan dalam perekonomian China, khususnya BUMN yang bergerak di sektor padat modal seperti industri berat. Menurut ekonom Profesor Dawam Rahardjo, China sangat menjaga BUMN mereka dan tidak mau memprivatisasi perusahaan negara. Akhirnya, China bisa terus maju dan hampir melampaui ekonomi Amerika Serikat. Sejak korporatisasi BUMN dimulai sejak tahun 1994, negara justru memperkuat kepemilikannya baik dengan mengambil kembali (held back) saham-saham maupun dengan dalihkan kepada perusahaan-perusahaan invesment trust and asset management milik pemerintah (Fachry Ali dan R.J. Lino, 2013:75).


digilib.uns.ac.id

Dalam definisi pemerintah China, yang dimaksud BUMN adalah ketika seluruh aset-aset perusahaan tersebut dimiliki oleh negara (SOEs as enterprises in which all assets are owned by the state) (Andrew Szamosszegi dan Cole Kyle, 2011:4). Pandangan The Economist terdapat 80% nilai pasar saham China dikuasai oleh BUMN (Fachry Ali dan R.J Lino, 2013:6). Dilihat dari kepemilikannya, BUMN China terbagi ke dalam dua golongan besar, yaitu dimiliki oleh pemerintah pusat (centraly owned), dan pemerintah daerah (owned by provincial or local government). Dalam konteks manajerial, BUMN-BUMN milik pemerintah pusat dikelola oleh beberapa badan dan departemen pemerintahan. Maka, dinegeri ini BUMN-BUMN yang mengelola dan mengembangkan aset negara berada dibawah

Stated

Owned

Assets

Supervision

and

Administration

Commision of the State Council (SASAC). Lembaga ini pada dasarnya berfungsi sebagai perusahaan induk (holding company), yaitu memegang saham BUMN China yang sebelumnya dimiliki langsung oleh negara. SASAC ini didirikan oleh Dewan Negara dan hingga dewasa ini terdapat kira-kira 300 SASAC di China. BUMN-BUMN dibidang finansial dan keuangan ada dibawah pengawasan seperti China Banking Regulatory Commisssion (CBRS). Dengan adanya dividen yang pada tahun 2007 mulai disetorkan ke pemerintah, maka dapat terlihat bahwa tanggung jawab hukum yang dapat diambil dari negara China ini adalah juga terdapat pada induk perusahaan yang mengelola sesuai porsinya, karena pada akhirnya

tujuan

untuk

membiayai

kebutuhan

publik

dan

pengembangan industri, juga diarahkan untuk membatasi investasi BUMN yang dinilai overinvestment. 3) Holding BUMN di Brazil Usaha awal untuk mengendalikan meluasnya BUMN di Brazil dilakukan pada tahun 1979 dengan dilakukannya Program Nasional


digilib.uns.ac.id

Debirokratisasi. Program ini digunakan pemerintah untuk lebih menekan ekspansi yang berlebihan pada BUMN, sehingga jika adanya proses privatisasi hal ini tidak berdampak banyak. Sehingga tanggung jawab pemerintah dalam mengatur BUMN tetap memiliki campur tangan yang besar, dan terlihat adanya pemisahan bahwa perusahaan pun memiliki peraturan perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan baik. Kebijakan liberalisasi yang diperkenalkan pemerintahan sejak April 1990 ini dilakukan dengan memperkecil tarif dan hambatan lain untuk impor. Hal ini dilakukan karena jika privatisasi dapat meningkatkan pemberdayaan kekuatan ekonomi di beberapa industri, maka kompetisi internasional yang lebih besar menghasilkan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan akan menghindari penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Dengan demikian pengaruh kekuatan ekonomi sekelompok tidak akan berhasil jika dilakukan dengan sistem pasar yang tertutup bagi kompetisi asing. Disparitas kepemilikan aset nasional di Brazil menjadi masalah utama mengapa kebijakan privatisasi BUMN ternyata hanya menggeser kepemilikan pemerintah kepada kepemilikan aset nasional yang notabene orang atau kelompok itu-itu saja. Efisiensi mikro yang diharapkan menjadi dampak utama kebijakan privatisasi BUMN ternyata tidak dapat terlalu diharapkan di Brazil dapat menciptakan efisiensi (Pandu Patriadi, 2003:86).

e. Politik Hukum Holding BUMN di Indonesia Sampai dengan tahun 2007, struktur dan komposisi BUMN telah terkelompokkan dan tertata sedemikian rupa. Manfaat dari holding BUMN ini besar, karena jika terlalu banyak BUMN juga berakibat dominasi BUMN, serta memastikan pengelolaanya mendatangkan nilai tambah yang signifikan bagi negara bukan sebaliknya. Politik hukum disini mencakup proses


digilib.uns.ac.id

pembangunan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan peranan, sifat dan kearah mana hukum akan di bangun dan ditegakkan. Jika melihat sejarah atau profil dan posisi BUMN dapat digambarkan sebagai berikut (Djuwita Ramelan, 2007:6) :

Tabel 1. Politik-Ekonomi dan Dasar Hukum BUMN Periode

Sistem Politik

Dasar Hukum

Profit & Posisi BUMN

UU Perusahaan Negara(Indonesiche Bedrijven Wet/IBW), UU Perbendaharaan Negara (Indonesische Comptabliteits Wet/ICW), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang

BUMN Generasi pertama seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Jawatan Kereta Api, Pos Telepon, dan Telegraf, dan lain-lain

Ekonomi 1945-1953

Masa revolusi dan perjuangan Konferensi Meja Bundar

1953-1959

Liberal dan UUD UU No. 86 Tahun Bank Indonesia, Bank 1950 Indonesia, 1958 tentang Rakyat Pelni, PT. Semen Nasionalisasi Gresik, PT. Pupuk Perusahaan Milik Sriwijaya, dll Belanda di Indonesia

1959-1967

Etalisme/Sosialisme Perturan Pemerintah BUMN Generasi Pengganti UU (Perpu) Kedua, yaitu Eks No.19 Tahun 1960 nasionalisasi perusahaan Belanda De-etatisme, UU No. 1 Tahun 1967 Rasionalisasi BUMN, PMA&PMDN tentang Penanaman swastanisasi eks Modal Asing (PMA) perusahaan Belanda dan UU No. 6 Tahun dan porsi swasta 1968 tentang membesar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Perpu No. 1 Tahun 1969 (kemudian menjadi UU No.9 Tahun 1969) Neo-etatisme the UU No. 9 Tahun 1969, BUMN Generasi dutch disease UU PMA dan UU Ketiga, seperti

1967-1974

1974-1982


digilib.uns.ac.id

proteksi industry 1982-1990

1990-2020

infant PMDN

Pertamina sebagai godfather benih konglomerat swasta De-etatisme II, Peraturan Pemerintah BUMN Generasi deregulasi, dan No. 3 Tahun 1983 Keempat, Quasi debirokratisasi tentang Tata BUMN dan Cara Pembinaan dan Swastanisasi Pengawasan Perjan, Perum dan Persero Demokratisasi, UU No. 19 Tahun 2003 UU Larangan Praktik APEC, tentang BUMN Monopoli dan GATT/WTO Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Usaha Kecil dan Menengah

Sejarah berbicara bahwa sejak nasionalisasi perusahaan Belanda berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda di Indonesia, telah diambilalih oleh perusahaan Indonesia. Ketika itu pemerintah menginginkan dan berharap agar perusahaan-perusahaan Belanda yang telah diambil-alih dapat dikelola dan dikembangkan oleh para pengusaha swasta pribumi, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa para pengusaha swasta pribumi saat itu belum memiliki kemampuan untuk menanganinya karena keterbatasan modal usaha dan sumber daya manusia. Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 yang berhasil mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 822 menjadi 184 perusahaan. Dengan Undang-Undang ini, BUMN dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu Perjan, Perum dan Persero. Selain itu, ada lagi bentuk BUMN yang diatur secara khusus dengan undang-undang tersendiri yaitu bank-bank milik pemerintah dan

Pertamina.

Penerbitan

peraturan

perundangan

tentang

BUMN

dimaksudkan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi pemangku kepentingan (stake holers). Melalui peraturan perundang tersebut diharapkan dapat dirumuskan arah, sasaran, program, dan kebijakan


digilib.uns.ac.id

pemerintah terhadap BUMN secara jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait. Peraturan Tentang BUMN merupakan kebutuhan mutlak karena landasan hukum tentang BUMN yang ada sebelumnya belum sempurna, termasuk beberapa ketentuan tentang restruksturisasi dan privatisasi (Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, 2008:11-12). Seperti diketahui sampai tahun 2020, Kementerian menargetkan pembentukan banyak holding. Antara lain holding Sektor Usaha Perkebunan, Sektor Usaha Kehutanan, Sektor Usaha Pangan, Sektor Usaha Maritim, Sektor Usaha Kesehatan, Sektor Usaha Pertambangan, Sektor Usaha Penerbangan dan Kebandarudaraan. Holding Sektor Usaha Semen, Sektor Usaha Konstruksi, Sektor Usaha Angkutan Darat, serta holding Sektor Usaha Pariwisata. Dari politik BUMN di Indonesia dapat dilihat pembanding dengan negara-negara seperti Singapura, China, dan Brazil sebagai berikut : Tabel 2. Pembeda BUMN dengan beberapa negara No 1.

2.

Faktor Singapura Pembeda Kepemilikan Kepemilkan Saham saham oleh pemerintah dan kepemilikan saham oleh asing 100% tetapi dibagi menjadi beberapa porsi. Intervensi Adanya Pemerintah intervensi pemerintah denga adanya penggunaan anggaran pemerintah terhadap BUMN di

China

Brazil

Indonesia

Terbagi 2, Kepemilikan yaitu : saham oleh 1.Kepemiikan pemerintah Pemerintah Pusat; 2 Kepemilian Pemerintah Daerah.

Kepemilikan saham oleh pemerintah paling sedikit dan atau seluruhnya 51%

Adanya intervensi, baik dari pemerintah pusat maaupun daerah.

Adanya intervensi besar dari pemerintah untuk pengaturan terhadap BUMN di Indonesia

Ada tetapi kecil karena Pemerintah Brazil lebih mengedepankan liberalisasi sehingga menimbulkan privatisasi.


digilib.uns.ac.id

3.

Orientasi Usaha

4.

Jenis BUMN

Singapura, yaitu Temasek Holding Company. Profit Orieted Profit (Keuntungan) Orieted (Keuntungan) dan Public Oriented Industri, Industri, telekomunikasi, finanasial dan penerbangan keuangan, perdagangan

Profit Orieted Profit Orieted (Keuntungan) (Keuntungan) dan Kesejahteraan rakyat Industri baja Semen dan dan fertilizer, Pupuk petrokimia

Berikut ini dikemukakan jumlah perusahaan BUMN di Indonesia pada tahun 2013 menurut bidang usahanya, yaitu : Tabel 3. Jumlah dan Sektor BUMN di Indonesia No

Sektor BUMN

Jumlah

1.

Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan

25

2.

Pertambangan & Penggalian

5

3.

Industri Pengolahan

31

4.

Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan

2

Udara Dingin 5.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur

2

Ulang, Pembuangan Pembersihan Limbah dan Sampah 6.

Konstruksi

10

7.

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan

4

Perawatan Mobil dan Motor 8.

Transportasi dan Pergudangan

23

9.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

1

10. Informasi dan Komunikasi

3


digilib.uns.ac.id

11. Asuransi dan Jasa Keuangan

23

12. Real Estate

2

13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis

10

JUMLAH Sumber: Direktori BUMN (http://www.bumn.go.id,

141 diakses

tanggal 28 Mei 2013 jam 10.00 WIB). f.

Contoh Holding BUMN Salah satu upaya yang diambil pemerintah dalam pengembangan BUMN adalah holding company atau biasa disebut holding BUMN. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang sekarang menjadi PT. Pupuk Indonesia adalah salah satu perusahaan BUMN yang dibentuk pemerintah dalam bentuk holding company. Holding Company seperti induk perusahaan yang mana dalam penyertaan modalnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya . Sebagai penyertaan modal negara tersebut terdapat salah satu perusahaan perseroan pula yaitu PT. Petrokimia Gresik didalamnya yang mana beralih ke PT. Pupuk Sriwidjaja yang sekarang menjadi PT. Pupuk Indonesia. Pada Tahun 1960 Pemerintah Indonesia melaluli Surat Keputusan Presiden No.260 Tahun 1960, Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960, membentuk Proyek Petrokimia Surabaya Sebagai Proyek Prioritas dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta berencana tahap I (Tahun 1961-1969), inilah awal berdirinya PT Petrokimia Gresik. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 01/inst/1963, tanggal 4 Maret 1963 Proyek Petrokimia Surabaya mulai dilaksanakan. Karena terjadi G30S/PKI, maka proyek tersebut tersendatsendat dan perusahaan mengalami perubahan status, baru pada tahun 1971 sesuai Peraturan Pemerintah No. 55/1971 menjadi Perum, Proyek tersebut


digilib.uns.ac.id

dilanjutkan dengan membentuk Perum Petrokimia Gresik. Gresik telah menjadi kabupaten sendiri diluar wilayah Surabaya. Kontrak pembangunan proyek ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek Petrokimia Surabaya diresmikan oleh Presiden pada tanggal 10 Juli 1972, selanjutnya tanggal 10 Juli diabadikan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Pada tahun 1974 sesuai Peraturan Pemerintah No. 35/1974 jo PP No. 14/1975 berubah menjadi perseroan dengan nama PT Petrokimia Gresik (Persero). Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya, penyertaan modal negara di PT Petrokimia Gresik (Persero) diserahkan sebagai tambahan penyertaan modal saham pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang sekarang menjadi PT Pupuk Indonesia sehingga berubah menjadi PT Petrokimia Gresik. PT. Petrokimia Gresik ini dahulu merupakan BUMN yang bergerak di bidang pertanian dan pangan dengan beberapa industri yang dikembangkan untuk kemajuan perekonomian, pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil industri dari PT. Petrokimia Gresik ini tidak hanya digunakan masyarakat Indonesia, namun juga di ekspor ke luar negeri. g.

Penelitian Relevan yang telah dilakukan Sebelumnya Pada latar belakang sedikit disinggung mengenai penelitian terhadap beberapa perusahaan group yang berdampak terhadap beralhinya saham serta tanggung jawab hukum yang selanjutnya ada pada anak dan induk perusahaan. Penelitian terhadap PT Semen Padang yang beralih saham ke PT Semen Gresik. Pada tahun 1995 , pemerintah meminta manajemen satu perusahaan tertentu dalam hal ini PT Semen Gresik (Persero)Tbk untuk memebeli sebagian besar saham BUMN lainnya dalam hal ini PT Semen Padang, dan kemudian menjadi anak perusahaan dari Semen Gresik Group Company

(Shelly

Amelia,

2006:3).

Adapun

yang

harus


digilib.uns.ac.id

dipertanggungjawabkan oleh anak perusahaan yang meminta pemisahan adalah pelepasan keterkaitan modal dari luar/hutang kepada PT Semen Gresik sebagai induk perusahaan; pelepasan keterkaitan perjanjian dengan induk perusahaan yaitu anak perusahaan meminta induk perusahaan untuk melepaskan perjanjian jual-beli dengan pihak ketiga yang mengikutsertakan anak perusahaan di dalam perjanjian jual beli tersebut; anak perusahaan harus melepaskan tanggungjawab kontraktual induk perusahaan yang berisi jaminan induk perusahaan terhadap kreditur anak perusahaan, lalu anak perusahaan mencari penjamin selain induk perusahaan yang disetujui oleh kreditur (Akhmad Khalimy, 2004:vi). Penelitian selanjutnya ada pada Astra Group dimana Kasus bank Summa dari Grup Summa adalah contoh dari sisi buruk deregulasi perbankan pada tahun 1998. Industri perbankan menjamur dan itu dibarengi penyaluran kredit dalam bilangan besar yang kadang-kadang mengabaikan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Hal ini dikarenakan bank membiayai kelompok usahanya sendiri. Puncak semua itu tahun 1992 ketika meledak kasus kredit macet bank Summa sejumlah Rp 1,4 triliun. Ketika itu Edward Soeryadjaya, putra sulung Williem Soeryadjaya pendiri Astra berniat menyaingi bisnis sang ayah. Ia menggunakan jalur cepat. Edward mulai dengan mendirikan Summa International Bank Ltd. Tahun 1979 di Port Vila, vanutu dengan modal US$ 25 juta AS. Setahun kemudian ia mengembangkan usaha di HongKong. Tiga tahun kemudian, Edward berpatungan dengan pengusaha HongKong melebarkan sayap ke Indonesia dengan mendirikan Summa International finance Co. Ltd (kemudian menjadi Indover Summa Finance, usaha patungan dengan anak perusahaan Bank Indonesia, Indover). Bisnis Edward maju pesat. Ia membeli sejumlah saham perusahaan besar, seperti Bank Asia yang kemudian namanya menjadi Bank Summa. Selain itu ia ikut memiliki Bandung Indah plaza,Hotel Sabang (Jakarta) dan berbagai macam bisnis property dan keuangan. Tak sulit ditebak dari mana dana Edward tersebut:


digilib.uns.ac.id

dari Bank Summa, banyaknya tak diketahui pasti. Tapi yang jelas saat itu asset Bank Summa mencapai Rp. 1,2 triliun. Akibatnya pasti: kesulitan likuiditas. Waktu pemerintah memberlakukan kebijakan uang ketat (1990) makin tertekanlah Bank Summa. Tiga bulan kemudian Bank Summa benarbenar mengalami krisis keuangan yang hanya bisa diatasi dengan bantuan dana segar. Pada Juni 1992 Williem mengambil alih 100 persen saham Bank Summa. Kesehatan Bank Summa tetap memburuk. Kewajibannya ditaksir mencapai Rp 1,7 triliun. Tak lama kemudian williem menjaminkan seratus juta lembar saham Astra Internasional senilai Rp. 500 milliar kepada Bapindo, Bank exim dan Bank Danamon untuk memberikan dana pada Bank Summa. Semua itu pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan Bank Summa, vonispun jatuh pada 14 Desember 1992 Bank Summa dilikuidasi berdasarkan UndangUndang Perbankan tahun 1992. Dilihat kasus Bank summa diatas dapat dilihat bahwa pemilik (owner) memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap manajemen dan jalannya perusahaan. Sehingga keputusan yang dihasilkan oleh organ-organ perusahaan adalah keputusan-keputusan dari keinginan pemilik perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian perusahaan. Untuk mempertanggung jawabkannya, Williem Soeryadjaya menggadaikan saham-saham Grup Astra miliknya dan menjual harta kekayaan pribadinya untuk membayar hutang-hutang Bank Summa (Rita Dyah Widawati, 2009:107-109).


digilib.uns.ac.id

A. Kerangka Pemikiran

BUMN

PT

(Badan Usaha Milik Negara)

(Perseroan Terbatas)

UU No.19/2003 tentang BUMN

UU No. 40/2007 tentang PT

BUMN

HOLDING BUMN Bagaimana status badan hukum antara anak dengan induk perusahaan pada holding BUMN ?

Bagaimana tanggung jawab hukum antara anak dengan induk perusahaan pada holding BUMN ?

Pengaturan ke depan untuk anak dengan induk perusahaan adalah dengan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di anak perusahaan, harus diatur secara jelas mengenai tanggung jawab hukum tanpa melanggar aturan dasar yang sudah ditentukan seperti pada UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT

Dalam pertanggungjawaban juga melekat pada induk perusahaan sebagai pemegang saham apabila seperti pada Pasal 3 butir (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Keterangan


digilib.uns.ac.id

Kerangka pemikiran ini mencoba menggambarkan alur pikir penulis mengenai suatu Badan Usaha di Indonesia yang berbadan hukum ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari bentuk badan usaha ini memiliki karakteristik serta bentuk yang salah satu contohnya adalah perseroan terbatas, dimana PT yang berbentuk BUMN itu merupakan suatu penopang perekonomian Indonesia pula. BUMN memiliki maksud dan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk selalu mengembangkan perekonomian di Indonesia. Perseroan Terbatas dengan peraturannya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketika adanya perseroan terbatas dalam bentuk BUMN, pemegang modal saham serta kepengurusan, organ, wewenang dan tanggung jawab akan berbeda. Terlebih apabila perusahaan yang tadinya BUMN dengan modal saham, kepengurusan, wewenang dan tanggung jawab yang telah diatur sebelumnya di anggaran dasarnya lalu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat menghasilkan anak perusahaan, disini karena ada pengalihan saham kepada perusahaan lain sebagai tambahan penyertaan modal saham. Bahwa ketika adanya suatu perusahaan BUMN yang berkembang banyak di negara ini, maka memang mengharuskan pemerintah untuk akhirnya mengelompokkan perusahaan-perusahaan BUMN itu yang lalu menjadi holding BUMN tersebut. Holding BUMN merupakan pengelompokan perusahaan dengan bidang yang sama dan visi misi yang sama. Suatu holding BUMN ini didalamnya terdapat iinduk perusahaan yang lalu melahirkan anak-anak perusahaan. Menjadikan suatu perusahaan

berbeda status serta berpengaruh terhadap

wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Akankah suatu perusahaan yang lalu tergabung dalam holding tersebut tetap bisa menjadi induk perusahaan, bahkan ketika perusahaan tersebut dulu mempunyai anak-anak perusahaan.


digilib.uns.ac.id

Namun, akankah perusahaan yang tergabung dalam holding tersebut semuanya menjadi anak perusahaan dalam holding BUMN. Hal demikian yang harus dikaji karena menyangkut dengan status serta tanggung jawab perusahaan yang nantinya menjadi induk atau anak perusahaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Badan Hukum a. Pengertian Badan Hukum Dalam ilmu hukum dikenal teori kekayaan bertujuan

Recommend Documents