KONSEP HUKUM KOPERASI MODERN BAGl KOPERASI SEBAGAI ORGANISASI PERUSAHAAN BERSTATUS BADAN HUKUMSEMPURNA Myra Rosana' Abstrak Cooperatives (Koperasi) as a nature ofbusiness culture based on the concept of Indonesian society of mutual 'gotong royong' presence is still needed for the recent and imminent. Basic rules governing the cooperatives created during more than 10 years ago, although its execu1ive regulations made after much until now. The concept of law as the basis of the Cooperative Law of 1992 has much to be updated if the Indonesia cooperative as one of the enterprises is still expected to compete with other business entities in Indonesia and the international sphere. Some description has been offered in this article, shows that still so many things that are conceptually still need more studies in considering the existence of Act No.25 of 1992 on Cooperatives has lasted for about 18 years. Although government has issued implementing regulations and implementation of various rules, but as long as the basic provisions of the Law has not been a4justed to the wishes of the changes in the economy generally and the provisions of the particular business entity, the cooperative movement as a business entity is still insuffiCient and its existence cannot be thought to stand in line with other business entities either in Indonesia or, international community. Kata kunci: hukum ekonomi, konsep hukum, badan usaha, koperasi
I.
Latar Belakang
Kalau berbicara mengenai koperasi, sebenarnya koperasi bukanlah suatu ideologi, melainkan merupakan bentuk perwujudan dari ideologi suatu perekonomian. Setidaknya itulah yang dimaksud oleh Konstitusi Negara Republik Idonesia, kbususnya yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan Penjelasannya.
I
Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Alamat
korespondensi: myra_rosana@hotmai J.com.
202
Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Nata/is 85 Tahun FHUI
Pencarian makna koperasi sebagai suatu bentuk perwujudan ideologi dari suatu sistem ekonomi, di Indonesia khususnya, selalu dan akan berulang kali kembali kepada Pasal33 UUD 1945 tersebut.' Akan lebih nyata lagi apabila kita menyimak uraian Penjelasan Pasal 33, dimana koperasi dinyatakan sebagai suatu badan usaha yang diakui dan dianggap sebagai bentuk usaha yang cocok untuk negara ini. Dengan kata lain, konstitusi negara Indonesia secara khusus menghendaki keberadaan koperasi sebagai bentuk usaha di Indonesia. Kata-kata"Bangun perusahaan ....." di dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa koperasi itu adaJah perusahaan, jadi oleh UUD J945 koperasi telah diakui sebagai suatu badan usaha. DaJam setiap lima tahunan pun, kebijakan Pembangunan di Bidang Ekonomi Indonesia yang dapat dilihat dari GBHN selalu memuncuJkan koperasi sebagaimana halnya dalam GBHN 1999. 3 Berdasarkan uraian pasal 33 dan Penjelasannya dapat disimpulkan apa yang merupakan ideologi perekonomian Indonesia. Pada pokoknya, demokrasi dengan sifat kegotongroyonganlah ideologi yang dimaksudkan oleh konstitusi Indonesia, yaitu demokrasi dan kebersamaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan ekonomi secara urnum. Gotong royong merupakan cirri khusus yang lahir dari budaya dan jiwa asli masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke sejak masa lampau. Kata gotong royong yang lahir dan secara sengaja dirumuskan oleh masyarakat Indonesia pada akhirnya memang dikumandangkan sebagai ideologi dan prinsip dalam semua aspek kehidupan.
2 Pasal 33 UUD 1945 seearn lengkap menyatakan bahwa: (I) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan aJarn yang terkandung di daJarnnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3 Angka II berbunyi memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-Iuasnya Bantuan fasilitas dari Negara diberikan secara selektif terutarna daJarn bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan. informasi bisnis dan teknoiogi, permodalan dan lokasi berusaha . Angka 13 berbunyi mengembangkan hubungan kemitraan dalarn bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan BUMN serta
antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
Konsep Hukum Koperas; Modern, Rosana
II.
203
Konsep Hnkum Koperasi Modern Bagi Koperasi Sebagai Organisasi Perusabaan Profesional Berstatus Badan Hukum Sempnrna
Undang Undang Koperasi Indonesia yang masih berJaku sampai sekarang adalah produ tahun 1992 sehingga memerlukan kajian ulang tentang konsep-konsep hokum yang ada di daJamnya, mengingat perkembangan dunia usaha sudah sangat jauh Jebih maju.Konsep hukum yang penulis ajukan di sini adalah merpakan konsep yang masih sangat awaJ untuk membentuk suatu Undang Undang Perekonomian Modem Indonesia di masa datang. Konsep ini penulis paparkan hanya secara deskriptif mengenai pokok-pokok pengaturan yang hendaknya memerlukan pengaturan Jebih Janjut, tidak daJam bentuk konsep pasal per pasa!. Paparan yang penulis lakukan di sini sifatnya masih merupakan materi-materi mentah yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi di masa datang, dengan harapan dapat diakomodir di daJam Undang-undang tentang Perkoperasian yang baru di Indonesia. Beberapa uraian yang menyangkut haJ pokok dari Undang-Undang Koperasi yang ada sekarang diharapkan dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengaturan perkoperasian seJanjutnya antara lain tentang A. Status Badan Hukum Pembahasan mengenai statns badan hukum dan status badan usaha organisasi koperasi ini menjadi tema penting dalam pembahasan, mengingat haJ 101 sangat mempengaruhi arah perkembangan koperasi di masa datang. Masih ada sebagian kaJangan memiliki pandangan membingungkan mengenai hal ini. Oi satu pihak menyatakan bahwa koperasi adaJah badan usaha, yang bahkan di daJam Penjelasan PasaJ 33 UUD 1945 tegas-tegas terkandung pemyataan bahwa koperasi adaJah bangun usaha. Oi lain pihak sekaligus menyatakan ballwa koperasi tidak boleh karena tidak didirikan UDtuk mengejar keuntungan atau merupakan suatu non profit oriented business. Pandangan-pandangan itu terutama mempengaruhi aspek-aspek yang berkenaan dengan pemodaJan koperasi. Koperasi bukan suatu organisasi yang kegiatannyamengumpulkan atau mengakumulasikan modal, tetapi koperasi letap memerlukan modal sebagai suatu badan usaha yang hams menjalankan kegiatan usaha dengan tetap menjaga sifat-sifat sosialnya.4
Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI
204
Koperasi yang didefinisikan sebagai perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sesuka hatinya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya itu, tetap harns memenuhi ketentuan dan prasyarat di bidang modal sebagai salah satu aspek penting dalam melakukan kegiatan usaha. s Dan sebenarnya modal yang terkumpul itu tetap pula harns menjadi perhatian koperasi, meskipun banyaknya anggota koperasi merupakan eiri utama dari suatu koperasi.6 B.
Bentuk dan Jenis-jenis Koperasi
Jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi industri, koperasi simpan pinjam, koperasi eandak kulak, koperasi jasa dan sebagainya. Koperasi yang dibentuk oleh golongan funsional seperti koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi sekolah bukan bukan merupakan pembagian jenis koperasi karena koperasi-koperasi itu dalam kegiatannya akan menjalankan aktivitas seperti koperasi produsen, koperasi konsumsi, atau koperasi simpan pinjam sehingga 7 ke dalam itulah koperasi-koperasi ini digolongkan. 8 Dalam UU No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoerasian pengaturan mengenai pembagian jenis-jenis koperasi ini lebih terasa jika dibanding pengaturan di dalam UU No.25 Tahun 1992 di atas. UU No.12 tabun 1967 lebih terbuka dan luwes dalam menyikapi kemungkinan tumbuh dan berkembangnya jenis-jenis koperasi . disamping jenis koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi kredit dan koperasi jasa.
• RT. Sutantyo Rahanlja Hadhikusuma, "Hukum Koperasi Indonesia", CeL II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 1 - 2. , Margono Ojojohadikusumo, "10 Tabun Koperasi Indonesia", (Jakarta: RajawaJi Press Indonesia, 1991). 6
T. Gi1arso, "Pengantar IImu Ekonomi Makro", (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal.
7
Sebagaimana ketentuan pasal 15 dan 16 UU 25 Tabun 1992 beserta Penje1asnnya
148.
, Liha! Penje1asan Pasa1 17.
Konsep Hukum Koperasi Modern, Rosana
205
Hendaknya Pembagian bentuk dan jenis koperasi ini tidak menghambat upaya gerakan koperasi untuk melakukan usaha dalarn bidang apapun (diversifikasika usaha). C. Keanggotaan
Syarat utama untuk mendirikan koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,9 sarna haa\nya dengan ketentuan UU No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian sebelumnya, 10 yaitu hanya diperlukan 20 orang calon pendiri yang nantinya akan dapat menjadi anggota, pengurus, pengawas dan bahkan sekaligus pengelola. Menurut penulis, ketentuan jumlah minimal orang-orang yang dapat mendirikan koperasi ini sebetulnya tidak perlu sedemikian mutlak harus sebanyak 20 orang. Ketentuan UU ini dapat dan sebaiknya menurut panulis dikurangi untuk mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang ingin berkoperasi tetapi kesulitan untuk mengumpulkan orang-orang yang misalnya dari segi jenis usahanya sarna. Belum lagi untuk menyatykan visi dan kesepakatan bersarna sebanyak 20 kepala tersebut bukanlah merupakan hal mudah. Jika dipaksakan akan dapat menirnb ulkan keengganan bahkan akhirnya manipulasi demi tercapainya target keanggotaan (anggota fiktif). Untuk tahap awal tidak ada salahnya jikakoperasi dapat didirikan cukup oleh 10 atau bahkan 5 orang saja rnisalnya, yang penting di masa-masa selanjutnya keanggotaan koperasi tersebut akan da'pat terus meningkat. Dengan asas keanggotaan terbuka yang dimiliki koperasi, maka hal itu akan m udah terlaksana. Memang melalui aturan jumlah keanggotaan minimal itu UU mengharapkan potensi yang nantinya akan terakumulasi dapat lebih maksimal, namun hal ini b ukanlah ketentuan prinsip dari sebuah koperasi. Apabila dalarn suatu lingkungan hanya terdapat 5 orang perajin batik misalnya, apa saJahnya jika mereka merasa dengan bergabung dan mendirikan koperasi akan dapat membuka toko batik bersarna, yang penting apabila perajin dari lingkungan lain ingin bergabung mereka tetap membuka diri sesuai dengan prinsip keanggotaan koperasi yang sukarela dan terbuka.
, Pasal 6 ayaf (I) dan seterusnya. 10
Lihat pasal 14 ayat (I).
206
Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI
Jangan sarnpai aturan UU menghambat aspek bisnis dan aspek kemanfaatan dari tujuan pembentukan koperasi karena bukanlah suatu hal yang mudah untuk mengumpulkan orang-orang yang berfikiran sarna. Setelah 5 orang tersebut dapat mendirikan koperasidan berhasil menunjukan kemanfaatan berkoperasi tersebut, maka secara otomatis akan banyak orang laian yang ingin bergabung dan tanpa diberitahu menyadari pentingnya berkoperasi. Salah satu prinsip keanggotaan yang diatur oleh UU No.25 Tahun 1992 terttang Perkoperasian adalah bahwa keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Hal tersebut dikarenakan abahwa persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah adanya kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota koperasi terse but meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam AD. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentin~an ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota I. Ketentuan prinsip mengenai keanggotaan koperasi (khususnya di Indonesia) tnl menurut penulis slah satu penyebab kurang profesionalnya koperasi. Masih perJu didiskusikan lebih lanjut, apakah akan bertentangan dengan asa-asas , prinsip dan hake kat koperasi apabila keanggotaan dinyatakan dapat dipindahtangankan layaknya saham dalam PT? Dampak dari tidak dapat dipindahtangankannya keanggotaan koperasi adalah berkaitan juga dengan hak keanggotaan anggota koperasi terhadap kekayaan dan asset koperasi secara keseluruhan, sebagaimana ilustrasi berikut. Selama 30 tahun menjadi anggota koperasi (dari anggota pendiri dari koperasi A yang assetnya sekarang sebanyak Rp. 10 Trilyun), maka si Z hendak mengundurkan diri dari keanggotaannya. Pertanyaan dari ilustrasi ini adalah apakah benar si Z hendak hanya atas uanguang simpanannya selarna 30 tahun di koperasi tersebut? Bagaimana perhitungan mengenai haknya di koperasi yang jumlah assetnya mencapai trilyunan rupiah itu. Problema tn. berkaitan dengan dapat atau tidak dipindahtangankannya keanggotaan. Apabila memungkinkan, mengapa tidak diatur bahwa keanggotaan koperasi dapat dipindah tangankan layaknya saharn dalam PT.
[[ Pasol 19 oyo. (3) UU No.25 Tahun 1992 dan Penjelesonnyo.
Konsep Hukum Koperas; Modern, Rosana
207
D. Nama dan Tempat Kedudukan Ketentuanmengenai nama dan tempat kedudukan koperasi merupakan salah satu ketentuan minimal yang harns dicantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi. Untuk masa mendatang menyongsong persaingan yang ketat, hal ini perlu diatur oleh Undangundang. Di dalam UU Perkoperasian tidak dijelaskan aturan nama yang bagaimana yang dapat dijadikan nama suatu koperasi seperti halnya nama sebuah Perseroan Terbatas. Menurut penuJis ketentuan nama ini diserahkan sepenubnya kepada kehendak para pendiri dan anggota, dengan catatan, minimal tidak bertentangan dengan peraturan mengenai Intelektual Property, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (termasuk ketentuan perundang-undangan). Pemberian nama koperasi dapat didasarkan pada jenis koperasinya atau berdasarkan aktivitas utama yang dijalankan oleh koperasi terse but nantinya. Mengenai tempat kedudukan, di dalam UU No. 25 Tahun 1992 tidak ada pembatasan sebagaimana pembatasan yang dilakukan oleh UU No. 12 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa di tiap daerah keIja hanya boleh terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat. Menurut penulis memang sebaiknya tidak perlu diatur secara ketat.Diimanapun hendak didirikan, dan memungkiukan untuk pendiriannya masyarakat bebas untuk mendirikan koperasi di mana saja .Tentunya dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No.5 Thun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan mengenai tempat kedudukan atau domisili ini penling terutama bagi pihak ke tiga, pengadilan maupun anggota koperasi sendiri untuk mengetahui dirnana badan hukum koperasi tersebut dapat dihubungi sebagairnana layaknya alamat orang pribadi. Dalam pend irian ataupun dalam hal pindah alamat koperasi memang seharusnya mengumumkan di media seperti halnya ditentukan untuk PT .. Minimal koperasi mengumumkannya di Kantor Dinas Koperasi daerahnya, di pengadilan, di kantor kecamatan alan di kantor kelurahan wilayahnya. E. Maksud dan Tujuau Maksud dan tujuan pend irian koperasi juga merupakan ketentuan yang harus dirnasukkan ke dalam Anggaran Dasar dan semestinya juga
208
)urnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI
diatur di dalam Undang-undang. Maksud dan tujuan pendirian koperasi tersebut secara formi! dan umum clapat dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut mambangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan bahasa yangjelas, praktis dan rinei (spesifik) maksud dan tujuan pend irian koperasi tersebut hendaknya ditentukan sesuai dengan kehendak dan kesepakatan bersamdari para pendirinya Hal ini penting sebagai pengikat komitmen jangka panjang bagi seluruh anggota, pengurus dan organ koperasi lainnya dalam menjalankan tugas, hak dan kewajibannya sehari-hari. F.
Jangka Waktn Berdiri
Jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas clalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan ·tujuannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8 huruf h UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penentuan batas jangka waktu berdirinya koperasi ini akan berpengaruh langsung pada proses dan tata cara pembubaran koperasi bersangkutan di masa-masa selanjutnya, sehingga perlu ditentukan dari awal berdirinya mengenai jangka waktu berdirinya koperasio tersebut. Namun ditentukannya dalam Undang-undang bahwa koperasi di dalam Angaran Dasamya dapat merumuskan bahwa koperasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas kiranya merupakan aturan yang tepat. G. Anggaran Dasar Apabila dalam pelaksanaan operasional koperasi terdapat hal-hal yang mungkin lupa diatur atau temyata tidak sesuai dengan kehendak salah satu anggota pendiri atau bahkan tidak sesuai dengan orientasi kerja koperasi yang diharapkan, maka Anggaran Dasar yang merupakan perjanjian kesepakatan bersama tentunya dapat diubah dan waj ib disepakati terlebih dahulu secara bersama-sama. 1.
Perubaban Anggaran Dasar Sebelum Berstatns Badan Hukum
Status badan hukum akan diperoleh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya surat permohonan pengesahan yang juga dilampirkan Akta Pend irian yang di dalamnya terdapat Anggaran
Konsep Hukum Koperasi Modern, Rosana
20 9
Dasar Koperasi yang telah disepakati bersama o leh para pendiri. Pada saat pengajuan itu koperasi telah beroperasi dan temyata terdapat hal-hal yang ingin diubah dalam Anggaran Dasamya sedangkan AD semula telah dimintakan pengesahan. Para pendiri berhak secara bersama-sama untuk mengubah isi kesepakatannya, untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang terdapat di AD terse but koperasi melalui pengurus akan mengadakan Rapat Anggota. Cara pemanggiIan, cara pelaksanaan dan cara pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota yang bertujuan ingin mengubah AD tersebut wajib disesuaikan dengan AD yang ingin di ubah tersebut. Keputusan Rapat Anggota diserahkan kepada Notaris untuk mendapatkan pengesahan. Untuk mempermudah proses selanjutnya, para pendiri hendaknya diperkenankan untuk menyampaikan surat s usulan yang berisi ketentuan-ketentuan mana yang di dalam AD ingin diadakan perubahan tanpa perlu dianggap bahwa pengajuan permohonan pengesahan semula baru masuk terhitung sejak surat susulan terse but disampaikan dan diterima oleh pemerintah. Apabila pengajuan permohonan telSebut dianggap baru masuk pada saat surat susulan tersebut diterima, maka proses dan jangka waktu koperasi untuk memperoleh status badan hukumnya akan bertambah, tidak lagi 3 (tiga) bulan sej ak pengajuan pertama dilakukan. Hal tersebut di atas mesti juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang bersangkutan, misalnya surat susulan itu temyata telah disampaikan 2,5 (dua setengah) bulan setelah pengajuan pertama disampaikan dan ternyata pula bahwa cukup banyak yang dirubah sedangkan proses pengesahan telah beJjalan cukup jauh. 2.
Perubahan AD Setelah Berstatus Badaa Hukum
Penibahan AD baik sebelum dan sesudah diperolehnya status badan hukum wajib dilakukan oleh Rapat Anggota dengan segaJa cara sesuai dengan ketentuan AD. Selanjutnyadilihat, apakah perubahan AD yang dilakukan oJeb Rapat Anggota tersebut sifatnya adaJah mendasar atau tidak karena menurut UU Perkoperasian, hanya perubahan yang mendasarlah yang perlu untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah. ApabiJa tidak mendasar artinya tidak perlu dimintakan pengesaban kembali. Peruabahan AD yang mendasar dimaksud adalah dalarn hal aperubahan yang menyangkut penggabungan, pembagian dan
210
Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI
perubahan bidang usaha koperasi. Pengeasahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan Bidang Usaha merupakan pengesahan Perubahan AD, sedangkan dalam hal Pembagian merupakan Pengesahan Perubahan AD dan/atau Pengesahan Badan Hukumm Baru. Pengesahan Perubahan Bidang Usaha koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini mtidak mengurangi kesempatan koperasi untuk berusaha di segala bidang ekonomil2. Apabila perubahan tersebut hanya menyangkut soal pergantian manajer taidak periu mendapatkan pengesahan pemerintah. Bagaimana kalau perubahan itu adalah mengenai pergantian atau perubahan nama koperasi, apakah hal ini termasuk hal yang mendasar meskipun tidak disebut pula dalam Pasal 12 UU Perkoperasian . Tentunya perubahan nama disini adalah perubahan yang mendasar dan menurut penulis perlu untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk dapat nantinya diberitakan kembali di Berita Negara agar seluruh masyarakat dan terutama pihak ketiga yang berhubungan dengan koperasi tersebut dapat mengetahuinya. Oleh karena itu periu diatur secara rinci, perubahanperubahan apa saja yang harus mendapat pengesahan dan perubahan-perubahan apa saja yang hanya cukup adilaporkan saja. Perlu juga diatur ketentuan mengenai tata cara dan ketentuan mengenai jangka waktu pelaporan dan pengesahan tersebut hams dilakukan. H. Pelaku Koperasi Disamping Rapat Anggota Koperasi, Pengurus Koperasi dan Pengawas Koperasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU '3 dan dikatagorikan ke dalam Perangkat Organisasi Koperasi juga terdapat beberapa pihak lagi yang dapat dikatagorikan sebagai pelaku koperasi. Pihak-pihak lain pelaku koperasi tersebut antara lain yang terpenting adalah masyarakat sendiri, masyarakat perkoperasian, masyarakat profesi dan pemerintah.
12
Lhat Pasal 12 UU No. 25 Tahun 1992 beserta penjelasannya
13
Pelajari Bab VI UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan seterusnya.
Konsep Hukum Koperasi Modern, Rosana
I.
211
Rapat Anggota
Rapat Anggota di sini merupakan kata benda sekaligus juga merupakan kata kerja. Sebagai kata benda, Rapat Anggota adalah . sekumpulan orang-orang seeara lengkap yang berdiri sendiri-sendiri, baik sebagai pendiri koperasi maupun sebagai anggota koperasi dengan kedudukan sarna dalam hal kepemilikan koperasi dan hak suara, sedangkan sebagai kata kerja Rapat Anggota adalah pertemuanl meeting yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi (boleh saja dihadiri pihak ketiga dan masyarakat yang berkepentingan tetapi tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan koperasi bersangkutan) dengan tujuan untuk mamutuskan atau membiearakan dan membahas sesuatu , baik itu seeara rutin maupun seeara isidentil. Rapat Anggota di dalam hierarki perangkat organisasi koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi bersangkutan dengan kewenangan minimal untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut: I. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Anggaran Dasar; Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi; Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pen gurus dan Pengawas; Reneana kerja, reneana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; Pembagian Sisa Hasil Usaha; Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.
Namun pada dasarnya kewenangan Rapat Anggota jauh lebih luas dibanding hal-hal yang disebutkan di atas, luas kewenangan Rapat Anggota diatur dan disepakati sendiri seeara bersama-sama oleh para anggota dan dituangkan ke dalam Anggaran Dasar Koperasi bersangkutan. Prinsip dasar dan utama kewenangan Rapat Anggota di dalam pengelolaan operaeional koperasi hadala bahwa Rapat Anggota berhak untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pen gurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi mereka. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam I (satu) Untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus tahun. diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukulampau. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan
212
)urnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Nata/is 85 Tahun FHUI
musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan sUara terbanyak (voting). Semua masalah yang berhubungan dengan Rapat Anggota dan cara pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota di atur secara terperinci di alam Anggaran Dasar Koperasi untuk menghindari Kesalahpahaman dan dan kekacauan prosedur di dalam aktivitas koperasi antar para anggota. Prinsip utama yang wajib diperhatikan dalam hal dilakukanya pemungutan suara untuk pengambilan sesuatu keputusan, setiap anggota koperasi mempunyai hak satu suara (one man one vote). Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam AD dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa koperasi anggota secara seimbang. Selain Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud di atas , koperasi dapat pula melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasadiadakan apabila San gay diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar biasa ini dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur di dalam AD, dengan berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa pen gurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi . Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan AD, maka pen gurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan koperasi. Rapat Anggota Luaf Biasa ini mempunyai wewenang yang sarna dengan wewenang Rapat Anggota Tahunan. Seluruh persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa di atur dalam AD, terrnasuk mengenai jumJah kehadiran dan quorum.Di Indonesia, pengaturan sistern pengarnbilan keputusan yang sah dalam rapat badan usaha pada urnumnya hlidala didasarkan pada keputusan suara rnayoritas oleh rnayoritas anggota yang sah dan hadar, demikian pula halnya dengan sistirn pengambilan keputusanpada badan usaha koperasi. Rapat Anggota sebagai organ tertinggi di koperasi terdiri dari anggota-anggota koperasi bersangkutan yang rnempunyai kedudukan yang sarna dan memiliki hak-hak sarna sebagai berikut:
Konsep Hukum Koperasi Modern, Rosana
I. 2. 3. 4. 5. 6.
213
Hak untuk bersuara yang sarna; Hak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan di koperasi; Hak untuk menggunakan fasilitas badan usaha koperasi; hak untuk menerima kembali dana yang disetor; Hak untuk mengundurkan diri; Hak untuk diberitahu dan memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan koperasi .
Disarnping beberapa hak yang sarna di atas, masing-masing anggota koperasi juga mempunyai kewaj iban-kewaj iban yang sarna, yang antara lain adalah sebagai berikut : I. 2.
Kewajiban untuk memenuhi keputusan mayoritas; Krwajiban untuk loyal kepada perhirnpunan koperasi, kewajiban ikut serta secara aktif dalam kehidupan koperasi; 3. Kewajiban untuk menyetor modal; 4. Kewajiban untuk me1aksanakan semua atau sebagaian transaksi dengan koperasi; 5. Kewajiban untuk mengambil tindakan kapan saja diperiukan agar koperasi terhindar dari kerugian; 6. Tidak melaakukan sesuatu yang bertentangan dengan kopersi; 7. Tidak melakukan persaingan dengan badan usaha koperasi; 8. Kewajiban untuk memenuhi Ad; 9. Kewajiban untukmemberikan semua keterangan yang periu kepada koperasi; 10. Kewajiban untuk bertanggungjawab atas hutang koperasi; II. Termasuk kewajiban untuk menggunakan fasilitas koperasi.
J.
Pcngurus
·Pengurus koperasi ini merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota dan dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalarn Rapat Anggota dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam AD. Dalam pelaksanaan pengelolaan selanjutnya, pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalarn akta pend irian. Masa jabatan pengurus paling larna adalah 5 (lima) bulan tetapi dapat dipilih kern bali apabila memang disepakati bersarna dalam Rapat Anggota, ketentuanketentuan mengenai hal iill diatur pula dalarn AD.
Jurna/ Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Nata/is 85 Tahun FHU/
214
Hendaknya, Pengurus memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: I. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
I I. 12.
13. 14. I S.
16. 17.
Mengelola koperasi dan usahanya; Mengajukan raneangan rene ana kerja serta raneagan reneana anggran pendapatan dan belanja koperasi; Menyelenggarakan Rapat Anggota; Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan . inventaris seeara tertib; Memelihara daftar buku anggota dan pengurus; Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam AD; Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota; Mewakili koperasi dalam hubungan dengan dan mengadakan transaksi dengan penguasa negara dan pihak ketiga; Bertindak atas nama koperasi, yang mengikat koperasi seeara sah; Mengambil keputusan kebijaksanaan sesuai dengan anggaran dasar dan resolusi rapat anggota; Mendelegasikan pengelolaan sehari-hari; Mematuhi anggaran dasar dan resolusi rapat anggota; Melaksanakan kebijaksanaan dan kehati-hatian sebagaimana biasanya pengusaha dalam melakukan urusan koperasi dan bertanggung jawab untuk setiap keraugian yang ditimbulkan; Setia kepada koperasi; Memberikan informasi mengenai masalah koperasi kepada anggota koperasi.
Dalam hal ini tanggung jawab pen gurus sebenarnya adalah mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada semua angota koperasi yang memberikan amanat kepadanya. Pertanggung jawaban Pengurus telah ditentukan melalui Rapat Anggota Tahunan dan rapat Anggota Luar Biasa.
III.
Penntup
Dari beberapa uraian yang telah disampaikan diatas, terlihat bahwa masih sangat banyak hal yang seeara konseptual masih memerlukan kajian
Konsep Hukum Koperasi Modern, Rosana
215
yang lebih dalam mengingat keberadaan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sudah berlangsung selama lebih kurang 18 tahun. Walaupun pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan pelaksana dan berbagai macam aturan pelaksanaan dibawahnya, tetapi selama ketentuan pokoknya yang berupa Undang-undang belum disesuaikan dengan keinginan perubahan yang terjadi di bidang perekonomian umumnya dan ketentuan tentang badan usaha khususnya, ruang gerak Koperasi sebagai salah satu badan usaha masih terbatas dan keberadaannya belum dapat dikatakan dapat berdiri sejajar dengan badan usaha lainnya, di Indonesia sendiri, apalagi di dunia Intemasional. Adalah kewaj iban setiap anak bangsa, terutama yang berada dibidang hukum untuk turut memikirkan keberlangsungan konsep badan usaha Koperasi yang merupakan warisan budaya Indonesia agar dapat tetap eksis dan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya.
216
Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI
Daftar Pus taka Djojohadikusumo, Margono. 10 Tabun Koperasi Indonesia, Jakarta: Rajawali Press Indonesia, 1991. Gilarso, T. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius. 1992. Hadhikusuma, RT. Sutantyo Rahardja. Hukum Koperasi Indonesia. eet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001 . Indonesia, Undang-Undang Dasar Rl Tabun 1945. ____, Undang-Undang No. 25 Tabun 1992. Tentang Koperasi Pachta. W, Andjar. et.al. Hukum Koperasi Indonesia: Pemabaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaba Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Pramono, Nindyo. Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan. Yogyakarta: TPK. Gunung Mulia, 1986.
