• •
•
,
417
PERANAN BADAN-BADAN USAHA NEGARA DI INDONESIA
L -_ _ _ _ _ _ _
Oleh: Andjar Pachta W. _ _ _ _ _ _ __
negara-negara berkembang umumnya kehadiran badan-badan usaha negara tidak dapat dihindari manakala peranan sektor usaha swasta belum dapat berfungsi banyak. Hal ini juga disebabkan karena situasi peIIllodalan swasta masih lemah sedangkan dilain pihak pemerintah berkewajiban untuk menjadi perin tis dan pengembang sektor Perekonomian negara seeara keseluruhan. Di negara-negara yang menganut sistern Perekonomian bebas, usaha swasta memang diberi kebebasan untuk mengusahakan segal a maeam sektor usaha baik dibidang industri, pertanian, perdagangan m aupun bidang j asa-j asa lainnya. Di
Sedangkan pada negara-negara yang menganut sistem perekonomian dan pemerintahan sosialis, usaha swasta hanya diperolehkan pada bidang usaha tertentu saja. Lebih ekstrim lagi di negara-negara yang menganut sistem komunis, dimana negara selalu berperan disetiap sektor mulai dari yang besar hingga yang sifatnya keell.
Usaha yang dimiliki oleh negara (BUMN) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya akan menjadi topik bahasan dalam tulisan ini. Pada halaman berikut akan diuraikan perkembangan BUMN di Indonesia dan peranannya dalam pembangunan perekonomian negara khususnya pada sektor-sektor yang dianggap penting seperti digariskan dalam UUD'4S. Untuk meneapai uraian terse but digambarkan pula dasar Hukum dan maksud pembentukan BUMN, sehingga terlibat berbagai maeam BUMN dengan berbagai fungsi dan peranannya dalam menjalankan misi yang dibebankan negara terhadapnya.
BUMN Dulu-Sekarang Jauh sebelum negara Indonesia merdeka kehadiran BUMN ini telah ada lungsi tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda. Khusus untuk Indonesia dalam konstitusi telah diatu r secara garis besar mengenai perekonomian negara. Pasal 33 UUD '45 telah mendasarkan peranan pemerintah, untuk turut camfJur secara langsung dalam bidang usaha. lni yang dapat dilihat dalam penjabaran pengaturan perekonomian negara pada setiap GBHN.
Bagaimana di negara kita, 1) sampai sejauh mana peranan Badan-Badan 1}.
Sebenamya BUMN ditinjau dari sudut peranannya mempunyai dua lungsi, sebagai perusahaan dan sebagai aparat birokrasi pemerintah yang kadang-kadang sulit untuk dilaksanakan dalam praktek mengingat qua
•
2}.
Untuk usaha-usaha bidang perkebunan Besar, pengusahaannya diserahkan kepada modal swasta - Asing yang
418
Hukum dan Pembangunan
pad&. bidang-bidang usaha yang membutl.lhkan Modal Besar. Secara langsung BUMN tersebut dapat memberi penghasilan kepada negara disamping memberi pelayanan kepada masyarakat banyak walaupun waktu itu dari segi kwantitas' jumlahnya tidak banyak. 2) Perkembangan BUMN mulai terlihat pada tahun 1958 sid 1960 dimana waktu itu teJjadi Nasionalisasi secara besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan asing) Perkembangan BUMN terse but menjadi lebih luas manakala Nasionalisasi terse but dilakukan terhadap perusabaan-perusahaan asing yang bergerak diberbagai sektor usaha seperti Perbankan, Asuransi, Perkebunan, Perdagangan, Jasa-jasa (Konstruksi; Pelayaran; Penerbangan dan lain-lain). ,
berkembang dengan pesat sejak dike· luarkan kebijaksanaan Agrarische Wet 1870. Sedangkan BUMN bergerak an· tara lain dibidang Perlistrikan (Ogem), Air Minum (Water Leiding), Perkere· ta Apian (Sumatra Spoor/Java Spoor) dan Jawatan Pegadaian. Lihat lebih lanjut, Charles Himawan, Foreign Investment Process in Indonesia, chapter 4, section E (ii) dan E (iii) hal. 165-182, Gunung Agung Singapore, 1980. ,
3).
4).
Terutama Nasionalisasi Perusahaan· perusahaan milik swasta Belanda yang masih dikelola oleh managermanager berkebangsaan Belanda se· hubungan terjadinya konfrontasi In· donesia - Belanda dalam perebutan Irian Barat. Mengenai perobqhan bentuk·bentuk BUMN tersebut ditetapkan dengan Undang·Undang No. 9/1969 rentang Bentuk·Bentuk BUMN yaitu Perusahaan (Negara) Jawatan (Perjan), Perusahaan (Negara) Umum (Public Corporation) atau disingkat PERUM, Perusahaan (Negara) Perseroan (Public/State Company atau disingkat PERSERO/PT.
Mulai saat itu di Indonesia dikenal istilah Perusahaan' Negara (PN). Kemudian karena perkembangan dan kemajuan serta kebutuhan zaman PN-PN tersebut disesuaikan dengan fungsinya masing-masing yang ditata menjadi tiga rrfacam PN. 4 ) Pada awal tahun 197Q-an Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Keuangan cq. Direktorat PERSERO dan Pembinaan Keuangan Perusahaan Negara telah mendirikan BUMNBUMN baru yang mencakup sektorsektor Pertanian, Perdagangan, Industri dan Jasa. 5 ) Kalau kita lihat sedemikian banyak BUMN yang telah didirikan,6) maka dapat menimbulkan pertanyaan. Apakah Pendirian BUMN-BUMN tersebut sesuai dengan kebutuhan atau memang sudah sedemikian surplusnya keuangan negara kita, sehingga perlu dipisahkan untuk diusahakan dalam arti untuk mencari keuntungan dalam menambahkan penghasilan negara. Kalau hal ini memang demikian, unsur pengawasan menjadi penting agar tujuan pendiriannyatidak menyimpang. 7) 5).
PT. GARUDA, PT. SEMEN Tjibinong, PT. SEMEN Tonasa, PT. PUS· RI, PER UMNAS, Bahana, Inka, Nurtario, PT. JASA REKA UTAMA, PT. INHUTANI, PERUM TASPEN, PERUM ASTEK dan lain-lain.
6).
BUMN yang didirikan diluar BUMN EX Belanda dan Ex Nasionalisasi berjumlah 117 perusahaan sedangkan jumlah keseluruhan BUMN pada bulan April tahun 1983 mencapai 221 buah perusahaan lihat selanjutnya gambar (1).
7).
Pengawasan Pemerintah terhadap BUMN tersebut sekarang ini dilakukan oleh Deparremen Keuangan bekerjasama dengan Departemen Teknis yang membina BUMN yang bersangkutan seperti dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983.
~"" .
,
.
. . '.._
"' ~ ._*;_
'_O"- "--"-;>_~
_ _"""''''''~'_ _' ~,,"'_ ' ,_",_ ,_ " ,~,,_, ,~._,_ " .~. "~_.,.... _ _ _ __ _: -_
,- - _
.,
~
. . .. .
,--- ..
_ _ _ _ ,~_
_
_ _ _ __
Badan Usaha Negara
41 9
Keadaan BUMN pada 1 April 1983 *) No.
.
J e n is
1.
PT, LAMA ex Nasionalisasi dan ex Belanda 2. PN. LAMA ex Nasionalisasi dan ex Belanda 3. BUMN yang di. dirikan berdasakarkan Un dangundang tersendiri: Bank Pert ani an 4. 5. 6. 7.
menuru t ketentuan-ketentuan dalam I.B.W. (Indo nesische Bedrijven .Wet)9) dan mempuny ai eirl-eirl pokok sebagai berikut:
Jumlah" 12Perusahaan
I. .
31 Perusahaan
tif.
,
,
2,
Merupakan bagian dari Departemen/Direktorat J endral/Direktorat/Pemerintah Daerah. Kedudukannya dalam hubungan hukum publik (Publiek Rechtelijk Verhouding) sehingga dalam hal ada tuntutan atau dituntut, PERJAN berkedudukan sebagai Pemerintah atau seijin Pemerintah.
3.
Dipimpin oleh seorang Kepala, 10) yang merupakan bawahan suatu bagian dari Departemen/Direktorat J endral/ Direktorat atau Pemerintah Daerah.
4.
Mempero/eh segala fasilitas Negara (sebagaimana layaknya lembagajinstansi Pemetintah lainnya).
8 Bank 1 Perusahaan 2Buah 24 Buah
PERJAN PERUM PERSERO PATUNGAN PERSERO Murni Negara (100% milik Negara)
117 Buah
Jumlah
221 Buah
Usahanya merupakan "public service" yang dijalankan dengan syarat-syarat efesiensi, efektifitas dan ekonomis serta dengan manajemen yang efek-
26 Buah
Ciri-Ciri Pokok dan Tujuan BUMN
•
Untuk mengetahui seeara jelas bentuk serta fungsi yang dijalankan oleh masing-masing BUMN tersebut ada baiknya dibawah ini kita paparkan garis besar masing-masing BUMN,8)
5.
Pegawainya, pada pokoknya adalah Pegawai Negara (Pegawai Negeri).
6.
Pengawasan dilakukan seeara hirarkhi maupun seeara fungsional sebagaimana layaknya bagian-bagian dari suatu De-
a. PERUSAHAAN (Negara) JAW ATAN (PERJAN) PERJAN merupakan perusahaan negara yang diatur dan didirikan
9).
*) Tidak tennasuk Perusahaan·perusahaan
milik Daerah (PD). (Sumber: Direktorat Persero dan BUMN Departemen Keuangan) 8).
Berdasarkan Instruksi Presiden Repu· blik Indonesia No. 17 tahUTl 1967 tanggal
Stbl. 1927 : 419, sebagairnana telah dirubah dan ditarnbah, lihat juga penunjukan pada ketentuan ini dari Undang-UndangNo.9/1969pasaI2ayat (1 ).
10).
Oleh Peraturan Pernerintah No_ 3/ 1983 istilah tersebut diganti dengan sebutan "Direktur Utama'~ Sep tern ber' 1 983
Hukum dan Pembangunan
420
an langsung dari Kepala 11) Perjan yang berSangkutan contohnya: Kepala PIKA , bertanggungjawab kepada Direktur Iendral Perhubungan Darat.
partemen/Pemerintah Daerah.
7.
•
Hubungan Usaha antara Pemerintah yang melayani dan masyarakat yang dilayani sekalipun terdapat sistem bantuan/subsidi, selalu didasarkan at as "business zakelijkheid" artinya setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus ada buktinya (tanda bukti dan lain-lain).
0-
13.
langka Waktu Pendirian tidak terbatas.
14.
Likwidasi/Pembubaran
Pembubaran Perjan ditetapkan Undang-Undang berdasarkan usul Pemerintah (Departemen yang bersangkutan) dan dalam hallikwidasi, kerugian yang diderita oleh Perjan menjadi tanggungan negara.
Contohnya:
a) Iawatan Penggadaian (dengan stbl. 1930 No . 226). b) Percetakan Negara (dengan stbl. 1937 No. 668) sekarang dibawah Departemen Penerangan. c) PIKA dibawah Departemen Perhubunga.n, Direktorat Perhubungan Darat. 8.
Pendirinya
Adalah Pemerintah seperti: Departemen/Direktorat Iendral/Direktorat/Pemerintah Daerah. 9.
•
b. PERUSAHAAN (PERUM)
PERUM ini merupakan perusahaan negara yang didirikan dan diafur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19/Prp 1960 yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1.
Usahanya melayani kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan. Usaha terse but dijalankan berdasarkan syarat-syarat efesiensi, efektifitas, economic costaccounting principle dan management effectiveness.
2.
Berstatus Badan Hukum sehingga tunduk pada segala hukum yang berlaku untuk perusahaan. Status Badan Hukum Perum diperoleh dari PP/Prp. No. 9/1960 (lihat pasal 3 ayat (2) , jadi setiap Perurn yang didirikan dengan PP ini adalah Badan Hukum.
3.
Bergerak dibidang jasa-jasavital (Public Utilities).
Pemiliknya
Adalah Negara (milik mutlak) 10.
Prosedur Pendirian
Pendiriannya ditetapkan dengan Undang-Undang. 11.
Modal/Anggaran
Modal seluruhnya didapat dari anggaran Negara. Sedangkan anggaran PERIAN ditetapkan berdasarkan usul Pemerintah cq. · Departemen yang membawahi (membina) yang diadakan berdasarkan APBN. •
•
12.
Pertanggung lawaban Pengurus
Secara hirarchie kepada at as-
(Negara) UMUM
------------------11}. Lihat Catatan Kaki No. 10.
421
Badan Usaha Negara
4.
Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta dalam hal mengadakan QeIj~nHan, koptrak-kontrat dan hubungan dengan perusahaan-perusahaan lainnya.
11.
Laporan tahunan perusahaan yang memuat Neraca rugijIaba dan neraca Kekayaan Perusahaan disampaikan kepada Pemerintah.
12.
Pendirinya
adalah Pemerintah RepubIik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah khusus untuk itu.
.
5.
6.
7.
Kedudukan hukumnya adalah Privat Rechtelijk (Hubungan Hukum Perdata) sehingga dapat dituntut dan menuntut atas nama perusahaan itu sendiri. Modal PERUM seluruhnya merupakan miIik negarajkekayaan negara yang dipisahkan, serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dana masyarakat) . Prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuaLi: karena politik pemerintah mengenai tarip dan harga tidak mengijinkan tercapaikan tujuan ini. Namun bagaimana politik tarip dan harga dari pemerintah, harus ditempUh cara-cara yang disebut pada butir I di atas.
8.
Dipimpin oleh suatu Direksi.
9.
Kedudukan Hukum pegawai, gaji, pensiun dari PERUM diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jadi diluar ketentuanketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau perusahaan swasta/usaha (negara) perseroan.
10.
Organisasi serta sistem pertanggunganjawaban dan pengawasan Perum diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur pembentukannya.
13.
Pemiliknya
Didirikan dengan Peraturan Pemerintah atas bantuan atas kuasa dari Undang-Undang No. I9jPrp. 1960 melalui Departemen yang bersangkutan. 14.
Modal/Saham
Merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.,saham. 15 .
Pengurusan
Oleh suatu Direksi, yangjumlah anggota, susunan dan orangnya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. ' 16.
Wewenang dan Pertanggung Jawaban Pengurus .
Direksi berhak mewakili PERUM didalam maupun diluar Pengadilan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah cq. Kepala Departemen yang bersangkutan. 17.
Pengawasan
Pengawasan PERUM oleh Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Menteri. lJewan Pengawas tersebut terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen Tehnis Departemen Keuangan dan Departemenjinstansi yang berhubungan dengan PERUM tersebut.
\
September 1983
•
422
•
Hukum dan Pembangunan
Atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
lik negara dari kekayaan ne-
gani yang dipisahkan. Dengan demikian dimungkinkan adanya joint atau mixedenterprise dengan pihak swasta (nasional dan/atau Asing).
•
18.
langka Waktu Pendirian tidak terbatas
19.
Likwidasi/Pembubaran Pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Semua kekayaan PERUM setelah pembubaran menjadi milik negara dan dalam haltikwidasi semua kerugian yang diderita oleh fihak ketiga ditanggung oleh negara/Pemerintah.
5.
Modal PERSERO terbagi atas saham-saharn prioritas dan saharn-saharn biasa dengan tidak mengurangi kemungkinan, pengeluaran jenis saharn saharn lain.
6.
••
••
PERSERO mempunyai cm-cm sebagai beriku t :
I.
Maksud pendiriannya untuk memupuk keuntungan (keuntungan dalarn arti karena baik pelayanan, pembinaan organisasi, pengelolaan yang efektif, efisien dan ekonomis sehingga dapat menimbulkan surplus atau laba) dan berusaha dibidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan/atas Ko• peraSl.
2.
Sebagai Badan Hukum Per· data yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
3.
Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut Hukum .Perdata.
4.
Modalnya dapat seluruhnya atau sebagian merupakan mi-
•
Transfer Saham Ditentukan dalam Anggaran Dasar masing-masing Persero Transfer Saharn PERSERO tidak diperkenalkan kepada pihak luar sebelum ditawarkan terlebih dahulu kepada pesertanya.
c. PERUSAHAAN (Negara) PERSEROAN (PERSERO) PERSERO merupakan Perusahaan Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan diatur serta tunduk dibawah ketentuan-ketentuan KUHD (Stabl. 1847 : 23, sebagaimana telah dirubah dan ditambah)
Saham-Saham
7.
Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara.
8.
Dipimpin oleh suatu Direksi.
9.
Status pegawainya seperti pegawai Perusahaan Swasta biasa.
10.
Peranan Pemerintah (sebagai pemegang saham), intensitasnya terhadap perusahaan tergantung dari besamya jumlah saham (modal) yang dimiliki, atau berdasarkan peIjanjian tersendiri antara pihak Pemerintah dan Pihak Pemilik lainnya .
11.
Pendirinya Pemerintah (cq. Menteri Keuangan sendiri atau bersamasarna dengan Departemen yang bersangkutan/sesuai dengan bidang pendirian PERSERO untuk seZuruhnya merupakan milik Negara, maka ditunjuk sese orang untuk ikut
423
Badan Usaha Negara
serta mendirikan PERSERO atas nama negara. 12.
Pemiliknya
Negara secara keseluruhan atau bersama~sama dengan partnemya. 13.
Prosedur Pendirian
Seperti Perseroan Terbatas bias a, yaitu menurut prosedur yang diatur oleh KURD yaitu Anggaran Dasar dibuat dengan Akta Notaris, harns mendapat persetujuan Departemen Kehakiman, didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara. 14.
Modal/Saham
Seperti telah disebut pada butir 5 diatas, modal PERSERO berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang terbagi atas saham-saham prioritas dan saham biasa. 1 S.
timbangan dari Menteri yang bersangku tan. Dalam hal negara hanya memiliki sebagian dari modal PERSERO, maka pencalonan anggota Direksi dan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham prioritas yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) Pencalonan anggota Direksi dilakukan atas usul Menteri yang sesuai dengan bidangnya dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut. Komisaris 2) Pencalonan dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO . sebagai berikut: 16.
Pada PERSERO, Direksi berwenang untuk mewakili dan mengikat PERSEROAN baik didalam maupun diluar pengadilan dengan batas-batasan tertentu yang biasanya diatur . dalam anggaran dasar PERSERO yang biasanya diatur dalam anggaran dasamya. Pertanggung jawaban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar. PERSERO yang biasanya di- · sampaikari kepada Rap at Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
Pengurusan
PERSERO diurus oleh suatu Direksi yang jumlah susunannya diatur dengan Dasamya. Dalam hal Modal PERSERO seluruhnya merupakan milik negara, maka pengangka,tan anggota Direksi dan Komisaris dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan atas usul Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO yang bersangkutan. 2) Pengangkatan anggota Komisaris dilakukan setelah mendengar per-
Wewenang dan pertanggung jawaban pengurus
17.
Jangka Waktu
Sesuai dengan yang diatur oleh KURD pasal 46 yaitu dengan jangka waktu tertentu dengan dapat diperpanjang. J adi jangka · waktu berdirinya PERSERO September 1983
,
424
HUkum dan Pembangunan
ini tergantung dari kebutuhan
dan jenis usahanya misalnya dapat saja 30 tahun, 50 tahun atau 75 tahun.
membina, merintis, mengusahakan secara aktif, semua kebutuhan masyarakat. Hal ini dalam praktek diharapkan dapat melengkapi kegiatan usaha swasta koperasi.
18. . Likwidasi/pembubaran Dalam hal PERSERO dibubarkan, maka hasil Likwidasi yang menjadi hak negara selaku pemegang saham harus disetor ke kas negara. Setelah kita lihat ciri-ciri dari tiga jenis BUMN diatas, maka dapat buktikan bahwa memang maksud dan tujuan didirikan BUMN mempunyai dua fungsi. Sebagai Badan Usaha ia dituntut untuk dapat memberikan nilai lebih dari usahanya dilain fihak ia juga menyandang sebagian dari tugas negara dalam
BUMN dan SWASTA
PERUSAHAAN
Diatas telah disinggung bahwa salah satu "misi" BUMN adalah "melengkapi" kegiatan us aha swasta dan koperasi. Untuk menjelaskan peranan serta fungsi BUMN terse but tidak ada salahnya jika kita lihat perbedaan antara BUMN dan perusahaan swasta baik dari sudut: pemilikan, maksud dan tujuan pengawasan/peranan pemerintah, kepengurusan dan kebijaksanaan harga Produksi/hasil usaha.
Perumahan Swasta
BUMN
----~--------------~-------------------+------------------~
1.
Pe milih an
2.
Maicsud dan tujuan
. Pribadi, beberapa orang Negara atau sekelompok orangorang
- mencari lab a. sebesar - mencapai sasaran Pembangunan Nasional mungkin - menambah modal ker- - memberi pelayanan, - membuat produksi seja serta industri besar mungkin/menyalurkan ke masyarakat luas - mencari laba yang wa• Jar - menam bah perbendaraan perusahaan I
3.
Pengawasan dan Peranan Pemerintah • •
tujuan Biasanya dalam bentuk - menyangkut dan rencana kerja perPeraturan-peraturan baik usahaan, Anggaran yang sifatnya membina Perusahaan (modal, maupun pedoman. Seperkerja), Pengangkatan ti: Perizinan, kebijaksanaPimgurus, menentuan fiscal kan harga produksi dan harga jual, dan lain-lain yang menyangkutkegiatan perusahaan.
425
Badan Usaha Negara
4.
Kepengurusan
Diangkat sesuai dengan profesi; Dituntut kreatifitas yang tinggi dan bebas keputusan mengambil yang sesuai pada saat dibutuhkan.
Ditentukan oleh Negara sehingga keputusan sehari-hari seringkali dieampuri oleh berbagai instansiPemerintah;Hal ini berpengaruh ditingkat kreatifitas pengurus yang menunggu atau harus menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah.
5.
Kebijaksanaan Harga
Selalu didasarkan pada keadaan dan transaksi pasar
Sering dialami dan ditentukan berdasarkan kemampuan daya beli rnasyarakat (Bahkan dalam hal-hal yang pokok diberi Subsidi).
Peranan BUMN Dalam Perekonomian Negara Membicarakan peranan BUMN sebetulnya merupakan lanjutan dari tujuan pendiriannya. Dimuka telah disinggung tentang tujuan BUMN yang bersifat ganda dalam hal keterlibatan Negara mengatur bidang perekonomian. 12 ) Dengan demikian apa yang dikatakan bertujuan ganda terse but dalam praktek kelihatan demikian kompleks.1 3 ) karen a ia diharapkan dapat :
1. Memberikan sumbangan untuk mengembangkan perekonomian negara disamping menambah pendapatan negara; 2. Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan; 12).
13).
Sebetulnya negara dalam hal mengatur perekonomian secara langsung dalam kegiatan berupa badan-badan usaha, mempunyai dasar hukum yang kuat. Secara explisit telah disebut dalam konstitusi kita, lihat pasal 33 UUD'45. Lihat selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 3/1983 dalam kaitan tujuan Perjan, Perum, dan Persero.
3. Memberikan kemanfaatan umum baik berupa barang dan. jasa kepada masyarakat umum; 4. Menjadi pionir dalam hal kegiatan usaha yang belum dapat dilaksana- · kan oleh sektor swasta dan Kope5. Melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dalam hal penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak; 6. Memberikan bimbingan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha belIllodal keeil dan sektor koperasi. 7. Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah dibidang ekonomi dan pem bangunan.1 4 ) Dari tujuh butir peranan diatas kalau kita lihat dari bidang-bidang yang hendak dieapai meliputi bidang: Ekonomi Makro (1,4,7); Komersial (2); Pelayanan Umum (3,5) dan Bidang Sosial Politis (6). Sehingga seeara mak14).
Lihat Perkembangan Badan Usaha Milik Negara, Marie Muhammad, Astar Siregar, Kertas Kerja Kongres ISEI ke-9, Cipanas 27-30 Juli 1983. September 1983
•
Hukum dan Pembangunan
426 ro peranan BUMN lebih cenderung sebagai agent of development dibanding sebagai badan usaha (business entity J. Peranan BUMN dinegara berkembang pada umumnya sebagai agent of development dalam praktek ini memang merupakan kenyataan, karena BUMN dapat dijadikan alat yang efektif dalam melaksanakan pembangunan Nasional. Disamping itu selaku pemilik dari Badan Usaha, pemerintah secara langsung dapat memberikan "tugas-tugas khusus" dalam melaksanakan proyek-proyek tertentu yang direncanakan secara khusus.1 5 ) Dari peranan BUMN yang begitu kompleks diatas dapat dimengerti mengapa kegiatan-kegiatan BUMN tersebut hampir memasuki segala sektor baik disektor pertanian, perindustrian maupun sektor jasa. Namun peranan terse but kiranya dapat dibatasi jangan sampai mematikan sektor swasta (terutama yang berkemampuan kecil) yang sudah dapat beJjalan, sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam GBHN.
BUMN di masa rnendatang Di masa-masa mendatang khususnya dalam Repelita ke-IV dan seterusnya IllharaplCan peranan sektor swasta dan koperasi sudah dapat ditingkatkan jika asumsi ini benar maka peranan BUMN yang sedemikian kompleks dan luas terse but dapat dikurangi. Memang kalau kita lihat sekarang, ada beberapa BUMN sejak keberadaannya sampai sekarang belum dapat memberikan sisa lebih dari usahanya
-------------------15).
•
Dalam praktek dapa!' kita lihat seperti Pertamina ditugaskan membina proyek P. Bantam diawal tahun 1970-an, PT. GARUDA ditugaskan membina Pembangunan sarana proyek Pelabuhan Udara Intemasional Cengkarang dan lain-lain yang umum· . . '1' nya bersifat penun/ukan atau " mlSl tertentu.
bahkan sebaliknya, menderita kerugian terus-menerus yang tidak keell. Tentu ini bukan merupakan berita yang menggem birakan. Subsidi secara terus-menerus yang diberikan oleh pemerintah bukan hanya . bertujuan untuk melestarikan Badan Usaha terse but melainkan dengan pertimbangan fungsi yang dilakukannya yang bersifat public service. 16) Kebiasaan subsidi ini harus dapat diakhiri namun kita masih diharapkan pada kenyataan-kenyataan keadaan masyarakat sendiri. Daya beli masyarakat secara umum kadang-kadang belum dapat menjangkau hasil produksi ' yang dilakukan dengan prinsip ekonomi dan managemen profesional. Melalui BUMN faktor harga jual dari hasil produksinya dapat dipertimbangkan menurut daya beli masyarakat sehingga masalah subsidi sulit untuk dihilangkan secara drastis. .Ini kenyataan yang menunjukkan dua dimensi yang diperankan oleh BUMN yang harns disadari secara mendalam. Namun kita harns be rani memulai dengan rasa optimis bahwa dalam dekade mendatang peranan BUMN dapat digantikan oleh sektor swasta dan koperasi dengan asumsi bahwa pada pelita-IV dan selanjutnya sektor swasta dan koperasi dapat memerankan dirinya ditengah-tengah masyarakat. Jika ini menjadi kenyataan, maka apa yang dipesankan oleh Konstitusi '45 dapat terwujud dimana BUMN hanya menjalankan fungsi sebagai perintis, pelengkap, . pengimbang, pembina dan penunjang perekonomian negara. 16).
Gambaran yang jelas dapat kita lihat atas keadaan PT. GARUDA dan PELNI yang akhir-akhir ini memerlukan subsidi pemerintah yang tidak sedikit untuk menjaga keexistensiannya agar dapat tetap memberikan peJayanan kepada masyarakat.
427
Badan Usaha Negara
Kalau ini dapat dicapai kita dapat meninjau BUMN mana yang masih dibutuhkan keeksistensiannya dan BUMN
mana pula yang dapat dilikiwidasi untuk digantikan oleh: sektor swasta, usaha patungan , maupun koperasi.
•
Seluruh kehidupan kita tak lebih hanyalah laksana sebuah kamar yang kita gambari dengan cat air di atas dinding kapur yang masih basah. la tak akan kelihatan selagi belum kering. Namun setelah selesai dan kering ia akan tampak nyata dan cemerlang. (Ward Beecher)
Orang yang mempunyai marta bat hidup paling tinggi ialah orang yang memikirkan sesuatu dengan sebaikbaiknya, merasakan sesuatu dengan cara yang paling sopan dan bertindak dengan cara yang paling baik. (P.J. Boiley)
September 1 983
