Paper anda hanya membahas peranan KPPU dan substansi UU No. 5/1999, tetapi tidak mengkaitkan pembahasan hukum Persaingan Usaha dengan materi Hukum Ekonomi yg telah diajarkan kepada mahasiswa.
Peranan KPPU dalam mengawasi Persaingan Usaha di Indonesia Pemikiran tokoh ekonomi Adam Smith tentang teori ekonomi pasar yang memunculkan suatu istilah The Invisible Hands membuat system perekonomian di beberapa negara yang pada awalnya menganut system monopoli, dimana pemerintah memegang peranan yang sangat dominan dalam usaha pengembangan perekonomian dan membatasai peranan pihak swasta untuk berpartisipasi di dalamnya, menjadi suatu bentuk kehidupan perekonomian yang bebas dari campur tangan regulasi pemerintah. Indonesia baru saja memiliki Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat usaha terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara garis besar Undang-undang ini berisikan sebagai berikut.: Pertama, ada tiga bentuk larangan di dalam UU No 5 Tahun 1999, yaitu, perjanjian yang dilarang sebagaimana yang terdapat di dalam Bab III dari pasal 4 sampai pasal 16. Kedua, Kegiatan yang dilarang terdapat pada Bab IV yang rinciannya dimuat dari pasal 17 sampai Pasal 24. Ketiga, larangan yang berkaitan dengan posisi dominan terdapat di dalam bab V dari Pasal 25 sampai Pasal 29 dan lembaga yang ditugasi pemerintah untuk melakukan pengawasan persaingan usaha yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Pasal 30-37) Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan :
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Diundangkannya UU No.5/1999 merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk distorsi. Apalagi, saat
krisis
ekonomi
sekarang
merupakan
momentum
untuk
merestrukturisasi
perekonomian dari sistem ekonomi dengan struktur pasar monopoli-oligopoli dan protektif menuju sistem ekonomi yang ramah pasar (market friendly). Dalam usaha untuk menegakkan hukum persaingan usaha maka peran dari KPPU adalah sangat penting sekali.Mengingat KPPU merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam bidang pengawasan hukum persaingan usaha, maka saya akan mencoba menjelaskan “Peranan KPPU dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia. 1. Peranan KPPU dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia a. Dasar pembentukan KPPU . Lembaga yang akan menjadi penjaga untuk tegaknya peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar perturan persaingan dapat lebih optimal. Pemberiaan kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan dibidang persaingan merupakan hal yang lazim dipraktekan oleh kebanyakan negara. Contoh di Amerika Serikat, Departement kehakiman mempunyai divisi khusus, yaitu antitrust division untuk menegakan Sherman act. Departemen kehakiman bersama-sama dengan federal trade comision juga bertuga menegakan Clayton Act.
Demikan juga yang terjadi di Indonesia, penegakan hukum persaingan usaha diserahkan kepada komisi pengawas persaingan usaha(KPPU), disamping kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orrang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti betul seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotankan orang-orang yang tirak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan mengingat masalah persaingan usaha sangat terkait erat dengan aspek ekonomi dan bisnis. Alasan lain dibentuknya KPPU adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuk dipengadilan, karena institusi yang secara khusus menyelsaikan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelsaian sengketa, sepanjang penyelsaian alternatif ini adalah di luar pengadilan. Di Indonesia, lembaga yang demikian sering kali disebut sebagai Quasi Yudikatif. Sedangkan alasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan KPPU adalah: 1. alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannnya yaitu dalam mengawasi suatu pelaksanaan aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara. Dengan kewengan tersebut diharapkan lembaga pengawasa ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin bertindak independent. 2. alasan sosiologis adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Dan dunia usaha membutuhkan penyelsaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia b. Tugas dari KPPU
Dalam UU No. 5/1999 itu juga sudah ditetapkan suatu badan yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan dari undang-undang ini, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tugas utama KPPU adalah mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanyan agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Seperti yang terdapat didalam pasal 35 Undang-Undang No5 tahun 1999 yang berbunyi: 1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16: 2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha ang tidak sehat, sebagaiman yang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24: 3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28: 4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagai mana diatur dalam pasal 36: 5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usah tidak sehat: 6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan udangundang ini: 7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan DPR. Ketentuan ini menunjukkan adanya semangat bahwa monopoli oleh negara masih diperbolehkan.
Namun
undang-undang
ini
belum
pempersyaratkan
adanya
profesionalisme, transparansi dan efisiensi BUMN dalam mengelola produk barang dan jasa yang penting bagi orang banyak. Padahal profesionaliisme, transparansi dan efisiensi ini merupakan syarat penting agar tujuan monopoli oleh negara ini benar-benar mencapai sasaran yang diamanatkan UUD ’45. Mudah-mudahan dalam undang-undang yang akan memberikan mandat kepada BUMN atau lembaga lain yang ditunjuk itu tidak melupakan masalah profesionalisme, transparansi dan efisiensi ini. Yang belum kelihatan dalam undang-undang ini adalah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber daya alam. Undang-undang ini belum menegaskan apakah pengelolaan sumber daya alam ini akan diserahkan kepada BUMN atau kepada lembaga swasta? Apakah pembentuk undang-undang melupakan persoalan ini atau menganggap bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh BUMN tidak perlu dimasukkan kedalam undang-undang ini? Jika alasan terakhirlah yang benar, maka kranya perlu segera dipikirkan untuk menyusun suatu undang-undang yang akan memberi mandat kepada BUMN untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. c. Penanganan perkara Penananganan perkara pelanggaran terhadap undang-undang no 5 Tahun 1999 dapat dilihat pada pasal 36 yang meliputi : 1. menerima laporan Menurut ketentuan pasal 38, laporan adanya pelanggaran terhadap undang undang no 5 tahun 1999 dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan keterangan peristiwa pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkanya. Pelapor juga harus memberikan identitas dirinya dan sifatnya adalah rahasia.
2. Penilaian
Tindakan penilaian dilakukan KPPU terhadap perjanjian , kegiatan usaha, dan posisi dominant yang diduga disalah gunakan ( misuse market power) sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf a,bdan c. adapun obyek penilaian tersebut adalah setiap perjanjian sebagaiamana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 15 serta setiap kegiatan usaha. Dengan cara seperti ini, KPPU kemungkina dapat memnberikan autorisasi dan notifikasi terhadap setiap perjanjian, kegiatan daan posisi dominant yang sifatnya tidak per se illegal.dalam melakukan penilaian , KPPU juga melakukan pemeriksaannsaksi maupun bukti bukti surat lainya atau melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melanggar ketentuan undang undang ini. 3. Penelitian Tahap pertama dari tindakan KPPU terhadap laporan yang diterimanya atau terhadap adnya dugaan dari KPPU sendiri tentang dilanggarnya ketentuan dalam undang undang ini adalah melakukan penelitian atau disebut juga pemeriksaan pendahuluan (pasal 39 ayat 1) 4. Penyelidikan dan pemeriksaan Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah diperoleh, jika ada penetapan KPPU untuk melakukan pemeriksaan lanjutan , maka dilakukanlah tindakan penyelidikan dan pemeriksaan. 5. Prosedur pemeriksaan Sebagaimana ditetapkan dalm pasal 39 ayat 1 pemeriksaan pendahuluan baru dapat dilaksanakan jika ada penetapan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan . Untuk itu KPPU lebih dulu mengeluarkan surat penetapan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. d. Sanksi administratif dan pidana 1. Sanksi administratif Tentang sanksi administratif ini diatur dalam pasl 47 yang berupa :
a. Pembatalan perjanjian yang dilarang undang undang .contoh perjanjianya adalah perjanjian oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, trust, oligopsoni,perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan praktek monopoli atau praktek uasaha tidak sehat b. Perintah untuk menghentikan integrasi vertical c. Perintah untuk menghentikan kegiatan tertentu. Maksudnya kegiatan yang telah terbukti menimbulkanpraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta merugikan pihak lain d. Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominant e. Membatalkan merger, akuisisi atau take over saham f. Perintah ganti rugi g. Denda 2. Sanksi pidana Penjatuhan sanksi pidana yang diatur dalam undang undang ini memang tidak secara tegas mengatur wewenang siapa , namun dari ketentuan pasal 44 ayat 4 dan 5 juncto pasal 47 dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang komisi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan undang undang ini hanyalah sebatas pada sanksi administrative saja. Sedangkan untuk menjatuhkan sanksi pidana prosedurnya adalah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP) dan itu merupakan wewenag dari pengadilan negeri.
2.
Hambatan
yang
dihadapi
KPPU
dalam
meningkatkan
pembangunan
perekonomian Indonesia Lahirnya UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan saha Tidak Sehat, yang secara bersamaan melahirkan organisasi yang mengawasinya (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU). Tugas komisi ini adalah: melakukan
penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, mengambil tindakan hukum sesuai dengan wewenang Komisi dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Persoalan hukum persaingan tak berhenti di tingkat legislasi. Sistem kelembagaan hukum berikutnya menjadi masalah besar. Sistem hukum persaingan, bagaimanapun, harus diintegrasikan dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, litigasi setelah KPPU adalah Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Pada dua institusi itulah penegakan sistem hukum persaingan mengalami hambatan dan ganjalan berat. Sebab, sistem di dua institusi tadi memang sudah bermasalah sejak tiga-empat dekade terakhir. Sistem tersebut sudah terkontaminasi berat oleh KKN. Sistem dan proses hukumnya tidak efisien, sehingga mengganjal sistem lain di bawah yurisdiksinya atau sistem yang terkait lainnya. Oleh karena itu, tantangan KPPU, parlemen, dan sistem persaingan secara keseluruhan tidak lain adalah sistem hukum yang menjadi universumnya. KPPU seperti menghadapi kebuntuan dalam melaksanakan tugas litigasinya. Sistem dan prosedur litigasi standar, sesuai praktek terbaik dari pengalaman negaranegara lain, sudah dilakukan untuk menemukan mana praktek yang curang dan yang tidak. KPPU sudah mengerahkan kemampuannya dalam memutuskan berbagai kasus. Namun, karena sistem pengadilan tidak profesional, maka nasib hukum persaingan tersandung dalam sistem hukum nasional. Sama nasibnya dengan pengadilan niaga maupun pengadilan lingkungan hidup.
Memang masih ada peluang. Sesuai UU No. 5/1999, KPPU mengambil peran Lainnya, yakni saran kebijakan kepada pemerintah dalam berbagai hal berkaitan dengan persaingan usaha dan praktek monopoli. Tugas ini sudah diperkuat pada 2004 dengan meningkatkan aktivitas untuk mengkaji kebijakan-kebijakan ekonomi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (maupun pemerintah daerah). Hal itu dikaji mendalam dan ditinjau apakah bertentangan atau tidak dengan persaingan usaha. Jika peraturan atau kebijakannya bertentangan dengan persaingan usaha yang Sehat,
KPPU
bisa
memberikan
saran
kebijakan
kepada
pemerintah
dan
menyampaikannya kepada masyarakat luas. Jika saran kebijakan ini efektif, KPPU bersama pemerintah bisa berperan sebagai pendorong persaingan yang sehat. Justru pada tugas inilah peran KPPU cukup menonjol sehingga masih ada hasil yang bisa dicapai. Persaingan pada industri penerbangan dan peningkatan layanan terhadap masyarakat terjadi karena tekanan persaingan yang makin intensif pada industri ini. Dengan harga yang makin murah, masyarakat kalangan bawah bisa menikmati layanan penerbangan dari satu kota ke kota lainnya. Betapa pun beratnya hambatan sistem hukum di atasnya, KPPU tetap menjadi tumpuan masyarakat. Dari tahun ke tahun laporan dari masyarakat banyak terkait dengan kolusi tender, yakni pengelolaan anggaran negara yang masih penuh dengan kecurangan. Ini merupakan warisan lama dari korupsi atas anggaran negara, yang terjadi di mana-mana. Masalah tender menjadi perhatian serius KPPU. Dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender. Pelanggaran atas larangan kolusi tender ini bisa didenda sampai Rp25 miliar. Sosialisasi larangan terhadap kolusi tender ini akan diaktifkan lebih jauh pada 2005.
