MULTI TUGAS DAN PEMBATASAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

MULTI TUGAS DAN PEMBATASAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Oleh: Yetti Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Alamat: Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai Pekanbaru. Email: [email protected]

Abstrak Persaingan usaha yang sehat dan komisi yang mengawasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi ini merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsi campuran di bidang administrasi dan yustisi. Komisi memiliki fungsi semi peradilan atau sebagai lembaga quasi peradilan. Lembaga ini menjalankan tugas pokoknya secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan pihak lain. Akan tetapi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak mempunyai fungsi regulasi sehingga tidak dapat disebut independent self-regulatory body. Abstract Business practices were set forth in the Act No. 5 Year 1999 according to Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The commission was formed as an independent body which establishes the hybrid function of administrative and judicative. Comission is functioned as semi-court or semi-judicial function but also performs the administrative without any intervention from other party as well. Never the less, the commission was not intended to be regulatory body, hence it can not be assumed as independent sel-regulatory body.

POLITIK DEKODIFIKASI HUKUM PERDATA DI INDONESIA Oleh: Tiar Ramon Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pacasarjana Universitas Islam Bandung. Alamat: Jl. Pelajar No. 137 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, Riau. Email: [email protected]

Abstrak Hukum perdata tertulis produk kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia bersumber pokok dari kodifikasi hukum perdata yang disebut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Namun, kini kodifikasi hukum tersebut sudah banyak dihapus, dicabut dan tidak diberlakukan lagi yang disebut dekodifikasi. Misalnya hukum perkawinan, agraria, jaminan, dan ketenagakerjaan. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum cenderung berkembang dinamis. Berkenaan dengan itu, Pemerintah harus membuat peraturan perundangundangan yang sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat Indonesia sehingga peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dihapus dan dibuatkan penggantinya. Dengan demikian, Pemerintah harus selalu melakukan politik dekodifikasi hukum di Indonesia. Abstract Civil law as dutch product that is stillin force in Indonesia referred to code of civil law called Burgerlijk Wetboek. The code it self imposed in Indonesia on May 1, 1848. Recent days, the code had many changes, some are remoed, some others are revoked and not reinstated, or it is called decodification. For example, marriage law, agrarian, and labor law. The fact is that the law tends to evolve dynamically. For reasons, the Government should make law in accordance with the development of Indonesian people where the laws of the Dutch heritage no longer appropriate and shall be restatement. Thus, the government should do the decodification political of law.

MEDIASI DAN ARBITRASE SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh: Irawan Harahap Dosen Tetap dan Pengampu Mata Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Alamat: Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Pekanbaru. Email: [email protected]

Abstrak Sengketa lingkungan yang timbul dari pencemaran lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan, yakni mediasi dan arbitrase. Mediasi dan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di samping itu, pengaturan hukum mediasi dan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam aplikasinya dapat dilakukan secara non kelembagaan dan kelembagaan. Jika dilakukan secara kelembagaan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LP3SLLP). LP3SLLP adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya. Abstract Environmental pollution dispute between parties can be resolved by the parties through two mechanisms, by court and out of court, which means through mediation and arbitration. These two mechanisms are ruled in The Act No.30 Year 1999 according to Arbitration and Alternative Dispute Settlement, as well as in Supreme Court Rules No.1 Year 2008 according to Mediation Procedure. In addition, these instruments were also mentioned in the Act No.32 Year 2009 according to Environmental Protection and Management. The implementation of these provisions could be done in two ways, institutionally or non-institutionally. Institutionally, the legal action is referred to Government Regulation No.54 Year 2000 according to Institution of Services for out of Court Environmental Dispute Settlement(LP3SLLP). LP3SLLP is an independent body where its duty is to give service related to environmental dispute settlement for the parties engaged by delegating the adjudication to mediator or arbiter as the third neutral party.

IJTIHAD DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF SECARA PRODUKTIF (Studi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia) Oleh: Dadan Muttaqien Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Alamat: Jalan Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta Tlp. (0274) - 898444 ext. 2500.

Abstrak Pengelolaan harta wakaf khususnya wakaf tanah yang dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BW UII) lebih mengarah pada praktik pengembangan harta wakaf produktif. Produktifitas yang dimaksud adalah pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial seperti pendidikan dan sarana kesehatan dan pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi. Dalam perspektif al-Qur’an pengelolaan harta benda secara ideal di samping mempertimbangkan keharusan dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, harus memiliki efek sosial atau kepentingan umum (mashlahah al ammah). Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan BW UII konsep maslahah yang paling tepat adalah maslahah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat. Apabila dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya maka pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan BW UII adalah maslahat mu’tabarah, yaitu kemashlahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain, kemaslahatan yang diakui oleh syar’i dan terdapat dalil yang jelas. Abstract Waqf endowments of assets particularly land managed by the BW Foundation UII more directed in the productive waqf development practice. In this case, productivity means the development of endowments for social activities such as education and health facilities. Based on al-Quran perspective, the ideal property management shall considering the necessity of economic and business point of view. In addition, social or public interest (mashlahah al-amma) should gain the benefits of it. Conceptually, maslahah al-amma is the most appropriate concept for the management and development of waqf by BW Foundation UII. This benefit does not mean for public interests equally, but it can shape the interests of the majority of the people. When viewed in terms of its form of existence or the management of endowments made by BW UII, the foundation body, is Maslahat Mu'tabarah, maslahah contained within texts explicit. In other words, the benefit of which is recognized by syar'i and there is a clear proposition.

Comment [a1]: Referensitidakjelas

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENDUDUK SIPIL PALESTINA DALAM KONFLIK ISRAEL PALESTINA Oleh: Inggrit Fernandes Dosen Hukum Internasional Universitas Islam Indragiri. Alamat: Fak. Hukum Universitas Islam Indragiri Jl. Subrantas, Tembilahan, Indragiri Hilir

Abstrak Tujuan hukum humaniter adalah perang harus dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan juga untuk memanusiawikan perang atau mencegah perang kejam tanpa mengetahui batas, menjamin hak asasi manusia yang sangat mendasar. Hukum Humaniter terdiri atas hukum Den Haag dan hukum Jenewa yang keduanya merupakan konvensi internasional. Hukum Den Haag mengatur cara dan sarana untuk melawan, sedangkan hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang. Salah satu prinsip penting dari hukum kemanusiaan adalah prinsip perbedaan. Prinsip perbedaan ini merupakan prinsip yang membedakan antara kelompok-kelompok yang dapat berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran dan kelompok yang tidak berpartisipasi secara langsung seperti warga sipil harus dilindungi dalam pertempuran. Pendudukan Israel terhadap Palestina adalah pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum kemanusiaan internasional. Oleh karena itu, perlu perhatian serius adanya perlindungan hukum internasional terhadap Palestina karena pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Abstract The aim of humanitarian law is war have to do with more attention to the principles of humanity and also to humanize the war or preventing the cruel war without knowing the limits, and ensure human rights. Humanitarian law consists of Den Haag and Geneva law, both of which provide in international convention. Den Haag sets of ways and means to fight, where as the Geneva law governs the protection of victims of war. One of the important principles of humanitarian law is the principle of disparity. This is aprinciple that distinguishes between groups that can participate directly in combat and those who do not participated directly scivilians must be protectedin battle. Israel's occupation of Palestineis an offen secontrary to the provisions of international humanitarian law. There fore, it needs serious attention from international law to protect Palestine from the occupation of Israel.

Comment [a2]: Iniadaistilahbakunyapak.Sayabelu mmenemukan. Tapisayakirimdulukebapak, semoganantimalamsayasudahdapatkan terminology untukistilahini.

KEBEBASAN BERAGAMA WARGA MINORITAS PERSPEKTIF FIQH PROGRESIF Oleh: Yusdani Dosen FIAI Universitas Islam Indonesia dan Peneliti PSI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Alamat: Jalan Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta. Tlp. (0274) - 898444 ext. 2500. Email: [email protected]

Abstrak Pandangan fiqh progresif tentang kebebasan beragama warga minoritas merupakan suatu pemikiran muslim yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer, termasuk di dalamnya seperti isu-isu tentang hak asasi manusia, kedudukan kaum minoritas baik minoritas agama maupun minoritas etnis, dan sebagainya. Nalar fiqh progresif berperspektif demokrasi, pluralisme, dan HAM. Oleh karena itu, pengembangan pemikiran hukum Islam sebagai sebuah disiplin ilmu perlu mencerminkan dan mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kemanusiaan. Pemikiran fiqh progresif berkaitan dengan hak dan kebebasan beragama warga minoritas tentu berbeda dengan pemikiran dan rumusan hukum Islam karena menggunakan nalar penafsiran teks-teks alQuran dan al-Hadis dengan perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia yang dibahasakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Abstract The view of progressive jurisprudence on religious freedom of minorities is an idea that seeks to reinterpret the Muslim religion to answer the needs of contemporary society, including issues such as human rights, the position of minorities both religious minorities and ethnic minorities, etc. Progressive fiqh rationality references to democracy, pluralism, and human rights. Therefore, the development of Islamic legal thought as a discipline needs to reflect and accommodate the values of equality, justice, humanity. Progressive jurisprudence thought relating to the rights and freedoms of religious minorities is different from thinking and formulation of Islamic law by using common sense interpretation of the texts of the Quran and al-Hadith with the perspective of democracy, pluralism, human rights along with the rules of the applicable legislation.

PIDANA MATI TERHADAP PENGKHIANATAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM: TELAAH PROSPEKNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Oleh: Fitri Wahyuni Dosen Bagian Pidana Fak. Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI). Alamat: Fak. Hukum UNISI Jl. Subrantas, Tembilahan, Indragiri Hilir. Email: [email protected]

Abstrak Islam secara khusus menentukan peraturan dalam bentuk perintah dan larangan. Jika perintah itu dilanggar maka pelakunya diberikan sanksi. Salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Islam adalah pidana mati. Walaupun pidana mati sering dituduh sangat kejam, namun menurut Islam pidana mati sangat efektif dalam menekan angka kejahatan. Untuk bangsa Indonesia, sesuai dengan tuntutan zaman maka penggalian hukum agama ke dalam hukum nasional diwakili secara alami. Oleh karena itu, pidana mati berdasarkan nilai-nilai agama sangat perlu dirumuskan dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Abstract Islam specifically determines the rules in the form of commands and prohibitions. If the order is violated, then the culprit is given sanction. One form of criminal sanction imposed in Islam is a deathpenalty. Although capital punishment is often accused high violent, but according to the Islamic extreme penalty is very effective in suppressing crime figures. For the people of Indonesia in accordance with the demands of the times, the exploration of religious law into national law represented naturally. Therefore, death penalty based on religious value should be summarized in Indonesian criminal law reform.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS INFORMASI PRODUK YANG TIDAK JELAS (Studi Kasus Konsumen Korban Penipuan Call Center ATM Palsu) Oleh: Hwian Christianto Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Alamat: Jl. Raya Kalirungkut Surabaya. Email: [email protected]

Abstrak Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas perkara penipuan konsumen call center ATM Palsu memunculkan masalah menyangkut batasan terhadap informasi yang jelas dan tanggung jawab korporasi atas kerugian yang dialami konsumen. Produk layanan jasa call center ATM merupakan bagian dari penawaran pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan ekonomis dengan mempermudah konsumen melakukan transaksi online. Apa yang ditawarkan pelaku usaha menjadi tanggung jawab pelaku usaha baik keunggulan maupun risiko yang dapat terjadi akibat penggunaan produk tersebut. Parameter informasi yang jelas sangat penting untuk mengukur batasan tanggung jawab korporasi sekaligus pemenuhan hak atas informasi yang dimiliki konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah memberikan batasan tersebut selama pelaku usaha memenuhi standar yang ditentukan Pemerintah dan memberikan informasi sesuai dengan kondisi barang dan/atau jasa. Abstract The decision of Supreme Court of Customer’s ATM Fake Call Center, cause a problem related to the clear information boundary and responsibility to customer disadvantages. Actually ATM call center service is a part of corporate offering for the economic benefit by online assisting customer transaction system. The offering of corporate has become a responsibility whether it is an advantage points or risk probability of its product. The understanding of information parameter is prominently essential for measuring corporation responsibility boundary and also for customer’s rights fulfilling. Act No. 8, 1999 actually has given the boundary as long as the corporate fulfilling standard, which is stated by the government by giving information according to the goods and or service being offered.