SINGLE ECONOMY ENTITY DOCTRINE DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

SINGLE ECONOMY ENTITY DOCTRINE DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Oleh : Komang Ayu Primasanti Made Suksma Prijandhini Devi Salain Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT The title of this paper is Single Economy Entity Doctrine in Business Competition Cases in Indonesia. The background for this paper is associated with the the single economy entity doctrine in Business Competition Cases in Indonesia which generated a lot of controversy. On the one side Indonesia not to acknowledge the existence of this doctrine. In the other side this doctrine has an important role in determining the guilt or innocence of businesses that together have commited an act prohibited by competition law in Indonesia. The goal for this paper is to know what is the meaning of Single Economy Entity Doctrine, cases and decisions on competition cases businesses that adopt this doctrine, and the binding force of the decisions adopting Single Economy Entity Doctrine in business competition cases in Indonesia. The method is Statute Approach is approach to reviewing positive statute. The conclusion is Single Economy Entity Doctrine is dokctrine can see the relationship between the parent company and Subsidiary are interrelated throught unified economy entity. The Business Competition Cases who adopted this doctrine is a case cross shareholding conducted by Temasek and it was decided by the decision on case Number 07/KPPU-L/2007. The binding forc e of the decision adopting this doctrine can be used as a source of law because the decision has permanent legal force an can be used as jurisprudence. Keywords: Single Economy Entity Doktrine, Cases, Competition Law ABSTRAK Tulisan ini berjudul Single Economy Entity Doctrine dalam Perkara Persaingan Usaha di Indonesia. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah terkait dengan Single Economiy Entity Doktrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia yang banyak menimbulkan kontroversi. Disatu sisi Indonesia belum mengakui keberadaan doktrin ini. Disisi lain, doktrin ini memiliki peran yang penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya pelaku usaha yang secara bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum persaingan usaha di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengertian Single Economy Entity Doctrine, perkara dan putusan pada perkara persaingan usaha yang mengadopsi doktrin tersebut, serta kekuatan mengikat dari putusan yang mengadopsi Single Economy Entity Doctrine dalam perkara persaingan usaha di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Single Economy Entity Doctrine merupakan doktrin yang dapat melihat hubungan antara induk perusahan dan anak perusahaan yang saling terikat melalui kesatuan entitas ekonomi. Perkara persaingan

1

usaha yang mengadopsi doktrin ini yaitu perkara kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek dan telah diputus melalui putusan perkara Nomor 07/KPPUL/2007. Kekuatan mengikat dari putusan yang mengadopsi doktrin ini dapat dijadikan sumber hukum karena putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan sebagai yurisprudensi. Kata kunci: Single Economy Entity Doktrine, Perkara, Persaingan Usaha I.

PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan pembangunan ekonomi yang secara rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945.1 Untuk menjamin adanya iklim persaingan usaha yang sehat diantara para pelaku usaha yaitu dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Persaingan Usaha). Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Persaingan Usaha yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Single Economiy Entity Doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia banyak menimbulkan kontroversi. Disatu sisi Indonesia belum mengakui keberadaan Single Economy Entity Doctrine ini, seperti yang telah tertulis pada Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) hanya menganut prinsip badan hukum mandiri serta tidak menyebutkan mengenai kelompok usaha di dalamnya ditambah tidak dianutnya ekstrateritorial dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga doktrin ini dianggap kurang tepat digunakan untuk pembuktian dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Disisi lain, Single Economy Entity Doctrine ini memiliki peran yang penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya pelaku usaha yang secara bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum persaingan usaha di Indonesia. 1

Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, hal. 30.

2

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tentang Single Economic Entity Doctrine dalam Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia.

1.2

TUJUAN Sesuai dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan dari

penulisan ini adalah untuk mengetahui pengertian Single Economy Entity Doctrine, perkara dan putusan pada perkara persaingan usaha yang mengadopsi doktrin tersebut, serta kekuatan mengikat dari putusan yang mengadopsi Single Economy Entity Doctrine dalam perkara persaingan usaha di Indonesia. II.

ISI MAKALAH

2.1

METODE PENELITIAN Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji penulisan ini adalah

jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.2 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum bersifat autoriatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusanputusan hakim.3

2.2

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengertian Single Economy Entity Doctrine Single Economy Entity Doctrine merupakan doktrin yang dapat melihat hubungan antara induk perusahan dan anak perusahaan yang saling terikat melalui kesatuan entitas ekonomi. Doktrin ini memiliki peran yang penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya pelaku usaha yang secara bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum persaingan usaha yang berupa marger, posisi dominan, perjanjian yang dilarang, dan praktek diskriminasi. Dalam doktrin ini anak perusahaan tidak memiliki independensi terhadap induk perusahaan untuk menentukan arah kebijakan

2

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118. 3 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 181.

3

perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi.4 Single Economy Entity Doctrine ini dapat menjadikan hukum persaingan usaha bersifat ekstrateritorial karena pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan entitas ekonomi, walaupun pelaku usaha yang pertama berada di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara. 2.2.2 Perkara dan Putusan pada Perkara persaingan usaha yang mengadopsi Single Economy Entity Doctrine Salah satu perkara persaingan usaha yang mengadopsi Single Economy Entity Doctrine yaitu kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings Pte. Ltd (selanjutnya disebut Temasek). Perusahaan asal Singapura tersebut menanamkan sahamnya di PT Indosat Tbk dan PT Telkomsel melalui dua anak perusahaannya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menduga adanya unsur monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Temasek. Perusahaan ini mengelola dana investasi sekitar seribu triliun rupiah dengan dugaan melakukan struktur kepemilikan silang atas saham dua perusahaan jasa seluler Indonesia yaitu Telkomsel dan Indosat. Adapun dugaan-dugaan tersebut adalah sebagai berikut : 1)

Temasek Holdings Pte. Ltd. memiliki saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, sehingga melanggar pasal 27 huruf a Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2)

PT Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut Telkomsel) mempertahankan tarif seluler yang tinggi, sehingga melanggar pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor

4

Anonim, 2011, “Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha”, URL:http://www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL_5_2011_ok.pdf, diakses tanggal 25 April 2016.

4

5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 3)

Telkomsel menyalahgunakan posisi dominannya untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi sehingga melanggar pasal 25 ayat (1) huruf b yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan PT Temasek, Pengadilan Negeri memutuskan perkara ini melalui Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 yang memutuskan: a. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1999; b. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1999; c. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 5 Tahun 1999; d. Memerintahkan

kepada

Temasek

Holdings

untuk

menghentikan

tindakan

kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. e. Memerintahkan kepada Temasek Holdings untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk

5

mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. f. Pelepasan kepemilikan saham dilakukan dengan syarat yaitu: untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas dan pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun; g. Menghukum Temasek Holdings membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

denda

pelanggaran

di

bidang

persaingan

usaha

Departemen

Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah; h. Memerintahkan PT.

Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek

pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurangkurangnya sebesar 15%; i. Menghukum

PT.

Telekomunikasi

Selular

membayar

denda

sebesar

Rp.25.000.000.000,00 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah Temasek Holding merasa keberatan juga dengan keputusan PN Jakarta Pusat tersebut sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, kasasi tersebut akhirnya ditolak pada tanggal 10 September 2008. Dengan penolakan kasasi tersebut,maka kasus ini diputuskan sesuai putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kasus Temasek Holding pun berakhir. 2.2.3 Kekuatan mengikat dari putusan yang mengadopsi Single Economy Entity Doctrine Sumber hukum adalah segala atau apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata 5. Sumber hukum ada dua yaitu sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum formil antara lain: undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi), traktat, dan doktrin. Dalam sistem peradilan di Indonesis, sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. 5

Kansil, dan Christine, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 58.

6

Tetapi dalam perkara persaingan usaha yang bersifat kompleks tidak semuanya bisa didapatkan dari undang-undang. Sementara pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketika dihadapkan pada suatu perkara apapun, hakim harus memutusnya. Putusan tersebut selain dipertanggungjawabkan kepada masyarakat juga akan di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 28 ayat (1) memberikan peluang bagi hakim untuk menemukan hukum dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum inilah yang nantinya dituangkan dalam putusan. Putusan tersebut kemudian dapat dijadikan sumber hukum apabila putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni tidak lagi adanya upaya hukum. Dan jika putusan tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung maka akan menjadi rujukan bagi hakim lain dalam mengadili perkara serupa menjadi yurisprudensi. Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kekuatan mengikat dari putusan yang mengadopsi Single Economy Entity Doctrine dapat dijadikan sumber hukum karena Putusan Perkara Nomor: 07/KPPUL/2007 telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak ada lagi upaya hukumnya dan putusan tersebut dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.

III.

KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan diatas dapat dismpulkan bahwa, Single Economy

Entity Doctrine merupakan doktrin yang dapat melihat hubungan antara induk perusahan dan anak perusahaan yang saling terikat melalui kesatuan entitas ekonomi Doktrin ini dapat menjadikan hukum persaingan usaha bersifat ekstrateritorial. Perkara persaingan usaha yang mengadopsi Single Economy Entity Doctrine yaitu perkara kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings Pte. Ltd (selanjutnya disebut Temasek) dan telah diputuskan melalui Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007. Kekuatan mengikat dari putusan tersebut, yang mengadopsi Single Economy Entity Doctrine dapat dijadikan sumber hukum karena Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.

7

DAFTAR PUSTAKA Amirudin dan Asikin Zainal, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Anonim, 2011, “Jurnal Komisi Pengawas Persaingan URL:http://www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL_5_2011_ok.pdf, tanggal 25 April 2016

Usaha”, diakses

Hartono Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung. Kansil dan Christine, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Mahmud Marzuki Peter, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

8