MASA DEPAN MONOPOLI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA

Hukum dan Pembangunan

110

MASA DEPAN MONOPOLI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA Kurnia Toha

The focus of this essay is to discuss the future or prospects of State Owned Company's monopoly in Indonesia. In Indonesia, State-Owned Companies hold a vital role despite the Government's attempt to reduce its direct role in economy by giving more opportunities to private sector. The biggest problem in our business sector is the Government's intervention in business activities either in State-owned Companies or private companies. The problem in State-Owned Companies is efficiency and inappropriate management by inappropriate individuals. Given this fact, the best solution is implementing good governance in order to achieve efficiency.

A. Pendahuluan Tulisan ini akan memfokuskan pad a masa depan monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Perusahaan Negara telah dikenal lama baik di dunia maupun di Indonesia. Perusahaan Negara mempunyai sejarah yang panjang beratus tahun, bahkan ribuan tahun lalu.' Graig mengatakan bahwa Perusahaan Negara sebenarnya telah ada sejak jaman Romawi. Athena mempunyai Perusahaan Negara dalam bidang pertambangan Roma menyediakall permainan dan circus buat masyarakatnya. Pemerintah Mesir pada masa Nabi Yusuf telah melakukan bisnis mengumpulkan dan membagikan atau menjual padi2 Sebagaimana pembedaan yang dilakukan oleh Stuart Holland, pada masa modern sejarah Perusahaan Negara dapat dibedakan atas

1 K.A. Wittgopel, Orielllai Despotism in Government and Public Enterprise Essay in Honor of Professor V. V. Ranadham. (ed) G. Ram Reddy. Frank Cass and Company

Limired. Gainsborough house, 11 Gainsborough Road London, E ngland, 1983, p. 1.

2 H. Graig Petersen Harper & Row Publisher, Business and Government, New York,

1981, p. 378.

April - l Ull; 2004

Masa Depan Monopoli BUMN di Indonesia

III

generasi pertarna nasionalisasi pada tahun 1940-an dan generasi kedua dari Perusahaan Negara pada tahun 1960-an. Selanjutnya Jeanne Kirk Laux and Maureen Appel Molot rnenarnbahkan bahwa generasi ketiga dari Perusahaan Negara adalah rnasa komersialisasi dari perusahaa negara yang dimulai pad a tahun I 970-an. Pada era itu pemeritah negara-negara Eropa banyak rnelakukan perubahan strategi yaitu dengan jalan rnelakukan peleburan, pengambilalihan dan penggabungan dalam skala dunia-' Jadi komersialisasi dari Perusahaan Negara tidak terjadi karena terjadinya industrialisasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa Perusahaan Negara adalah penemuan paling penting pada abad ke 20 dalam lingkup lembaga pernerintahan. Ia dapat diternukan dalarn satu bentuk atau bentuk lainnya di berbagai negara. Hal ini rnencegah kita untuk rnenganggap bahwa Perusahaan Negara adalah sarna bentuknya karena ia dimiliki oleh negara dan dijalankan oleh negara 4 Perusahaan Negara rnempunyai beberapa tujuan , diantaranya adalah untuk pertahanan, penyelamatan ekonorni , pernbangunan proyekproyek yang multiguna, peningkatan efisiensi, standard evaluasi, surnber bagi kompetisi, effisiensi produksi, pencegahan jatuhnya atau penyalahgunaan oleh pihak swasta - seperti harga yang tinggi, perusahaan yang tidak untung, besarnya resiko yang ditanggung, besarnya tekanan politik, hukurnan dan nasionalisasi.' Sarjana lain rnengatakan bahwa keputusan pernerintah mendirikan Perusahaan Negara rnempunyai beberapa alasan antara lain untuk untuk rnernprornosikan perusahaan swasta local, kebutuhan akan investasi yang besar di luar kemarnpuan perusahaan swasta, pengernbangan sector-sektor ekonomi yang sangat penting bagi suatu negara, pembangunan infrastruktur, meningkatkan pendapatan negara dan kontrol pemerintah atas bisnis dan investasi asing'

3 Jean Kirk laux and Maureen Appel Moiot,Slate Capitalism Public Enterprise In Canada,

1988. William A. Robson, Nationalized, George Allen & Unwin Ltd, London, 1962, p. 24. Industry and Public Ownership

4

, Graig Petersen, op.cit., p. 380-385.

Law and Public Enterprise in Asia, Praeger Publishers, New York, III Fourth Avenue, 1976, p.11.

6

Nomor 2 Tahun XXXIV

II :!

Hukum dall Pembanglll1an

Secara garis besar bisnis Perusahaan Negara dapat kita bagi dalam mjuh katagori utama.' Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang peralatan yang sangat perlu bagi masyarakat. Industri Inl mempunyai dua syarat yaitu: (1) ia harus sangat penting dan karenanya perlu diamr, dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah ; dan (2) ia harus monopolistik. Kedua adalah bidang transport dan komunikasi - termasuk kereta api, bis, pesawat terbang, lapangan terbang, kanal, telepon dan telegram. Ketiga adalah bank, kredit dan asuransi. Keempat adalah proyek-proyek yang multi tujuan. Kelima adalah industri-industri dasar seperti tambang bam bara, besi dan baja, minyak, gas dan kehutanan. Keenam adalah industri dan jasa-jasa baru . Di banyak Negara, Perusahaan Negara adalah merupakan suatu alat unruk memulai sesuaru . Dan yang terakhir adalah aktivitas kebudayaan. Bahwa Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara mendapatkan tempat yang sangat penting pada perekonomian suaru negara tidak dapat dipungkiri , sebagaimana disampaikan oleh Maurice Garner bahwa Perusahaan Negara, walaupun pada negara-negara industri, Perusahaan Negara pada umumnya mencakup 10 % atau lebih dari GNP mereka. Pada negara-negara berkembang termasuk negara-negara yang lebih senang pada perusahaan swasta lebih besar dari angka ini. Di Eropa pada akhir tahun I 970-an, pengaruh ekonomi dari Perusahaan Negara sangat signifikan, memperkerjakan lebih dari 8 juta orang , 11,9 % dari populasi yang berkerja di luar pertanian, memberikan kontribusi sebesar 22,5 % dari penanaman modal tetap dan memberikan 13,2% nilai tambah 8 Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara memegang peran yang sangat penting. Walaupun pemerintah telah mengurangi peranan langsung dalam perekonomian dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada swasta, namun kontribusi BUMN terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2000 tetap signifikan yaitu 40 percent. 9 Dilihat dari sejarah maka keberadaan BUMN di Indonesia bermula pada masa pemerintah Kolonial Belanda dan terus berkembang

7

William Robson, op.cit., 17-23

8

Mauris Garner, loc. cit. p.1

Kantor Memeri Negara/Badan Penanaman dan Pembinaan Badan Usaha Mili k Negara, Master Plan Reformasi Badan Usaha Milik Negara, 2000, p. 1.

9

April - luni 2004


113

setelah Indonesia merdeka. Pada masa pemerintahan Belanda terdapat perusahaan kereta api (spoonvagen-SSj, Perusahaan Timah Belitung (Gomeenschappelike Mijnbow Maatschapij Biliton) , Pegadaian dan sebagainya. Setelah kemerdekaan beberapa BUMN didirikan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Belanda dan mengukuhkan untuk mengukuhkan kekuatan kendali ekonomi ditangan pemerintah. Maka pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946, juga Bank Industri Nasional yang kemudian diganti namanya menjadi Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Dalam bidang ekspor-impor pemerintah mendirikan PT. Pantja Niaga. Pad a waktu perjuangan pengembalian Irian Barat tahun 1957, pemerintah menasionalisasi beberapa perusahaan milik Belanda. 1o Pad a tahun 1968 pemerintah mendirikan Pertamina. lumlah Perusahaan N egara semakin banyak karena Presiden Soekarno menggunakan konsep ekonomi terpimpin dimana Perusahaan Negara sebagai sarana utama untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Soekarno berharap bahwa pembangunan ekonomi akan meningkat dengan kecepatan yang mengagumkan. Berdirinya Perusahaan Negara ini didasarkan pada berbagai peraturan seperti UU Perusahaan Negara (lndonesische Bedriven Wet), UU perbendaharaan Negara (Indonesische Comptabliteits Wet), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Perusahaan Negara. Keluarnya undang-undang ini berhasil mengurangi BUMN dari 822 menjadi 184 perusahaan. 11 Dalam rangka meningkatkan peranan dan pengendalian BUMN, pemerintah menetapkan PP No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan lawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan. Berdasarkan peraturan pemerintah ini pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola BUMN dan membatasi kewenangan manage men yang mengelola BUMN. Kewenangan pemerintah ini dilakukan oleh dua departemen yaitu Departemen Keuangan sebagai wakil pemegang saham dan departemen teknis sebagai 10

Pandji Anoraga, BUMN swasta dan Koperasi: Tiga PeLaku Ekonomi, Jakarta 1995, hal 12.

II Fuad Bawazer, "Pembinaan dan Pengembangan Produktivit3s Sumber Daya Manusia Pada Badan Usaha Milik Negara", Moja/all Managemen & Usahawan Indonesia No.7

TallUn XXI Juli 1992, hal 15.

Nomor 2 Tahun XXXIV

11 4


kuasa wakil pemegang saham. Hal ini berdampak negatif, karena dalam rekrutmen direksi, kepentingan dua departemen yang berbeda ini sang at dominan. Karenanya tidak mengherankan apabila direksi dan dewan komisaris bertindak hanya untuk kepentingan dan keuntungan dari departemen yang menunjuk atau mengangkatnya. Pengangkatan direksi dan komisaris tidak didasarkan kepada keahlian atau kemampuan, tetapi didasarkan pad a kepentingan politik. Bahkan terdapat kesan bahwa BUMN menjadi tempat penampungan para pejabat baik sipil maupun meliter. Selain itu dalam prakteknya para menteri dari kedua departemen ini seringkali mempunyai visi yang berbeda sehingga menyulitkan direksi BUMN dalam mengelola BUMN." Pemerintah telah berusaha mencarikan solusi dari keadaan tersebut dengan mengeluarkan berbagai peraturan termasuk melakukan privatisasi. Namun masalah lain kemudian timbul yaitu adanya penentangan dari sebagian anggota masyarakat, karyawan, managemen dan pemimpin bangsa terhadap privatisasi yang dilakukan pemerintah atas beberapa BUMN. Ahli ekonomi dari Universitas Gajah Mada Revrisond Baswir mengatakan bahwa privatisasi merupakan proses sistematis untuk memindahkan kedaulatan negara dari tangan rakyat banyak kepada segelincir pengusaha swasta. 13 Begitupula dengan Amin Rais - Ketua MPR Rl pada sa at itu- pada suatu kesempatan mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah "rampokisasi". Selain itu, terdapat juga pihak-pihak yang berpendapat bahwa untuk sector-sektor tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara melalui BUMN. Pendapat ini mempunyai landasan konstitusional yaitu Pasal 33 UUD 1945 dan juga sesuai dengan Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa cabang-cabang produksi barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara dikuasa i oleh Negara dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau lembaga yang ditunjuk untuk itu.

12

"Tiga Direktur Utama BUMN Kelu hka n Soa l Birok rasi Peme ri ntah", Kompas, 27

Oktober 1994.

D Revrisond Basw ir , "Bahaya Privatisasi BUMN", Kompas, 23-24 Mei 2003.

April - Juni 2004


115

Monopoli berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 ini bukan natural monopoli, karena natural monopoli dapat dilakukan oleh swasta . Sedangkan monopoli menu rut Pasal 33 UUD 1945 dasarnya adalah kewajiban dari Negara terhadap rakyat dan bangsanya atau kepentingan umum.

B. Masa Depan Monopoli BUMN Merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan Badan Usaha Milik Negara memiliki reputasi yang kurang baik. Dari tahun ke tahun sebagian besar perusahaan-perusahaan ml merugi. Mereka beroperasi dengan tidak efisien dan mendapatkan hasil di bawah yang semestinya. Selanjutnya kebanyakan perusahaan Ill! mempunyai pekerja yang terlampau ban yak serta dipimpin oleh orang yang tidak propesional. Kebanyakan dari mereka diangkat tidak didasarkan pada kemampuannya melainkan karena nepotisme. Tekad untuk melakukan perbaikan perusahaan-perusahan BUMN di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1988 yaitu ditandai dengan dikeluarkannya instruksi presiden No. 5 Tahun 1988 yang salah satu isinya menunjuk Menteri Keuangan untuk mengambil langkah-Iangkah bagi penyehatan perusahaan-perusahaan pemerintah. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini , Menteri Keuangan mengeluarkan SK Menkeu No. 740/KMK/OOll989 Tentang Tata cara Menilai Kesehatan Perusahaanperusahaan Pemerintah dan PP No. 55 tahun 1990 tentang Upaya Penyehatan Perusahaan Pemerintah melalui perubahan bentuk perusahaan. Kemudian melalui tekanan dari LSM, akademisi dan IMF , akhirnya Pemerintah Indonesia dan DPR mensyahkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha!. Keluarnya undang-undang ini melengkapi proses liberalisasi ekonomi di Indonesia. Dengan demikian pad a awalnya usaha perbaikan kinerja perusaahaan-perusahaan pemerintah ini lebih diarahkan pada perbaikan internal. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi keuangan, managemen dan pengawasan, sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan pemerintah tersebut akan menjadi sehat dan efisien. Selain melakukan perbaikan managemen, untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, pemerintah juga melakukan privatisasi Badan Usaha Milik

Nomor 2 Tahun XXXIV

116


Negara. Program privatisasi ini pada satu dekade terakhir sangat popular dan menonjol dan sepertinya merupakan obat mujarab. Ketidak puasan atas kinerja perusahaan-perusahaan pemerintah merupakan alasan yang selalu mengemuka dilakukannya kebijakan privatisasi. Seolah-olah permasalahan utama dalam BUMN adalah terletak pada kepemilikan. Padahal kalau kita teliti praktek bisnis di Indonesia selama ini berjalan tidak seha!. Baik swasta maupun BUMN sangat tergantung pada pemerintah serta penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Masalah terbesar dalam dunia usaha kita adalah besarnya intervensi pemerintah pad a aktifitas bisnis baik itu badan usaha milik Negara ataupun perusahaan swasta. Dalam kondisi seperti ini maka perusahaan baik itu milik negara maupun perusahaan swasta sulit berjalan secara effisien. Bahwa effisiensi bukan merupakan monopoli perusahaan swasta dapat pula kita lihat pendapat dari Winnie Goh yang mengatakan bahwa sa lah satu peningkatan produksi yang sangat besar di Malaysia terjadi pada perusahaan kontainer yang tetap dimiliki negara, sedangkan perusahaan pos yang telah seluruhnya diprivatisasi kinerjanya menurun tajam. 14 Begitu pula mempertentangkan antara BUMN dan perusahaan swasta seolah-olah perusahaan swasta lebih unggul dari BUMN adalah kurang tepat, karena tujuan dari kedua jenis usaha ini berbeda. Charles Sampford menyatakan bahwa sector publik atau Perusahaan Negara nampak mempunyai banyak tujuan sosial dan ekonomi (menyediakan lapangan kerja, memelihara kepentingan nasional pada industri yang penting, kesinambungan bisnis local, mengembangkan teknologi nasional , menyediakan pendidikan terapan dalam industri teknologi tinggi, dan desentralisasi industri). IS Sebal iknya, perusahaan swasta hanya mempunyai satu tujuan mama yaitu meningkatkan keuntungan, menyederhanakan managemen dan pertanggung jawaban. Begitu pula tidak seperti perusahaan swasta, maka lebih sukar menetukan satu konstituen dengan satu tujuan yang sarna pada Perusahaan Negara. Hal ini karena konstituen pada Perusahaan Negara

14

Charles Sampford, Cautionary Reflections Oil The Privatization Push, p. 4.

1>

Ibid. P 5 .

April - lun; 2004


117

mempunyai dua fungsi yaitu sebagai penuntut terakhir dan sebagai publik pewaris. 16 Kita kiranya dapat memahami hakekat serta tujuan dari berdirinya suaru Perusahaan Negara (Bad an Usaha Milik Negara), yang pada dasarnya bukanlah untuk mencari keunrungan dalam arti materi sematamata. Dengan demikian nada miring yang mengecam kerugian yang diderita oleh BUMN karena ia dimiliki negara adalah kurang tepa!. Agar dapat ditemukan jalan keluar yang tepat bagi perbaikan Perusahaan Negara, maka yang perlu diobati adalah penyakitnya. Masalah BUMN adalah masalah efisiensi dan pengelolaan yang tidak tepat dan oleh orangorang yang tidak tepat. Dengan demikian jalan keluarnya adalah dengan mengupayakan penerapan good governance, sehingga tercipta effisiensi. Menjual atau memprivatisasi BUMN sebagai jalan keluar adalah penyederhanaan masalah. Hal itu bukan merupakan solusi yang tepat bagi BUMN, bahkan dapat menimbulkan penentangan dan permasalahan baru dimasyarakat. Penentangan ini kiranya bukan karena mereka anti privatisasi ataupun liberalisasi dan tidak mendukung adanya persaingan usaha yang sehat sebagaimana diamanatkan oleh UU NO. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Us aha Tidak Sehat. Penetangan terjadi karena mereka menilai privatisasi yang dilakukan pemerintah bukan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan dan mendukung terciptanya persaingan yang sehat. Privatisasi yang dilakukan hanya memindahkan monopoli negara ke monopli swasta serta merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang segar bagi negara. Privatisasi juga dilakukan secara tidak transparan dan disinyalir penuh dengan kolusi korupsi dan nepotisme. Begitu pula secara umum para penentang ini berpendapat bahwa privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan tidak memperhatikan Pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya mengamanatkan agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kententuan ini merupakan kontrak antara negara dengan warganya, bahwa negara mempunyai kewajiban unruk melindungi dan menjamin kesejahteraan warganya dengan tidak didasarkan pada prinsip untung rugi. Hakekat dari ketentuan

16

Michael 1. Whincop , Corporate Governance in Government Corporations, p. 7.

Nomor 2 Tahun XXXIV

118

Hukum dan PembangunQn

dalam UUD ini juga dirumuskan dalam Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengecualikan Badan Usaha Milik Negara dari ketentuan UU Persaingan Usaha tersebut. Pengecualian semacam ini sebenarnya bukan monopoli Indonesia, karena semua Negara memiliki ketentuan yang sama dengan berbagai variasi sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing. Sayangnya baik UUD 1945 maupun UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan keterangan yang cukup memadai apa yang menjadi patokan bagi penerapan ketentuan ini. Dengan tidak adanya penjelasan yang memadai tentang ketentuan dari UUD 1945 dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, maka disatu sisi dapat menimbulkan salah pengertian seolaholah semua BUMN dikecualikan padahal banyak BUMN yang sebenarnya tidak menguasai hajat hidup orang banyak, karenanya bisa dilakukan oleh pihak swasta. Pada sisi lainnya juga menjadi tidak ada patokan industri apa saja yang dikecualikan, dan apa maksud dikuasai oleh Negara, sehingga ada penafsiran Negara cukup dengan mengatur. Penafsiran ini dapat mengakibatkan semuanya terbuka bagi swasta. Hal tnl akan mengakibatkan dimasa depan BUMN kita akan dikuasai swasta bahkan swasta asing, sementara pemerintah kalaupun masih ada hanya merupakan pemegang saham minoritas. Kiranya pen omena ini tidak sejalan dengan perkembangan Perusahaan Negara pada Negara-negara lain , termasuk Negara-negara tetangga dimana perusahaannya semakin besar , bahkan melebarkan sayapnya ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Suatu hal yang dapat menj adi patokan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang mencabut ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang membuka kesempatan bagi perusahaan swasta unruk bergerak di bidang kelistrikan, dengan alasan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

C. KesimpuIan Dunia semakin terbuka, kita harus siap menghadapi dan memenangkan persaingan. Hal ini memerlukan kerja keras yang sungguhsungguh baik oleh pemerintah maupun dunia usaha, karena "merupakan kematian dan bukan persaingan" mempertandingkan gajah dengan semut. Badan Usaha Milik Negara kita mau tidak mau harus membenahi diri agar

April - funi 2004


119

dapat melebarkan sayapnya kemancanegara. Lambat laun perannya memang akan semakin berkurang dan harus melepaskan monopolinya pada proses kompetisi. Namun demikian tidak semuanya dapat diserahkan kepada swasta dan mekanisme pasar, karena negara tetap berkewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya dan bukan hanya melalui pengaturan. Oleh karenanya sebagaimana juga dilakukan oleh negara-negara lain (termasuk Negara-negara maju) dan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 51 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka industri yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh Negara. Tugas kita untuk menentukan industri apa saja yang perlu tetap dikuasai oleh Negara melalui Badan Usaha Milik Negara, sementara selebihnya diserahkan pada pihak swasta baik melalui privatisasi maupun cara lainnya. Namun demikian hendaknya privatisasi juga dilakukan secara lebih teliti, transparan dan berkeadilan. Hal ini penting sebagai pertanggung jawaban Negara kepada rakyatnya.

Daftar Pustaka

Anoraga pandji, BUMN, Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi, Jakarta, 1995. Bawazir Fuad, "Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Sumber Daya Manusia Pada BUMN", Majalah Managemen dan Usahawan Indonesia No.7 Tahun XXI,Juli, 1992. Baswir Revrisond, "Bahaya Privatisasi BUMN", Kompas, 23-24 Mei 2003. Garner Mauris, Government and Public Enterprise, Frank Cass and Company Limited, London, 1983. H.Graig Petersen Harper & Row Publisher, Business and Government New York, 1981. Kirk Laux Jean and Maureen Appel Molot, Slate Capitalism Public Enterprises ill Canada, 1988.

Nomor 2 Tahun XXXIV

120


Kantor Menteri Negara/Badan Penanaman dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Reformasi BUMN, 2000 . Kompas, "Tiga Direktur Utama BUMN Pemerintah", 27 Oktober 1994.

Keluhkan Soal Birokrasi

Praeger Publishers, Law and Public Enterprise in Asia, New York, Fourth Avenue, 1976. Robson William A, Nationalized Industry and Public Ownership, George Allen & Unwin Ltd, London, 1962. Sampford Charles, "Cautionary Reflections on The Privatization Push", artikel , tanpa tahun. Wiugopel K.A., Oriental Despotism in Government and Public Enterprise, Frank Cass and Company Limited , London, 1983. Whincop Michael J., Corporate Governance and Government Corporation, manuskrip buku , tanpa tahun. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

April - funi 2004

MASA DEPAN MONOPOLI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA

Recommend Documents