Daftar Pustaka
Ade Saptomo, 2010, Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, PT. Grasindo, Jakarta Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologi).PT.Toko Gunung Agung Jakarta 2002 Hal.88.
Filosofis
dan
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000; Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi, PT.Toko Gunung Agung, Jakarta 2002; Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Bambang Sunggono, 1994, “Hukum dan Kebijaksanaan Publik”, Sinar Grafika Jakarta Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2010, "Metodologi Penelitian", Bumi Aksara, Jakarta C.S.T Kansil, 1979, "Mpengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta Ermaya Suradinata, “Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Dalam Politik dan Bisnis”, Suara Bebas Jakarta Erwin Muhammad, 2012, Filsafat Hukum refleksi Kritis terhadap hukum. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Badan Penerbit UNDIP, Semarang 2011. Hans Kelsen, 2007, Teori Hukum dan Negara, Bee Indonesia, Jakarta HAW Widjaja, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada Jakarta Indroharto, Pejabat Sebagai Calon Tergugat di PTUN, CV. Sri Rahayu, Jakarta, 1989.
lrawan Soehartono, 1999, Metode Penelitian Sosial suatu tehnik penelitian biciang kesejahteraan Sosial lainnya. Remaja Rosda Karya, Bandung Josev Riwu Kaho, 2012, “Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”, Pol. Gov Fisipol UGM Philipus Hadjon, et.all 2005, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Gajah Mada Press. Yogyakarta Kamus Hukum Umum, 2004, BPHN Depkum dan HAM RI, Jakarta, 2004. Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta Muhammad Erwin,2012,Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Raja Grafindo, Jakarta Ridwan H.R, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press , Yogyakarta Ronny Hanitio Soemitro, 1983, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia , Jakarta Sutopo, H.B., 1998, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta Sudikno Mertokusumo., 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Unika Atmajaya Press, Yogyakarta Satjipto Raharjo, 2000, ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung SF Marbun dkk, 2001, Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia, UII Press, Yogyakarta SF Marbun dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta SF Marbun dkk, 2003, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta Van Apeldorn, 1987, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta Vera Jasini Putri, 2003, Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, FNSt, Jakarta Wibowo Edi, 2004, “Hukum dan Kebijakan Publik”, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta
Salinan Putusan Perkara Nomor 41/G/TUN/2010/PTUN.Smg. Salinan Putusan Perkara Nomor 54/G/TUN/2010/PTUN.Smg. Salinan Putusan Perkara Nomor 22/G/TUN/2011/PTUN.Smg.
Peraturan Perundang-Undang: Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 211 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab malam dan Pub
Internet: http://syukriy.wordpress.com/2010/02/08/perbedaan-keputusan-dan-peraturan/; http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia; http://handikap60.blogspot.com/2013/01/contoh-pengertian-dan-prosespenyusunan_31.html; Dr. Wahiduddin Adams, Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Dan Standarisasi Teknis Di Bidang Peraturan Perundang-Undangan,http://makalah-hukum.blogspot.com/ 2007/08/ perancangan-peraturan-daerah.html
