DAFTAR PUSTAKA
Buku/Literatur A. Pramusinto & W. Kumorotomo, 2009, Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional”, MAP-UGM, Yogyakarta, Gava Media Ade Maman Suherman, 2002, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Jakarta, Ghalia Indonesia Baru Agus Dwiyanto, (ed), 2008, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press Aminuddin Ilmar, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta, Prenada Media Ana Rokhmatussa‟diyah dan Suratman, 2010, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta, Sinar Grafika Barata Atep, 2003, Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta, Gramedia CFG Sunaryati Hartono, 2005, Masalah-Masalah Dalam Joint Venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia, Bandung, Alumni CSIS, 2006, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal, Jakarta, Central for Strategic International Studies (CSIS), Christoper Lovelock, 1994, Product Plus : How Product Service Competitive Advantage, New York, Mc Graw Hill David Kairupan, 2013, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2009, Jakarta, Departemen Keuangan Republik Indonesia Erman Rajagukguk, 2006, Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia H. Zainuddin Ali, 2014, Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru
HAW Widjaya, 2004, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, Raja Grafindo Persada Hanif Nurcholish, 2005, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Grasindo Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Investasi, Jakarta, Sinar Grafika Huala Adolf, 2004, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Jakarta, Raja Grafindo Persada J. Kaloh, 2009, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta, Rineka Cipta Jane P. Mallor, 1998, Business Law and the Regulatory Environment Concepts and Cases, Mc. Graw Hill John Head, 1997, Pengantar Umum Hukum Ekonomi: Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 1, Jakarta, Program Kerjasama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung, Nuansa Kenichi Ohmae, 1991, Dunia Tanpa Batas (The Boarderless World), Alih Bahasa oleh FX Budiyanto, Jakarta, Binarupa Aksara Mubyarto, 2001, Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, Yogyakarta, BPFE N.E. Algra, et.al., 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Jakarta, Bina Cipta N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya, Yuridika Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung: Aditya Bakti Pancras J. Nagy, 1979, Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor, London, Economy Publication, dikutip dari Erman Rajagukguk Pandji Anoraga, 1995, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Jakarta, Pustaka Jaya
Prajudi Atmosudirdjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta Ratminto dan Atik Septi W, 2005, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press Sadu Wasistiono, 2001, Esensi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai), Jatinangor, Alqaprint Salim HS dan Budi Sutrisno, 2010, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung, Alumni Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Sumantoro, 1993, Masalah Pengaturan ALih Teknologi, Bandung, Alumni William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo
Makalah/Jurnal/Media Massa Ateng Syafrudin, Perizinan dipublikasikan
Untuk Berbagai
Kegiatan, Makalah tidak
Bagir
Manan, 1995, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Jakarta, Makalah tidak dipublikasikan
_________, 1996, Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Bandung, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No. 3, Vol. 14 Camelia Malik, 2007, Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.4 Kompas, Desember 1993 M.M. van Praag, 1950, Algemeen Nederlands Administratief Recht, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, „s-gravenhage S. Yogi & M. Ikhsan, Standar Pelayanan Publik di Daerah, Jurnal Online, 19 Maret 2010 Sjachran Basah, 1992, Perizinan di Indonesia, Makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Surabaya, Fakultas Hukum Unair _________, 1996, Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerjasama dengan Legal Mandate Compliance end Enforcement program dari BAPEDAL, Jakarta Todung Mulya Lubis, Infrastruktur dan Kepastian Hukum, Kompas, 14 Juni 2005 Yulianto Syahyu, 2003, Pertumbuhan Invesatsi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No. 5 Zauhar Soesilo, 2001, “Administrasi Publik Sebuah Perbincangan Awal”, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1 (2)
Internet http://gubugpengetahuan.blogspot.com diakses tanggal 1 Agustus 2014 http://hukumpenanamanmodal.com/bidang-usaha-tertutup-daftarnegatif-investasi diakses tanggal 20 Januari 2016 http://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi, diakses pada 21 Januari 2016
Jakarta Investment Info, Konsep Pelayanan Perijinan Satu Pintu, 22 Juni 2008, diakses dari http://jakartainvestment.info/index2.php?option= com_content&do_pdf=1&id=102 pada 10 September 2008
