143
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Alrasid, Harun, 1982, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. ___________, 1999, Pengisian Jabatan Presiden, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Ashshofa, Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Asshiddiqie, Jimly, 2002, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. ______________,1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. ______________, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta. Azed, Abd Bari, 2000, Sistem-sistem Pemilihan Umum; Suatu Himpunan Pemikiran, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Azhari, Muhammad Tahir, 1992, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta. Budiarjo, Miriam, 1985, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta. Busro, Abu Daud, dan Busro, Abu Bakar, 1983, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. Dicey, A.V.,
1971, An Introduction to the Study of the law of the Constitution, English Language Book Society and Mac Hillan, London.
Fadjar, A. Mukthie, 2010, Konstitusionalisme Demokrasi, sebuah diskursus tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi, In- Trans Publising, Malang.
144
Farida, Maria, 1998, Ilmu Perundang-undangan Negara, Kanisius, Jakarta. Hakim, Abdul Azis, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Handoyo, Hestu Cipto, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Ibrahim, Harmaily, 1981, Pemilihan Umum di Indonesia (Himpunan Pemikiran), CV. Sinar Bakti, Jakarta. IDEA, Internatioanal, 2002, Standar-standar International untuk Pemilihan Umum; Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, International IDEA, Stockholm. Joeniarto, 1981, Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily, 1983, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta. Lubis, M. Solly, 1989, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung. Lutfi,
Mustafa, 2010, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, Gagasan Perluasan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta.
M.D., Moh. Mahfud, 2006, Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi, Pustaka LP3S, Jakarta. Marbun, B.N., 1983, Demokrasi Jerman, Perkembangan dan Masalahnya, Sinar Harapan, Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
145
Nasution, Adnan Buyung, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Grafity, Jakarta. Pamungkas, Sigit, 2009, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Prihatmoko, Joko J. 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. ______________, 2003, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, LP2I, Semarang. Projodikoro, Wirjono, 1977, Asas-asas Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta. Purbacaraka, Purwadi dan Soekanto, Soerjono 1986, Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung. Sarundajang, 2005, Pilkada langsung; Problema dan Prospek. Kata Hasta Pustaka, Jakarta, S. Lev, Daniel, 1990, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahannya, LP3S, Jakarta. Soehino, 2005, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Soemantri, Sri, 1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung. Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2006, Penelitian Hukum Normatif, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
146
Sumardjono, Maria S.W., 2001, Pedoman Pembuatan Penelitian, Gramedia, Jakarta. ______________, 1997, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Suny, Ismail, 1965, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, CV Calendra, Jakarta. Swasono, Sri-Edi, 2002, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat; Memperingati Satu Abad Bung Hatta, Yayasan Hatta, Jakarta. Syahuri, Taufiqurrohman, 2004, Hukum Konstitusi; Proses dan Prosesdur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002; Serta Perbandingannya Dengan Knstitusi Negara Lain di Dunia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Tricahyo, Ibnu, 2009, Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, In-Trans Publising, Malang. Utrecht, E., 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta. Yamin, Muhammad, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I Yayasan Prapanca, Jakarta. ______________, 1978, Asas-asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung. Yunas, Didi Nasmi, 1992, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya Padang. Makalah Hidayat, Arif, 2012, Negara Hukum Pancasila; Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum, Makalah disampaikan pada Konggres Pancasila IV, Yogyakarta. ______________, 2011, Empat Kaidah Penuntun, Materi Kuliah Politik Hukum yang disampaikan pada perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip.
147
Disertasi, Tesis, Jurnal dan Artikel Attamimi, A. Hamid. S., 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia. Bustanudin, 2011, Analisis Tentang Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah Yang Ideal Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tesis, Perpustakaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Sihotang, Januari, Memformat Ulang Penyelenggaraan Pemilukada, Harian Analisa, 2011. Surbakti, Ramlan, Pilkada Adalah Pemilu, Kompas, 2005. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.
148
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Komisi Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4480.
149
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1843. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 303. Internet www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/119308-T%2025202...pdf, Diakses Tanggal 09 April dan 12 Agustus 2012 www.damandiri.or.id/file/yeniabsahunairbab4.pdf, Diakses Tanggal 15 Agustus 2012. www.fokus.news.viva.co.id/.../276464-. Diakses Tanggal 2 Oktober 2012 www.waspada.co.id/index.php?...id..., Diakses Tangal 2 Oktober 2012 www.sosbud.kompasiana.com/.... Diakses Tanggal 2 Okteober 2012
150
www.suarapembaruan.com Diakses Tanggal 2 Oktober 2012 www.arsip.net/id/link.php?lh=WQdWVwgPVVZZ, Diakses Tanggal 2 Oktober 2012,
