DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku : Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. __________, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008. __________, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1, Kencana, Jakarta, 2010. __________, Psikologi Hukum (Materi Kuliah Program S3), Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2009. Abdurahman Saleh, Media Informasi Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 2006.
Masyarakat
Hukum,
Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006. Abraham Amos, Indonesia, Analisis Sosiologi Kritis Terhadap Prosedur Penerapan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007. Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Comman Law, Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Ahmad S. Ruky, SDM Berkualitas, Mengubah Visi Menjadi Realitas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Amir syamsudin, Integritas penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan pengacara, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008. Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993 ____________, Perbandingan pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. ____________, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum pidana Nasional dan intemasional, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007. 171
172
Andi Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Elsam, Jakata, 2005. Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. A. V. Dicey, An Introduction To Study Of Law Of The Constitution, Mac.Millan & Co,London,1959, hlm 117, Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Arief Sidharta, Tentang Pengembangan Hukum, llmu Hukum, Teori Hukum, dam Fifsafat Hukum, Rehka Aditama Bandung, 2008. Arifin P. Soeria Atmadia, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Rajawali Grafika Persada,Jakarta, 2009. Bagir Manan, Sistem Peradilan Beribawa Suatu Pencatian, FH Ull Press, Yogyakarta, 2005 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, PT. Kompas Nusantara,Jakarta, 2002. Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek, Jakarta, 1987. Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Karya Uni Press, Jakarta, 1994. Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, 2007 Boesono Soedarso, Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia, Ul-Press, Jakarta, 2009. Brian A. Garner, Black's Law Dictionary, Edisi ke-7, West Group ST. Paul, Minn, 1999. Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Tindak Pidana Korupsi, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum. Refika Aditama, Bandung, 2008. Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tujuan
173
Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenada Media, Jakarta, 2006. Charl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Persfeklif Historis, Nusamedia, Bandung, 2008 ChazawiAdami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Malang, Jawa Timur, 2005. Donald Black, Behavior of Law, New York, San Fransisco, London, Academic Press, 1976. Diokomoelyo, Catatan Harian Soerang Jaksa Mengungkap KasusKasus Subversi, Korupsi dan Manipulasi, Dahara Prize, Semarang, 1992. ___________, Catatan Peristiwa Menarik Mengulas Kasus-Kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Exstasy dll, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997. Djoko
Prakoso, Hukum Yogyakarta, 1988.
Penintensier
di
Indonesia,
Liberty,
Dioko Sumaryanto, Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009. Dyatmiko Soemodihardjo, Mencegah dan Memberantas Korupsi, Jakarta, 2008, Dillon, H.S. Partnership for Government Reform: Facilitating Government Reform in the Indonesian Judiciary and Public Prosecution, makalah dibacakan dalam Seminar Nasional “Menuju Good Governance dan Clean Government Melalui Peningkatan Integritas Sektor Publik dan Swasta (Dalam Semangat Konvensi PBB Menentang Korupsi, Jakarta, 14-15 September 2004. E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995. Efi Laila Kholis, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kejaksaan R.I. Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan penyidikan), Pena Multi Media, Depok, 2008.
174
Edywarman, Paradoks Penegakan Hukum pidana Dalam perspektif Kriminologi Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. 1, 2012. Ermansiah Diaja, KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, Sinas Grafika, Balikpapan, 2008. Fajlurrahman Jurdi, Hubungan Kewenangan Antara Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012. Friedman Lawrence, The Legal Sistem A Sosial Science Perspective, New York Russel Sage Foundation, 1975. Friedman Lawrence, “American Law”, (London: W.W. Norton & Company, 1984. Hambali Thalib, Penegakan Hukum Pembetantasan Tindak Pidana Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2006. Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif sebagai llmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, 2007. Hart, H.L.A., Law Uberly And Morality (Hukum Kebebasan Dan Moralitas), Genta Publishing Jakarta, 2009. H. Mastra Liba, !4 Kendala Penegakan Hukum, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002. Harkristuti Harkrisnowo, Menyoal Independensi Kejaksaan Agung Beberapa Catatan pemikiran, Kumpulan Makalah Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2001. Harun M. Husein, Surat Dakwaan Teknik penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Haryadi Widyasa, Himpunan Tata Naskah Dan petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara pidana Umum Kejaksaan Agung Rl (V-VI-VII- VIIl), Jaksa Agung Muda Tindak pidana Umum, Jakarta, 1997. ______________, Himpunan Tata Naskah Dan petunjuk Teknis penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Rl
175
(1-11-1fl-IV), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jakarta, 2004. Hendarman Supandji, Petuniuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Perkara Tindak pidana Khusus) Jilid II-Ill, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 2005. _________________, Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 2007. Hendroiono, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum, Srikandi, Surabaya, 2005. Husein umar, Riset sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2008. Ilham Gunawan, peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan stabiilitas politik, sinar Granka Jakarta, 1994. Idriyanto seno Adii, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2007. _________________, Korupsi dan penegak Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009. Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen sistem Integrasi Nasional. 2003. Kamri Ahmad, Terjal Pemberantasan Korupsi, Kretakupa print Makassar, 2006. ____________, Peranan Masyarakat Dalam Menyelasaikan Tindak Pidana Di Sulawesi Selatan, Umitoha Ukhuwah Grafika Makassar, 2008. Leden
Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan, & Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju Bandung, 2003.
176
Lilik Mu;yadi, Tindak Pidana Korupsi Di indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Alumni Bandung, 2007. Marwan Effendi, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003. Mochtar Kusumaatmadja, Bandung, 2000.
Pengantar
Ilmu
Hukum,
Alumni,
Ni’matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, UII Press Yogyakarta, 2005. Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program Magister Ilmu Hukum, Semarang, 2008. Marwan Efendi, Kejaksaan R.I, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007. Osman Simanjuntak, Praperadilan dan Penghentian Penuntutan, Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 2004. _________________, Teknik Penerapan Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 2005.
Surat
Dakwaan,
__________________, Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum, Kejaksaan Agung R.I Jakarta. 2005. Peter
Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetatakan Ke2, Kencana, Jakarta, 2006.
Edisi
pertama,
Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2007.
177
Rachman, Abd, Himpunan Tata Naska Dan Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum VI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jakarta, 2001. _____________, Keputusan Jaksa Agung Rl Tentang Administrasi Perkara Tindak pidana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jakarta, 2001. Romli Atmasasmita, Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Media Hukum, Jakarta, 2003. ________________, Teori dan Kapital Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2005. Satya Arinanto, Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai lmplementasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. Sedarmayanti, Manajemen sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri sipil, Refika Aditama Bandung, 2008. Singgih, Penyederhanaan dan Penyempumaan Administrasi Perkara Tindak Pidana Khusus (Keputusan Jaksa Agung Rl), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 1988.
Sudhono Iswahyudi, Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Sudhono (penyeiesaian perkara Tindak Pidana Khusus) Jilid II, Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus, Jakarta, 2004. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitafif Kualitatif dan R&D, Alpha Beta, Bandung, 2009. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Praktek, Rineka Cipta Jakarta, 1998.
Suatu
Pendekatan
Surachman, R.M. dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Suwadha, Himpunan Tata Naskah Dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum III, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jakarta, 1995. Soerjono Seoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta, 2005.
178
Wibowo, Manajemen Kinera, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007. Wiyono, R, Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. B. Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar Amandemen Keempat.
Negara
Republik
Indonesia
1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor Pemberantasan Korupsi.
30
Tahun
2002
Tentang
Komisi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 011/A/JA/01/2010 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penangananan Tindak Pidana Khusus. C. Sumber Lainnya : https://www.kejaksaan.go.id/ http://www.indopos.co.id/2015/01/andhi-nirwanto-perkuat-reformasi birokrasi-di-kejaksaan.html, tanggal 15 Februari 2015.
179
http://www.transparency.org/, diakses Tanggal 17 Mei 2015. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Pemberatasan Tindak pidana Korupsi, Kejaksaan Agung R.I., Jakarta, 2003. Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.
