126
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Alatas, 1987, Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi, LP3ES, Jakarta. Ali, Ahmad, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor. Arief Barda Nawawi, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung. , 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Atmasasmita, Romli, 2004, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju, Bandung. , 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Jakarta. Romli , 2002, Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Percetakan Negara RI. Jakarta. , 1996,
Sistem Peradilan Pidana, CV Mandar Maju,
Bandung. , 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung. Chazawi, Adami, 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia. Bayumedia Publishing, Malang. Dinar, Syaiful Ahmad, 2002, KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus), Cintya Press, Jakarta. Djaja, Ermansjah, 2008, Memberantas Korupsi bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta. Fajar N.D., Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
127
Hamzah, Andi, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. , 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Grafindo Persada, Jakarta. Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. Hiariej, Eddy O.S, 2009, Pengantar Hukum Pidana internasional, Penerbit Erlangga, Jakarta. Kaligis, OC., 2006, Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus, dalam Pemberantasan Korupsi, OC. Kaligis & Associates, Jakarta. Klitgaard, Robert, 2001, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Kristanto, Tri Agung, 2009, Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman, Dalam Tri Agung Kristanti, Dkk, Jangan Bunuh KPK: Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi, Kompas, Jakarta. Kuriniawan, Lutfi J., dkk, 2003, Menyingkap Korupsi Di Daerah, In-Trans, Malang. Kurniadi, Danang, dkk, 2008, Mega Skandal Korupsi di Indonesia, PUKAT KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Administrasi Internasional, 2007, Strategi Penanganan Korupsi di Negara-negara Asia Pasifik, Jakarta. Lubis, Mochtar dan James C. Scott, 1995, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta. Marpaung, Leden, 2009, Tindak Pidana Korupsi; Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. M. Marwan & Jimmy.P, 2009, Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya. M. Yanuar, Puraning, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung. Muhammad, Ardison, 2009, Serangan Balik Pemberantasan Korupsi, Penerbit Liris, Surabaya. Muhammad, Rusli, 2011, Sistem peradilan Pidana Indonesia, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
128
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang. Muslim Mahmuddin, 2004, Jalan Panjang Menuju KPTPK, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta. Nasution, Adnan Buyung, 2004, Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi, Aksara Karunia, Jakarta. Packer, Herbert L., 1968, The Limits of Criminal Sanction”, Oxford University Press. Parwadi, Redatin, 2010, Koruptologi, Kanisius, Yogyakarta. Pena, Tim Prima, Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap; Referensi Ilmiah, Ideology, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya & Sains, Gita Media Press, Surabaya. Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, 2010, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi,, Indonesia Lawyer Club, Surabaya. Prinst, Darwan, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Puspa, Yan Pramadya, 2008, Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang. Reksodiputro Mardjono, 1997, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Hak Asasi Manusia dalam Sistem peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Universitas Indonesia , Jakarta. Remmelink Jan, 2003, : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sano, Hans Otto, et.al., 2003, Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban (Alih Bahasa oleh Rini Adriati), DEPKUMHAM, Jakarta. Semma, Mansyur, 2008, Negara dan Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI –Press, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
129
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Soemodihardjo, R. Diyatmiko, 2008, Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamika Karya Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Sunggono, Bambang, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suradi, 2006, Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Gava Media, Yogyakarta. Suyatno, 2005, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. S.W Sumardjono, Maria, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. The World Bank Policy Paper, 2000, Anticorruption in Transition, A Contribution to the Policy Debate, Washington DC. Tunggal, Amin Widjaja, 2010, Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan dan Korupsi, Harverindo, Jakarta. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2004, The Global Programme Against Corruption: Un Anti-Corruption Toolkit, UN, Viena. W.J.S. Poerwadaminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. W.P.J.Pope, 2003, Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. B. Jurnal dan Makalah Alt, James E. and David Dreyer Lassen, 2010 , Enforcement and Public Corruption: Evidence From US States, EPRU Working Paper Series. Arief, Barda Nawawi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya dengan Pembaruan Kejaksaan, dalam Media Hukum Vol. 2 Nomor 1, tahun 2003. Asshiddiqie, Jimly, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2003.
130
Azhar, “Peranan Biro Anti Korupsi dalam Menegah terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam”, Artikel dalam Jurnal Litigasi, Vol. 10, FH. Unpas, Bandung, 2006. Doig, Alan., Watt, David dan Williams, Roberts., “Measuring „success‟ in five African Anti-Corruption Commission (the cases of Ghana, Malawi, Tanzania, Uganda & Zambia)” U4 Reports, Mei 2005. Harkrisnowo, Harkristuti “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia” Jurnal Dictum Leip, Edisi 1 Lentera Hati, Jakarta, 2002. Hiariej, Eddy O.S, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada “Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi,30 Januari 2012 di Yogyakarta. Hiariej, Eddy. O.S., Korupsi dalam Perspektif Kriminologi, dalam Mimbar Hukum, Vol. VI No. 35 Tahun 2000. Michael, Cavadino dan James Dignan,1997, The Penal Sistem An Introduction, SAGE Publication Ltd. Reksodiputro, Mardjono, 1993, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dalam Wacana Hukum, Vol. VIII. No. 1, April, Tahun 2009. C. Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 005/PUU-I/2003 tentang Perkara Permohonan Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap UUD 1945. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
131
Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
D. Media dan Website JAWA POS, Edisi Senin 30 September 2013. KOMPAS, Edisi Selasa 7 November 2006. KOMPAS, Edisi Kamis 6 November 2003. Http://www.fbi.gov/about-us/investigate/white_collar/whitecollarcrime. pada tanggal 24 Agustus 2013.
diakses
