120
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007). Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004). Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Alumni, 1982). Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah: Desentralisasi dan pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah daerah dan Anggota DPRD, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001). C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Modul Hukum Administrasi Negara.(Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.2, 2005). ___________ dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.1,2003). Faisal Akbar Nasution, Pemerintah Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta: Sofmedia, Cet. 1, 2009). HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet.3, 2004).
Universitas Sumatera Utara
121
___________, Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003). I. Widarta, Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Bantul: Pondok Edukasi, 2005). J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005). Juanda, Hukum Pemerintahan daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, (Bandung: alumni, 2008). Koirudin, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah, (Malang: Averroes Press, Cet.I, 2005). Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, (Jakarta: Kencana, Cet.1, 2008). Ni’matul
Huda,
Otonomi
Daerah:
Filosofi,
Sejarah
Perkembangan
dan
Problematika, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, Ed.III, 2002). Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005). Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet.1, 2000).
Universitas Sumatera Utara
122
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, Cet.3, 1986). Sujamto, Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Jakarta: Bina Aksara, Cet.1, 1988). The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, Jilid III, 1968). Tim Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, Cet.3, 2005).
B. Jurnal Ilmiah, Internet dan Majalah Ali Habiu. “Pandangan Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah”.
www.ali-habiu.blogspot.com.
diaakses pada tanggal 20 Juni 2010. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues. “Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Gayo Lues”. 2008. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, “Distribusi Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo Sesuai PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah”, Jakarta, 2008. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemerintahan_daerah_di _Indonesia, diakses pada tanggal 24 Juli 2010 W.
Riawan
Tjandra.
“Birokrasi
Penataan
Perangkat
Daerah”.
http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php Diakses pada tanggal 11 Februari 2010. Yuswanto, “Politik Hukum Otonomi Daerah”. http:// blog.unila.ac.id, diakses pada tanggal 24 Juli 2010.
Universitas Sumatera Utara
123
C. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues
Universitas Sumatera Utara
124
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kabupaten Gayo Lues Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Gayo Lues
Universitas Sumatera Utara
