DAFTAR PUSTAKA
A.
BUKU Aruan Sakidjo, Bambang Purnomo, “Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Aziz Syamsuddin, “Tindak Pidana Khusus”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Brotodihardjo, R.Santoso, “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, Bandung:PT Eresco. B. Boediono, “Perpajakan di Indonesia”, Jakarta: Diadit Media, 2000. Baharuddin Lopa, “Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum”, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001. Bambang Poernomo, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Bambang Poernomo, “Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Ketentuan Hukum Pidana”, Jakarta: Bina Aksara, 1984. CH.J, Enschede, Beginselen Van Strafrecht, Kluwer, Deventer, 2002. E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya”, Jakarta: Storia Grafika, 2002. Eddy O.S, “Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana”, Jakarta: Erlangga, 2009. Fidel, “Tax Law: Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum”, PT. Carofin Media (Group Carofin Publishing, Anggota IKAPI), 2014. Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, “Perpajakan Teori dan Aplikasi”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. xiii
J.E Sahetapy, “Kejahatan Korporasi”, Bandung:Eresco, 1994. Jan Remmelink, “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. Mardiasmo, “Perpajakan”, edisi revisi, Yogyakarta: Andi, 2002. Mardiasmo, “Perpajakan”, edisi revisi, Yogyakarta: Andi, 2003 Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Cetakan ke-8 (delapan), Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta, 2008. Mr. J.M. van Bemmelen, “Hukum Pidana I”, Bandung: Bina Cipta, 1987. Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana”, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 1992. Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, “Kejahatan di Bidang Perpajakan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. Oyok Abuyamin, “Perpajakan Pusat Dan Daerah”, Bandung: Humaniora, Cet.2, 2012. Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”,Surabaya:Prenada Media Group, Ed.1 Cet.1, 2005. P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”,Jakarta:Kencana, Ed.1 Cet.7, 2011. Rusli Muhammad, “Hukum Acara Pidana Kontemporer”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
xiv
Rochmat Soemitro, “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak”, Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1979. Salamun AT, “Pajak, Citra dan Upaya Pembaharuannya, Pokok-Pokok Pemikiran AT”, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1993. Syofyan, Syofrin dan Ansyhar Hidayat, “Hukum Pajak dan Permasalahannya”, Bandung: PT Refika Aditama, 2004. Satjipto Rahardjo, “Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah”, Jogjakarta:Genta, 2010. Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.3, 1993. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Ed.1 Cet.10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Sudikno Mertakusumo, “Mengenal Hukum, (Suatu Pengantar)”, 1985. Theodorus M. Tuanakotta, “Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta: Salemba Empat, 2009. Tunggul Anshari, “Pengantar Hukum Pajak”, Malang: Bayumedia Publishing, Cet. 2, 2008. Waluyo, Wirawan B.Ilyas, “Perpajakan Indonesia”, Jakarta: Salemba empat, 2003. Waluyo, “Perpajakan Indonesia”, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
B.
JURNAL PuteriHikmawati,
PusatPengkajianPengolahan
SekretariatJenderal
DPR
RI
(Vol.
“DugaanKorupsiPajakHadiPoernomo”. xv
VI,
Data No.
danInformasi
(P3DI)
09/I/P3DI/Mei/2014),
C.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
xvi
D.
RUJUKAN ELEKTRONIK Anung Karyadi, “Transparansi Internasional Indonesia, Menyikapi Kasus AAG”, 2010, (http://www.google.com). Diambil dari: (http://www.scribd.com), “Teori Sistem Hukum”. Eddy Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), “Kejahatan Pajak Diklasifikasi Extra Ordinary Crime”, Diakses pada tanggal 4 Juli 2012. Kepolisian Daerah Jawa Barat, 2010, (http://www.google.com). Susnoduadji, “Penggelapan Pajak Kejahatan Asal Praktik Pencucian Uang, Penggelapan Pajak”, 2010, (http://www.susnoduadji.com). Muchammad Hafiz Ramadhan,“Pidana Pajak dan Pemiskinan Pelaku Korupsi”, 2013, (http://www.pajak.go.id/content/article/pidana-pajak-dan-pemiskinanpelaku-korupsi).
E.
ARTIKEL DALAM SEMINAR DAN LAIN-LAIN M. Abdul Kholiq, “Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002. Marc Groenhuijsen, “Conflic of Victims Interests and Offender’s Rights in the Criminal Justice System”, dalam Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Disampaikan
dalam:“Seminar
Nasional
Tindak
Pidana
Korupsi/Stadium
Generale” dalam rangka kompetisi Peradilan Semu Tindak Pidana Korupsi Piala Prof.Sudarto IV, Oleh UPK Pseudorchtspraak FH Undip, Semarang Gedung Cendikia Akpol, 2013.
xvii
