DAFTAR PUSTAKA
Halim, R.A. (1983) Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, Indonesia, 256 halaman.
Harsono., B. (1971) Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama Jilid Kedua, Djambatan, Jakarta, Indonesia, 516 halaman.
Harsono., B. (1997) Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, Indonesia, 578 halaman.
Lumintang, J. (2001) Pendidikan Kewarganegaraan Lemhanas, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Indonesia, 179 halaman.
Masriyani, Y.T. (2004) Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Indonesia, 156 halaman.
Parlindungan, A.P. (1994) 450 Tanya Jawab Hukum Agraria, C.V. Mandar Maju, Bandung, Indonesia, 117 halaman.
Peranginangin, E. (1979.a) Hukum Agraria I Jilid 1, Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, 117 halaman.
Peranginangin, E. (1979.b) Hukum Agraria I Jilid 2, Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, 103 halaman.
Peranginangin, E. (1994.a) 401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia, 206 halaman.
83
Peranginangin, E. (1994.a) 401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia, 206 halaman.
Peranginangin, E. (1994.b) 401 Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah dari Sudut pandang Praktisi Hukum, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia, 318 halaman.
Triyadi, H. (1999) Studi Awal Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan, Skripsi, Jurusan Teknik Geodesi FTSP-ITB, Bandung, Indonesia, 68 halaman.
84
LAMPIRAN-LAMPIRAN
85
Lampiran Kesimpulan Hasil Wawancara
I.
Kesimpulan Hasil Wawancara dengan Letnan Kolonel.CPL.Sri Waluyo (Perwira Bantuan Madya Direktorat F-4 BAIS TNI):
Tanah yang digunakan oleh BAIS TNI berasal dari Departemen Pertahanan. Tanah yang digunakan BAIS TNI memiliki sertifikat hak pakai dari BPN. BAIS TNI mempertanggung jawabkan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya kepada Panglima TNI, Departemen Pertahanan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan.
Tanah yang digunakan oleh BAIS TNI tersebar diseluruh wilayah Indonesia. BAIS TNI memiliki aset tanah yang pemanfaatannya bersifat rahasia atau tertutup untuk umum yang tujuannya untuk melaksanakan kegiatan pertahanan negara.
BAIS TNI mempunyai direktorat yang khusus menangani tanah yang digunakan satuan-satuan di bawah BAIS TNI yaitu Direltorat F-4 bagian pengadaan. Di bawah Direktorat F-4 terdapat bagian yang khusus menangani BTB (Barang Tidak Bergerak) termasuk tanah didalamnya yaitu perwira bantuan madya F-4-3.
II.
Kesimpulan Hasil Wawancara dengan Kolonel.SUS.Drs.Akbar Lingga Prama (Wakil Kepala Pusat Sejarah TNI):
Tanah yang digunakan Pusat Sejarah TNI (PUSJARAH TNI) berasal dari tanah hak milik Ir.Soekarno mantan presiden RI pertama. Tanah ini dihibahkan oleh Ir.Soekarno dengan maksud untuk melestarikan sejarah perjuangan ABRI dalam merebut kemerdekaan RI.
86
Tanah yang digunakan oleh Pusat Sejarah TNI tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain di Magelang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Seluruh tanah yang digunakan oleh Pusat Sejarah TNI memiliki sertifikat hak pakai yang dikeluarkan dari BPN. Pusat Sejarah TNI tidak memiliki direktorat khusus yang menangani bagian pertanahan. Pusat Sejarah TNI langsung menerima pengalokasian tanah yang digunakannya dari Asisten Logistik Panglima TNI. Pengawasan penggunaan tanah Pusat Sejarah TNI dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan.
III.
Kesimpulan Hasil Wawancara dengan Brigadir Jenderal.TNI.Mulhim Asyrof (Direktur Konstruksi Departemen Pertahanan RI):
Departemen Pertahanan RI memiliki direktorat khusus yang menangani pengalokasian tanah untuk TNI. Seluruh tanah TNI dialokasikan dari Direktorat Konstruksi Dephan. Fungsi dari direktorat ini antara lain untuk mengalokasikan tanah kepada TNI. Direktorat Konstruksi bertanggung jawab kepada Direktur Sarana Pertahanan dan Menteri Pertahanan.
Direktorat Konstruksi melakukan evaluasi rutin kepada satuan TNI yang menggunakan tanah untuk didata dan diinventarisir. Direktorat Konstruksi bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Panglima TNI, dan Badan Pertanahan Nasional mengenai pengadaan tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang digunakan oleh TNI.
Direktorat Konstruksi melakukan koordinasi kepada setiap Asisten Logistik Angkatan mengenai pengalokasian tanah untuk kepentingan masingmasing Angkatan. Menurut Brigjen.TNI.Mulhim, data tanah TNI yang belum bersertifikat tahun 2007 sebanyak 40% dari total keseluruhan tanah yang digunakan oleh TNI. Hal ini akibat dari minimnya anggaran pertahanan negara yang dialokasikan dari APBN untuk mengurus penerbitan sertifikat hak pakai atas tanah TNI.
87
