DAFTAR PUSTAKA
BUKU Abdurahman, 1995, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia, PT. Citra Aditya Bandung. Alting, Husein, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate. Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, UI-Press, Jakarta. Badan Pembangunan Hukum Nasional, 2009, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertanahan, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta. Bakri, Muhammad ,2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Citra Media, Yogyakarta Basah, Sjachran, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung. Boeke, JH, 1983, Prakapitalisme Di Asia, Sinar Harapan, Jakarta. Burhan, Ashsofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Butt, Peter, 1980, Introduction to Land Law, The Law Book Company Limited, Sydney. Deliarnov, 2005, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Erwiningsih, Winahyu, 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta. E. Utrecht, 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pustaka Tinta Mas, Surabaya. Gautama, Sudargo, 1998, Tafsiran UUPA 1960, Rineka Cipta, Jakarta. Gunanegara, 2008, Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Tata Nusa, Jakarta. Hamidi, Jazim ,2005, Hermeneutika Hukum, UII Press, Yogyakarta.
Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannnya, Djambatan,Jakarta. Husken, Frans, dan Benyamin White, 1989, Java: Social Differentiation, Food Production and Agrarian Control dalam Gilian Hart dkk: Agrarian Transformation : Local Process and State in Southeast Asia, University of California Press, Berkeley-Los Angelos-London. Hutagalung, Ari Sukanti dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta Ibrahim, Johny, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing Malang. Iskandar Syah, Mudakir, 2010, Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak, Jala Permata Aksara, Jakarta. Jhingan, M.L, 2004, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Joseph R. Nolan dan M.J Connolly, Black’s Law Dictionary, (St. Paul Minn: West Publishing Co, Fifth Edition, 1979). Kartohadiprodjo, Soediman, 1967, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, PT Pembangunan, Jakarta. Kasim, Ifdhal, 1996, Tanah Sebagai Komoditas : Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru, ELSAM, Jakarta. Latif, H. Abdul dan H. Hasbi Ali, 2010, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Limbong, Bernhard, 2011, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan:Regulasi, Kompensasi Penegakan Hukum, Pustaka Margareta, Jakarta. , 2012, Hukum Agraria Nasional, Pustaka Margareta, Jakarta. Mahfud MD, Moh., 2011, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Marhaendra, A.A. Oka, 1996, Menguak Masalah Hukum Demokrasi dan Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 2001, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya, Jakarta. Mubyarto, 1997, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta. Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Laksbang Presisndo,Surabaya. Mustofa dan Suratman, 2013, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, Sinar Grafika, Jakarta. Noer, Fauzi, 1997, Tanah dan Pembangunan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. , 1999, Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Parlindungan, A.P, 1993, Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Studi Perbandingan, Mandar Maju, Bandung. Pelzer, Karl J, 1991, Sengketa Agraria : Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Pound, Roscou, 1922, An Introduction To The Philosophy of Law, Yale University Press, New Heaven. Praptodihardjo, Singgih, 1953, Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia, Yayasan Pembangunan, Jakarta. Purbopranoto, Kuntjoro, 1975, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung. Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, Bandung. Rosadi, Otong, dan Andi Desman, 2012, Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu Hukum, Thafa Media, Yogyakarta. Salindeho, John, 1988, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.
Santoso, Budi, 2008, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Dengan Model BOT (Build Operate Transfer), Genta Press, Jakarta. Santoso, Urip, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenanda, Jakarta. Setiawan, Bonnie, 2003, Globalisasi Pertanian : Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani, The Institute for Global Justice, Jakarta. Simarmata, Rikardo, 2002, Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara, INSIST Press, Yogyakarta. Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, 2004, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, Penelitan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soimin, Soedharyo,2001, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta. Stone, Julius, 1961, The Province and Function of Law As Logic, Justice and Social Control, A Study In Jurisprudence, New York. Sudiyat, Iman, 1982, Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang, Liberty, Yogyakarta. Sumardjono, Maria S.W, 2009, Tanah Dalam Persepektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta. , 2009, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta. Supriadi, 2010, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. Sutedi, Adrian, 2007, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta. Sutiyoso, Bambang , 2012, Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press Syahrani, H. Riduan, 2010, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Banjarmasin.
Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2007, Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Wahjono, Padmo, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum,Ghalia Indonesia, Jakarta. Wiradi, Gunawan, 2000, Reforma Agraria :Perjalanan Yang Belum Berakhir, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. MAJALAH/JURNAL A. Hamid S. Atamimi, 1996, Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Persepektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945, Makalah pada Seminar Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke 42, diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus, Jakarta, Tanggal 9 Juli. Bagir Manan,1999, “Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia”, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April. Benny Soetrisno, 2000, Peran Swasta Dalam Pembiayaan Infrastruktur Serta Kendala Keseimbangan Antara Pusat dan Daerah, Makalah pada Seminar Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ke 50, Semarang, 21 September 2000. Bapenas, 2011, Sustaining Partnership, Media Informasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Mengapa Memilih KPS, Identifikasi dan Seleksi Proyek Kerjasama, Jakarta. Herman Soesangobeng, “Tanah dan Hak Ulayat”, Makalah disampaikan dalam Seminar Pertanahan Balitbang Dep.Keh.HAM, Jakarta, 4 November 2003. JD. Hal Sulivan, How the Private Sector can work in partnership with the Government of Indonesia successfully implement infrastructure projects, Presented at the Legal Climate in Indonesia for BOT Investment, 17 Juni 1996, Jakarta. Maria S.W Sumardjono, “Telaah Konseptual terhadap Beberapa Aspek Hak Milik, Sebuah Catatan untuk Makalah Chadijdjah Dalimunte, Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Agraria III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara-Badan Pertanahan Nasional, Medan 19-20 September, 1990.
Padmo Wahjono, Menelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan, dalam Majalah Forum Keadilan, No. 29, April 1991. Soekarno, 1959, Amanat pada Sidang Pleno I Dewan Perancang Nasional (Depernas), 28 Agustus 1959, dalam Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK, 2001, Bung Karno dan Ekonomi Berdikari, penerbit Grasindo, Jakarta. Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, dalam Majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973. KARYA ILMIAH Nurhasan Ismail, 2006, Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik, Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Ronald Z. Titahelu, 1993, Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya. KAMUS Tim Pusat Bahasa Indonesia, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta. W. J. S Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang KetentuanKetentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur INTERNET Achmad Rusyaidi, 2012, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan HAM, (Cited : 18 Oktober 2012), available from URL: http://prpmakasar.wordpress_com
