DAFTAR PUSTAKA 1.
Buku-buku
Achmad Ali, 1998, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis Dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta, hal. 30
Bagir Manan, 1994,Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundangundangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hal. 13-21 Bahder Johan Nasution, 2002,Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandara Maju, hal. 87
Bob Adams, “Primary Care”, 1995, CQ Researcher, Tahun V Nomor 10, 17 Maret 1995
Bernard Arief Sidharta, 1989, Teori Murni Tentang Hukum, Dalam Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya, CV. Remaja Karya, Bandung,hal.50 Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, Dalam Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, 2010 hal 127. Bismar Siregar, 1989, Bunga Rampai Karangan, Tersebar 1, Cet. I, Rajawali, Jakarta, hal. 33 Budi Untung , 2012, Hukum dan Etika Bisnis, Buku dalam Penulisan Pengertian Asas Hukum, Fungsi Asas Hukum dan Macam-macam Asas Hukum, CV Andi Offset : Yogyakarta
Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hal .24 CST
Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Hukum
dan
Tata
Hukum
256
Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, Hukum Perbandingan Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, 2010, hal. 73-74 Fence M.Wantu, 2011, Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hal. 58
Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V Nomor 3 Tahun 2006 hal.5 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2007, hal. 76
Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.74 John Rawls, 1999, A Theory of Justice, Belk n ap Press, London Kahar Mansyur, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, hal. 71
Lambertus Johannes Van Apeldorn,1980, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,hal 24-25
Lambertus Johannes van Apeldorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.XXX, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 11. Lon Fuller,1971,The Morality of Law,New Haven,Conn:Yale University Press,hal 54-58 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 22 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 41
257
Marsudi Triadmodjo, 2012, Teori Hukum,
Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta Munir Fuady, Sumpah Hipokrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005
Philipus
M.
Hadjon, 1987,
IndonesiaSebuah
Perlindungan Studi
Hukum
tentang
Bagi
Rakyat
Di
Prinsip-Prinsipnya,
Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum
dan
Pembentukan
Peradilan
Administrasi
Negara,
Surabaya: PT Bina Ilmu, hal. 49
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan perundangundangan dan Yurisprudensi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, Edisi III, hal.7-11
Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum, Ed. II, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 87 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 19
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 27-28 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia,hal 32 Sri Soemantri, Hak Uji Material Di Indonesia,Alumni, Bandung,1997, hal. 6 Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal.134 Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty:Yogyakarta,hal.5-6
258
Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan hukum pengantar, Ed.II Cet.V. Yogyakarta: Liberty, hal 160
sebuah
Sudikno Mertokusumo, 2010. Mengenal Hukum, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal 161 Theo Huijibers. Teori Keadilan Aristoteles, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hal. 196
Veronica Komalawati, 2002. Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terepeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis, Bandung: PT Citra Aditya bakti, hal. 126-133.
2. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 259
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional untuk Pendidikan Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 tentang izin praktik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 Penyelenggaraan Komite Medis di Rumah Sakit
3. Lain-lain Andi Armyn Nurdin. Seminar Nasional : Mengelola Rumah Sakit Menyesuaikan SJSN Kesehatan. Yogyakarta: Juni 2013 Arthur M. Feldman. Medical education in the United States: are we building a multitiered system? Clin Transl Sci 3:4(127-8)2010 Aug B. Setiawan, dkk, 2004, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: PT Delta Pamungkas Bambang Hermani. Credential bagi residen dalam pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan di RS. Semiloka Nasional Pendidikan Dokter Spesialis dan Peran Dokter Layanan Primer. Jakarta: April 2013 Budi Sampoerna. Pertanggungjawaban hukum / medical liability system dikaitkan dengan peran residen, fakultas kedokteran dan RS pendidikan. Semiloka Nasional Pendidikan Dokter Spesialis dan Peran Dokter Layanan Primer. Jakarta: April 2013. Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi III, hal.70
Bahasa
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 41
Internet, 12 Januari 2014 http:// health. kompas. com/ read/ 2014/ 01/ 12/ 0924060/ Dalam. JKN. Dokter. Layanan.Primer. Setara.Spesialis
260
Internet, 14 Januari 2014, http: // www. bpjs. info/ berita bpjs/ Puskesmas_ Sebagai_ Ujung_ Tombak_ JKN_ Harus_ Direvitalisasi- 5434/ Internet,6 Maret 2014, http:// www. hukumonline. com/ berita/ baca/ lt5317dfd4df270/ uu-pendidikan- kedokteran- perkuat- dokterlayanan- primer Internet, 8 Juli 2014, http://www.dpd.go.id/berita-pemerintah-sambutgembira-ruu-pendidikan-kedokteran Internet, 8Juli 2014, http: // nasional.kompas.com/ read/ 2013/ 11/ 27/ 1053537/ Ini. Tiga. Kesalahan. Dokter. Ayu. dkk. Menurut.MA Internet, 8 Juli 2014, http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrativelaw/2170965-pengertian-perlindungan-hukum Internet, 24 Oktober 2014, http: // health. liputan6. com/ read/ 2124063/ jelang- mea- 2015- izin- praktik- untuk- dokter- asing- diperketat Internet, 28 Oktober 2014, http:// www. fk. Ui .ac. id/ ? page= content. View & alias= history Internet, 4 Februari 2015, http://wfme.org/standards/pgme Internet, 16 Februari 2015, http: // www. pdki- arpac. or. id/ index_ pdki. php? show= data/ sejarah Laksono Trisnantoro. Annual Scientific Meeting “Peran Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan dalam Mengembangkan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer untuk Mendukung Keselamatan Pasien melalui Pelaksanaan JKN”. Yogyakarta: Maret 2014 Laksono Trisnantoro. Kajian Politik dan Ekonomi dalam Undang- Undang Pendidikan Kedokteran. Diskusi Panel: Identifikasi Tantangan dan Solusi Strategi Implementasi terhadap Dinamika Kebijakan Pendidikan Kedokteran. Jakarta: Agustus 2013 Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Tesis: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (tidak diterbitkan), 2003,hal. 14.
261
Muhamad Sidik. Credential dan remunerasi bagi residen sesuai dengan peran dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter. Semiloka Nasional Pendidikan Dokter Spesialis dan Peran Dokter Layanan Primer. Jakarta: April 2013. Quality Improvement in Postgraduate Medical Education,10 Januari 2013, http://www.wfme.org/standards/pgme/doc_download/17-qualityimprovement-in-postgraduate-medical-education--english Satjipto Raharjo, 1993, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum.
Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum”, Tesis: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (tidak diterbitkan), 2004, hal. 3 Tim Redaksi KBBI PB. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. IV. Pendidikan Nasional.
262
