DAFTAR PUSTAKA
1.
BUKU
Ali, Zainuddin., 2007, Hukum Pidana Islam. Cetakan Ke 1, Sinar Grafika, Jakarta.
________, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Amiruddin dan Asikin, Zainal., 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Black, Henry Cambell., 1979,Black’s Law Dictionary with pronounciations, Fifth Edition, West publishing & Co, USA.
Chazawi, Adami., 2004, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Effendi, Kurnia Cahyaningrum., dkk, 2012, Indonesia Bergerak, MAP dan MKP UGM, Yogyakarta.
Garner,Bryan A.,1999,Black’s Law Dictionary. Seventh Edition, West Group. ST. PAUL. MINN.
Hadjon, Philipus M., dkk, 1995, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonedian administrative), Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
Hendarmawan, Iwan, 2012, Indonesia Bergerak “Outsourcing dan Negara Minimal”, MAP dan MKP UGM, Yogyakarta,
208
Huda, Chairul., 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta.
Husain,Harun M., 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Karoba, Sem., 2007, Standar HAM Internasional Untuk Penegakan Hukum, Galang Press, Yogyakarta.
Kelana,Momo.,1994,Hukum Kepolisian, Yayasan Brata Bakti dan P.T. Gramedia, Jakarta.
Marpaung, Laden., 2002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta.
_________., 2006, Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud., 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Muhtar Habibi, 2009 Gemuruh Buruh di Tengah Pusaran Neoliberalisme: Pengadopsian Kebijakan Perburuhan Neoliberal Pasca Orde Baru, Gava Media, Yogyakarta,
Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta
Nasution, Zulkarnain., 2005, Psikologi Massa: Tepri dan Fenominanya, UM Press, Malang.
ND, Mukti Fajar., dan Achmad, Yulianto., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
209
Nurudin, 2007, Pengantar Komunikasi Massa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Nusantara, Abdul Hakim Garuda., 2003,
Jurnal Studi Kepolisian “Tinjauan
Yuridis Pelaksanaan Pengadilan HAM di Indonesia” edisi JanuariMaret 2003, PPITK PTIK, Jakarta.
Poernomo, Bambang., 1992, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
Porta Della Donnatella and Diani Mario, 2006, Social Movements: An Introduction, Oxford Blackwell,
Prawirohamidjojo , R. Seotojo., dan Pohan,Marthalena.,1979,Onrechtmatigedaad, foto copy Perc. & Stensil “Djumali”,Surabaya.
Purwodarminto, W.J.S., 1986,Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Rahardjo, Sadjipto., 2002, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Kompas, Jakarta.
Rajab,Untung S.,2003,Kedudukan dan fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945), CV Utomo, Bandung.
Rianto,Bibit Samad.,2006, Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat, Restu Agung, Jakarta.
Sadjijono, M. Khoidin., 2007, Mengenal Figur Polisi Kita, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
210
_________., 2008, Mengenal Hukum Kepolisian. Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi. laksBang Mediatama, Surabaya.
_________., 2008, Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Berbagai Pemikiran Tentang Paradigma Polri Menuju Polri yang Bermoral, profesional, Modern dan Mandiri), Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Saleh Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
Setiawan, Rachmat., 1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung.
Soekanto, Soerjono., 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
__________., 2011, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet.
Ke-10), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
_________., dan Mamudji, Sri., 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Subur, Ali., dkk., 2007, Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian), Kontras.
Suwarni., 2009, Perilaku Polisi ”Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi”, Penerbit Nusa Media, Bandung.
Tindjabate, Cristian., 2004, Memahami Akar dan Resolusi Konflik dalam Jurnal Studi Kepolisian Edisi 059 Januari- Maret 2004, PPTIK-PTIK, Jakarta.
211
Tjandraningsih, Indrasari, Herawati, Rina Suhadmadi, 2010, Diskiminatif dan Eksploitatif: Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonnesia, Kerjasama Akatiga, FSPMI dan FES
Utrecht, E., 1986,Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
Waluyo, Bambang., 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
Zubir, Zaiyardam., 2010, Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan (Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau), INSISTPress, Minangkabau.
2.
JURNAL, MAJALAH DAN LAIN-LAIN
Hasil Rapim Polri Tanggal 30 Januari 2013, tentang “Identifikasi Potensi Konflik yang Bersumber dari SARA, Industri, Economy GAP, Masalah Ketenagakerjaan dan Dampak Industri Perkebunan serta Upaya Penanggulangannya Secara Efektif”, Mabes Polri, Jakarta.
Mabes Polri,Buku panduan hak asasi manusia untuk anggota Polri, PTIK, Jakarta.
Majalah “Rekaman Lensa Peristiwa Mei 1998 di Solo” edisi Juli 1998, PT Aksara Solopos. Solo.
Majalah Kontras, 2010, Essay: Demonstrasi dan Demonstran, Kontras, Jakarta.
212
Paparan Kasubdit Dalmas Ditsabhara Baharkam Polri, Pola dan Renlat Penanganan Unjuk Rasa, Dalmas, Gun Kuat dan Penanggulangan Anarkis., Tanggal 18 Januari 2013. Mabes Polri,
Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Polri,
Strategi Penguatan peran satuan pengendalian massa (Dalamas) Polri Guna Mewujutkan Pelayanan dan Pengamanan PPDU yang Damai dalam Rangka Memelihara Kamdagri Menjelang Pemilu 2014, Januari 2013, Direktorat Sabhara. Badan Pemelihara Keamanan Polri, Mabes Polri, Jakarta.
3.
INSTRUMEN HUKUM
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II, 9) beserta perubahannya.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3886).
213
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Resolusi PBB Nomor 34/168 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparatur Penegak Hukum, Disahkan Kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan, 27 Agustus sampai 7 September 1990, Havana, Kuba.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri No. Pol: 07 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
214
Peraturan Kapolri No. Pol: 08 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dasar dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri No. Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
Peraturan Kapolri No. Pol: 01 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Peraturan Kapolri No. Pol: 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Tata Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara.
Peraturan Kapolri No. Pol: 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
Prosedur Tetap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tindakan Anarki;
Prosedur Tetap Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pengamanan Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
4.
BAHAN INTERNET
Ary Wahyono, 2007, Problematika Komunikasi Antara Aparat Polri dan Pengunjuk Rasa dalam Pengendalian Unjuk Rasa yang Mengarah Pada Kerusuhan Massa, Komunika Vol. 10 No. 2, Hlm. 63 diakses melaluihttp://www.jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1s02076172.pdf pada tanggal 10 Oktober 2012. 215
Fasli Jalal dan Nina sardjunani, 2007, “Increasing Literacy in Indonesia” Edisi Nr. 67,
Diakses
melalui
http://www.iiz-
dvv.de/index.php?article_id=199&clang=1, pada tanggal 13 februari 2013.
Said
Aqiel
Sirajd,
Islam,
Demokrasi
dan
Negara,
diakses
melalui
http://www2.Kompas.com/kompas-cetak/0411/01/opini/1325143.htm, pada tanggal 23 Oktober 2012.
Sutarno, 2012, “Kronologis Penolakan Masyarakat Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Prop. Riau terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI) PT RAPP blok Pulau Padang (SK No. 327/Menhut-II/2009
Tanggal
12
Juni
2009),
diakses
melalui
http://www.scapleup.or.id/publikasi-koran2012/090112%281%29Lampiran%205.%20KRONOLOGIS%20PENOLAKAN%20MASYAR AKAT%20PULAU%20PADANG.pdf, pada tanggal 16 Fabruari 2013
Tempo
edisi
Selasa,
27
Desember
2011,
diakses
melalui
http://www.tempo.co/read/fokus/2011/12/27/2211/Rusuh-Bima-PolisiHamburkan-Peluru-Tajam pada tanggal 11 Oktober 2012.
Tempo
edisi
Selasa
27
Desember
2011,
diakses
melalui
http://www.tempo.co/read/news/2011/12/27/078373950/PolisiDipastikan-Terlibat-Konflik-Mesuji , pada tanggal 11 Oktober 2012.
Teguh Yuwono, 2012, “Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAAP di Pulau Padang: Potret Buram Penataan Ruang dan Kelola Hutan di Indonesia”, diakses melalui
http://www.scaleup.or.id/publikasi-koran2012/090112-
KONFLIK%20PULAU%20PADANG_%20Potret%20Buram%20Tata%
216
20dan%20Ruang%20Kelola%20Hutan%20di%20Indonesia.pdf
pada
tanggal 15 Februari 2013
http://www.indo.media.com/menatap.sosok.polri.sipildiakses pada tanggal 12 Oktober 2012.
http://www.minihub.org/siarlist/polisidansenjataapi diakses pada tanggal 12 April 2013
http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_iii/07510048-alvi-utama-s.ps tanggal 30 Desember 2012.
217
diakses
