245
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU Ali, Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta. Asshiddiqie, Jimly, 2005, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konstitusi Press, Jakarta. ------------------------, 2010, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Atmosudirdjo, Prajudi, 1977, Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara, Makalah pada Simposium Peradilan Tata Usaha Negara BPHN, Binacipta, Bandung. Azhari, Muhammad Tahir, 2007, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Basah, Sjahran, 1997, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung. Busroh, Abu Daud, 1989, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. Fachruddin, Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, PT. Alumni (Cetakan I), Bandung. Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya. Ibrahim, Johnny, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang. Istanto, Sugeng F.X., 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta. ------------------------, 2004, Politik Hukum, Magister Hukum UGM, Yogyakarta.
Lotulung, Paulus Effendi, 1986, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
246
Lumbuun, Ronald S., 2011, PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Marbun, SF., 2003, Peradilan Administrasi Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
dan Upaya Administratif di
Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. ---------------------------, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu, 1997, Metodologi Ilmu Pemerintahan, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta. Santosa, Mas Achmad, 2001, Good Governance dan Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta. Soehino, 1985, Hukum Tata Negara : Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia ( UI- PRESS ), Jakarta. Soemitro, Rochmat, 1976, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, PT. Eresco, Bandung. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Subagiyo, Henri, 2009, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Edisi Pertama ), Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia bekerja sama dengan Indonesian Center for Enviromental Law ( ICEL ) dan Yayasan Tifa, Jakarta.
247
Sugiyono, 2004, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung.
Sumardjono, Maria S.W., 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. -------------------------------, 2006, Metode Peneltian Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Susilo, Agus Budi, 2006, Perbuatan Hukum Publik Yang Melanggar Hukum Dapat Digugat Ke Pengadilan Administrasi ( Suatu Pemikiran Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Administrasi di Indonesia), Ar-Ruzz, Yogyakarta. Tjandra, W.R., 2004, Litis Domini Principle, Cetakan Pertama, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
248
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik beserta Lampiran-lampirannya. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik beserta Lampiran-lampirannya. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik beserta Lampiran-lampirannya. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan beserta Lampirannya.
C. PUTUSAN PENGADILAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 05/G/2012/PTUN-SRG. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 21/G/2012/PTUN-SRG. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 27/G/2012/PTUN-SRG. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 29/G/2012/PTUN-SRG. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 30/G/2012/PTUN-SRG. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 31/G/2012/PTUN-SRG. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 33/G/2012/PTUN-SRG. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 34/G/2012/PTUN-SRG. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 43/G/2013/PTUN-SRG. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-SRG. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 37/G/2011/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2011. Penetapan Wakil Ketua PTUN Serang Nomor : 01/EKS-036/IV/KIBANTEN-PSI-M/2012 tanggal 3 Oktober 2014. Penetapan Ketua PTUN Serang Nomor: 02/EKS-034/IV/KI-BANTEN-PSIM/2012 tanggal 22 Oktober 2012. Penetapan Ketua PTUN Serang Nomor: 05/G/2012/PTUN-SRG tanggal 25 September 2012. Putusan Perkara Nomor: 05/G/2012/PTUN-SRG tanggal 24 April 2012. Putusan Perkara Nomor: 21/G/2012/PTUN-SRG tanggal 11 Oktober 2012. Putusan Perkara Nomor: 27/G/2012/PTUN-SRG tanggal 16 Januari 2013. Putusan Perkara Nomor: 29/G/2012/PTUN-SRG tanggal 29 Januari 2013.
249
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2012/PTUN-SRG tanggal 20 Desember 2012. Putusan Perkara Nomor: 31/G/2012/PTUN-SRG tanggal 7 Februari 2013. Putusan Perkara Nomor: 33/G/2012/PTUN-SRG tanggal 3 Januari 2013. Putusan Perkara Nomor: 34/G/2012/PTUN-SRG tanggal 6 Februari 2013. Putusan Perkara Nomor: 43/G/2013/PTUN-SRG tanggal 20 Februari 2014. Putusan Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUN-SRG tanggal 8 Mei 2014.
D. TESIS Effendi, Maftuh. 2010, Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi, Tesis, Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang. Simanjuntak, Enrico, 2014, Perkembangan Peradilan Administrasi Dalam Dimensi Sejarah Dan Politik Hukum,Tesis, Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan, Universitas Indonesia. Susilo, Agus Budi, 2003, Perbuatan Hukum Administrasi Yang Melanggar Hukum Dapat Administrasi Sebagai Upaya Perlindungan Indonesia, Tesis, Disusun Dalam Rangka Program Magister Hukum Fakultas Hukum, Bandung.
Publik Oleh Pejabat Digugat ke Pengadilan Hukum Bagi Rakyat Memenuhi Persyaratan Universitas Padjajaran,
E. ARTIKEL, MAKALAH, KORAN Bertha Sitohang, “Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN ) Dan Keterbukaan Informasi Publik”, makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dikaitkan Dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-114/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta di Kampus III Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tanggal 1 Desember 2011. Enrico Simanjuntak, “Mencoba Memahami Hubungan UU KIP dengan Kompetensi Peradilan TUN”, Maret 2010. Liliek Eko Poerwanto, ”Permasalahan-Permasalahan yang Terkait Antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, makalah disampaikan pada
250
acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dikaitkan Dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-114/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta di Kampus III Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tanggal 1 Desember 2011. Supandi, “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik”, makalah disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis bagi Para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di Jakarta, pada tanggal 8 Maret 2013. Keputusan KIP Harus Dijalankan, Buka Rekening Tak Wajar Polri, Kompas, 8 Juli 2011. Polisi Tak Mau Buka Rekening, Ini Puncak Negara Kleptokrasi, Kompas, 9 Juli 2011. F. INTERNET Admin Humas Mabes Polri – DIV HUMAS POLRI, “Polri Menolak Putusan Hasil Sidang Adjudikasi”, http://www.polri.go.id, diakses tanggal 10 Februari 2011 @ 06:35:50 Irvan Mawardi, “Quo Vadis Keputusan Fiktif Negatif ? ( Catatan Pinggir Pasca Berlakunya UU KIP)”, http://www.ptun-yogyakarta..go.id., diakses tanggal 27 Juli 2010. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Putusan Nomor : 002 / X / KIPPS-A/2010 ,tanggal 8 Februari 2011, http : // www. komisiinformasi . go.id/assets/data/arsip/putusan_ICW-POLRI1.pdf. “Komisi Informasi Pusat Digugat, Sesalkan Hal Ini Akibat Keterlambatan MoU dengan MA,” http: // hukumonline. com/ berita/ baca/lt4db5493994c3e/komisi-informasi-pusat-digugat, diakses tanggal 25 April 2011. Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, http://www.dpr.go.id
