DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Ali, Zainuddin, 2013,Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta Budiono, Herlin, 2013, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata, PT Citra Aditya, Bandung Chomzah, Ali Achmad, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 1, Prestasi Pustaka, Jakarta ___________________, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta Hadjon, Philipus M dkk, 2008,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakara Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Cetakan Kesatu, PT Ghalia Indonesia, Jakarta Harahap, Zairin, 2010, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Harsono, Boedi. 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cetakan kesebelas, Djambatan, Jakarta Lubid, Mhd. Yamin Lubid dan Abd. Rahim Lubis, 2012, Hukum Pendaftaran Tanah, CV. Mandar Maju, Bandung Marzuki, Peter Mahmud, 2009,Penelitian Hukum, Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Mertokusumo, Soedikno, 2008,Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta Murad, Rusmadi, 2007, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung,
______________, 2013, Administrasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung, ND, Muki Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Santoso, Urip. 2013, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Soerodjo, Irawan, 2003, Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia, Cetakan Pertama, Arkola, Surabaya Subekti, 2006, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Cetakan kelima, Alumni, Jakarta Sudarsono. 1999,Kamus Hukum, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta Suhariningsih, 2009, Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Prestasi Pustaka, Jakarta Sumardjono, Maria S.W, 2009,Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Cetakan Keempat, Kompas, Jakarta Supriadi, 2007,Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta Sutedi, Adrian, 2011,Sertipikat Hak Atas Tanah, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Thalib, Hanbali, 2012,Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi Abdullah, Chairul Anam, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapa Sertipikat Ganda Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
Arisaputra, Muhamad Ilham, “Suatu Kepemilikan Dan Fungsi Tanah Dalam Persekutuan Hidup Masyarakat Adat”, Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Desember, 2011 Aprini, Eprinka, Kepastian Hukum Sertpikat Hak Atas Tanah Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2007 Ismail, Nurhasan, “Perkembangan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan asas dalam Hukum Pertanahan”, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Oktober, 2006 Ismail, Nurhasan, “Rechtsverwerking Dan Pengadopsiannya Dalam Hukum Tanah Nasional”, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Juni, 2007 Marowa, Ilham, “Pengakuan Masyarakat Hukum Adat terhadap Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hukum Adat Papua”, Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Desember, 2011 Nuryani, Penerapan Lembaga Rechsverwerking dalam Putusan Pengadilan Negeri (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun) Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.SIM, Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2011 Octavia, Ade Irma, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Yang Mengalami Tumpang Tindih (Overlapping) (Studi Kasus di Wilayah Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013 Sembiring, Julis, “Tanah Dalam Persfektif Ilmu Hukum”, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Juni, 2011
C. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4380 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5079 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah D. Internet “Hak-Hak Atas Tanah”, http://www.kennywiston.com/hukumadat, diakses tanggal 08 Desember 2014
Hardiansyah Muslimin,”AsasRechtsverwerking”,http://www.scribd.com/214 44321/AsasRechtsverweking E. Wawancara Arba, 2015, Eksistensi Rechtsverwerking dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah, Mataram, wawancara, 6 April Hasri, Suud, 2015, Eksistensi Rechtsverwerking dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah, Mataram, wawancara, 10 Agustus Jumadil, 2015, Eksistensi Rechtsverwerking dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah, Lombok Tengah, wawancara, 19 Juni Kusbandini, Retno, 2015 Eksistensi Rechtsverwerking dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah, Lombok Tengah, wawancara, 18 Juni Rahmat, Hamdi, 2015, Eksistensi Rechtsverwerking dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah, Lombok Tengah, wawancara, 10 Juni Sukirman, Lalu, 2015, Eksistensi Rechtsverwerking dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah, Lombok Tengah, wawancara, 26 Februari Yacob,
Martin Alexander, 2015, Eksistensi Rechtsverwerking dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah, Mataram, wawancara, 4 Maret