Daftar Pustaka. Al Qur an al Karim. Semarang: Toha Putra, Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia,

159

Daftar Pustaka

Al Qur‘an al Karim. Semarang: Toha Putra, 2008. Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramdeia Pustaka Utama, 2008. Djazuli. Fiqh Siya>sah. Bandung: Prenanda Media, 2003. Eko, Sutoro. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pembaharuan Desa, 2014. Farih, Amin. Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: Walisongo Press.2008. Huda, Ni‘matul. Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Hadjon, Philipus. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2008. Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Hukum Normatif. Malang: Banyu Media, 2007. Kartohadikoesoemo,Soetarjo. Desa. Jakarta, Balai Pustaka, 1984. Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenanda Media, 2005. Mawardi (al). Al Ahkam al S}ultaniah . Cairo: Da>r al Hadith, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

160

Mahdi, Imam. Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Teras, 2013. Manan, Bagir. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, 1997. Manzhu>r, Ibn. Lisa>n al ‘Arab. Beirut: Da>r Sha>dir, 1968. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994. Nurcholis, Hanif. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga, 2011. Ochtorina Susanti, Dyah. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Pambudi, Himawan. Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001. Pieris, John. Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden. Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007. Qardhawi (al) Yusuf, Siya>sah al Syar’iyah. Terj. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999. Ramlan, Surbakti. Memasuki Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, 1999 Ridwan. Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: FH UII Press, 2014. Rozaki, Abdur dkk. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Jakarta: Ire Press. 2005 Rohman, (al) Abd. Al Siya>sah al Syar’iyyah wa al Fiqh al Islami. Mesir: Matba’ah Da>r al Ta’lif, 1953. Sawi, S}alah. Al Wajiz fi> al Fiqh al Khilafah. Da>r al I’lam.


161

Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudi. Penelitia Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2003. Sunaryo, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Sukardja, Ahmad. HTN dan HAN dalam Perspektif Fiqh Siya>sah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012 Suprayogo, Imam dan Tobroni. Metodologi Penelitian Sosial-Agama . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003. Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompentensi dan Prakteknya. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005. Syarif, Mujar Ibnu & Khamami Zada. Fiqh Siya>sah. T.t : Erlangga, 2008. Syariati, Ali. Imamah wa Umamah. Terj. Bandung: Mizan, 1989. Syaukani dkk. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2002. Syamsuddin. Operasional Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2007. Simon, Herbert A. Pelaku Administrasi Terj. Jakarta: Bina Aksara, 1984. Wasistiono, Sadu. Pemerintahan dan Administrasi Desa. Bandung: Ghaila Yayasan Beringin, 1976. Tutik, Titik Tri. Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 45. Jakarta: Kencana, 2011. Tim Ire. Manifesto Rapoa Menyongsong Perubahan dari Festival Indonesia Timur. Yogyakarta: t.p, 2012. Wijaya. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.


162

Zuhayli, (al) Wahbah. Ushu>l al Fiqh al Isla>mi. Damaskus: Da>r al Fikr, 2001.

Karya Ilmiah Anshary, Fandy. ―Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD): Studi pada BPD Desa Sereang Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan‖. Tesis--Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Indonesia, 2005 Fauzan, Ali ―Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupate Brebes‖. (Tesis--Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undip, Semarang), 2005. Husnia, Diah Istiqomatul ―Kewenangan, Tanggung Jawab dan Solusi Hukum atas Otentik yang dibuat Notaris Pengganti sebagaimana pasal 65 UndangUndang RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan‖. (Tesis—Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang), 2012. Mauntie, Yasmin ―Kedudukan Tenaga Ahli untuk meningkatkan kemampuan DPRD

dalam

pembentukan

Perda‖.

(Tesis—Fakultas

Hukum

Universitas Brawijaya, Malang), 2012. Sugiarni, Sri ―Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang,‖ Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Tentang LKMD


163

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Permendagri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Perda Kabupaten Ponorogo No. 8 Tahun 2006 Tentang BPD. Perda Propinsi Daerah Tingkat 1 NTT Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Perda Propinsi Daerah Tingkat 1 Irian Jaya Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa. UUD NRI 1945 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Kamus , Makalah dan Internet. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Masyarakat Desa, Makalah. Pdf. Badudu & Zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001. Herizal, Yen, Membangun Indonesia Mulai Dari Desa, Makalah. Pdf. http://id.wikipedia.org/wiki/Desa. https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia


164

KBBI. Ofline 15.1 Moeimam, Susi. Kamus Indonesia-Belanda. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005. Prajogo, Soesilo. Kamus Hukum Internasional & Indonesia, t.p: Wipress, 2007. -----------Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.


Daftar Pustaka. Al Qur an al Karim. Semarang: Toha Putra, Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia,

Recommend Documents