Koperasi .............
“..............................” No. Badan Hukum : Alamat : ......................
PERATURAN KHUSUS PENGURUS KOPERASI “.........................................” Nomor : ......./Persus/....../..........
Tentang : Pedoman Penyusunan Produk-Produk Hukum Internal Koperasi “.................................”
Menimbang : a) Bahwa Anggaran Dasar (AD) koperasi adalah aturan dasar tertulis pada koperasi yang memuat keterangan perkoperasian perlu untuk dijabarkan lebih terinci. b) Bahwa Kelangsungan hidup Koperasi”........................” sangat ditentukan oleh sejauh mana Koperasi mampu untuk mengelola manajemen organisasi secara baik dan berkelanjutan c) Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan untuk menetapkan Peraturan Khusus “........................” tentang Pedoman Penyusunan Produk-Produk Hukum Internal Koperasi Simpan Pinjam “.................................”. Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992. 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi 4. Keputusan Menteri dan UKM Nomor 91/Kep/M/KUKM/XI/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. …….. tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan. 6. AD dan ART Koperasi Simpan Pinjam ”........................”
Memutuskan : Menetapkan :
Pedoman Penyusunan Produk-Produk Hukum Internal Koperasi Simpan Pinjam “.................................”. Pasal 1
(1) Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam “........................” adalah aturan dasar tertulis yang telah disahkan oleh menteri yang membidangi perkoperasian beserta perubahannya yang dibuktikan dengan perolehan Nomor Badan Hukum ........ maupun no akta perubahanya.................... (2) Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam “........................” adalah aturan tertulis tentang penjabaran dan penjelasan atas Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam ”........................” yang telah disyahkan dan disetujui oleh Rapat Anggota. (3) Peraturan-peratuan Khusus Koperasi Simpan Pinjam “........................” adalah aturan-aturan khusus yang dibuat oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “........................” dalam rangka menjalankan roda organisasi maupun menjalankan manajemen usaha koperasi.
Pasal 2 (1) Perubahan Anggaran Dasar harus melalui persetujuan dan penetapan dalam Rapat Anggota . (2) Pembuatan dan perubahan Anggaran Rumah Tangga harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota (3) Peraturan Khusus yang dibuat oleh Pengurus, telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota. Pasal 3 Sebelum Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan khusus terbentuk, kebijakan koperasi simpan pinjam masih berdasarkan atas AD, Rapat-rapat pengurus, serta peraturan yang telah ada. Pasal 4 Peraturan-peraturan khusus yang melekat pada koperasi meliputi ; umum, kelembagaan, usaha, akuntansi dan Permodalan, peraturan khusus tersebut merupakan pijakan bagi koperasi untuk melaksanakan semua kegiatankegiatan yang di amanatkan oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.
Pasal 5 Peraturan-peraturan khusus yang masuk katagori umum meliputi ; 1. Persus tentang pedoman penyusunan produk-produk hukum internal koperasi 2. Persus Tentang Perencanaan Strategis (Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Program Kegiatan, Tahapan Capaian Kinerja, Instrumen Monitoring dan Evaluasi) 3. Persus tentang SOM KSP/KSPS 4. Persus tentang SOP KSP/KSPS 5. Persus tentang sistem penggajian dan bonus Karyawan 6. Persus tentang pengembangan dan peningkatan kualitas SDM 7. Persus tentang Kesejahteraan Karyawan 8. Persus tentang hak dan kewajiban Karyawan 9. Persus tentang pemberhentian Karyawan 10. Persus tentang Tata Tertib Kerja, 11. Persus tentang Kode Etik 12. Persus tentang mengamankan asset & infrastruktur, (pengadaan otoritas, pengelompokan, perawatan, pengamanan, penjualan, assuransi) 13. Persus tentang Kerumahtanggaan dan Keamanan 14. Persus tentang Administrasi dan Ketatausahaan Pasal 6 Peraturan-peraturan khusus yang termasuk dalam kelembagaan terdiri dari ; 1. Pembuatan Angaran Rumah Tangga KSP/KSPS beserta peraturanperaturan yang Mendukung. 2. Persus Tentang Struktur Organisasi Usaha KSP/KSPS 3. Persus tentang Kepengurusan KSP/KSPS 4. Persus tentang Pengawas KSP/KSPS 5. Persus tentang Dewan Pengawas Syariah* 6. Persus tentang Karyawan KSP/KSPS 7. Persus tentang keanggotaan KSP/KSPS 8. Persus tentang penyelenggaraan Rapat Anggota (jika dengan sistem delegasi, buat pengaturannya). 9. Peraturan khusus tentang Syarat & Tata cara pemilihan dan pemberhentian pengurus
10. Peraturan khusus tentang Syarat & Tata cara pemilihan dan pemberhentian pengawas. 11. Peraturan khusus tentang Syarat & Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Syariah 12. Persus tentang Syarat & Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Karyawan KSP/KSPS 13. Persus tentang Pembebasan Karyawan dari kewajiban bekerja 14. Persus tentang akuntabilitas koperasi 15. Persus tentang Satuan Pengendalian Intern pada KSP/KSPS Pasal 7 Peraturan-peraturan khusus tentang usaha terdiri dari ; 1. Persus tentang usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. 2. Peraturan khusus tentang tata cara pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP/KSPS 3. Persus tentang produk simpanan 4. Persus tentang produk pinjaman/pembiayaan 5. Persus tentang perlindungan simpanan KSP/KSPS 6. Persus tentang penerapan prinsip kehati-hatian 7. Persus tentang Batas Maksimal Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Pengurus, Pengawas dan Anggota. 8. Persus tentang kolektabilitas pinjaman/pembiayaan 9. Persus tentang Penghapusan Pinjaman/pembiayaan 10. Persus tentang penanganan pinjaman bermasalah 11. Persus tentang pengikatan dan pengamanan agunan 12. Persus tentang pembinaan usaha anggota & supervisi pinjaman/pembiayaan 13. Persus tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan resiko dan PPAP. 14. Persus tentang pinjaman dari pihak ketiga. 15. Persus tentang penilaian kesehatan 16. Persus tentang asuransi pinjaman anggota Pasal 8 Peraturan-peraturan khusus mengenai akuntansi meliputi ; 1. Persus tentang sistem akuntansi KSP/KSPS
2. Persus tentang pengelolaan kas tunai (termasuk pembatasan pengeluaran biaya) 3. Persus tentang transaksi non tunai (jurnal memorial, adjustment) 4. Persus tentang likuiditas 5. Persus tentang kapitalisasi pengeluaran. 6. Persus tentang penilaian ulang aktiva tetap (revaluasi) 7. Persus tentang SHU (penghitungan s/d penyerahan) 8. Persus tentang ketentuan kriteria dan pembebanan kerugian Koperasi 9. Persus tentang Rasio Kecukupan Modal (CAR) Pasal 9 Peraturan-peraturan khusus permodalan terdiri dari ; 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Persus tentang penerbitan SMK Persus tentang pengalihan hak SMK Persus tentang Modal penyertaan. Persus tentang Penerbitan Surat Utang Persus tentang Penerbitan Obligasi Persus tentang hibah (menerima dari dalam dan luar negeri serta memberikan hibah)
Keputusan in berlaku sejak ditetapkan Ditetapkan di : ....................... Tanggal : .......................
Koperasi Simpan Pinjam ........................ Sekretaris
Ketua
(...........................)
(.............................)
