EV _B P
H
N
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA
PU
SA
N
Benny Octaviar, MDA Kapusjianstra TNI
KEMENKUMHAM RI BABINKUMNAS Senin 19 September 2016
KONDISI SAAT INI
N
GLOBAL & REGIONAL
PU
NASIONAL
SA
N
EV _B P
H
- Ledakan jumlah penduduk - Terjadinya ancaman keterbatasan pangan dunia - Proxywar, perang IT - Trend Soft Power
- Euforia demokrasi - Egoisme pribadi/kelompok - KKN - Disharmoni hukum dan perundang2an
FOKUS PERMASALAHAN
N
-Disharmonisasi terjadi pd banyak perUUan yg berlaku di RI. -Mengapa terjadi disharmonisasi dan inkonsistensi?
PU
Perda; Agraria; PT dan Tipikor; Kepegawaian; Kehutanan;
SA
N
EV _B P
H
DATA Kemenkumham 2007: - Harmonisasi RUU 25/27 (92,59%) - Harmonisasi PP 92/107 (85,98%) - Harmonisasi R-Perpres 7/9 (77,77%) - Th 2008 terjadi disharmoni: 13 RUU, 64 RPP dan 6 R-Perpres - Saat ini terjadi disharmoni pada peraturan dan perundangan: Keuangan Negara; Kesehatan; Perpajakan; Pertanahan; Kepolisian dan TNI.
Penyebab Disharmoni
EV _B P
H
N
- ketidakselarasan norma hukum satu dg lainnya, baik vertikal maupun horisontal; - egoisme sektoral kementerian/lembaga dlm proses perencanaan dan pembentukan hukum;
SA
N
- tidak adanya konsistensi dlm penyusunan peraturan/perundangundangan;
PU
- UU hanya utk kepentingan politik sesaat, mengesampingkan aspek-aspek keadilan; - amandemen dilakukan berulang2, tdk dg pemahaman yg utuh dan komprehensif dlm menafsirkan UU.
N
Beberapa contoh Disharmoni dan Distorsi yang terjadi
EV _B P
H
1. Hasil amandemen Pasal 30 UUD NRI ’45 terkait Hanneg: Judul Bab XII Pertahanan Negara diganti dengan Pertahanan dan Keamanan Negara, istilah yang sudah tidak digunakan lagi.
PU
SA
N
Pengaturan POLRI (Sipil) dalam UUD yang semula tidak tercantum, kini disatukan dalam satu Bab bersama TNI (Kombatan). POLRI sbg kekuatan Utama bersama TNI, Rakyat sbg kekuatan Pendukung. (Benar tidak POLRI sbg Kekuatan Utama?) Padahal POLRI secara Universal adalah Sipil/Non Kombatan apakah ketentuan ini tidak melanggar hukum Perang/Hukum Humaniter/Hukum Sengketa Bersenjata? POLRI disebut sbg Alat Negara, padahal POLRI adalah Alat Pemerintah.
EV _B P
N
SA
PU
N
H
H
EV _B P
4. OMSP (UU 34 th 2004 ttg TNI)
N
3. UU no 34 th 2004 tentang TNI
TEMPUR: 1. Mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata 2. Mengatasi Pemberontakan Bersenjata
3. Mengatasi Aksi Terorisme sejalan dg Pasal 43B ayat (1) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; bgmn hub poin 1,2 dengan 3 (?)
Ops Perdamaian Dunia (Peace Support Operations) M’amankan Presiden & Wapres beserta Keluarganya Memberdayakan Wilhan & Kuat Pendukungnya Membantu Tugas Pemerintah di Daerah
PU
1. 2. 3. 4.
SA
NON TEMPUR:
N
4. Mengamankan Wilayah Perbatasan 5. Mengamankan Obvitnas Strategik
5. Membantu POLRI dalam rangka Kamtibmas perlu aturan pelaksanaan; dan tdk merambah pada kegiatan lain sesuai keinginan semata 6. 7. 8. 9.
Mengamankan Tamu Neg Setingkat Kep Neg & Perwakilan Pemerintah Asing yg sdg Berada di Indonesia Ops Penanggulangan Bencana (Disaster Relief Operation) Ops Bantuan Kemanusiaan (Humanitarian Assistance Operation) Melaksanakan Bakti Sosial (Civic Mission)
N
5. Aspek Kultural. Ada lima hal dalam kultur militer yang independen dan baku dan tidak boleh di-politisir dan di-intervensi, yaitu: (1)doktrin; (2)budaya dan tradisi; (3)operasi, pendidikan dan latihan; (4)sistem dan hukum peradilan; serta (5)struktur organisasi dan tugas.
-
Oleh karenanya, tidak seharusnya ada pelaksanaan fit and proper test yang dilakukan DPR kepada calon pimpinan militer. Hal tersebut adalah kewenangan penuh Panglima Tertinggi dan kultur militer tersebut.
PU
SA
N
EV _B P
H
-
LANDASAN PEMIKIRAN
EV _B P
H
N
- UUD NRI 1945 mrpk sumber hukum tertinggi yg hrs dijadikan pedoman gar pemerintahan neg & kehidupan berbgs, serta susun peraturan perUU di bawahnya. Semakin banyak generasi muda yang menginginkan utk kembali kepada UUD 45 yang murni. - Kebijakan HARMONISASI perundang-undangan diatur dengan:
SA
N
Inpres no 15 th 70 ttg Mempersiapkan RUU dan RPP RI
PU
Kepres no 188 th 98 ttg Tata cara mempersiapkan RUU UU no 10 th 2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUUan UU no 12 th 2011 ttg Pembentukan Peraturan PerUUan
UU no 12 th 2011 ttg Pembentukan Peraturan PerUUan
EV _B P
H
N
Berdasar ketentuan dlm UU ini, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan RI adalah:
N
-UUD NRI th 1945
PU
SA
-Ketetapan MPR -UU/Perpu -Perpres -Perda Propinsi -Perda Kab/Kota
Rekomendasi
N
..
EV _B P
H
..untuk itu, agar UU dapat dilaksanakan/operasional, maka harus dibuat turunan pelaksanaannya yaitu Perpres dan PP..
SA
N
..dalam hal pelaksanaan OMSP sesuai UU no 34 th 2004, selain aturan operasional, maka apabila diperlukan segera, TNI hrs memiliki legalitas dan legitimasi yg kuat dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi AB Presiden harus dapat menggunakan kewenangan ini..
PU
..perlu adanya pengertian mendasar tentang peraturan dan perundang-undangan di RI agar tidak menjadi rancu atau mengikuti egoisme semata.. ..peran Kemenkumham bersama dengan instansi dan lembaga terkait sangat besar perannya dalam harmonisasi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.. ..
N H
PU
SA
N
EV _B P
..kegagalan dalam merencanakan adalah merencanakan kegagalan..
N H EV _B P
PU
SA
N
..terimakasih..
EV _B P
N
SA
PU
N
H
