27
BAB III PERTAHANAN NEGARA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA A. Konsepsi Dasar Pertahanan Nasional (Hakekat, Dasar, Tujuan Dan Fungsi) Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, manusia tidak hanya memiliki wujud, kehidupan, dan naluri, melainkan juga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia hidup berkelompok, melengkapi dirinya dengan peralatan penolong, serta menempati suatu daerah dan menguasainya. Dengan kata lain, kemanusiaan manusia menjadi makhluk berbudaya. Sebagai makhluk berbudaya, manusia mengadakan berbagai hubungan dengan lingkungannya yang mewujudkan pelbagai bidang kehidupan Nasional, diantaranya ialah: a. Hubungan manusia dengan Tuhan terwujud dalam bentuk agama dan kepercayaan b. Hubungan manusia dengan manusia yang terwujud dalam bentuk hubungan sosial c. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya terwujud dalam ilmu dan teknologi d. Hubungan manusia dengan kebutuhannya yang terwujud dalam ekonomi e. Hubungan manusia dengan rasa aman terwujud dalam bentuk usaha pertahanan dan keamanan
28
f. Hubungan manusia dengan Negara terwujud dalam bentuk politik g. Hubungan manusia dengan cita-cita terwujud dalam bentuk ideologi Keseluruhan hubungan itu merupakan bidang kehidupan manusia yang diselenggarakan
dengan
memanfaatkan
kekayaan
alam
yang
dapat
diperolehnya dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya. Makhluk secara kodrati hidup berkelompok dalam masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya serta bersama-sama melindungi diri. Dengan kata lain, manusia selalu hidup bermasyarakat agar dapat mencapai kebutuhan hidupnya, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang menyangkut kelangsungan hidup manusia untuk mencapai tujuan hidup yang dicitacitakan. Oleh karena itu ketahanan nasional pada hakekatnya merupakan suatu konsepsi di dalam pengaturan serta penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan nasional.1 Kehidupan nasional menurut bangsa Indonesia dibagi atas kedua aspek dasar, yaitu: a. Aspek alamiah yang meliputi: •
Posisi dan lokasi geografi negara
•
Keadaan dan kekayaan alam
•
Keadaan dan kemampuan penduduk
b. Aspek sosial meliputi; •
Ideologi
•
Politik 1
Noor MS. Bakry, Ikhtisar Pendidikan Kewiraan, Ed I, Cet I, Yogyakarta : Liberty, 1996, hlm. 67.
29
•
Ekonomi
•
Sosial budaya
•
Pertahanan keamanan Aspek alamiah, meliputi tiga unsur disebut Trigatra, sedang aspek
sosial mencakup lima unsur disebut Pancagatra. Antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra terhadap hubungan timbal balik (korelasi) dan bersifat ketergantungan (interdependensi). Oleh karena itu, Trigatra dan Pancagatra itu berhubungan erat dan saling mempengaruhi merupakan suatu kesatuan, dinamakan Astagatra. Hakekat pertahanan negara adalah segala upaya bertahan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakian pada kekuatan sendiri.2 Kekuatan tersebut dapat menjamin kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan nasional bangsa dan negara dalam pengaturan kesejahteraan dan keamaan secara seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan nasional.3 Menurut pasal tiga, Bab II UU RI No. 3 tahun 2002, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia. Kesejahteraan umum lingkungan hidup berdampingan secara damai dan dibantu dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sedangkan tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan RI dan
2
UU Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002, Cet I, Jakarta : Sinar Grafika, 2002,
hlm. 51.
3
Lemhanas, Ketahanan Nasional, Cet. II, Jakarta : Balai Pustaka, 1995, hlm. 17.
30
keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman-ancaman.4 Hal ini berlandas pada falsafah Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, yang mengamanatkan tercapainya tujuan nasional Indonesia.5 Kemudian fungsi pertahanan negara adalah untuk pembentukan kekuatan nasional dengan pengutamaan potensi pertahanan nasional, peninggian serta pemeliharaan daya tahan rakyat, peninggian serta pemeliharaan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,6 yang diwujudkan untuk mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.7 B. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut UU RI No. 3 Tahun 2002 Dalam prinsip mempertahankan negara, pertahanan negara didasarkan pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum Internasional, prinsip ini memberikan harapan pada seluruh warga negara mempunyai kebebasan dalam berdemokrasi, dalam hal ini, nilai perjuangan dalam menentukan bentuk ketahanan negara dapat dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Artinya bahwa setiap warga negara boleh mewujudkan pertahanan negara dalam sikap apapun.
4
UU Pertahanan Negara, Cet. I, op. cit, hlm. 51. Bakri Syahid, Pertahanan Keamanan Nasional, Cet. I, Jakartta : Bagus Arafah, 1976, hlm. 11. 6 Ibid. 7 UU Pertahanan Negara, loc.cit, hlm.53. 5
31
Setiap
warga
negara
mempunyai
hak
hidup
yang
dapat
memperjuangkan dirinya dalam hubungan sosial kemasyarakatan, yang pada intinya menjamin kesejahteraan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kewajiban warga negara menurut pasal sembilan UU RI No. 3 tahun 2002, adalah bahwa, (1). Setiap warga negara berhak dan wajub ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, (2). Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat satu, diselenggarakan melalui: a. Pendidikan kewarganegaraan b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib c. Pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan d. Pengabdian sesuai dengan profesi. (3). Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UU. Pendidikan kewarganegaraan meliputi beberapa pengetahuan dasar, antara lain: 1. Wawasan Nusantara Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan
32
berdasarkan UUD 1945 yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara yang mencakup:8 a. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti:9 1) Bahwa kebulatan wilayah nasional daerah segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah wadah, ruang hidup dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan menyakini dalam berbagai agama dan kercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senantiasa sepenaggungan, sebangsa dan setanah air, serta merupakan satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan
negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan
bangsa menuju tujuannya.
8 9
Ketetapan-Ketetapan MPR RI Dan GBHN, Jakarta : Mini Jaya Abadi, 1993, hlm. 75. Ibid.
33
5) Bahwa kehidupan politik diseluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang di selenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 6) Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 7) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadailan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. b. Perwujudan dan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti:10 1) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 3) Kehidupan perekonomian diseluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha
10
Ibid, hlm.76.
34
bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya dalam arti:11 1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2) Bahwa budaya Indonesia pada hekekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti:12 1) Bahwa ancaman
terhadap satu pulau atau satu daerah pada
hekekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. 11 12
Ibid, hlm.77. Ibid.
35
Cita-cita yang terkandung dalam wawasan nusantara adalah seperti yang dirumuskan di dalam pembukaan UUD 1945, ialah: “…untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial…”. Demikian dengan menyadari letak kedudukan geografis sebagai titik pusat di dalam posisi silang, Indonesia memandang ke segenap penjuru lingkungan, dimana wawasan Nusantara pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan keamanan bagi bangsa seluruh Indonesia dan pula untuk kebahagiaan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu berdasarkan pencasila dan UUD 1945,13 wawasan Nusantara tidak semata-mata memperhatikan kepentingan Indonesia sendiri. Tetapi secara azasi telah menerima beban kewajiban kodrati untuk senantiasa memperhatikan juga lingkungan
didalam
ikut
serta
menyelenggarakan
dan
membina
kesejahteraan, dan perdamaian di seluruh dunia, selain itu, kedalam Indonesia sendiri, wawasan nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan keselarasan dinamis di dalam segenap aspek kehidupan nasional, baik didalam aspek alamiah maupun didalam aspek sosialnya. Segenap aspek kehidupan nasional Indonesia itu juga selalu menuntut di
13
Lemhanas, Kewiraan Untuk Mahasiswa, Cet. I, Jakarta : Gramedia, 1983, hlm. 31.
36
manunggalkan secara serasi dan berimbang, sesuai dengan makna negara Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan ciri azasi dari falsafah negara Pancasila. 2. Politik Dan Strategi Nasional (Polstranas) Polstranas merupakan pelaksanaan (konsep nyata) dari wawasan Nusantara dan ketahanan nasional (konsep abstrak / teoritik), sehingga wawasan dan Tannas ini merupakan acuan pelaksanaan Polstranas. Keberhasilan Polstranas ditentukan oleh keberhasilan ketahanan nasional. Polstranas disusun berdasar sistem kenegaraan Integrtalistik, yaitu pemerintahan dan masyarakat pandang sebagai suatu kekuatan yang saling melengkapi. Polstranas terdiri dari kata politik dan stategi, yang berarti kebijakan yang dirumuskan secara mendalam tentang suatu masalah yang di anggap tepat dari terlaksananya cita-cita pembangunan.14 Sejak proklamasi 17 agustus 1945 di kumandangkan, maka rakyat dan bangsa Indonesia telah menetapkan tujuan nasional dari perjuangan untuk mengisi kemerdekaannya, yaitu sebagaimana tertuang dalam jiwa dan semangat dari pembukaan UUD 1945 ialah: Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan dalam lingkungan suasana persahabatan dan perdamaian dunia. Sejarah menunjukkan bahwa usaha untuk mewujudkan tujuan nasional dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia kurang berhasil, karena
14
Asmoro Ahmadi, Kewiraan, Semarang : IAIN Walisongo, 1990, hlm. 97.
37
adanya usaha-usaha yang hendak menyelewengkan perjuangan rakyat dan bangsa
Indonesia,
dan
mencapai
puncaknya
adalah
pecahnya
pemberontakan G 30 S/PKI,15 sehingga kehidupan politik pada saat ini harus berdasar kepentingan umum. Kehidupan nasional yang diinginkan baik yang bersifat ke dalam (Nasional) maupun ke luar maka politik nasional menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang dalam perumusannya di bagi dalam tahap utama, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Politik nasional meliputi; politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia. Politik luar negeri bersifat bebas aktif, anti Imperalisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan menisfestasinya, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat rakyat. Politik ekonomi bersifat swasembada dan swadaya dengan tidak berarti mengisolasi diri, tetapi di arahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia.16 Polstranas disusun melalui bebarapa proses : a) Proses penyusunan meliputi persiapan dan penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) b) Penyusunan Polstranas, terdiri dari:17 Persiapan strategi Nasional 1) Mempelajari kaidah lingkungan 15
Lemhanas, Kewiraan Untuk Mahasiswa, Cet. I, op. cit, hlm 113. Ibid, hlm. 117. 17 Asmoro Ahmadi, Loc. Cit, hlm, 99. 16
38
2) Menyusun sasaran dan cara bertindak 3) Analisis kekuatan nasional 4) Menentukan batas waktu perkiraan strategi Tahap perencanaan strategi nasional 1) Waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan 2) Mempersiapkan RAPBN Tujuan Polstrannas untuk memperjuangkan pembangunan dan diharapkan berbagai konsep Polstrannas berorientasi pada pembangunan yang mengarah peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang meliputi; ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. 3. Politik
Dan
Strategi
Pertahanan
Dan
Keamanan
Nasional
(Polstrahankamnas) Sebelum
membahas
Hankamnas,
terlebih
dahulu
definisi
Hankamnas adalah upaya rakyat semesta yang merupakan salah satu fungsi pemerintah / negara dimana rangka penegakan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangan nasional. Hankamnas bertugas pokok membina ketahanan Hankamnas dalam rangka ketahanan nasional, pembinaan tersebut meliputi:18 a. Memepertahankan dan mengamankan serta menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945.
18
Lemhanas, Kewiraan Untuk Mahasiswa, Cet. I, loc. cit, hlm. 157.
39
b. Mempertahankan dan mengamankan segala hasil perjuangan yang telah dicapai di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer. c. Mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan, kedaulatan dan Integrasi negara, wilayah dan bangsa Indonesia. d. Mempertahankan
dan
mengamankan
nilai-nilai
kehidupan
kepentingan-kepentingan nasional lainnya. Dengan adanya tugas pokok Hankamnas, maka muncul fungsi Hankamnas, yaitu; membentuk sesuatu kekuatan Hankamnas dari potensi TNI sebagai intinya, disamping potensi politik, ekonomi, agama dan sosial budaya. Kemudian Hankamnas juga berfungsi untuk memelihara dan mempertinggi ketahanan nasional di segala bidang dengan menaman dan memupuk kesadaran mental ideologi, kesadaran politik, kesadaran bernegara, kesadaran nasional dan kesiagaan nasional integrasi antara TNI dan rakyat. Dasar di berlakukannya politik dan strategi Hankamnas adalah wujudnya bentuk ancaman baik dari luar maupun dalam, yang ada hubungannya dengan instabilitas negara kesatuan Indonesia. Berdasarkan doktrin Hankamnas, maka konsep keamanan Indonesia ditujukan kepada menggagalkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan infiltasi dan subversi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer (Ipoleksom atau Ipoleksosbudmil). 4. Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)
40
Sistem pertahanan dan keamanan yang jadikan landasan dan di laksanakan pengalaman
oleh
bangsa
bangsa
Indonesia
Indonesia
dalam
adalah
berdasarkan
perjuangannya
berbagai
menegakkan
kemerdekaan. Pengalaman pada saat perang kemerdekaan dan apabila di ambil hikmahnya dapat memberikan inspirasi terbentuknya sistem pertahanan dan keamanan. Konsep
partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
sistem
pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka demokrasi sesungguhnya lebih menekankan pada kemampuan masyarakat sipil di dalam mengontrol dan mempengaruhi berbagai kebijakkan pengelolaan keamanan di masyarakat.19 Konsep partisipasi dan pemberdayaan sipil untuk advokasi kebijakkan sektor keamanan sangat penting artinya, terutama jika ke semua itu dikaitkan dengan Desentralisasi keamanan dan otonomi daerah diterapkan.
Prinsipnya
adalah
keamanan
merupakan
kebutuhan
masyarakat sipil dan bukan alat kontrol oleh negara terhadap warga negara. Doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta yang disahkan berdasarkan keputusan Menhankam / Pengap dengan keputusan Nomor: SKEP/820/VII/1982 tangal 12 Juli 1982 telah menggariskan prinsip dasar Hankamrata. Pertahanan keamanan rakyat semesta adalah upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral, dengan mengutamakan 19
Arie Sujito, et.al, Demiliterisasi; Demokrasi Dan Desentralisasi, Ed. I, Cet. I, Yogyakarta : IRE Press, 2000, hlm. 251.
41
kekuatan militan, Hankamrata mencakup segenap kegiatan, persiapan dan penggunaan seluruh rakyat dan wilayah nasional, termasuk segala daya mampu yang berada diatas dan didalamnya untuk pertahanan, keamanan negara dan bangsa Indonesia. Hankamrata besifat total dalam subjek, artinya objek dan metoda TNI sebagai inti dan rakyat sebagai kekuatan dasar
untuk
menghadapi
tantangan
dalam
segala
bentuk
dan
perwujudannya. Kedudukan doktrin Hankamrata merupakan salah satu doktrin pelaksanaan dari perjuangan TNI / ABRI dan doktrin pertahanan keamanan nasional Catur Dharma Eka Karma (CADEK). Peranan doktrin Hankamrata adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan penggunaan kekuatan Hankamrata.20 Penggunaan kekuatan Hankamrata merupakan strategi atau upaya Hankamnas yang didasarkan kepada kekuatan perlawanan rakyat bersenjata
dengan
segala
pendukungnya
dalam
menjamin
dan
mengamankan perjuangkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan aspirasi dan cita-citanya. Kekuatan Hankamrata tidak semata-mata mengandalkan pada kekuatan persenjataan mutakhir atau canggih namun lebih mengutamakan pada
kemestaan
kekuatan
perlawanan
rakyat
bersenjata
segala
pendukungnya, sosial dengan kondisi wilayah Indonesia.21 Penggunaan kekuatan Hankamrata diwujudkan dalam pola operasi pertahanan dan pola operasi keamanan dalam negeri (Kamdagri). Pola 20 21
Lemhanas, Kewiraan Untuk Mahasiswa, Cet. I, loc. cit, hlm. 249. Ibid
42
operasi ini dinamakan pola operasi Hankamrata, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan operasi Hankamrata, maka di dalamnya mutlak adanya intelejen strategis dan kerjasama dengan negara lain khususnya Asia Tenggara. Pola operasi pertahanan dalam rangka menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara terhadap serangan atau ancaman nyata dari suatu kekuatan perang negara dan yang bertujuan untuk menggagalkan setiap serangan dan ancamannya dari kekuatan perang musuh. Operasi pertahanan dapat berupa operasi defensif strategis, artinya operasi ini dilaksanakan bila perbandingan kekuatan perang musuh dengan kekuatan perang kita sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan melakukan operasi ofensif strategis, yatu operasi yang dilakukan dengan operasi udara, operasi laut dan operasi darat, dengan tujuan menghancurkan kekuatan perang musuh atau memaksa menyerah.22 Pola operasi Kamadagri (Keamanan Dalam Negeri) adalah semua operasi dalam rangka menanggulangi subversi, infiltrasi, subotase dan pemberontakan secara preventif dan represif. Pola operasi ini bertujuan untuk memelihara atau mengembalikan kekuasaan dan kewibawaan pemerintah negara Republik Indonesia dari keadaan terganggunya keadaan dan kestabilan pemerintah serta pembangunan. Bentuk operasi Kamdagri dapat berupa operasi intelijen, operasi teritorial, operasi tempur, operasi Kamtibmas. Seperti operasi di udara berupa pengintaian untuk di
22
Ibid, hlm.250
43
identifikasi atau mengawasi penerbangan atau pelayaran gelap untuk menyelidiki konsentrasi pemberontak. Penghancuran usaha-usaha subversi di perjalanan berupa penerbangan gelap sebagai sarana kekuatan luar negeri membantu kaum subversi, kemudian operasi di darat adalah berupa operasi keamanan sesuai situasi dan kondisi munculnya tantangan. Hal ini di dasarkan untuk menciptakan suasana tertib, tertentu dan aman dalam masyarakat, membantu mengamankan, menyelamatkan dan menggunakan segala hasil perjuangan yang telah dicapai di bidang Ipoleksosbudhankam dan membantu mengamankan dinamika perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia menuju kepada pencapaian tujuan nasional. C. Pertahanan Nasional Indonesia (Perkembangan Dan Perwujudannya) Pada waktu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Jepang membubarkan Peta, Gyu-Agun, dan Hei Ho, sedangkan kepolisian tetap berfungsi sebagai penegak hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bersama dengan disahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus, dinyatakan kepolisian Republik Indonesia, kepala kepolisian negara pertama, adalah R.S. Soekanto, dilantik pada tanggal 19 September 45 kesatuan angkatan perang lainnya lahir pula secara spontan. Mulanya sebagai BKR (hari terbentuknya BKR ini kemudian diperingati sebagai hari angkatan perang), kemudian TKR, TRI, sampai TNI23.
23
Moh. Mahfud Md, et. al, Sistem Pertahanan Keamanan Negara Analisis Potensi Dan Problem, Cet I, Jakarta : The Habibie Center, 2001, hlm. 138.
44
Kekuasaan tentara Jepang dan setelah mendaratnya tentara sekutu yang aan
mengembalikan
Hindia
Belanda
ke
Belanda
memicu
"perang
Kemerdekaan" 10 Novemeber 1945. Ketiaka tentara pemerintah Hidia Belanda (NICA) ikut membonceng tentara sekutu, perang kemerdekaan di hadapkan pada Belanda atau era revolusi fisik. Semua kekuatan bersejata, angkatan perang, laskar rakyat, da kepolisian bersama-sama menghadapiu musuh. Polri dalam perang kemerdekaan itu menyatakan dirinya combatant, mengingkari konvensi Jenewa, lahirlah yang kemudian dikenal dengan istilah “Perang Rakyat Semesta” atau “Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta” yang sekarang disingkat “Sishankamrata”. Pada kenyataannya, perang rakyat semesta bukan berarti semua rakyat memanggul senjata. Demikian pula Polri, didaerah yang diserang musuh atau dalam penyerbuan ke daerah musuh, anggota polri bersama angkatan perang dan rakyat pejuang bertempur melawan musuh.24 Kepolisian Republik Indonesia yang sejak proklamsi diatur sama seperti pada zaman Hindia Belanda yaitu operasional di bawah Resident atau Ass. Resident; Rechts Polite dibawah Procureur General dan Administrative, di bawah jawatan kepolisian negara yang mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia, lahirlah The Indonesion National Police (Kepolisian Nasional Indonesia) yang sampai hari ini diperingati sebagai hari Bhayangkara.25
24 25
Ibid Ibid, hlm. 139.
45
Kemandirian Polri makin berkurang setelah dibentuknya lembaga Kapkamtib yang menggunakan aparat teritorial AD sebagai pelaksana khusus (Laksus Kopkamtib), sejak semua Kopkamtib telah menyimpang dari tugas yang dirumuskan dalam keputusan pembentukan yang menyatakan bahwa penyelidikan hanya boleh dilakukan anggota polri dan kejaksaan yang telah di atur UU. Dalam prakteknya, Kopkamtib dengan teritorial AD menjadi sangat berkuasa dalam menangkap, menahan, dan menyita, ditambah lagi karena adanya UU antisubversi yang merupakan wewenang “karet” yang sangat ditakuti waktu itu.26 Permulaan transisi demokratis umumnya harus berhadapan dengan militer yang berhaluan garis keras, dan ketika transisi sudah dimulai maka pemerintah Demokrasi baru juga harus berhadapan dengan problem pretorianisme yang sudah lama mengakar. Demiliterisasi sendiri merupakan salah satu bagian dari proses Demokratisasi. Dalam proses konsolidasi demokrasi elemen-elemen masyarakat politik dan masyarakat sipil selalu berjuang keras untuk menggiring militer ke barak, menegakkan supremasi sipil dan mencegah agar militer tidak lagi melakukan intervensi politik.27 Pada masa sekarang, reformasi dengan dipelopori mahasiswa di Semanggi dan setelah terjadi kerusuhan massal yang sangat memalukan pada bulan Mei 1998, presiden Soeharto lengser dan digantikan B.J. Habibie, reformasi mulai bergerak, pembebasan tahanan politik, pembebasan pers, dan rencana pemilu yang Demokratis adalah awalnya MPR (sebelum pemilu 26 27
Ibid, hlm. 142. Arie Sujito, et.al, op. cit, hlm. 51.
46
1999), menugaskan presiden dengan TAP-TAP baru, seperti memberantas KKN otonomi daerah, perlindungan HAM, supermasi hukum dam lain-lain. Dalam periode ini,28 untuk pertama kalinya dalam 45 tahun Indonesia melakukan
pemilihan
umum
yang
benar-benar
demokratis
dan
menyelenggarakan sidang MPR secara transparan, terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya Gus Dur terpilih sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden yang legitimate, walaupun ada manuver politik (yang juga demokratis). Langkah-langkah reformasi di bidang pertahanan negara dan keamanan dalam negeri, khususnya menyangkut TNI dan Polri, seharusnya di lanjutkan dan terus di sempurnakan menghadapi masa depan yang dicitacitakan. Kita harus segera mewujudkan stabilitas politik dan keamanan untuk pemulihan ekonomi yang sedang parah dewasa ini. Hal ini dalam ideologi Pancasila yang sifat bawaannya adalahh integralistik, demi terwujudnya ketertiban dunia seperti yang dicita-citakan oleh pendiri negara Republik Indonesia, sekaligus demi kepentingan seluruh umat manusia.29 Fungsi tentara, dimanapun adalah menegakkan kedaulatan negara. Terutama ketika ancaman itu, baik dari dalam maupun dari luar sungguhsungguh datang, peran tentara menjadi sangat sentral. Di negara seperti Amerika Serikat pun, selain diserahkan pada pasukan regular, tugas bela negara menjadi kewajiban kekuatan cadangan, baik pada tingkat nasional maupun negara bagian. Apa yang disebut sebagai National Guard di negeri 28
Moh. Mahfud MD, et. al, loc. cit, hlm. 144. Ichlasul Amal Dan Armaidy Armawi, Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanann Nasional, Cet. II, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996, hlm. 51. 29
47
Paman Sam tersebut, tidak lain merupakan kesatuan militer tingkat negara bagian yang dicita-citakan dan dimobilisasi untuk mendukung fungsi bela negara tersebut.30 Sejak awalnya di Indonesia, TNI berperan penting dalam menegakkan kedaulatan negara. Bersama-sama dengan kekuatan masyarakat sipil lainnya, karena TNI merupakan alat negara yang harus menjalankan perintah pemimpin negara. Negara memiliki pemerintah dan pemerintah membuat serangkaian kebijakan di bidang politik, ekonomi, pertahanan sosial kebudayaan, karena pemerintah dibentuk untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ketika rezim Orde Baru menyatakan gerakan DI (Darul Islam) bangkit kembali dalam upaya merebut kekuasaan yang sah, implementasi dari kebijakkan itu menimbulkan
aksi-aksi kekerasan. Kenyataannya, sampai
sekarang aksi-aksi teror yang menimbulkan korban jiwa dan rasa takut dikalangan masyarakat luas, seperti pemboman gedung BCA, pemboman Hotel Marriot, adalah naïf jika aksi-aksi bersenjata itu dikatakan semata-mata rekayasa aparat intelijen.31
30 31
2003, hlm 5.
Indria Samego, TNI Di Era Perubahan, Jakarta : Erlangga, 2000, hlm. 94. Tjipta Lesmana, "Bangsaku Bersatulah" Dalam Sebuah Karya,Yogyakarta, 25 April
