KONSEPSI DASAR PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA

KONSEPSI DASAR PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA

1

Menjabarkan Dasar Hukum Keuangan Negara

Menjelaskan Pengertian Keuangan Negara, Pendapatan Negara, dan Belanja Negara

Menjelaskan Jenis-Jenis Pendapatan Negara

Menjelaskan Jenis-Jenis Belanja Negara

Menjabarkan Asas-Asas Keuangan Negara

Menjelaskan Pejabat Pengelolaan Keuangan Satker

Uraian dan Contoh

Dasar Hukum Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara berpedoman pada beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum antara lain adalah : 1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

6)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, selanjutnya Menteri

Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan lainnya sebagai petunjuk teknis. Dalam hal ketentuan mengenai pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara memerlukan penjelasan yang lebih detil maka diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal sesuai sub bidang keuangan yang terkait.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

2

Prinsip dasar pengelolaan keuangan negara

UUD 1945 UU No. 17 Tahun 2003

Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara (Hukum Tata Negara)

UU No. 1 Tahun 2004

Kaidah administratif pengelolaan keu. negara (Hukum Administrasi Keu. Negara)

Prinsip-prinsip umum pemeriksaan keuangan negara 2

UU No. 15 Tahun 2004

Gambar 1.1. Konstruksi Hukum Pengelolaan Keuangan Negara Sumber: bahan tayang PPAKP.

Pengertian Keuangan Negara, Pendapatan Negara, dan Belanja Negara Memahami pengertian Keuangan Negara sangat penting bagi bendahara atau calon bendahara agar dapat mengambil tindakan yang tepat dalam melaksanakan tugas mengelola uang negara. Ketidakpahaman pengertian Keuangan Negara akan mendorong terjadinya kesalahan dalam melakukan tindakan dan dapat berakibat hukum kepada bendahara. 1. Keuangan Negara Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Perumusan pengertian Keuangan Negara ini menggunakan empat pendekatan yaitu : a. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. b. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh


3

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. c. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan

kebijakan

dan

pengambilan

keputusan

sampai

dengan

pertanggunggjawaban. d. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara dirumuskan pengertian Perbendaharaan Negara. Pengertian Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pengertian sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. 2. Pendapatan Negara Dalam UU Keuangan Negara dikenal istilah Pendapatan Negara dan Penerimaan Negara. Pengertian penerimaan adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pengertian Pendapatan disempurnakan di PP No. 71 Tahun 2010, yaitu semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Tidak semua Penerimaan Negara merupakan Pendapatan Negara. Penerimaan Negara yang tidak akan dibayarkan kembali kepada pihak lain dikategorikan Pendapatan Negara, misalnya penerimaan perhitungan pihak ketiga seperti potongan iuran askes, potongan iuran pensiun dan tabungan hari tua. 3. Belanja Negara Dalam UU Keuangan Negara juga dikenal istilah pengeluaran Negara dan Belanja Negara. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Sedangkan Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam PP No. 71 Tahun 2010, belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.


4

Tidak semua pengeluaran Negara merupakan Belanja Negara karena merupakan pembayaran kembali penerimaan Negara yang bukan hak pemerintah, misalnya pengeluaran atas iuran pension dan tabungan hari tua kepada PT. Taspen, dan pengeluaran atas iuran asuransi kesehatan kepada PT. Askes.

Jenis-Jenis Pendapatan Negara

Jenis Penerimaan Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 antara lain : 1. Penerimaan Perpajakan. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pajak Dalam Negeri adalah semua

penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha I'lilik Negara, serta penerimaan Negara bukan pajak lainnya, PNBP menurut UU No. 20 Tahun 1997 dikelompokkan sebagai berikut : a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, misalnya penerimaan jasa giro, Sisa Anggaran Pembangunan, dan Sisa Anggaran Rutin. b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan dan royalti di bidang pertambangan. c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, antara lain, dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham Pemerintah. d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, dsb.


5

e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain, lelang barang rampasan Negara dan denda. f.

penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah.

g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Sesuai PP No. 22 Tahun 1997 PNBP terdiri dari dua jenis : a. PNBP Umum, yaitu PNBP yang berlaku pada semua Kementerian Negara/Lembaga meliputi : 1) Penerimaan kembali anggaran. 2) Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara. 3) Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara. 4) Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro) 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan). 6) Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. 7) Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. b. PNBP

Fungsional,

yaitu

PNBP

yang

berlaku

hanya

pada

Kementerian

Negara/Lembaga tertentu, misalnya : 1) PNBP pada Kementerian Luar Negeri : a) Penerimaan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia. b) Penerimaan dari jasa pengurusan dokumen kanselerai. 2) PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM : (a) Penerimaan dari pendaftaran ciptaan. (b) Penerimaan dari permintaan hak paten. (c) Penerimaan dari pemberian merek. (d) Penerimaan dari keimigrasian. 3) Dan sebagainya. 3. Penerimaan Hibah Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah.


6

Jenis-Jenis Belanja Negara 1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS maupun kepada non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan / atau kegiatan yang mempunyai keluaran (output) dalam kategori belanja barang. Belanja Pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium/vakasi/ lembur/tunjangan khusus, belanja kontribusi sosial dan belanja pegawai transito. 2. Belanja Barang Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan / atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan / atau j asa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perj alanan . Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa. Belanja Barang terdiri atas Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, Belanja Badan Layanan Umum (BLU), serta Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda. Sesuai dengan PMK 168/2015 dalam Belanja Barang dan Jasa tersebut juga termasuk bantuan Pemerintah. Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada jenis belanja barang tersebut meliputi pemberian penghargaan, beasiswa, bantuan operasional yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non-operasional, bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, serta bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda. 3. Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan / atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi


7

manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap / aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap digunakan. Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu Satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset K/L terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja

Modal

Gedung

dan

Bangunan,

Belanja

Modal

Jalan,

Irigasi

dan

Jaringan, Belanja Modal Lainnya, Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya, serta Belanja Modal BLU. 4. Belanja Utang Belanja Pembayaran Kewajiban Utang adalah pembayaran yangdilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, termasuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Jenis belanja tersebut khusus digunakan dalam kegiatan dari BA BUN. 5. Belanja Subsidi Belanja Subsidi adalah pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta. Jenis belanja tersebut khusus digunakan dalam kegiatan dari BA BUN. 6. Belanja Hibah Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/ barang/jasa yang dapat diberikan kepadapemerintah negara lain, organisasi internasional, Pemda, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat sukarela, tidak wajib , tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali dan tidak terus menerus, yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan Pemda dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah .


8

7. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. 8. Belanja Lain-Lain Belanja Lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah , dan belanja bantuan sosial, serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Lain-lain dipergunakan antara lain untuk: a. Belanja Lain-lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal . Belanja Lain-lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional . b. Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian . c. Belanja Lain-Lain Bendahara Umum Negara Belanja Lain-Lain Bendahara Umum Negara yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai BUN. d. Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/ kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera. e. Belanja lainnya Belanja lainnya yaitu pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 1 sampai dengan kriteria 4 tersebut.


9

Asas-Asas Keuangan Negara 1. Asas-Asas Keuangan Negara Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Aturan pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yaitu : a. Asas kesatuan, asas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. b. Asas universalitas, asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. c. Asas tahunan, asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. d. Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Selain itu juga terdapat asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara : a. akuntabilitas berorientasi pada hasil; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; e. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 2. Asas-asas Perbendaharaan Negara Asas-asas keuangan negara yang telah dijabarkan diatas merupakan kaidah umum pengelolaan keuangan negara. Untuk itu dalam pelaksanaan keuangan negara asasasas itu dijabarkan lebih lanjut dalam asas-asas perbendaharaan sebagai berikut : a. Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.

Sedangkan untuk Pemerintah

Daerah (Pemda), Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. b. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.


10

c. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN. Begitu juga untuk Pemda, semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD. d. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. e. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

Pejabat Pengelola Keuangan Satker

1. Pejabat Perbendaharaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada : a. Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia b. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri/pimpinan lembaga

sebagai pembantu Presiden adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Pejabat Perbendaharaan terdiri dari tiga yaitu Pengguna Anggaran,

Bendahara

Umum

Negara

(BUN),

dan

Bendahara

Penerimaan/Pengeluaran. 2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Satker Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Untuk melaksanakan


11

pengelolaan keuangan pada satuan kerja pada kementerian negara/lembaga maka ditunjuk pejabat pengelolaan keuangan pada satuan kerja sebagaimana Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Pejabat Pengelola Keuangan Satker

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Penunjukan KPA bersifat ex-officio, yaitu melekat pada jabatan Kepala Satuan Kerja atau melekat pada jabatan pejabat selain Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk oleh PA untuk menjadi KPA. PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam hal: 1) Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner; 2) Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I; 3) Satker sementara; 4) Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau 5) Satker Lembaga Negara. Dalam hal Satker yang pimpinannya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PA dapat menunjuk pejabat lain yang berstatus PNS sebagai KPA. Dalam keadaan tertentu PA dapat menunjuk KPA yang bukan PNS, dengan mempertimbangkan efektivitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian output/kinerja yang ditetapkan dalam DIPA. Penunjukkan KPA tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan. a) menyusun DIPA; b) menetapkan PPK dan PPSPM; c) menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;


12

d) menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana; e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara; f)

melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;

g) memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran; h) mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan i)

menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Gambar 1.3. Tugas dan Wewenang KPA

Penunjukan KPA tidak terikat periode tahun anggaran. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Penunjukan KPA berakhir apabila tidak teralokasi anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya. . Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana urusan bersama dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/Walikota. Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga. Penunjukan KPA atas pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam rangka percepatan

pelaksanaan

anggaran,

Menteri/Pimpinan

Lembaga

dapat

mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan urusan bersama dan tugas pembantuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK. Penetapan PPK ini juga tidak terikat periode tahun anggaran. Jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM dan bendahara. Sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya, untuk dapat diangkat sebagai PPK harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa.


13

PPK memiliki tugas dan wewenang: 1) menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana; 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa; 4) melaksanakan Kegiatan swakelola; 5) memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya; 6) mengendalikan pelaksanaan perikatan; 7) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 8) membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; 9) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA; 10) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 11) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan 12) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara. c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Untuk 1 (satu) DIPA, KPA hanya menetapkan 1 (satu) PPSPM. Penetapan PPSPM ini juga tidak terikat periode tahun anggaran. Jabatan PPSPM tidak boleh dirangkap oleh PPK dan bendahara. PPSPM memiliki tugas dan wewenang: 1) menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung; 2) menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 3) membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; 4) menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM; 5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; 6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan 7) melaksanakan

tugas dan

wewenang

lainnya

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.


14

d. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Dalam melaksanakan anggaran pendapatan pada kantor/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengangkat Bendahara Penerimaan.

Kewenangan mengangkat Bendahara Penerimaan oleh PA dapat

didelegasikan kepada kepala Satuan Kerja. Pengangkatan Bendahara Penerimaan dilakukan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan harus memiliki sertifikat Bendahara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Pengangkatan Bendahara Penerimaan juga tidak terikat periode tahun anggaran. Jabatan Bendahara Penerimaan tidak boleh dirangkap oleh KPA atau Kuasa BUN.

a. menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara; b. menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja; d. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara; e. mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan f.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

Gambar 1.4. Tugas Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara pribadi atas uang Pendapatan Negara yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang Pendapatan Negara yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN. e. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang


15

untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Dalam melaksanakan anggaran belanja pada kantor/Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran. Kewenangan mengangkat Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada kepala Satuan Kerja. Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dilakukan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran harus memiliki sertifikat bendahara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

Pengangkatan

Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran. Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA atau Kuasa BUN.

a) menerima dan menyimpan uang persediaan; b) melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan; c) melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA; d) menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e) melakukan

pemotongan/pemungutan

dari

pembayaran

yang

dilakukannya atas kewajiban kepada Negara; f)

menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;

g) menatausahakan transaksi uang persediaan; h) menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan; i)

mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;

j)

menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN; dan

k) menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

Gambar 1.5. Tugas Bendahara Pengeluaran Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran apabila Bendahara Pengeluaran: 1) Dipindahtugaskan 2) Pensiun


16

3) Diberhentikan dari jabatannya 4) Berhalangan sementara Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN. f.

Pejabat Lainnya Pejabat lainnya diangkat untuk membantu melaksanakan pengelolaan keuangan satker antara lain : 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja, kepala Satuan

Kerja

dapat

mengangkat

Bendahara

Pengeluaran

Pembantu.

Pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki sertifikat bendahara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas membantu Bendahara Pengeluaran

dalam

melaksanakan

tugas

kebendaharaan.

Bendahara

Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Pada hakekatnya tugas BPP hampir sama dengan BP (lihat Gambar 1.6). a. menerima dan menyimpan UP; b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK; d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara; f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; g. menatausahakan transaksi UP; h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan h. mengelola rekening tempat penyimpanan UP. Gambar 1.6. Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu


17

2) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Dalam melaksanakan kewenangan KPA di bidang belanja pegawai, KPA mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai. PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA. Tugas PPABP : a) melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; b) melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur; c) memproses pembuatan Daftar Gaji induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya; d) memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); e) memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; f)

menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;

g) mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan h) melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai. 3) Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.

Tugas

Pejabat Pengadaan : a) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; b) menetapkan Dokumen Pengadaan; c) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d) mengumumkan

pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

di

website

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan


18

papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f)

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

g) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:  Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau  Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); h) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; i)

menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;

j)

membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

k) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari

pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

Tugas pokok dan

kewenangan untuk: a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b) menerima

hasil

Pengadaan

Barang/Jasa

setelah

melalui

pemeriksaan/pengujian; c) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat

dibentuk

tim/tenaga

ahli

untuk

membantu

pelaksanaan

tugas

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.


19

5) Petugas Akuntansi Keuangan

Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA (Satker) menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2013 yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA; b) Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA; c) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; d) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; e) Menyusun

laporan

keuangan

tingkat

UAPPA-W

berdasarkan

penggabungan laporan keuangan dan ADK UAKPA; f)

Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;

g) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan; h) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPAW; i)

Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.


20

Rangkuman 

Pengelolaan Keuangan Negara berpedoman pada beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan ketentuan lainnya .



Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.



Pendapatan Negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.



Belanja Negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.



Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yaitu asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Selain itu juga terdapat asas-asas baru yaitu: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.



Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pada kementerian negara/lembaga maka ditunjuk pejabat pengelolaan keuangan meliputi:

KPA, PPK,

PPSPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat lainnya.


21

KONSEPSI DASAR PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA

Recommend Documents