N H EV _B P
PU
SA
N
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT DENGAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA ANANG PUJI UTAMA, S.H., M.Si
EV _B P
N
SA
PU
N
H
H
N
ISU STRATEGIS BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM RPJMN 2015-2019
SA
N
EV _B P
PENINGKATAN KAPASITAS DAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL
PU
SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT, KEMENTERIAN PERTAHANAN TELAH MENGEVALUASI DAN MENYIAPKAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA
N
Telah disusun peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi UU ini:
H
merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
EV _B P
1. UU NO. 34/2004 TENTANG TNI
2. PERPRES NO. 97/2015 JAKUM HANNEG RUU yang sedang disusun: RUU PSDN NEGARA
simplifikasi RUU KOMCAD, RUU KOMDUK dan RUU BELA
SA
N
3. PP NO. 68/2014 PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA
PU
Pasal 19: Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
N
Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok dilakukan dengan: 1. operasi militer perang 2. operasi militer selain perang
SA
PU
N
EV _B P
H
OPERASI MILITER SELAIN PERANG
11.
12. 13. 14.
N
H
EV _B P
N
9. 10.
SA
7. 8.
MENGATASI GERAKAN SEPARATIS BERSENJATA; MENGATASI PEMBERONTAKAN BERSENJATA; MENGATASI AKSI TERORISME; MENGAMANKAN WILAYAH PERBATASAN; MENGAMANKAN OBJEK VITAL NASIONAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; MELAKSANAKAN TUGAS PERDAMAIAN DUNIA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI; (PERPRES 86/2015) MENGAMANKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA; MEMBERDAYAKAN WILAYAH PERTAHANAN DAN KEKUATAN PENDUKUNGNYA SECARA DINI SESUAI DENGANS ISTEM PERTAHANAN SEMESTA; MEMBANTU TUGAS PEMERINTAHAN DI DAERAH; MEMBANTU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG; MEMBANTU MENGAMANKAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA DAN PERWAKILAN PEMERINTAH ASING YANG SEDANG BERADA DI INDONESIA; MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM, PENGUNGSIAN, DAN PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN; MEMBANTU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DALAM KECELAKAAN (SEARCH AND RESCUE); SERTA MEMBANTU PEMERINTAH DALAM PENGAMANAN PELAYARAN DAN PENERBANGAN TERHADAP PEMBAJAKAN, PEROMPAKAN, DAN PENYELUNDUPAN.
PU
1. 2. 3. 4. 5. 6.
TELAH DISUSUN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MERUPAKAN DELEGASI UU TNI:
N
PERPRES NO.10/2010 ORGANISASI TNI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES NO. 62 TAHUN 2016 PP NO. 39/2010 ADMINISTRASI PRAJURIT TNI PP NO. 56/2007SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TNI PP NO. 59/2013 TTG PAM PRESIDEN & WAPRES, MANTAN PRESIDEN & MANTAN WAPRES BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN
PU
SA
N
EV _B P
H
RUU PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI
2.
RUU PRAJURIT WAJIB
3.
RPP PENGAMANAN WILAYAH UDARA RI
R. PERPRES PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBYEK VITAL NASIONAL YANG BERSIFAT STRATEGIS
EV _B P
4.
H
1.
N
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SEDANG DISUSUN DALAM RANGKA PELAKSANAAN UU TNI
R. PERPRES TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TNI
6.
R.PERPRES MENGATASI GERAKAN SEPARATIS BESENJATA
7.
R. PERPRES TENTANG MENGATASI PEMBERONTAKAN BERSENJATA.
8.
R. PERPRES TENTANG MENGAMANKAN WILAYAH PERBATASAN.
11.
12.
13.
SA
10.
R. PERPRES TENTANG MEMBERDAYAKAN WILAYAH PERTAHANAN DAN KEKUATAN PENDUKUNGNYA SECARA DINI DENGAN SISTEM PERTAHANAN SEMESTA R. PERPRES TENTANG MEMBANTU TUGAS PEMERINTAHAN DI DAERAH.
PU
9.
N
5.
R. PERPRES TENTANG MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM, PENGUNGSIAN, DAN PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN. R. PERPRES TENTANG MEMBANTU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DALAM KECELAKAAN (SEARCH AND RESCUE). R. PERPRES TENTANG MEMBANTU PEMERINTAH DALAM PENGAMANAN PELAYARAN DAN PENERBANGAN TERHADAP PEMBAJAKAN, PEROMPAKAN, DAN PENYELUNDUPAN.
EV _B P
N
SA
PU EVALUASI
N
H
SA
N
EV _B P
H
N
Berbagai produk undang-undang sebagai penjabaran pasal-pasal pada UUD 1945 terkait dengan penyelenggaraan keamanan nasional, antara lain Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Perpu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, dan UndangUndang lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada bidang keamanan telah dilaksanakan.
PU
PENGALAMAN EMPIRIS DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN NASIONAL MASIH TERDAPAT BERBAGAI KENDALA YANG DISEBABKAN OLEH:
N
Undang-undang yang ada belum mengakomodasikan penanggulangan secara terpadu dan bersinergis. Masih terdapat tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang tumpang tindih pada penanggulangan berbagai bentuk ancaman dan juga belum ada koridor penuntunnya. Masih ada bentuk ancaman yang belum terwadahi pada undang-undang yang ada untuk penanggulangannya. Belum ada regulasi yang mengatur tentang mekanisme penanggulangan berbagai bentuk ancaman secara terpadu melibatkan seluruh potensi sumber daya nasional yang dimiliki termasuk masyarakat.
PU
SA
N
EV _B P
H
EV _B P
H
N
Kelancaran dan kesuksesan pembangunan nasional sangat membutuhkan suatu kondisi aman secara nasional yang kondusif. Undang-undang yang ada saat ini membutuhkan rujukan agar dapat mengeliminir berbagai kendala diatas yang dapat membuat tidak optimalnya penyelenggaraan keamanan nasional. Diperlukan upaya secara sinergi, terpadu, terarah dan konsepsional untuk menjaga stabilitas keamanan nasional yang dirumuskan dan dijabarkan kedalam suatu sistem keamanan nasional.
PU
SA
N
RUU KAMNAS
- RUU Keamanan Nasional sesuai dengan Nawa Cita Pertama “Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara” . - Sesuai dengan arah kerangka/kebutuhan regulasi mengintegrasikan peran dan fungsi leading sektor di bidang keamanan nasional.
N H EV _B P N SA
PU
SEKIAN, TERIMA KASIH
