Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat), menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
dan
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Misi pemerintahan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu diatur dalam batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31, yang merumuskan ketentuan berikut: (1) Setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undangundang. (4) Negara
memperioritaskan
anggaran
pendidikan
nasional
sekuarng-
kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan
52
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara tegas hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan, terutama pendidikan dasar. Lebih lanjut bahwa pembiayaan
pendidikan
dasar
itu
ditanggung
oleh
Pemerintah
yang
dialokaasikan melalui APBN dan APBD. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total APBN dan APBD. Alokasi anggaran pendidikan itu oleh pemerintah disalurkan melalui satuan pendidikan dasar atau penyelenggara pendidikan, tanpa membeda-bedakan negeri atau swasta, umum, kejuruan, kedinasan, ataupun keagamaan. Kewajiban pemerintah sesuai amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) adalah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dengan memasukkan rumusan kata meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, sementara tujuan sistem pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaan yang patut kita jawab adalah apa yang dimaksud dengan “satu sistem pendidikan nasional” pada UUD 1945 pasal 31 ayat (3) itu? Pertanyaan ini penting diajukan dan dibahas untuk menganalisis, apakah kita sebagai bangsa telah berada pada jalan yang benar? Atau kita telah “tersesat” mengikuti derap langkah kolonial Belanda yang kita lawan?
53
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang Menurut Ki Hajar Dewantoro, sistem pendidikan nasional bersendikan agama dan kebudayaan bangsa. Asas pendidikan nasional adalah rasa kebangsaan yang digali dari tradisi dan nilai-nilai yang berurat akar dalam kebudayaan bangsa Indonesia, yang berbeda dengan sistem sekolah di benua Eropa. Sistem pendidikan nasional itu disebut “pawiyatan”, “asrama”, atau “pondok”.1 Hal ini berlaku pada pendidikan rakyat yang berhaluan kebangsaan seperti Taman Siswa ataupun yang berhaluan keagamaan seperti Pesantren (Islam), Pasraman (Hindu), dan Pabbajja Samanera (Budha). Pendidikan
sistem asrama
telah
dikenal
dalam penyelenggaraan
pendidikan kedinasan, seperti pendidikan militer, kepolisian, pemerintahan dalam negeri, dan lain-lain. Keberadaan asrama dalam sistem pendidikan kedinasan sangat berguna dalam menanamkan kedisiplinan dan semangat kebersamaan. Pertanyaannya: Mengapa sistem asrama yang dijalankan oleh masyarakat Kota Serang seperti Pesantren justru tidak mendapatkan tempat khusus? Maka dalam hal ini perlu landasan hukum berupa peraturan daerah. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ini diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengaturan tentang Pondok Pesantren terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan pasal 30 menyatakan: (1) Pendidikan keagaamaan diselenggaarakan oleh pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masarakat yang memahami daan mengamalkan nilainilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal 1
Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama Pendidikan, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977, cet-2., h. 370
54
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang (4) Pendidikan keagamaan berbenuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Meskipun kontribusi Pondok Pesantren dalam perjuangan bangsa dan pembangunan kebudayaan Indonesia tidak diragukan lagi, namun kata “Pesantren” dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan sekali pada pasal 30 ayat (4) sebagai bentuk dari satuan pendidikan keagamaan Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kegamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Ketentuan lebih lanjut diatur pada paragraf 3 pasal 26 sebagai berikut: Paragraf 3 Pesantren Pasal 26 (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih
fiddin)
dan/atau
menjadi
muslim
yang
memiliki
keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
55
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. (3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan. Ketentuan di atas mewakili realitas sosial bahwa harapan masyarakat terhadap Pondok Pesantren memang beragam. Tidak sama. Tugas, fungsi, dan tujuan Pesantren secara umum dapat dirumuskan dalam tiga kategori, yaitu: (1) Membina santri menjadi hamba ALLAH SWT yang taat beragama, dengan cara menanamkan akidah (tauhid) yang sahih, membiasakan ibadah secara disiplin, menumbuhkan perikau akhlak mulia dan sekaligus membebaskan santri dari belenggu-belenggu pemikiran dan gaya hidup thoghut. Harapan orang tua santri menitipkan anak di Pesantren adalah agar anak mereka menjadi warga negara yang baik. Pelajaran utama Pesantren pada tingkat ini adalah baca tulis AlQur’an, bahasa Arab, matematika, dan kitab kuning, khususnya fiqh yang menjadi dasar praktek ibadah dan muamalah. Dalam aspek ibadah mahdhoh, santri diajarkan praktik langsung kaifiyat thoharoh, khususnya wudhu dan tayammum, kaifiyat sholat, wirid, dan doa berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana diuraikan secara teknis dalam kitab kuning.
Praktik
peribadatan dan permohonan doa dibingkai dalam kesadaran tauhid: menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada ALLAH SWT.2 Dengan demikian bersih dari praktik bid’ah, tahayul dan churafat. Bersih dari “debu” kemusyrikan. 2
Lihat, Qs. Al-Fatihah/1 : 5
56
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang Kemudian para santri diajarkan Islam dalam konteks budaya lokal, seperti doa selamatan, ngeruat rumah, ziarah kubur, maulid nabi, dan seterusnya. Para santri mengisi kearifan budaya lokal itu dengan nilainilai
Islam,
sehingga
bersih
dari
virus
kemusyrikan,
seperti
kepercayaan politheisme,3 paganisme,4 mengingkari kiamat dan kebangkitan [sebagaimana dipercayai kaum Musyrikun Quraisy], 5 menjadikan ‘Isa al-Masih sebagai Tuhan yang populer disebut Yesus Kristus6, trinitas7 dan kepercayaan bahwa ALLAH SWT mempunyai anak [sebagaimana dianut oleh orang Yahudi yang percaya bahwa Uzair putera ALLAH, dan Nasrani yang percaya ‘Isa al-Masih sebagai putera ALLAH.8 serta menjadikan pendeta mereka sebagai “pemegang otoritas kebenaran”.9 Tidak pula seperti ajaran Majusi dan aliran kepercayaan/kebatinan yang mengakui adanya ALLAH SWT Yang Maha Esa, tanpa mengakui keberadaan syari’at yang mereka amalkan. (2) Menyiapkan santri yang menguasai ilmu-ilmu syariah, yakni ilmu ushuluddin (tentang subjek dan objek keimanan), ilmu fikih (tentang peribadatan dan pranata sosial Islam), dan ilmu hakikat (tentang makna dan urgensi kesucian hati, seperti zuhud, ikhlas dan wara’). Selain itu, diajarkan matematika, logika, komputer dan teknologi informasi, ilmu kealaman, dan keterampilan sosial – seperti daya juang, manajemen waktu, dan kemandirian, sehingga santri lulusan madrasah mampu memerankan diri sebagai khalifatullah di bumi. Santri dilatih untuk menjadi pribadi yang baik dan siap memimpin umat.
Lihat, Qs. al-Anbiya’/21: 24 Lihat, Qs. an-Nahl/16: 51 5 Lihat, Qs. al-Jatsiyah/45: 24, an-Nahl/16: 51 6 Lihat, Qs. al-Maidah/5: 72 7 Lihat, Qs. al-Maidah/5: 73 dan 116] 8 lihat Qs. at-Taubat/9: 30 dan al-Maidah/5: 18] 9 lihat Qs. at-Taubat/9: 31 3 4
57
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang (3) Menyiapkan
santri
menjadi
pemimpin
umat
yang
bertugas
menegakkan supremasi hukum dan keadilan sesuai syari’ah dan memobilisasi kekayaan sumber daya alam yang tersedia untuk mendukung kegiatan dakwah Islamiyah. Tugas pertama berkaitan dengan kompetensi santri mengadakan interaksi dengan lingkungan sosial kemasyarakatan di sekitarnya secara dinamis. Dan tugas kedua berhubungan dengan kompetensi santri mengadakan interaksi dengan lingkungan alam sekitar, sesuai prinsip-prinsip hukum keseimbangan (harmoni). Berbekal ilmu dan pengalaman di madrasah berbasis asrama, para santri kompeten dan dapat dipercaya membangun pranata sosial serta memimpin masyarakat sesuai syari’ah. Alumni pesantren menjadi penjaga pertahanan moral umat dengan mengemban misi masyarakat Islam, sebagai berikut:10 a. Mengajak manusia menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan tata cara yang diteladankan Nabi Muhammad saw. b. Menjalankan prinsip amar ma’ruf dan nahi munkar c. Menyampaikan dakwah kepada semua manusia d. Menghapuskan fitnah dan menciptakan perdamaian dunia Dewasa ini sangat terasa peran kekhalifahan yang diemban para santri dalam pembangunan umat, mulai sebagai guru ngaji, atau penghulu yang bertugas
mengatur
tata
pernikahan,
perceraian,
warisan,
wakaf,
dan
menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat. Dalam posisi itu, para santri memiliki pengaruh kuat di kalangan rakyat, baik di bidang keagamaan maupun kemasyarakatan. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren diatur dalam peraturan menteri agama republik indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. Dalam peraturan menteri agama republik
10
Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, Menuju Jamaatul Muslimin, (Jakarta: Rabbani Press, 1993), cet-3., h. 135
58
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam, Pesantren didefenisikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam ang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Pada bab II tentang Pesantren Bagian Kesatu Umum disebutkan bahwa sistem pendidikan pesantren meliputi sekurang-kurangna lima subsistem, yakni Kyai, santri, pondok, masjid, dan kitab kuning. Ketentuan umum dalam peraturan menteri agama republik indonesia nomor 13 tahun 2014 sebagai beerikut: – Pendidikan Pesantren adalah pendidikan berbasis masyarakat yang berdasarkan Al-Qur’an dan hadits serta berakar pada tradisi kitab kuning dalam rangka menyiapkan kader ulama, kepemimpinan umat, atau ahli ilmu syariah Islam yang tanggap terhdap perubahan dan perkembangan zaman. – Sistem Pendidikan Pesantren adalah sistem pendidikan masjid berasrama di bawah kepemimpinan Kiyai yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning dalam rangka mempersiapkan santri untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan ilmu-ilmu syariah dan/atau menjadi ahli ilmu syariah Islam. – Kiyai adalah ulama pendidik yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits serta kitab kuning. – Ustadz adalah pendidik yang bertugas mengajar, membimbing, dan melatih santri sesuai kompetensi masing-masing dalam menyiapkan kader ulama yang ahli dan kompeten mengajarkan ilmu-ilmu syariah – Santri adalah peserta didik yang bermukim di pondok Pesantren dalam rangka menuntut ilmu-ilmu syariah, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi kurun zaman mereka.
59
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang – Kitab kuning adalah sumber belajar berupa warisan khazanah intelektual muslim yang berisi ilmu-ilmu syariah yang ditulis dalam bahasa Arab. – Ilmu-ilmu syariat yang diajarkan di lingkungan pesantren meliputi bahasa Arab, Al-Qur’an, tafsir/llmu tafsir, hadits/ilmu hadits, tauhid/ilmu kalam, fiqh/ushul fiqh, akhlak/tasawuf, tarikh, mantiq, ilmu falaq, dan disiplin ilmu lainnya. – Masjid adalah tempat ibadah sekaligus laboratorium ruhani bagi Kiyai dan santri melaksananan aktivtas tilawah, taklim dan tazkiyatunafs dalam rangka mujahadah dan taqorub kepada Allah Ta’ala. – Majelis adalah tempat para santri mempelajari ilmu-ilmu syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits serta kitab kuning. – Pondok adalah asrama tempat tinggal sekaligus tempat belajar santri dengan supervisi Kiyai dan tata tertib yang membangun budaya akademik tafaqquh fid din. Pada Peraturan Menteri Agama No 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Bab II diatur tentang Pesantren. Pada pasal 12, pesantren dibedakan menjadi dua kategori: (1) Pesantren sebagai satuan pendidikan dan (2) pesantren sebagai penyelenggara pendidikan. Pada pasal 18 dinayatakan bahwa hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktorat Jendral. Namun ketentuan tentang itu masih menunggu ketetapan Direktur Jendral. Peraturan Menteri Agama No 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan mu’adalah pada Pondok Pesantren, menyebutkan syarat yang sulit bagi pesantren yang boleh menyelenggarakan satuan pendidikan. Antara lain: [1] memperoleh izin menteri, [2] memiliki paling sedikit 300 santri (pasal 3 ayat 4) dan [3] memiliki sumber pembiyaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedkit untuk satu tahun berikutnya (pasal 3 ayat 6d). Di luar itu, ponpes juga wajib 60
Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Kota Serang menyediakan kurikulum umum seperti PKn, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA (pasal 10) serta harus dikelola dengan pola formal (pasal 22). Keberadaan pesantren sebagai satuan pendidikan khas masyarakat Kota Serang memiliki posis sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sangat kuat. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan Pesantren. Sebagian pesantren – yang biasa disebut Pesantren Salafi – adalah satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal atau kesetaraan yang diakui pemerintah. Oleh karena itu perlu payung hukum berupa PERATURAN DAERAH KOTA SERANG yang melindungi hak konstitusional para Kiyai, ustadz dan santri dalam menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren.***
61
