DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1 BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS ....................... 4
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT ......................................... 6
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .......................................................................... 7
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA ...................... 9
BAB VI
PENUTUP ............................................................................... 12
1
BAB I
Pendahuluan
Secara demografi, jumlah penduduk Kota Bontang berdasarkan data dari BPS tahun 2010 berjumlah 143. 683 jiwa, dimana penduduk berjenis kelamin lakilaki mendominsasi yaitu berjumlah 75.422 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 68.261 jiwa. Jumlah penduduk Kota Bontang terus bertambah dengan tingkat pertambahan 2006-2010 rata-rata 2.6% pertahun. Kota Bontang termasuk kota dengan pertambahan jumlah penduduk cukup tinggi akibat migrasi dan pertambahan penduduk alami melalui angka kelahiran lebih besar dibanding dengan kematian. Sebagai akibat Kota Bontang sebagai daerah industri, maka masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia datang ke Bontang untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan Kota Bontang memiliki komposisi penduduk yang heterogen. Sementara itu, secara kewilayahan nampak bahwa wilayah administrasi Kota Bontang memiliki luas 49.757 ha yang didominasi oleh lautan yaitu seluas 34.977 ha (70.30%) sedangkan wilayah daratannya seluas 14.780 ha (29.70%). Secara administrasi Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan dan 15 Kelurahan. Adapun ke 3 (tiga) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bontang Selatan (luas 10.440 ha), Kecamatan Bontang Utara (luas 2.620 ha), dan Kecamatan Bontang Barat (luas 1.720 ha). Secara topografi, Kota Bontang berupa permukaan tanah yang datar, landai, berbukit dan bergelombang. Kota Bontang memiliki ketinggian antara 0-120 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng yang bervariasi dari pantai Timur dan Selatan hingga bagian Barat. Secara hidrologi, wilayah Kota Bontang terdiri atas 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Guntung, Bontang dan Nyerakat. Sungai Guntung terletak di Kelurahan Guntung yang merupakan kelurahan paling Utara di Kota Bontang. Sungai Guntung melayani kawasan kelurahan Guntung dan sekitarnya dengan luas kurang lebih 23.24 km2 dengan panjang aliran sungai sepanjang 11.36 km. Lebar sungai antara 2-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3.5 meter. Sementara itu, Sungai Bontang membentang dari Kelurahan Bontang Kuala, Api-api, Kanaan, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Sungai Bontang melayani kawasan di Keluruhan Bontang Kuala, Bontang Baru, Api-api, Kanaan, Gunung
2
Elai, Gunung Telihan dan sekitarnya. Luas DAS Bontang kurang lebih 53.28 km2 dengan panjang aliran sungai sepanjang 25.62 km. Lebar sungai antara 4-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2.5 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3.5 meter. Selain itu, Sungai Nyerakat terletak di Kelurahan Bontang Lestari, yang merupakan kelurahan paling Selatan di Kota Bontang. Sungai Nyerakat melayani kawasan di Kelurahan Bontang Lestari dan sekitarnya. Luas DAS Nyerakat kurang lebih 16.75 km2 dengan panjang aliran sungai sepanjang 13 km, lebar sungai antara 3-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter. Ketiga DAS tersebut merupakan bagian dari sub DAS Santan Ilir yang semuanya bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan. Oleh karena itu, ketiga DAS tersebut sangat mendukung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk persedian air baku dalam mendukung kelangsungan hidup masyarakat, khususnya dalam persediaan air bersih. Dengan demikian keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bontang sangat strategis, disamping memberi pelayanan dan penyediaan air minum, juga sebagai sarana untuk menopang kehidupan perekonomian dalam peningkatan pendapatan daerah sebagai salah satu perusahaan yang perlu terus dibina dan dikembangkan ke depan.
3
BAB II
Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
Keseluruhan sumber air di kota Bontang pada umumnya berasal dari air bawah tanah. Terdapat petunjuk ilmiah bahwa ada kecenderungan sumber air bawah tanah di Kota Bontang mengalami penurunan sampai dengan 45 meter sebagaimana ditunjukkan dengan hasil penelitian LAPI ITB dan pantauan Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang. Kondisi tersebut memberikan petunjuk bahwa perlu dilakukan langkahlangkah penyediaan sumber-sumber air lainnya untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kota Bontang. Oleh karena itu pemerintah daerah Bontang telah mengambil kebijakan dalam bentuk pemanfaatan air dari bendungan (waduk) dan pembangunan sumur injeksi untuk membantu mempercepat suplai air bawah tanah yang menjadi andalan air baku Kota Bontang. Untuk menjaga kelestarian aquifer air, pemerintah daerah melakukan konservasi dan pelestarian hutang yang difokuskan di Hutang Lindung Bontang. Untuk mengkonsolidasikan hal demikian, maka dilakukan penanaman dan revitalisasi areal Hutan Lindung Bontang yang berada dalam 3 wilayah administrasi yaitu Bontang, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Pembuatan dan pemanfaatan air bendungan atau waduk tampaknya merupakan sesuatu yang urgen juga karena selain dimaksudkan untuk menampung air supaya tidak menggenangi pemukiman penduduk, juga untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat, disamping dapat pula berfungsi sebagai sarana pembangunan dibidang kepariwisataan air. Dalam kenyataannya bahwa kondisi water balance Kota Bontang perlu terus ditingkatkan karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatkan jumlah penduduk dan kegiatan industri. Ditemukan data bahwa kondisi awal tahun 2010 minus 112 liter/detik, pemda telah melakukan penambahan kapasitas air minimal 80 liter/detik. Jadi sampai dengan tahun 2010 sudah mampu diproduksi air minimal 200 liter/detik. Sampai saat ini pelayanan air minum kepada masyarakat masih terus ditingkatkan terutama yang menyangkut kontinuitas suplai dan kualitas air minum. Namun pada sisi lain, permohonan penyambungan air minum dari masyarakat terus meningkat, namun akibat keterbatasan PDAM sehingga tidak semua permintaan tersebut dapat dipenuhi. Ini berarti bahwa PDAM mempunyai banyak tantangan
4
untuk memperbanyak kapasitas produksi air minum sehingga tercapai keseimbangan air antara persediaan dan kebutuhan air kepada masyarakat. Implikasi dari tantangan ini adalah perlu dilakukan kreasi, terobosan dan peningkatan kinerja PDAM untuk memenuhi keseimbangan persedian air minum dalam masyarakat. Untuk mendukung terobosan dimaksud, perlu kiranya pemerintah daerah melakukan kerja sama ataupun menggunakan tenaga ahli untuk melakukan penelitian sehingga ditemukan solusi-solusi strategis dalam memenuhi kebutuhan air dalam masyarakat Bontang. Implikasi dari terobosan tersebut yaitu akan melindungi masyarakat terhadap penggunaan air yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Dengan cara demikian, pemda juga secara tidak langsung melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit yang bersumber dari air yang tidak sehat.
5
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2009, sudah saatnya direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang berlangsung saat ini. Perubahan keadaan tersebut disamping karena perkembangan keadaan karena cara berfikir maupun juga karena adanya perkembangan peraturan perundang-undangan secara nasional, khususnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan perpanjangan usia pensiun, begitu pula dengan status PNS atau pekerja dalam jabatan negeri. Kalau sebelum terbitnya UU tersebut, batas usia pensiun adalah 56 tahun diubah atau diperpanjang menjadi 58 tahun. Adanya perubahan tersebut sangat logis karena akibat perkembangan masyarakat dimana perkembangan gizi mulai membaik sehingga kondisi kesehatan sangat mempengaruhi kemampuan kerja setiap manusia Indonesia, termasuk PNS itu sendiri. Selain itu, usia harapan hidup (life expectation) juga mengalami kemajuan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya bahwa selain usia semakin meningkat, juga kemampuan atau kondisi kesehatan mengalami pula kemajuan sehingga berdampak pada kebijakan yang terkait dengan masa pensiun PNS. Berdasarkan atas penjelasan tersebut maka batas usia pensiun pegawai pemerintah dan pemerintah daerah perlu disesuaikan menjadi 58 tahun. Termasuk dalam hal ini adalah batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Taman menjadi 58 tahun, yang sebelumnya hanya 56 tahun. Begitu juga dengan ketentuan yang terkait dengan direksi, baik berkenaan dengan berakhir masa jabatannya di saat yang bersangkutan berumur 58 tahun (sebelumnya 60 tahun) maupun direksi diberhentikan ketika yang bersangkutan berusia 58 tahun (sebelumnya 60 tahun). Adanya pengurangan masa jabatan berakhir direksi maupun pemberhentiannya 2 tahun lebih cepat dengan sebelumnya karena semata-mata untuk menjaga kinerja direksi disaat usia masih produktif sehingga akan memberikan pengaruh terhadap perbaikan pelayanan dan peningkatan kinerja PDAM Tirta Taman.
6
BAB IV
Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
Air sangat diperlukan oleh manusia seperti halnya udara dan makanan. Tanpa air kehidupan manusia dipastikan tidak akan survive. Air sangat diperlukan manusia terutama sebagai air minum dan untuk keperluan sehari-harinya seperti mencuci atau membersihkan peralatan kehidupan manusia. Dengan demikian, kebutuhan akan air bagi manusia bersifat absolut untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh karena begitu penting masalah air bagi masyarakat sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air baku dalam masyarakat. PDAM merupakan salah satu terobosan penting pemda untuk memenuhi kebutuhan air dalam masyarakat. Secara filosofis, pemerintah daerah mendirikan PDAM tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan dan melanggengkan kehidupan masyarakat. Begitu pentingnya air sehingga PDAM harus terus berikhtiar dan survive demi keberlangsungan kehidupan dalam masyarakat. Walaupun usaha-usaha PDAM telah mendekati maksimal menyediakan air minum untuk masyarakat, tetapi secara sosiologis kebutuhan air minum tersebut mengalami terus peningkatan sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk maupun kegiatan industri dan banyaknya aktivitas masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat tersebut, tidak hanya input harus diperbesar tetapi juga proses pendistribusiannya perlu dilakukan perbaikan berupa penggantian pipa-pipa dengan kapasitas yang lebih besar sehingga dapat dinikmati masyarakat yang lebih luas lagi. Selain itu, pemeliharaan pipa-pipa air minum perlu terus dipantau dan diantisipasi agar terpelihara dari kebocoran sehingga air tidak mubasir dan terbuang begitu saja. Oleh karena itulah, sejak tahun 2001 pemda telah melakukan terobosan dengan mendirikan PDAM yang ditandai dengan terbitnya Perda No. 6 tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bontang. Kemudian akibat
7
perkembangan zaman, perda tersebut dilakukan perbaikan dengan terbitnya Perda No. 2 tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman. Memasuki tahun 2014, pemda berusaha memperbaiki lagi perda tersebut untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kelihatannya memang ada banyak hal yang perlu mendapat revisi demi mengantisipasi kebutuhan masyarakat dewasa ini terhadap air minum maupun air baku.
8
BAB V
Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda
Sesuai hasil analisis tim Unhas bahwa Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2009, terdiri atas 11 Bab dan 64 Pasal. Adapun ke 11 Bab tersebut sebagai berikut: Bab I
Ketentuan Umum
Bab II
Pembentukan
Bab III
Kedudukan dan Logo
Bab IV
Sifat, Tujuan dan Lapangan Usaha
Bab V
Modal
Bab VI
Organ
Bab VII Pegawai Bab VIII Dana Pensiun Bab IX
Asosiasi
Bab X
Tarif Dasar Air
Bab XI
Ketentuan Penutup
Namun setelah menganalisis konten atau batang tubuh Perda tersebut, ternyata ada sesuatu yang penting namun belum mendapat pengaturan yaitu mekanisme pengangkatan direksi. Begitu juga dengan ketentuan peralihan yang perlu ditambahkan agar memenuhi syarat sebagai peraturan perundangperundangan. Oleh karena itu, tim Unhas telah memberikan masukan dalam bentuk memberikan penambahan satu pasal tentang mekanisme pengangkatan direksi. Dengan penambahan pasal ini akan lebih melengkapi, memperjelas dan transparan bagaimana mekanisme pengangkatan seorang direksi di PDAM Tirta Taman kota Bontang.
9
Terkait dengan pengangkatan direksi PDAM Tirta Taman yang memang merupakan kewenangan Kepala Daerah setelah diusulkan oleh Dewan Pengawas. Namun mengingat kedudukan strategis keberadaan air baku maupun air minum dalam masyarakat sehingga fungsi kontrol wakil rakyat di daerah harus mendapat porsi yang strategis juga. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD (Pasal 42 huruf c UU No. 32 tahun 2004) yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah, maka seharusnya direksi diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Urgensi keterlibatan DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan direksi karena dewasa ini akibat sistem pilkada yang sarat dan rawan dengan konflik kepentingan dan pengaruh eksternal sehingga dapat menimbulkan kebijakan yang bias dengan kepentingan masyarakat umum. Dengan persetujuan DPRD tersebut diharapkan akan melahirkan kebijakan yang sesuai harapan masyarakat yang diwakili oleh perwakilan-perwakilan rakyat melalui lembaga DPRD. Keterlibatan DPRD juga diusulkan dalam hal uji kelayakan dan kepatutan, terutama dalam hal pembentukan tim ahli yang akan menyeleksi calon direksi. Disini DPRD bersama Kepala Daerah mempunyai posisi yang sama dan perlu kerja sama serta sepengetahuan dalam hal pembentukan tim ahli. Tujuannnya adalah agar tim ahli yang dibentuk betul-betul transparan dan obyektif sesuai bidang ilmu yang diperlukan untuk itu sehingga diharapkan hasil kerja tim ahli ini mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Begitu juga dengan pengurangan masa jabatan direksi menjadi 3 tahun (sebelumnya 4 tahun) adalah untuk menghindari konflik kepentingan akibat terlalu lamanya direksi memegang jabatannya, walaupun masih dimungkinkan dipilih lagi untuk sekali masa jabatan jika terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan peningkatan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat. Pada bagian yang terkait dengan jumlah direksi yang rasionya berkorelasi dengan jumlah penduduk, tim Unhas telah melakukan sinkronisasi dengan memindahkan beberapa ayat untuk dimasukkan ke dalam persyaratan calon direksi karena memang ayat-ayat tersebut sesungguhnya berkenaan dengan syarat direksi, bukan terkait dengan jumlah direksi dalam hubungannya dengan jumlah penduduk.
10
Tim Unhas juga telah menganalisis bahwa rangkap jabatan direksi perlu diperketat pengaturannya karena akan menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pembatasan rangkap jabatan direksi tidak hanya terkait dengan jabatan struktural, fungsional maupun pada jabatan BUMD dan BUMN lainnya, tetapi juga perlu pembatasan terhadap jabatan politik, baik sebagai pengurus maupun sebagai pembina di suatu parpol tertentu. Terkait dengan tugas direksi Tirta Taman, tim Unhas telah menambahkan ketentuan yang terkait dengan urgensi pengembangan sumber daya terhadap pegawai PDAM. Selama ini tugas direksi hanya terkait dengan perencanaan, koordinasi, pengawasan, pembinaan (jika ada pelanggaran), administrasi, pengelolaan aset dan pelaporan. Dengan penambahan tugas pengembangan SDM, maka besar peluang pegawai PDAM melakukan antisipasi terhadap kebutuhan masyarakat pada masa-masa mendatang. Begitu juga ketidakjelasan sasaran penyampaian laporan direksi, tim Unhas telah memperjelas sasaran laporan tersebut yaitu ditujukan kepada walikota melalui dewan pengawas. Untuk menjamin kualitas dan validitas laporan direksi kepada walikota, tim Unhas mengusulkan bahwa laporan keuangan sebelum disampaikan kepada walikota seharusnya diaudit lebih dahulu oleh auditor independen. Dengan mekanisme demikian, diharapkan direksi akan mempersiapkan laporan dengan baik yang ditunjang dengan data yang lengkap dan obyektif sehingga laporan keuangannya tidak bermasalah ketika diaudit oleh auditor independen. Terkait dengan wewenang direksi, tim Unhas juga memberikan masukan terhadap aset PDAM. Diusulkan bahwa sebelum dijual, dijaminkan atau dilepaskan aset milik PDAM, selain mendapat pertimbangan dewan pengawas, juga mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Hal ini penting mendapat persetujuan DPRD juga oleh karena aset tersebut sesungguhnya merupakan milik rakyat yang dibeli melalui hasil keringat rakyat melalui pajak yang ditarik oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan persetujuan DPRD tersebut berarti rakyat sudah setuju dengan perubahan status aset tersebut. Dalam kaitan dengan pemberhentian direksi, tim Unhas mengusulkan juga klausul baru yaitu apabila direksi melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka menjadi salah satu syarat untuk pemberhentian direksi. Mengenai ketentuan peralihan, sangat perlu ditambahkan karena hal ini merupakan salah satu syarat sebagai peraturan perundang-undangan. Hakikat peraturan peralihan adalah untuk mengantisipasi adanya kevakuman (kekosongan) norma dalam perda tersebut.
11
BAB VI
Penutup
Demikianlah draft pokok-pokok pikiran revisi perda yang terkait dengan pembentukan perusahaan daerah air minum Tirta Taman di kota Bontang. Semoga dengan adanya konsultasi atau pertemuan dengan stakeholder akan menambah wawasan dalam penyempurnaan dan pembuatan pokok-pokok pikiran ini sebagai referensi pokok dalam revisi perda PDAM kota Bontang.
12
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR
TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BONTANG, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bontang perlu disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang PerusahaanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
13
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2) diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas yang telah mendapat persetujuan DPRD (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Taman pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (3) Batas Usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Taman pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun. (5) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi. (6) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
14
(7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Taman dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. 2.
Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan : a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 ( S-1); b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAMatau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah; d. membuat dan menyajikan Karya Tulis/ Paper mengenai visi dan misi PDAM Tirta Taman; e. Membuat Pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu; f. tidak terikat hubungan keluarga dengan DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3.
Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12A (1) Pemerintah Daerah mengumumkan Jabatan Direksi yang lowong kepada publik melalui media massa setempat; (2) Calon Direksi mengajukan lamaran sesuai syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi; (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Daerah; (4) Calon Direksi yang memenuhi syarat dilakukan Uji kelayakan dan Kepatutan oleh Tim Ahli yang sudah dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD;
15
(5) Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan diserahkan kepada Dewan Pengawas berdasarkan urutan perolehan nilai calon yang bersangkutan; (6) Dewan Pengawas mengajukan Calon Direksi kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan; dan (7) Walikota mengangkat Direksi yang telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 4.
Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus dan ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Taman dengan ketentuan : a. 1 (satu) orang Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000, d. Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efesiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Taman.
5.
Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni : a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah b. Direksi pada BUMD, BUMN dan badan usaha swasta; c. Jabatan/pengurus pada partai Politik; d. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Taman; dan/atau e. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Taman
6.
Ketentuan Pasal 15 huruf b, huruf f dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
16
Pasal 15 Direksi PDAM Tirta Taman mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Taman; b. membina dan mengembangkan pegawai PDAM Tirta Taman; c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Taman; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahun (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas; f.
menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Taman yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan / corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Taman kepada Walikota melalui Dewan Pengawas. 7.
Ketentuan Pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Taman ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan f melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota
17
(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis. 8.
Ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17
Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang; a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Taman berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Taman atas persetujuan dari Dewan Pengawas; b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Taman dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas; d. mewakili PDAM Tirta Taman didalam dan di luar pengadilan; e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Taman; f.
menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Taman berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan disetujui oleh Walikota bersama DPRD; h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, menjaminkan aset PDAM Tirta Taman dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan disetujui oleh Walikota. 9.
Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Taman, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun. (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Taman setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas dan disetujui oleh Walikota.
18
10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Walikota dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Taman sebagai pejabat sementara atas usul Dewan Pengawas, apabila masa jabatan Direksi berakhir dan Direksi yang baru belum diangkat. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. 11. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan; b. tunjangan lainnya. (3) Dalam hal PDAM Tirta Taman memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Taman. (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu. 12. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi : a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
19
e. cuti nikah; f. cuti bersalin; dan g. cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Taman; (2) Direksi yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Taman. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan PerundangUndangan. 13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf b, ayat (2) huruf e dan huruf h diubah dan disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf g, dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Direksi berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; dan b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) c. meninggal dunia. (2) Direksi diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Taman; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; e. mencapai batas usia 58 ( lima puluh delapan) tahun; f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan g. Melakukan tindak Pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. h. Setelah dilakukan evaluasi setiap tahun, terbukti tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Taman dan tidak mampu menjalankan tujuan dibentuknya PDAM Tirta Taman sebagaimana diatur dalam Pasal 5. (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota. 14. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
20
15. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berikut:
berbunyi sebagai
Pasal 27 (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan : a. menguasai manajemen PDAM Tirta Taman; b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan c. tidak terkait hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 16. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 ( satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Taman dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat. 17. Ketentuan Pasal 30 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 Dewan Pengawas mempunyai tugas : a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Taman; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Taman antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Taman, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan), serta Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Taman yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
21
18. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 36
Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirta Taman.
19. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirta Taman. (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir. 20. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : a. masa jabatan berakhir; dan b. meninggal dunia; (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; e. tidak dapat melaksanakan tugas; f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Taman; dan g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota. 21. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
22
Pasal 39 (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh. Walikota (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 22. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. 23. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Taman adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 24. Ketentuan Pasal 44 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 (1) Pegawai PDAM Tirta Taman berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
23
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan; dan c. tunjangan lainnya. (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan. (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Taman. 25. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Taman dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan PDAM Tirta Taman. (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 26. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Tirta Taman atau iuran pegawai PDAM Tirta Taman yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. 27. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 Setiap pegawai PDAM Tirta Taman wajib : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. mendahulukan kepentingan PDAM Tirta Taman di atas kepentingan lainnya. Mematuhi dan menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan.
24
d. memegang teguh rahasia PDAM Tirta Taman dan rahasia Jabatan. 28. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 Setiap pegawai PDAM Tirta Taman dilarang : a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirta Taman dan/atau negara. b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Tirta Taman. c. mencemarkan nama baik PDAM Tirta Taman, daerah dan/atau negara. 29. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 62
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka segala peraturan mengenai PDAM Kota Bontang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah. Ditetapkan di Bontang, pada tanggal ……………. WALIKOTA BONTANG,
ADI DARMA Diundangkan di Bontang, pada tanggal ………………… Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG
SYIRAJUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN … NOMOR
25
