BAB 5 ANALISIS DAN EVALUASI

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT)

BAB 5 ANALISIS DAN EVALUASI Kriteria ini memberikan ketentuan ukuran sebagai dasar penilaian atau penetapan sepuluh Rancangan Kriteria di Bidang Transportasi Laut, yaitu : (i) Kriteria Klasifikasi Pelayanan Pelabuhan; (ii) Kriteria Trayek Tetap dan Teratur, serta Tidak Tetap dan Tidak Teratur; (iii) Kriteria Lokasi Pelabuhan Utama Hub Internasional; (iv) Kriteria Lokasi Pelabuhan Utama Internasional; (v) Kriteria Lokasi Pelabuhan Pengumpul; (vi) Kriteria Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional; (vii) Kriteria Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal; (viii) Kriteria Pemeriksa dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal; (ix) Kriteria Daerah Pelayaran Kapal Pelayaran Rakyat; dan (x) Kriteria SDM Kepala/Pimpinan Otoritas Pelabuhan.

A.

KRITERIA KLASIFIKASI PELAYANAN PELABUHAN Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran dan PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek Volume Perpindahan Barang/Penumpang, Akses Maritim, Fasilitas Pelabuhan, Akses Daratan, Fasilitas Keselamatan dan Keamanan, serta Status dan Fungsi Pelabuhan. Di samping aspek-aspek tersebut, juga harus memenuhi Kriteria dan variabel penilaian pelabuhan menurut RKM tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Penilaian bobot tersebut didapat dari pengolahan data hasil opini responden yang diolah menggunakan ANP (Analytichal Network Program). Data yang diolah adalah opini mengenai tingkat kepentingan dengan menggunakan skala 1 s.d. 9 dengan uraian sebagai berikut:

DEFINISI DARI “IMPORTANCE”

NO

SKALA

1

1

Sama penting

2

3

Sedikit lebih penting

Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama

223



NO

SKALA

3

5

Jelas lebih penting

4

7

Sangat Jelas Penting

5

9

Mutlak Penting

6

2,4,6,8

7

1/3,1/5,1/7,1/9

Ragu-Ragu antara dua nilai yang berdekatan Kebalikan dari nilai di atas

Sumber: Saaty, Analytichal Hierarchy Proccess, Planing,Priority, Setting,Resources Allocation,1990

Matrik hasil opini responden dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.1 Matrik Opini Responden Mengenai Tingkat Kepentingan Kriteria Penilaian Pelabuhan

I

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D01

1

3

2

0.5

2

1

D02

0.333

1

0.5

2

3

1

D03

0.5

2

1

3

0.5

1

D04

2

0.5

0.333

1

0.5

2

D05

0.5

0.333

2

2

1

1

D06

1

1

0.5

0.5

1

1

Sumber : hasil olah data

Keterangan :

224

D01

:

Volume perpindahan barang/penumpang.

D02

:

Akses maritim.

D03

:

Fasiltas pelabuhan.

D04

:

Akses darat.

D05

:

Fasilitas keselamatan dan keamanan pelabuhan.

D06

:

Status dan fungsi pelabuhan.



Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 dengan nilai sebagail berikut. No

Kode

Eugen

1 2 3 4 5 6

D01

22.59%

D02

17.17%

D03

18.02%

D04

14.93%

D05

15.52%

D06

11.76%

Total

100.00%

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk kriteria dan variabel penilaian setelah pembulatan sebagai berikut: •

D01 : Aspek Volume Perpindahan Barang/penumpang responden memiliki bobot rata-rata sebesar 23%.

•

D02 : Akses Maritim dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 17%.

•

D03 : Fasilitas pelabuhan dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 18%.

•

D04 : Akses di daratan dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.

•

D05 : fasilitas keselamatan dan keamanan dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.

•

D06 : Status dan fungsi pelabuhan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 12%.

dinilai

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa aspek volume perpindahan barang/penumpang yang bernilai bobot sebesar 23% merupakan pilihan utama responden, dibandingkan dengan ke 5 aspek lainnya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam penentuan klasifikasi pelayanan pelabuhan ditentukan oleh faktor utama yaitu seberapa besar demand yang ada di pelabuhan tersebut. Faktor kedua dan berikutnya yaitu terkait dengan ketersediaan fasilitas pelabuhan dan akses maritim meliputi kedalaman alur dan kolam pelabuhan serta kedalaman tempat berlabuh jangkar. Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama

225


Makin tinggi jumlah kunjungan dan GT kapal, arus barang, petikemas dan arus penumpang, maka makin besar peluang suatu pelabuhan mendapatkan promosi peningkatan kelas. Aspek demand yang menjadi prioritas utama dalam kriteria kegiatan pelayanan pelabuhan,memang sangat tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil pembobotan diatas, kiranya dapt menjadi acuan untuk penilaian klasifikasi pelayanan pelabuhan selanjutnya. 1.

Aspek Volume Perpindahan Barang/penumpang Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek volume perpindahan barang/penumpang (yang memiliki bobot 23%) dengan nilai sebagai berikut. No

Kode

Hitung

1

D01

0.2116

2

D02

0.1929

3

D03

0.2061

4

D04

0.2232

5

D05

0.1662

Total

1.0000

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek volume perpindahan barang/penumpang setelah pembulatan sebagai berikut:

226

a.

D01 : jumlah kunjungan kapal dinilai responden memilik bobot rata-rata sebesar 21%,

b.

D02 : jumlah GT kapal kunjungan kapal dinilai responden memilik bobot rata-rata sebesar 19%,

c.

D03 : arus petikemas dinilai responden memilik bobot rata-rata sebesar 21%,

d.

D04 : arus barang dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 22%, dan

e.

D05 : arus penumpang dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 17%.



Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 5 sub variabel dari kriteria aspek volume perpindahan barang/penumpang memiliki nilai bobot yang hampir sama besar yang tentunya memiliki tingkat kepentingan yang sama-sama tinggi, dengan prioritas tingkat urutan mulai dari arus barang, arus petikemas dan jumlah kunjungan kapal. Meningkatnya volume bongkar muat dan ekspor impor barang yang merupakan representasi dari arus barang, maka makin meningkat pula kegiatan pelayanan suatu pelabuhan. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini. 2.

Aspek Akses Maritim Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria Aspek akses maritim (yang memiliki bobot 17%) dengan nilai sebagai berikut. No

Kode

Hitung

1

D01

50.00%

2

D02

50.00%

Total

100.00%

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek akses maritim setelah pembulatan sebagai berikut: a.

D01 : lebar serta kedalaman alur dan kolam pelabuhan dinilai responden memilik bobot rata-rata sebesar 50%,

b.

D02 : luas dan kedalaman tempat berlabuh jangkar dinilai responden memilik bobot rata-rata sebesar 50%,

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 2 sub variabel dari kriteria aspek akses maritim memiliki nilai bobot yang sama besar yang tentunya memiliki tingkat kepentingan yang sama-sama tinggi. Makin dalam alur dan kolam pelabuhan, maka makin banyak kapal Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama

227


yang akan berkunjung dengan draft kapal yang lebih dalam yang pada akhirnya kegiatan pelayanan suatu pelabuhan juga akan meningkat. Faktor kondisi geografis suatu pelabuhan memang harus menjadi ukuran utama khususnya dalam penilaian aspek teknis suatu pelabuhan. Sedimentasi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya biaya operasi terutama terkait dengan biaya pengerukan, pada umumnya pelabuhan alam yang memiliki kedalaman lebih dari – 14 MLWS berpeluang untuk dapat dimasuki kapal-kapal besar generasi terbaru. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini. 3.

Aspek fasilitas pelabuhan Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria Aspek fasilitas pelabuhan (yang memiliki bobot 18%) dengan nilai sebagai berikut. No

Kode

Hitung

1

D01

19.85%

2

D02

12.53%

3

D03

15.99%

4

D04

18.81%

5

D05

12.43%

6

D06

20.39%

Total

100.00%

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek fasilitas pelabuhan setelah pembulatan sebagai berikut:

228

a.

D01 : Panjang dermaga dinilai responden memilik bobot ratarata sebesar 20%,

b.

D02 : Luas gudang dinilai responden memilik bobot rata-rata sebesar 13%,

c.

D03 : Luas lapangan penumpukan (CY) dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 16%, Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


d.

D04 : Luas terminal petikemas dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 19%,

e.

D05 : Luas terminal penumpang dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 12%,

f.

D06 : Produktivitas bongkar muat kapal di dermaga (TSHB – Tons Ships Hour at Berth) dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%.

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa aspek fasilitas pelabuhan yang bernilai bobot sebesar 18% merupakan prioritas pilihan kedua responden, dibandingkan dengan ke 5 aspek lainnya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam penentuan klasifikasi pelayanan pelabuhan faktor ketersediaan fasilitas pelabuhan juga penting. Tingkat pemanfaatan dermaga atau Berth Occupancy Ratio (BOR) yang tinggi, biasanya hanya bisa dipecahkan menambah dermaga. Produktivitas bongkar muat TSHB yang tinggi, berarti kegiatan bongkar muat makin efektif. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini. 4.

Aspek Akses Daratan Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria Aspek akses daratan (yang memiliki bobot 15%) dengan nilai sebagai berikut. No

Kode

Hitung

1

D01

43.29%

2

D02

29.18%

3

D03

27.53%

Total


100.00%

229


Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek akses daratan setelah pembulatan sebagai berikut: a.

D01 : Lebar dan jumlah jalur pintu masuk/keluar pelabuhan melalui jalan raya, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 43%,

b.

D02 : jumlah peralatan bongkar muat dinilai responden memilik bobot rata-rata sebesar 29%,

c.

D03 : jumlah tenaga kerja bongkar muat dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 28%.

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 3 sub variabel dari kriteria aspek akses daratan, yang mana lebar dan jumlah jalur pintu masuk/keluar pelabuhan melalui jalan raya memiliki nilai bobot yang paling besar diantara dua lainnya. Kelancaran kegiatan bongkar muat dari dan ke pelabuhan merupakan faktor yang penting untuk menekan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan. Makin banyak jumlah jalur pintu masuk/keluar pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat makin lancar. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini. 5.

Aspek fasilitas keselamatan dan keamanan Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria Aspek fasilitas keselamatan dan keamanan (yang memiliki bobot 15%) dengan nilai sebagai berikut. No

Kode

Hitung

1

D01

18.82%

2

D02

16.72%

3

D03

15.50%

4

D04

15.60%

5

D05

16.28%

6

D06

17.08%

Total

230

100.00%



Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek fasilitas keselamatan dan keamanan setelah pembulatan sebagai berikut: a.

D01 : Kecukupan Sarana dan Prasarana Navigasi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 19%,

b.

D02 : Keandalan Sarana dan Prasarana Navigasi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 17%,

c.

D03 : Rasio Jumlah Pandu terhadap Jumlah Kebutuhan Pandu Ideal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%,

d.

D04 : Rasio Jumlah Kapal Pandu terhadap Jumlah Kebutuhan Kapal Pandu Ideal, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 16%,

e.

D05 : Rasio Jumlah Kapal Tunda terhadap Jumlah Kebutuhan Kapal Tunda Ideal, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 16%,

f.

D06 : Rasio Luas Area Pelabuhan Yang Steril Menurut ISPS Code terhadap Luas Area DLKR Pelabuhan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 17%.

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa aspek fasilitas keselamatan dan keamanan yang bernilai bobot sebesar 15%, terutama pada aspek kecukupan sarana dan prasarana navigasi merupakan pilihan utama responden, dibandingkan dengan ke 5 aspek lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana navigasi yang cukup dan andal sesuai aturan internasional (IALA) merupakan faktor yang penting dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Aspek aspek kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana navigasi, yang menjadi pilihan responden, memang sangat tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil pembobotan diatas, kiranya dapt menjadi acuan untuk penilaian klasifikasi pelayanan pelabuhan selanjutnya.


231


6.

Aspek Status dan Fungsi Pelabuhan Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke – 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek status dan fungsi pelabuhan (yang memiliki bobot 12%) dengan nilai sebagai berikut. No

Kode

Hitung

1

D01

22.80%

2

D02

30.83%

3

D03

23.32%

4

D04

23.05%

Total

100.00%

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek status dan fungsi pelabuhan setelah pembulatan sebagai berikut: a.

D01 : Peran dalam hirarkhi pelabuhan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 23%,

b.

D02 : Peran terhadap pembangunan daerah, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 31%,

c.

D03 : Peran terhadap peningkatan aksesibilitas daerah, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 23%,

d.

D04 : Peran terhadap pertahanan dan keamanan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 23%.

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke – 4 sub variabel dari kriteria aspek akses status dan fungsi pelabuhan memiliki nilai bobot yang sama besar yang tentunya memiliki tingkat kepentingan yang sama-sama tinggi pada ke – 3 sub variabel. Kegiatan kepelabuhanan yang dapat meningkatkan peran terhadap pembangunan daerah merupakan faktor utama pilihan responden terkait dengan aspek status dan fungsi pelabuhan. Pada era otonomi daerah,maka daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD-nya, melalui asas konkuren daerah ingin mengembangkan kegiatan-kegiatan kepelabuhanan yang dapat menjadi urusan bersama. Atas dasar 232



iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini. 7.

Penjelasan Sub Variabel Penilaian Dalam penetapan kriteria klasifikasi pelayanan pelabuhan, diperlukan kesepahaman khususnya terkait dengan cakupan lingkup masing-masing sub variabel. Pengertian umum yang mendasari penetapan kriteria klasifikasi pelayanan pelabuhan adalah sebagai berikut. a.

Jumlah kunjungan kapal adalah jumlah seluruh kunjungan kapal (unit) yang singgah di pelabuhan selama satu tahun, terdiri dari: kapal niaga; kapal wisata; kapal penangkap ikan; kapal negara; dan kapal perang,

b.

Jumlah GT kunjungan kapal adalah jumlah seluruh bobot kapal (GT) yang singgah di pelabuhan selama satu tahun, terdiri dari: kapal niaga; kapal wisata; kapal penangkap ikan; kapal negara; dan kapal perang,

c.

Arus petikemas adalah jumlah seluruh muatan yang diangkut dengan menggunakan peti kemas baik yang dimuat maupun yang dibongkar di pelabuhan selama satu tahun,

d.

Arus barang adalah jumlah seluruh jenis barang yang dimuat dan dibongkar maupun diekspor dan diimpor di pelabuhan yang diangkut dengan kendaraan air selama satu tahun, terdiri dari: general cargo; curah cair; curah kering,

e.

Arus penumpang adalah jumlah seluruh penumpang yang naik dan turun di pelabuhan yang diangkut dengan kendaraan air selama satu tahun,

f.

Lebar serta kedalaman alur dan kolam pelabuhan (M/LWS) adalah kedalaman maksimal alur dan kolam pelabuhan yang digunakan sebagai tempat pelayanan kapal,

g.

Luas dan kedalaman tempat berlabuh jangkar adalah luas dan kedalaman maksimal kolam yang digunakan untuk tempat berlabuh jangkar,


233


234

h.

Panjang dermaga (M) adalah jumlah panjang keseluruhan dermaga yang digunakan sebagai prasarana untuk melayani tambat kapal.

i.

Luas gudang (M2) adalah jumlah keseluruhan luas gudang (ruang tertutup) yang digunakan sebagai tempat menyimpan barang dari dan ke kapal.

j.

Luas lapangan penumpukan/CY (M2) adalah jumlah keseluruhan luas lapangan penumpukan (ruang terbuka) yang digunakan sebagai tempat menyimpan barang dari dan ke kapal.

k.

Luas terminal petikemas (M2) adalah jumlah keseluruhan luas terminal peti kemas yang digunakan sebagai tempat bongkar muat dan penyimpanan peti kemas.

l.

Luas terminal penumpang (M2) adalah jumlah keseluruhan luas terminal penumpang yang digunakan sebagai tempat ruang tunggu untuk naik dan turun penumpang.

m.

Produktivitas bongkar muat kapal di dermaga (TSHB – Tons Ships Hour at Berth) adalah jumlah bongkar muat barang per ton per kapal.

n.

Lebar dan jumlah jalur pintu masuk/keluar pelabuhan melalui jalan raya adalah banyaknya jumlah jalur pintu keluar/masuk pelabuhan melalui akses jalan raya.

o.

Peralatan bongkar muat mekanik (unit) adalah jumlah keseluruhan fasilitas bongkar muat di pelabuhan yang digerakkan dengan tenaga mekanik.

p.

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah jumlah buruh per gang.

q.

Kecukupan Sarana dan Prasarana Navigasi adalah tersedianya sarana dan prasarana navigasi yang cukup sesuai dengan standar IALA,

r.

Keandalan Sarana dan Prasarana Navigasi adalah tersedianya sarana dan prasarana navigasi yang andal sesuai dengan standar IALA, Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


s.

Rasio Jumlah Pandu terhadap Jumlah Kebutuhan Pandu Ideal adalah jumlah pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas pemanduan,

t.

Rasio Jumlah Kapal Pandu terhadap Jumlah Kebutuhan Kapal Pandu Ideal, adalah jumlah kapal yang digunakan sebagai sarana bantu pemanduan untuk mengantar dan menjemput petugas pandu naik ke atau turun dari kapal,

u.

Rasio Jumlah Kapal Tunda terhadap Jumlah Kebutuhan Kapal Tunda Ideal, jumlah kapal yang digunakan sebagai sarana bantu penundaan dan atau menggandeng maupun mendorong kapal yang berolah gerak di perairan /kolam pelabuhan,

v.

Rasio Luas Area Pelabuhan Yang Steril Menurut ISPS Code terhadap Luas Area parkir DLKR Pelabuhan, adalah rasio antara luas area pelabuhan dengan area parkir yang ideal yang tidak mengganggu kelancaran kegiatan bongkar muat dari dank e pelabuhan,

w.

Peran dalam hirarkhi pelabuhan, adalah kesesuaian peran dengan hierarki pelabuhan antara lain pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan,

x.

Peran terhadap pembangunan daerah, adalah kegiatan kepelabuhanan yang dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah,

y.

Peran terhadap peningkatan aksesibilitas daerah, adalah kegiatan kepelabuhanan yang dapat menunjang peningkatan aksesibilitas daerah,

z.

Peran terhadap pertahanan dan keamanan, adalah kegiatan kepelabuhanan yang dapat menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan.


235


8.

Komponen dan besaran nilai evaluasi masing-masing sub variabel Adapun komponen dan besaran nilai evaluasi pada masing-masing sub variabel dalam penetapan kriteria klasifikasi pelayanan pelabuhan sebagai berikut. a.

Jumlah kunjungan kapal (unit) NO

b.

≤ 2,000

1

2

2,001 - 4,000

2

3

4,001 - 6,000

3

4

6,001 - 8,000

4

5

> 8,000

5

Jumlah GT kunjungan kapal (GT) NILAI

≤ 6,800,000

1

2

6,800,001 - 13,600,000

2

3

13,600,001 - 20,400,000

3

4

20,400,001 - 27,200,000

4

5

> 27,200,000

5

Arus petikemas (teu’s) ARUS PETIKEMAS (TEU’s)

NILAI

1

≤ 500,000

1

2

500,001 - 1,000,000

2

3

1000,001 - 1,500,000

3

4

1,500,001 - 2,000,000

4

5

> 2,000,000

5

Arus barang (ton) NO

236

BOBOT KAPAL (GT)

1

NO

d.

NILAI

1

NO

c.

KUNJUNGAN KAPAL (UNIT)

ARUS BARANG (TON)

NILAI

1

≤ 6,000,000

1

2

6000,001 - 12,000,000

2

3

12,000,001 - 18,000,000

3

4

18,000,001 - 24,000,000

4

5

> 24,000,000

5



e.

Arus penumpang (orang) NO

f.

≤ 400,000

1

2

400,001 - 800,000

2

3

800,001 - 1,200,000

3

4

1,200,001 - 1,600,000

4

5

> 1,600,000

5

Kedalaman alur dan kolam pelabuhan KEDALAMAN ALUR DAN KOLAM PELABUHAN

NILAI

1

≤5

1

2

5.1 - 9

2

3

9,1 - 14

3

4

14,1 - 18

4

5

> 18

5

Kedalaman tempat berlabuh jangkar NO

h.

NILAI

1

NO

g.

ARUS PENUMPANG ((ORANG)

KEDALAMAN TEMPAT BERLABUH JANGKAR

NILAI

1

≤5

1

2

5.1 - 9

2

3

9,1 - 14

3

4

14,1 - 18

4

5

>18

5

Dermaga (M) NO

PANJANG DERMAGA (M)

NILAI

1

≤ 1,100

1

2

1,101 - 2,200

2

3

2,201 - 3,300

3

4

3,301 - 4,400

4

5

> 4,400

5


237


i.

Luas Gudang (M2) LUAS GUDANG (M2)

NO

j.

1

≤ 7,200

1

2

7,201 - 14,400

2

3

14,401 -21,600

3

4

21,601 - 28,800

4

5

> 28,800

5

Luas Lapangan Penumpukan/CY (M2) NO

k.

NILAI

≤ 27,000

1

2

27,001 - 54,000

2

3

54,001 - 81,000

3

4

81,001 - 108,000

4

5

> 108,000

5

Luas Terminal Peti Kemas (M2) LUAS TERMINAL PETIKEMAS (M2)

NILAI

1

≤ 18,000

1

2

18,001 - 36,000

2

3

36,001 - 54,000

3

4

54,001 - 72,000

4

5

> 72,000

5

Luas Terminal Penumpang (M2) NO

238

LUAS LAPANGAN PENUMPUKAN/CY ( M2)

1

NO

l.

NILAI

LUAS TERMINAL PENUMPANG (M2)

NILAI

1

≤ 500

1

2

501 - 1,000

2

3

1,001 - 1,500

3

4

1,501 - 2,000

4

5

> 2,000

5



m.

Produktivtas BM TSHB NO

n.

≤ 12

1

2

12,1 - 24

2

3

24,1 - 36

3

4

36,1 - 48

4

5

> 48

5

Pintu keluar masuk

1

LEBAR DAN JUMLAH JALUR PINTU MASUK/KELUAR PELABUHAN MENUJU JALAN RAYA ≤ 2

NILAI 1

2

2-4

2

3

5-7

3

4

8 - 10

4

5

> 10

5

Peralatan bongkar muat (Unit) NO

p.

NILAI

1

NO

o.

PRODUKTIVITAS BM TON SHIP HOUR BERTH

JUMLAH ALAT BM (UNIT)

NILAI

1

≤ 17

1

2

18 - 35

2

3

36 - 53

3

4

54 - 71

4

5

> 71

5

TKBM (Orang) NO

JUMLAH TKBM (ORANG)

NILAI

1

≤ 350

1

2

351 - 700

2

3

701 - 1050

3

4

1051 - 1400

4

5

> 1400

5


239


q.

Kecukupan sarana prasarana navigasi NO

r.

≤ 23

1

2

24 - 47

2

3

48 - 71

3

4

72 - 95

4

5

> 95

5

Keandalan sarana dan prasarana navigasi KEANDALAN SARANA PRASARAN NAVIGASI (%) ≤ 23

1

2

24 - 47

2

3

48 - 71

3

4

72 - 95

4

5

> 95

5

Jumlah pandu JUMLAH PANDU (UNIT)

NILAI

1

≤ 2

1

2

3-5

2

3

6-8

3

4

9 - 11

4

5

> 11

5

Jumlah kapal pandu NO

240

NILAI

1

NO

t.

NILAI

1

NO

s.

KECUKUPAN SARANA PRASARAN NAVIGASI (%)

JUMLAH KAPAL PANDU (UNIT)

NILAI

1

≤ 2

1

2

3-5

2

3

6-8

3

4

9 - 11

4

5

> 11

5



u.

Jumlah kapal tunda NO

v.

≤ 2

1

2

3-5

2

3

6-8

3

4

9 - 11

4

5

> 11

5

Rasio luas area pelabuhan terhadap area parkir RASIO LUAS AREA PELABUHAN YANG STERIL MENURUT ISPS CODE TERHADAP LUAS AREA PARKIR DLKR PELABUHAN (%)

NILAI

1

≤ 17

1

2

17,1 - 34

2

3

34,1 - 51

3

4

51,1 - 68

4

5

> 68

5

Peran dalam hierarki pelabuhan NO

x.

NILAI

1

NO

w.

JUMLAH KAPAL TUNDA (UNIT)

PERAN DALAM HIERARKI PELABUHAN

NILAI

1

Lokal

1

2

Regional

2

3

Pengumpul

3

4

Utama Internasional

4

5

Utama Hub Internasional

5

Peran terhadap pembangunan daerah NO

PERAN THD PEMB DAERAH

NILAI

1

Sangat Tidak Berperan

1

2

Tidak Berperan

2

3

Cukup Berperan

3

4

Berperan

4

5

Sangat Berperan

5


241


y.

Peran terhadap aksesibilitas daerah NO

z.

NILAI

1


1

2

Tidak Berperan

2

3

Cukup Berperan

3

4

Berperan

4

5

Sangat Berperan

5

Peran terhadap pertahanan keamanan NO

242

PERAN THD AKSESIBILITAS DAERAH

PERAN THD PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NILAI

1


1

2

Tidak Berperan

2

3

Cukup Berperan

3

4

Berperan

4

5

Sangat Berperan

5


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Skor pada Kriteria Klasifikasi Pelayanan Pelabuhan

NILAI

SKOR

NILAI

SKOR

NILAI

SKOR

KLAS 5

SKOR

KLAS 4

NILAI

KLAS 3

SKOR

KLAS 2

NILAI

KLAS 1

I

Volume perpindahan barang & penumpang

0.2259361

1

Jumlah kunjungan kapal

0.2116405

0.0478

5

0.24

4

0.19

3

0.14

2

0.10

1

0.05

2

Jumlah GT kunjungan kapal

0.1928914

0.0436

5

0.22

4

0.17

3

0.13

2

0.09

1

0.04

3

Arus petikemas

0.2060592

0.0466

5

0.23

4

0.19

3

0.14

2

0.09

1

0.05

4

Arus barang

0.2232311

0.0504

5

0.25

4

0.20

3

0.15

2

0.10

1

0.05

5

Arus penumpang

0.1661779

0.0375

5

0.19

4

0.15

3

0.11

2

0.08

1

0.04

II

Akses Maritim

0.171685

1

Kedalaman alur dan kolam pelabuhan;

0.5

0.0858

5

0.43

4

0.34

3

0.26

2

0.17

1

0.09

2

Kedalaman tempat berlabuh jangkar.

0.5

0.0858

5

0.43

4

0.34

3

0.26

2

0.17

1

0.09

III

Fasilitas Pelabuhan

0.180233

1

Panjang Dermaga

0.1984775

0.0358

5

0.18

4

0.14

3

0.11

2

0.07

1

0.04

2

Luas Gudang

0.1252886

0.0226

5

0.11

4

0.09

3

0.07

2

0.05

1

0.02

3

Luas lapangan penumpang/CY

0.1599457

0.0288

5

0.14

4

0.12

3

0.09

2

0.06

1

0.03

4

Luas terminal petikemas

0.1881031

0.0339

5

0.17

4

0.14

3

0.10

2

0.07

1

0.03

5

Luas terminal penumpang

0.1243153

0.0224

5

0.11

4

0.09

3

0.07

2

0.04

1

0.02

6

Produktivitas bongkar muat di dermaga

0.2038699

0.0367

5

0.18

4

0.15

3

0.11

2

0.07

1

0.04

IV

Akses Daratan Lebar dan jumlah jalur pintu masuk/keluar pelabuhan menuju jalan raya

0.1492876 0.0646

5

0.32

4

0.26

3

0.19

2

0.13

1

0.06

NO

1

KRITERIA


EUGEN

0.4329262

BOBOT

243

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) NILAI

SKOR

NILAI

SKOR

NILAI

SKOR

KLAS 5

SKOR

KLAS 4

NILAI

KLAS 3

SKOR

KLAS 2

NILAI

KLAS 1

2

Jumlah peralatan bongkar muat

0.2917731

0.0436

5

0.22

4

0.17

3

0.13

2

0.09

1

0.04

3

Jumlah Tenaga Kerja Bongkar Muat

0.2753007

0.0411

5

0.21

4

0.16

3

0.12

2

0.08

1

0.04

V

Fasilitas Keselamatan dan Keamanan

0.1552214

1

Kecukupan sarana dan prasarana navigasi;

0.1882447

0.0292

5

0.15

4

0.12

3

0.09

2

0.06

1

0.03

2

0.1671754

0.0259

5

0.13

4

0.10

3

0.08

2

0.05

1

0.03

0.1549777

0.0241

5

0.12

4

0.10

3

0.07

2

0.05

1

0.02

0.1559816

0.0242

5

0.12

4

0.10

3

0.07

2

0.05

1

0.02

0.1627847

0.0253

5

0.13

4

0.10

3

0.08

2

0.05

1

0.03

0.1708359

0.0265

5

0.13

4

0.11

3

0.08

2

0.05

1

0.03

VI

Keandalan sarana dan prasarana navigasi; Rasio jumlah pandu terhadap jumlah kebutuhan pandu ideal; Rasio jumlah kapal pandu terhadap jumlah kebutuhan kapal pandu; Rasio jumlah kapal tunda terhadap jumlah kebutuhan kapal tunda ideal; Rasio luas area pelabuhan yang steril menurut ISPS Code terhadap luas area parkir DLKR pelabuhan. Aspek Status dan Fungsi Pelabuhan

1

Peran dalam Hirarkhi pelabuhan

0.2280166

0.0268

5

0.13

4

0.11

3

0.08

2

0.05

1

0.03

2

Peran terhadap pembangunan daerah

0.3082517

0.0363

5

0.18

4

0.15

3

0.11

2

0.07

1

0.04

3

Peran terhadap peningkatan aksesibilitas daerah

0.2331987

0.0274

5

0.14

4

0.11

3

0.08

2

0.05

1

0.03

4

Peran terhadap pertahanan dan keamanan

0.2305331

0.0271

5

0.14

4

0.11

3

0.08

2

0.05

1

0.03

NO

3 4 5 6

KRITERIA

TOTAL

244

EUGEN

BOBOT

0.1176369

1.0000

5.00


4.00

3.00

2.00

1.00

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.3 Hasil Perhitungan Untuk Penetapan Kelas Pelabuhan NO

PARAMETER

BOBOT

NILAI TG. PRIOK

SKOR

NILAI TG. PERAK

SKOR

NILAI B. MASIN

SKOR

1

Kunjungan kapal

0.0478

5

0.239

5

0.239

5

0.239

2

Gt kapal

0.0436

5

0.218

5

0.218

5

0.218

3

Barang

0.0466

5

0.233

3

0.1398

5

0.233

4

Penumpang

0.0504

4

0.2016

3

0.1512

1

0.0504

5

Petikemas

0.0375

3

0.1125

2

0.075

1

0.0375

6

Kdlmn alur & klm

0.0858

3

0.2574

3

0.2574

2

0.1716

7

Kdlmn labuh jangkar

0.0858

3

0.2574

3

0.2574

2

0.1716

8

Pjg dermaga

0.0358

5

0.179

5

0.179

3

0.1074

9

Luas gudang

0.0226

5

0.113

5

0.113

3

0.0678

10

Luas CY

0.0288

5

0.144

5

0.144

3

0.0864

11

Luas tmnl pk

0.0339

5

0.1695

5

0.1695

3

0.1017

12

Luas tmnl pnp

0.0224

5

0.112

5

0.112

3

0.0672

13

Prod. BM (tshb)

0.0367

5

0.1835

5

0.1835

3

0.1101

14

Jalur pintu keluar masuk

0.0646

5

0.323

4

0.2584

3

0.1938

15

Alat B/M (unit)

0.0436

5

0.218

4

0.1744

3

0.1308

16

TKBM

0.0411

4

0.1644

5

0.2055

3

0.1233

17

Kecukupan sarpras navigasi

0.0292

4

0.1168

5

0.146

4

0.1168

18

Keandalan sarpras navigasi

0.0259

4

0.1036

5

0.1295

4

0.1036

19

Kapal tunda

0.0241

3

0.0723

4

0.0964

4

0.0964

20

Kapal pandu

0.0242

3

0.0726

4

0.0968

4

0.0968

21

Pandu

0.0253

3

0.0759

4

0.1012

4

0.1012

0.0265

5

0.1325

4

0.106

4

0.106

0.0268

4

0.1072

4

0.1072

3

0.0804

0.0363

5

0.1815

5

0.1815

5

0.1815

0.0274

5

0.137

5

0.137

5

0.137

0.0271

5

0.1355

5

0.1355

5

0.1355

22 23 24 25 26

Rasio area plb thd area parkir Peran thd hierarki pelabuhan Peran thd pembgn daerah Peran thd aksesibilitas daerah Peran thd pertahanan dan keamanan TOTAL SKOR

4.2602


4.1142

3.2648

245

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.4 Contoh Hasil Perhitungan Untuk Penetapan Kelas Pelabuhan

B.

NO

KELAS

SKOR INTERVAL

1

KELAS 5

2

PELABUHAN

0 - 1.0000

Tg. Priok -

Tg. Perak -

B.masin -

KELAS 4

1.0001 - 2.0000

-

-

-

3

KELAS 3

2.0001 - 3.0000

-

-

-

4

KELAS 2

3.0001 - 4.0000

-

-

3.2648

5

KELAS 1

4.0001 - 5.0000

4.2602

4.1142

-

KRITERIA TRAYEK TETAP DAN TERATUR, SERTA TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR Substansi rancangan penetapan kriteria trayek tetap dan teratur, serta tidak tetap dan tidak teratur meliputi: ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, serta persyaratan. Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada PP 20/2010 tentang Angkutan di Perairan, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek Wajib menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan teratur, sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, Wajib mempublikasikan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal kepada masyarakat di setiap pelabuhan yang disinggahi, Wajib mempublikasikan besaran tarifnya kepada masyarakat untuk Angkutan Penumpang, Penyimpangan berupa OMISI, boleh dilakukan apabila kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya, tidak tersedia muatan pada pelabuhan berikutnya, atau kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan berikutnya. Penyimpangan ini wajib dilaporkan kepada Menteri, Penyimpangan berupa DEVIASI, boleh dilakukan apabila kapal yang dioperasikan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh negara. Penyimpangan ini wajib dilaporkan kepada Menteri, dan Penggantian kapal atau SUBSTITUSI dapat dilakukan apabila kapal mengalami kerusakan permanen, sedang dalam perbaikan atau docking, atau tidak sesuai dengan kondisi muatan. Penggantian atau subtitusi ini wajib dilaporkan kepada Menteri.

246



1.

Trayek Tetap dan Teratur Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada PP 20/2010 tentang Angkutan di Perairan, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek Wajib menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan teratur, sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, Wajib mempublikasikan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal kepada masyarakat di setiap pelabuhan yang disinggahi, Wajib mempublikasikan besaran tarifnya kepada masyarakat untuk Angkutan Penumpang, Penyimpangan berupa OMISI, boleh dilakukan apabila kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya, tidak tersedia muatan pada pelabuhan berikutnya, atau kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan berikutnya. Penyimpangan ini wajib dilaporkan kepada Menteri, Penyimpangan berupa DEVIASI, boleh dilakukan apabila kapal yang dioperasikan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh negara. Penyimpangan ini wajib dilaporkan kepada Menteri, dan Penggantian kapal atau SUBSTITUSI dapat dilakukan apabila kapal mengalami kerusakan permanen, sedang dalam perbaikan atau docking, atau tidak sesuai dengan kondisi muatan. Penggantian atau subtitusi ini wajib dilaporkan kepada Menteri.

2.

Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada PP 20/2010 tentang Angkutan di Perairan, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek pengoperasian kapal dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan pada Menteri setiap 3 (tiga) bulan, hanya dapat mengangkut muatan barang curah kering dan curah cair, barang sejenis, atau barang tidak sejenis tetapi untuk menunjang kegiatan tertentu. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelayaran rakyat, dan muatan wajib dilengkapi dengan syarat-syarat perjanjian pengangkutan yang bersifat tetap dan berlaku umum. Penentuan trayek dilakukan berdasarkan usulan dari perusahaan pelayaran nasional yang selanjutnya diajukan kepada Dirjen


247


Perhubungan Laut. Trayek tetap dan teratur dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional yang rutenya akan dievaluasi setiap tahun. Aspek keteraturan merupakan kriteria utama dari penentuan trayek. Publikasi jadwal kedatangan dan keberangkatan merupakan kriteria dalam penentuan trayek dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apakah kapal tersebut beroperasi secara teratur atau tidak. Jadwal kepastian kedatangan dan keberangkatan kapal menunjukkan aspek keteraturan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat cuaca buruk, digunakan untuk kepentingan negara dan kerusakan yang terjadi pada kapal harus dilaporkan kepada Menteri melalui Ditjen Perhubungan Laut agar kapal tidak melakukan perubahan trayek tanpa seizin Menteri. Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri:

248

•

Mempertimbangkan kelaiklautan kapal;

•

Menggunakan kapal berbendera indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;

•

Mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;

•

Mempertimbangkan kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan

•

Mempertimbangkan tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

•

Wajib melaporkan pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada menteri;

•

Wajib mengumumkan jadwal kedatangan kapalnya kepada masyarakat; dan

•

Wajib mengumumkan tarif, untuk kapal penumpang.

•

Wajib melayani kegiatan angkutan laut pada trayek tersebut untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan.

•

Dalam keadaan tertentu dapat melakukan penyimpangan trayek berupa:

serta

keberangkatan



omisi dilakukan apabila: kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam suatu trayek yang bersangkutan; tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya; atau kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan berikutnya; deviasi dilakukan apabila kapal yang dioperasikan pada trayek yang telah ditetapkan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh negara. •

Selain melakukan penyimpangan trayek perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantian kapal atau substitusi. Penggantian kapal atau substitusi dapat dilakukan apabila: kapal mengalami kerusakan permanen; kapal sedang dalam perbaikan atau docking; atau kapal tidak sesuai dengan kondisi muatan.

•

Dapat dilakukan oleh armada angkutan laut pelayaran rakyat yang menggunakan kapal motor dengan ukuran tertentu.

•

Dapat dilakukan oleh armada pelayaran perintis untuk kegiatan angkutan di daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.

•

Trayek angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil ditetapkan oleh menteri dan dilakukan evaluasi setiap tahun.

•

Menteri dalam menetapkan trayek angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil harus mempertimbangkan: keterpaduan intramoda transportasi transportasi darat, laut, dan udara;

laut

dan antarmoda

usul dan saran pemerintah daerah setempat; kesiapan fasilitas pelabuhan atau tempat lain yang ditunjuk; kesiapan fasilitas keselamatan pelayaran; keterpaduan dengan program sektor lain; dan Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama

249


keterpaduan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. •

Penempatan kapal untuk mengisi trayek angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil harus memperhatikan tipe dan ukuran kapal.

•

Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan trayek tetap dan teratur hanya dimungkinkan melakukan penyimpangan trayek berupa omisi, deviasi, dan penggantian kapal atau substitusi karena alasan tertentu berdasarkan izin dari Menteri.

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri: •

wajib melaporkan pada menteri.

•

Laporan pengoperasian dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

•

Hanya dapat mengangkut muatan: barang curah kering dan curah cair; barang yang sejenis; atau barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu. Ketentuan di atas tidak berlaku untuk perusahaan pelayaran rakyat.

•

Dapat dilakukan oleh armada angkutan laut pelayaran rakyat yang menggunakan kapal layar tradisional dan KLM.

•

Perusahaan pelayaran-rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur dapat mengangkut muatan: barang umum; barang curah kering dan/atau curah cair; dan/atau barang yang sejenis, dalam jumlah dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.

250

tertentu,

sesuai



Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur yang melayani kegiatan angkutan laut luar negeri: Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal dan realisasi kapal yang telah dioperasikan kepada Menteri dengan melampirkan: •

Nama kapal yang melayani trayek tetap dan teratur;

•

Nama pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadwal tetap dan teratur dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sesuai jadwal pelayaran; dan

•

Realisasi pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan sesuai jadwal pelayaran.

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur yang melayani kegiatan angkutan laut luar negeri: Apabila tidak memenuhi kewajiban pada butir 1 tersebut di atas.

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk kriteria dan variabel penilaian adalah sebagai berikut. Bobot dari setiap aspek yang dinilai menjadi kriteria trayek tetap dan teratur adalah sebagai berikut: •

Aspek Teknis dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 30%.

•

Aspek Operasional dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 35%.

•

Aspek Ekonomi dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar

20%. •

Aspek Administrasi dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar

15%. 3.

Aspek Teknis Penilaian responden untuk bobot sub variabel dari kriteria aspek teknis adalah sebagai berikut:


251


4.

252

a.

Kepemilikan kapal menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.

b.

Tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.

c.

Faktor muatan yang layak dan berkesinambungan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%.

d.

Mempertimbangkan kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%.

e.

Kapal laik laut yang dibuktikan dengan sertifikast-sertifikat pengesahan gambar, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%.

f.

Mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.

Aspek Operasional a.

Pengoperasian kapal tertentu, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%.

b.

Penggantian kapal atau subtitusi dengan persyaratan tertentu seperti kapal mengalami kerusakan permanen, kapal sedang dalam perbaikan, kapal tidak sesuai dengan kondisi muatan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.

c.

Menyinggahi pelabuhan secara teratur dan melayani trayek paling sedikit 6 bulan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%.

d.

Ada tidaknya Penyimpangan berupa omisi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.

e.

Ada Tidaknya Penyimpangan berupa deviasi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.

f.

Jenis muatan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%



5.

g.

Pengumuman tarif secara terbuka, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%

h.

Kepastian jadual kapal, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 15%

i.

Memiliki keterpaduan intra dan antar moda, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%

Aspek Administrasi a.

Laporan penempatan kapal dalam trayek liner dan laporan pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri. Laporan disampaikan dengan melampirkan: 1) 2) 3)

Surat Izin Usah Angkutan Laut (SIUPAL); Spesifikasi kapal milik/charter/dioperasikan yang masih berlaku; Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report).

Dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 50% b.

Permohonan Surat Kapal Status Liner Permohonan Surat Kapal Status Liner tersebut disampaikan dengan melampirkan photo-copy dokumen-dokumen sebagai berikut : 1)

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/ Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); 2) Copy Letter of Appointment/Agency Agreement/Charter Party; 3) Copy Sailing Schedule; 4) Surat Pernyataan kesanggupan untuk melayari status liner/sailing schedule yang telah ditetapkan; 5) Ship’s particular; 6) ISSC, CSO. Dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 50%


253


NO I 1

Tabel 5.5 Bobot Untuk Kriteria dan Variabel Penilaian pada Trayek Tetap dan Teratur, Serta Tidak Tetap Dan Tidak Teratur TRAYEK TETAP DAN TIDAK TIDAK TETAP DAN TERATUR TIDAK TERATUR KRITERIA BOBOT NILAI SKOR NILAI SKOR Aspek Teknis Kepemilikan kapal menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia Tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan

30% 10%

0.03

1

0.03

0

0

15%

0.05

1

0.045

0

0

Faktor muatan yang layak dan berkesinambungan mempertimbangkan kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi Kapal laik laut yang dibuktikan dengan sertifikast-sertifikat pengesahan gambar mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan

20%

0.06

1

0.06

0

0

20%

0.06

1

0.06

1

0.06

20%

0.06

1

0.06

1

0.06

15%

0.05

1

0.045

1

0.045

II

Aspek Operasional

35%

1

5%

0.02

1

0.0175

1

0.0175

10%

0.04

1

0.035

0

0

25%

0.09

1

0.0875

0

0

4

Pengoperasian kapal tertentu Penggantian kapal atau subtitusi dengan persyaratan tertentu Menyinggahi pelabuhan secara teratur dan melayani trayek paling sedikit 6 bulan Penyimpangan berupa omisi

15%

0.05

1

0.0525

0

0

5

Penyimpangan berupa deviasi

15%

0.05

1

0.0525

0

0

6

Jenis muatan

5%

0.02

1

0.0175

1

0.0175

7

Pengumuman tarif secara terbuka

5%

0.02

1

0.0175

0

0

8

Kepastian jadual kapal

15%

0.05

1

0.0525

0

0

9

Memiliki keterpaduan intra dan antar moda

5%

0.02

1

0.0175

1

0.0175

2 3 4 5 6

2 3

254


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) NO

KRITERIA

BOBOT

TRAYEK TETAP DAN TERATUR NILAI

III 1 2 3 4 IV 1 2

Aspek Ekonomi Trayek liner dapat menghubungkan antar pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. Pengembangan pusat industri perdagangan.

SKOR

20%

TIDAK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR NILAI

SKOR

0

0

30%

0.06

1

0.06

0

0

20%

0.04

1

0.04

1

0.04

Pengembangan daerah. Mempertimbangkan Keterpaduan dengan sektor lain dan keutuhan wilayah NKRI

30%

0.06

1

0.06

1

0.06

20%

0.04

1

0.04

1

0.04

Aspek Adminstrasi laporan penempatan kapal dalam trayek liner dan laporan pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri. Permohonan Surat Kapal Status Liner

15%

0

50%

0.08

1

0.075

0

0

50%

0.08

1

0.075

0

0

TOTAL SKOR


0

1.000

255

0.358


Dengan mengacu pada Tabel tersebut di atas, maka perusahaan angkutan laut nasional yang dapat mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur sebagaimana rincian dalam tabel dengan nilai total skor sebesar 1.000. Dengan mengacu pada Tabel tersebut di atas, maka perusahaan angkutan laut nasional yang dapat mengoperasikan kapal pada jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratanpersyaratan yang diatur sebagaimana rincian dalam tabel dengan nilai total skor sebesar 0.358.

C.

PENETAPAN KRITERIA INTERNASIONAL

LOKASI

PELABUHAN

UTAMA

HUB

Substansi rancangan penetapan kriteria Lokasi Pelabuhan Utama Hub Internasional meliputi: ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, serta persyaratan-persyaratan. Dengan membandingkan pelabuhan-pelabuhan hub yang berada di kawasan Asia Tenggara, di antaranya Hongkong, Pelabuhan Singapura (PSA), Laim Chabang, Port Klang, dan Tanjung Pelepas. Tabel 5.6 Perbandingan Fasilitas dan Troughput Pelabuhan Hub

256



Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus berpedoman pada UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, KM 53/2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: •

Berperan sebagai pelabuhan utama primer (utama hub internasional) yang melayani angkutan alih muat (transhipment) peti kemas nasional dan internasional dengan skala pelayanan transportasi laut dunia;

•

Berperan sebagai pelabuhan induk yang melayani angkutan peti kemas nasional dan internasional sebesar 2.500.000 TEU's/tahun atau angkutan lain yang setara;

•

Berperan sebagai pelabuhan alih muat angkutan peti kemas nasional dan internasional dengan pelayanan berkisar dan 3.000.000 – 3.500.000 TEU's/tahun atau angkutan lain yang setara;

•

Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional ± 500 mil;

•

Kedalaman minimal pelabuhan : -12 m LWS;

•

Memiliki dermaga peti kemas minimal panjang 350 m', 4 crane, dan lapangan penumpukan peti kemas seluas 15 Ha; dan

•

Jarak dengan pelabuhan internasional hub lainnya 500–1.000 mil.


257


Berdasarkan bobot setiap aspek kriteria yang dinilai oleh pengguna jasa, maka pelabuhan hub internasional harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: •

Harus sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional.

•

Harus sesuai dengan RTRW nasional, RTRW provinsi, dan atau RTRW kabupaten/kota.

•

Harus sesuai dengan potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah.

•

Harus sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

•

Harus disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pelabuhan nasional.

•

Harus mempertimbangkan kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional.

•

Harus memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang.

•

Harus terintegrasi internasional.

•

Harus memenuhi persyaratan kedalaman alur, kolam pelabuhan, dan kondisi gelombang.

dengan

simpul

jaringan

transportasi

laut

Berdasarkan opini dan aturan yang ada dapat diketahui bahwa pengembangan pelabuhan harus didasarkan pada rencana induk pelabuhan nasional, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik di pusat maupun di daerah. Akses ke pelabuhan juga didung oleh jaringan transportasi arteri primer untuk menunjang kelancaran arus barang dan terintegrasi dengan jalur pelayaran internasional. Berdasarkan pertimbangan kebijakan kepelabuhanan, tata ruang wilayah, sistem transportasi nasional, prasarana pelabuhan, dan legitimasi kepelabuhanan, maka kriteria dan variabel penilaian pelabuhan utama hub internasional dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

258



KRITERIA

Tabel 5.7 Kriteria dan Variabel Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Hub Internasional Berdasarkan RKM Tatanan Kepelabuhanan Nasional VARIABEL

PARAMETER

Kegiatan Utama Pelabuhan I Klasifikasi Volume bongkar muat sangat besar

> 34.211.001

Akses Ke Sistem Jaringan Transportasi Primer II

III

Terhubungkan dengan sistem jaringan transportasi primer klasifikasi “Arteri”

Nilai 5

Akses Ke Jalur Pelayaran Nasional (ALKI) dan Jalur Pelayaran Internasional (Mil) Klasifikasi Jarak sangat dekat dengan Jalur Internasional / ALKI)

< 53

Pengembangan Spasial (Km) IV

V

Klasifikasi Jarak sangat dekat dengan Pusat Pengembangan Nasional

< 82

Kesesuaian dengan Sistem Perundangan (UU No.17/2008 dan KM 53/2002) Pelabuhan Utama (Internasional Hub dan Internasional)

Nilai 5

Ketersediaan Prasarana Kepelabuhanan VI

1

Berdasarkan panjang kapal: Klasifikasi Pelayanan Dermaga bagi Ukuran Kapal panjang (m)

2

Berdasarkan kedalaman kolam pelabuhan: Klasifikasi Kedalaman dermaga (draft) Sangat Dalam (m)

209 s.d. 262 > 14

Pemilihan kriteria penentuan lokasi pelabuhan utama hub internasional dilakukan berdasarkan kegiatan utama pelabuhan, akses ke jaringan transportasi primer, akses maritim, pengembangan spasial dan ketersediaan prasarana kepelabuhanan (sebagaimana telah dijelaskan pada rancangan kriteria klasifikasi pelayanan pelabuhan). Volume bongkar muat menjadi kriteria utama karena semakin besar volume bongkar muat maka pelabuhan tersebut semakin memegang peran yang penting. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa suatu pelabuhan utama hub internasional harus mampu melayani volume bongkar muat dalam jumlah yang sangat besar, yakni minimal 34 juta ton. Semakin dekat jarak pelabuhan ke sistem jaringan Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama

259


transportasi primer, maka aksesnya semakin baik dan nilainya semakin tinggi. Pelabuhan utama hub internasional harus terhubungkan dengan sistem jaringan transportasi primer untuk kelancaran pergerakan arus barang. Perkembangan pelabuhan juga tergantung pada kedekatan jarak pelabuhan dengan jalur pelayaran, karena pelabuhan tersebut akan dikunjungi banyak kapal yang melintas di jalur pelayaran. Semakin jauh pelabuhan dari jalur pelayaran, maka semakin kecil pelabuhan tersebut untuk dikunjungi. Sebagaimana diketahui bahwa pelabuhan di Singapura, Belawan, Makassar merupakan pelabuhan yang sangat dekat dengan jalur pelayaran internasional, sehingga banyak kapal yang berkunjung ke pelabuhan tersebut. Lain halnya dengan pelabuhan yang tidak dekat dengan jalur pelayaran, seperti pelabuhan yang terletak di Samudera Hindia jarang dikunjungi kapal. Semakin dekat jarak pelabuhan ke jalur pelayaran, maka peluang pelabuhan tersebut berkembang akan semakin besar. Pengembangan suatu pelabuhan tidak terlepas dari pola pengembangan spasial (tata ruang) di suatu wilayah, dan bisa juga terjadi sebaliknya. Lokasi pelabuhan utma hub internasional harus dekat dengan Pusat Kegiatan skala Nasional (PKN) di suatu wilayah. Ketersediaan prasarana kepelabuhanan digunakan sebagai penentu dalam menetapkan hierarki kepelabuhanan karena skala pelayanan suatu pelabuhan sangat menentukan klas/hierarkinya. Ketersediaan dan kesiapan fasilitas pelabuhan merupakan faktor utama keberhasilan pelabuhan dalam memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien dan dapat dijadikan sebagai ukuran apakah pelabuhan tersebut cocok untuk menjadi pelabuhan hub internasional atau tidak. Pelabuhan utma hub internasional harus didukung oleh fasilitas dermaga yang mampu melayani kapal dengan panjang minimal 209 meter dan memiliki kedalaman kolam pelabuhan minimal 14 meter. Proses perhitungan dalam penetapan lokasi pelabuhan berdasarkan hierarki pelabuhan utama hub internasional, mengacu dan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

260

•

Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

•

Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;



•

Kelayakan teknis dengan memperhatikan luas perairan (alur dan kolam), peta bathimetry/kedalaman perairan, kesesuaian hierarki, kedekatan jarak pelabuhan dengan jalur pelayaran internasional, kedekatan jarak pelabuhan dengan pusat pengembangan nasional, kondisi tanah, luas daratan dan pelayanan dermaga bagi ukuran panjang kapal;

•

Kelayakan ekonomis dengan memperhatikan produk domestik regional bruto, aktivitas perdagangan dan industri yang ada, serta prediksi di masa mendatang, perkembangan aktivitas volume barang dan penumpang, kontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduk dan perhitungan ekonomis/finansial;

•

Kelayakan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung lokasi, kawasan konservasi dan hutan lindung;

•

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat yang berdampak pada peningkatan aktivitas penumpang, barang dan hewan dari dan keluar pelabuhan;

•

Keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi;

•

Adanya aksesibilitas terhadap hinterland untuk kelancaran distribusi dan industri;

•

Keselamatan dan keamanan pelayaran; dan

•

Pertahanan dan keamanan negara.

•

Permohonan penetapan lokasi pelabuhan disesuaikan dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan diajukan oleh penyelenggara pelabuhan laut/pemerintah atau pemerintah daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya mengenai keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; rancangan Rencana Induk Pelabuhan dan rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.


261


hasil studi kelayakan mengenai : kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat, keterpaduan intra-dan antarmoda, aksesibilitas terhadap hinterland, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pertahanan dan keamanan; hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut yang diketahui oleh pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat. Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran dan PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek teknis, ekonomis, lingkungan, dan kelengkapan administrasi. Di samping aspekaspek tersebut, juga harus memenuhi Kriteria dan variabel penilaian pelabuhan menurut RKM tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Penilaian bobot tersebut didapat dari pengolahan data hasil opini responden yang diolah menggunakan ANP (Analytichal Network Program). Data yang diolah adalah opini mengenai tingkat kepentingan dengan menggunakan skala 1 s.d. 9 dengan uraian sebagai berikut: NO

SKALA

1 2 3 4 5 6 7

1 3 5 7 9 2,4,6,8 1/3,1/5,1/7,1/9

DEFINISI DARI “IMPORTANCE” Sama penting Sedikit lebih penting Jelas lebih penting Sangat Jelas Penting Mutlak Penting Ragu-Ragu antara dua nilai yang berdekatan Kebalikan dari nilai diatas


Matrik hasil opini responden dapat dilihat pada tabel berikut:

262


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.8 Matrik Opini Responden Mengenai Tingkat Kepentingan Kriteria Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Hub Internasional

V V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11

V01 9.9842E+15 1.7941E+16 3.6461E+16 2.7479E+16 2.1794E+16 1.2690E+16 1.0335E+16 2.1476E+16 1.3051E+16 8.9849E+15 1.5892E+16

V02 5.2189E+15 9.3780E+15 1.9059E+16 1.4364E+16 1.1392E+16 6.6330E+15 5.4022E+15 1.1226E+16 6.8218E+15 4.6966E+15 8.3073E+15

V03 2.8177E+15 5.0631E+15 1.0290E+16 7.7550E+15 6.1506E+15 3.5812E+15 2.9166E+15 6.0607E+15 3.6831E+15 2.5357E+15 4.4851E+15

V04 3.5049E+15 6.2980E+15 1.2799E+16 9.6464E+15 7.6507E+15 4.4546E+15 3.6280E+15 7.5388E+15 4.5814E+15 3.1541E+15 5.5789E+15

V05 4.3511E+15 7.8185E+15 1.5889E+16 1.1975E+16 9.4977E+15 5.5300E+15 4.5038E+15 9.3589E+15 5.6874E+15 3.9156E+15 6.9258E+15

V06 8.1174E+15 1.4586E+16 2.9643E+16 2.2341E+16 1.7719E+16 1.0317E+16 8.4024E+15 1.7460E+16 1.0611E+16 7.3050E+15 1.2921E+16

V07 9.5655E+15 1.7188E+16 3.4932E+16 2.6327E+16 2.0880E+16 1.2157E+16 9.9014E+15 2.0575E+16 1.2503E+16 8.6082E+15 1.5226E+16

V08 4.5379E+15 8.1542E+15 1.6572E+16 1.2489E+16 9.9055E+15 5.7675E+15 4.6972E+15 9.7607E+15 5.9316E+15 4.0837E+15 7.2232E+15


Keterangan : V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11

: : : : : : : : : : :

Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Kesesuaian dengan RTRWN/RTRWP/RTRWK. Aspek teknis. Aspek ekonomis. Aspek lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Keterpaduan intra dan antarmoda transportasi. Adanya aksesibilitas terhadap hinterland. Keselamatan dan keamanan pelayaran. Pertahanan dan keamanan negara. Aspek administrasi.


263

V09 7.5959E+15 1.3649E+16 2.7739E+16 2.0906E+16 1.6581E+16 9.6541E+15 7.8626E+15 1.6338E+16 9.9288E+15 6.8356E+15 1.2091E+16

V10 1.1239E+16 2.0196E+16 4.1044E+16 3.0933E+16 2.4534E+16 1.4285E+16 1.1634E+16 2.4175E+16 1.4691E+16 1.0114E+16 1.7890E+16

V11 6.2281E+15 1.1191E+16 2.2744E+16 1.7141E+16 1.3595E+16 7.9157E+15 6.4468E+15 1.3396E+16 8.1410E+15 5.6048E+15 9.9137E+15

Jml 3.3994E+16 6.1085E+16 1.2414E+17 9.3561E+16 7.4204E+16 4.3205E+16 3.5188E+16 7.3120E+16 4.4435E+16 3.0592E+16 5.4111E+16 6.6763E+17


Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.9 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penentuan Bobot Komponen Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Hub Internasional

NO

KODE

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10

RIPN RTRWN/P/K Aspek teknis Aspek ekonomis Aspek lingkungan Eksos Antarmoda Akses hinterland Keselamatan dan keamanan pelayaran Pertahanan dan keamanan negara

5.0917 9.1494 18.5941 14.0138 11.1145 6.4714 5.2705 10.9520 6.6556 4.5821

11

V11

Aspek administrasi

8.1048

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk kriteria dan variabel penilaian setelah pembulatan sebagai berikut:

264

•

V01 : Rencana Induk Pelabuhan Nasional dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%.

•

V02 : Kesesuaian dengan RTRWN/RTRWP/RTRWK responden memiliki bobot rata-rata sebesar 9%.

•

V03 : Aspek teknis dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 19%.

•

V04 : Aspek ekonomis dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 14%.

•

V05 : Aspek lingkungan dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 11%.

•

V06 : Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 6%.

•

V07 : Keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%.

dinilai



•

V08 : Adanya aksesibilitas terhadap hinterland, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 11%.

•

V09 : Keselamatan dan keamanan pelayaran, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 7%.

•

V10 : Pertahanan dan keamanan negara, memiliki bobot rata-rata sebesar 5%.

•

V11 : Aspek administrasi, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 8%.

dinilai responden

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa aspek teknis yang bernilai bobot sebesar 19% merupakan pilihan utama responden, dibandingkan dengan ke 10 aspek lainnya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam penetapan lokasi pelabuhan penentuan klasifikasi pelayanan pelabuhan ditentukan oleh faktor utama yaitu aspek teknis. Faktor kedua dan berikutnya yaitu terkait dengan aspek ekonomis dan akses ke hinterland. Makin dalam alur dan kolam pelabuhan, maka makin banyak kapal yang akan berkunjung dengan draft kapal yang lebih dalam yang pada akhirnya kegiatan pelayanan suatu pelabuhan juga akan meningkat. Faktor kondisi geografis suatu pelabuhan memang harus menjadi ukuran utama khususnya dalam penilaian aspek teknis suatu pelabuhan. Sedimentasi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya biaya operasi terutama terkait dengan biaya pengerukan, pada umumnya pelabuhan alam yang memiliki kedalaman lebih dari – 14 MLWS berpeluang untuk dapat dimasuki kapal-kapal besar generasi terbaru. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini.

1.

Aspek Teknis Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek teknis (yang memiliki bobot 19%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut.


265

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.10 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penentuan Bobot Aspek Teknis pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Hub Internasional

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

KODE V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08

URAIAN Kesesuaian hierarki Luas daratan Luas perairan (alur dan kolam) Kedalaman perairan Kedekatan jalur internasional/alki Kondisi tanah Panjang kapal Kedekatan jarak dengan PPN TOTAL

BOBOT (%) 5.9436 11.1030 24.9475 17.3818 13.2237 8.6371 5.9436 12.8198 100.0000

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek teknis setelah pembulatan sebagai berikut:

266

a.

V01 : Kesesuaian hierarki, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 6%,

b.

V02 : Luas daratan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 11%,

c.

V03 : Luas perairan (alur dan kolam), dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 25%,

d.

V04 : Kedalaman perairan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 17%,

e.

V05 : Kedekatan jalur internasional/ALKI, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 13%,

f.

V06 : Kondisi tanah, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 9%,

g.

V07 : Panjang kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 6%,

h.

V08 : Kedekatan jarak dengan PPN, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 13%.



Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 8 sub variabel dari kriteria aspek teknis, luas perairan (alur dan kolam pelabuhan) memiliki nilai bobot yang paling besar. Makin dalam alur dan kolam pelabuhan, maka makin banyak kapal yang akan berkunjung dengan draft kapal yang lebih dalam yang pada akhirnya kegiatan pelayanan suatu pelabuhan juga akan meningkat. Sedimentasi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya biaya operasi terutama terkait dengan biaya pengerukan, pada umumnya pelabuhan alam yang memiliki kedalaman lebih dari – 14 MLWS berpeluang untuk dapat dimasuki kapal-kapal besar generasi terbaru. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini.

2.

Aspek Ekonomis Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek ekonomis (yang memiliki bobot 14%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.11 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penentuan Bobot Aspek Ekonomis pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Hub Internasional

NO

KODE

URAIAN

BOBOT (%)

1 2 3 4 5

V01 V02 V03 V04 V05

PDRB Aktivitas industri dan perdagangan Prediksi ke depan Volume barang dan penumpang Kontribusi taraf hidup

13.7534 12.1982 15.6649 23.6505 8.0004

6

V06

Ekonomis/finansial

26.7325

TOTAL

100.0000

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek ekonomis setelah pembulatan sebagai berikut: a.

V01 : PDRB, dinilai sebesar 14%,

responden


memiliki

bobot

rata-rata

267


b.

V02 : Aktivitas industri dan perdagangan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 12%,

c.

V03 : Prediksi kedepan, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 16%,

d.

V04 : Volume barang dan penumpang, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 23%,

e.

V05 : Kontribusi pada peningkatan taraf hidup, responden memiliki bobot rata-rata sebesar 8%,

f.

V06 : Perhitungan ekonomis/finansial, dinilai memiliki bobot rata-rata sebesar 27%,

dinilai

responden

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 6 sub variabel dari kriteria aspek ekomnomis, aspek perhitungan ekonomis/finansial memiliki nilai bobot yang paling besar yang tentunya memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi. Nilai keekonomian oleh responen dijadikan tolok ukur utama daria spek ekonomis.

3.

Aspek Lingkungan Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek lingkungan (yang memiliki bobot 11%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.12 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penentuan Bobot Aspek Lingkungan pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Hub Internasional

NO

KODE

URAIAN

1 2

V01 V02

Daya dukung lokasi Kawasan konservasi

41.2599 32.7480

3

V03

Kawasan hutan lindung

25.9921

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek lingkungan setelah pembulatan sebagai berikut:

268



a.

V01 : Daya dukung lokasi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 41%,

b.

V02 : Kawasan konservasi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 33%,

c.

V03 : Kawasan hutan lindung, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 26%,

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 3 sub variabel dari kriteria aspek lingkungan memiliki nilai bobot yang beragam yang tentunya memiliki tingkat kepentingan yang beragam pula. Daya dukung lokasi yang dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 41% ini, terbesar diantara dua lainnya. Peruntukan lahan menjadi factor yang sangat penting terutama terkait dengan program jangka panjang.

4.

Aspek Administrasi Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek administrasi (yang memiliki bobot 8%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.13 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penentuan Bobot Aspek Administrasi pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Hub Internasional

NO

KODE

1

V01

2

V02

3

V03

URAIAN Rekomendasi keterpaduan RTRWP/RTRWK Rancangan RIP, DLKr dan DLKp pelabuhan Studi kelayakan

4

V04

Hasil survei TOTAL

BOBOT (%) 16.4505 19.0343 21.2792 43.2360 100.0000

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek administrasi setelah pembulatan sebagai berikut:


269


a.

V01 : Rekomendasi mengenai keterpaduan dengan RTRWP dan RTRWK, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 17%,

b.

V02 : Rancangan RIP, DLKr dan DLKp pelabuhan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 19%,

c.

V03 : Studi kelayakan, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 21%,

d.

V04 : Hasil survei, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 43%,

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 4 sub variabel dari kriteria aspek administrasi, hasil survei memiliki nilai bobot yang paling besar. Hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut yang diketahui oleh pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat.

5.

Penjelasan Sub Variabel Penilaian Dalam penetapan lokasi pelabuhan, diperlukan kesepahaman khususnya terkait dengan cakupan lingkup masing-masing sub variabel. Pengertian umum yang mendasari penetapan kriteria lokasi pelabuhan adalah sebagai berikut.

270

a.

Lebar serta kedalaman alur dan kolam pelabuhan (M/LWS) adalah kedalaman maksimal alur dan kolam pelabuhan yang digunakan sebagai tempat pelayanan kapal. Asumsinya : makin dalam draft dermaganya suatu pelabuhan, maka tingkat pelayanan pelabuhan tersebut mempunyai nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pelayanan pelabuhan yang lain.

b.

Arus barang adalah jumlah seluruh jenis barang yang dimuat dan dibongkar maupun diekspor dan diimpor di pelabuhan yang diangkut dengan kendaraan air selama satu tahun, terdiri dari: general cargo; curah cair; curah kering. Setiap pelabuhan laut Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


akan menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi barang dan menjadi pintu keluar masuknya barang (gate) di suatu daerah. Asumsinya : makin besar volume bongkar muat barang yang terjadi di setiap pelabuhan, maka peran dan fungsi setiap pelabuhan dalam mendukung kegiatan koleksi dan distribusi barang akan semakin besar, demikian jika kondisi sebaliknya (makin kecil volumenya makin kecil peran dan fungsinya). c.

Panjang Kapal adalah jarak horisontal antara garis tegak haluan dan garis tegak buritan. Pajang kapal berpengaruh pada kekuatan memanjang kapal, tahanan, capital cost, maneuverability, hull volume, dan seakeeping (olah gerak kapal). Asumsinya : makin panjang kapal yang dapat dilayani oleh suatu pelabuhan, maka tingkat pelayanan pelabuhan tersebut mempunyai nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pelayanan pelabuhan yang lain.

d.

Kesesuian dengan hierarki pelabuhan, Dalam Undang-Undang No.17 tahun 2008 ditetapkan 3 (tiga) klasifikasi pelabuhan, yaitu Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, dan Pelabuhan Pengumpan. Dikaitkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.53 tahun 2002, Pelabuhan Utama meliputi : Internasional Hub dan Internasional, Pelabuhan Pengumpul meliputi Pelabuhan Nasional, dan Pelabuhan Pengumpan meliputi Pelabuhan Regional dan Lokal.

e.

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

f.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.


271


272

g.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

h.

Aksesibilitas ke hinterland, artinya kemudahan/akses terhadap sistem jaringan transportasi, terutama sistem jaringan “primer” yang menghubungkan region satu dengan region lain, baik berupa sistem jaringan jalan, sistem jaringan sungai (yang dapat dilayari), dan sistem rel kereta api. Asumsinya : semakin dekat jarak pelabuhan ke sistem jaringan transportasi primer, maka aksesnya semakin baik dan nilainya semakin tinggi.

i.

Kedekatan jarak dengan jalur ALKI/internasional, artinya faktor kedekatan terhadap jalur pelayaran baik Nasional (ALKI) dan jalur pelayaran Internasional. Asumsinya : semakin dekat jarak pelabuhan ke Jalur pelayaran, maka peluang pelabuhan tersebut berkembang (sebagai Out let/In let keluar masuknya barang) akan semakin besar.

j.

Kedekatan jarak dengan pusat pengembangan nasional, artinya karena pengembangan suatu pelabuhan tidak terlepas dari pola pengembangan spasial (tata ruang) di suatu wilayah, dan bisa juga terjadi sebaliknya. Yang penting dilihat dalam keterkaitan ini adalah: •

Pertama : sampai sejauh mana tingkat kedekatan pelabuhan dengan “pusat-pusat” pengembangan (dalam hal ini dikaitkan dengan Pusat Kegiatan skala Nasional/PKN) di suatu wilayah. Asumsinya : makin dekat lokasi suatu pelabuhan dengan pusat pengembangan skala nasional (PKN),maka peluang berkembangnya pelabuhan akan semakin tinggi.

•

Kedua : peran suatu pelabuhan dalam sistem pengembangan wilayah, dalam arti peran dan fungsi pelabuhan sebagai : gate (pintu keluar-masuk) nya barang Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


dan jasa di suatu wilayah. Asumsinya : makin tinggi peran suatu pelabuhan (sebagai satu-satunya) gate ke suatu wilayah, maka peran dan fungsi pelabuhan tersebut akan semakin menentukan untuk kemajuan daerah.

6.

Komponen dan besaran nilai evaluasi masing-masing sub variable a.

Arus barang (ton) NO 1 2 3 4 5

b.

ARUS PENUMPANG ((ORANG) Di Bawah 400,000 400,001 - 800,000 800,001 - 1,200,000 1,200,001 - 1,600,000 Di Atas 1,600,001

NILAI 1 2 3 4 5

Aksesibilitas ke hinterland (unit) NO 1 2 3

d.

Di Bawah 6,000,000 6000,001 - 12,000,000 12,000,001 - 18,000,000 18,000,001 - 24,000,000 Di Atas 24,000,001

NILAI 1 2 3 4 5

Arus penumpang (orang) NO 1 2 3 4 5

c.

ARUS BARANG (TON)

AKSESIBILITAS KE HINTERLAND Transportasi primer klasifikasi lokal Transportasi primer klasifikasi kolektor Transportasi primer klasifikasi arteri

NILAI 1 3 5

Klasifikasi jarak dengan jalur internasional/ALKI (mil) NO 1 2 3 4 5

KLASIFIKASI JARAK (Mil) Sangat dekat Dekat Sedang Jauh Sangat jauh


PARAMETER (Mil) Di bawah 53 53,1 – 95 95,1 – 137 137,1 – 179 DI ATAS 179,1

NILAI 5 4 3 2 1

273


e.

Klasifikasi jarak dengan pusat pengembangan nasional NO 1 2 3 4 5

f.

AKSESIBILITAS KE HINTERLAND

NILAI 1

2

Pelabuhan pengumpul

3

3

Pelabuhan utama

5

Klasifikasi Pelayanan Dermaga bagi Ukuran Kapal (M) KLASIFIKASI UKURAN KAPAL (M) Sangat pendek Pendek Sedang Panjang Sangat panjang

PARAMETER (Mil) Di Bawah 103 103,1 – 156 156,1 – 209 209,1 – 262 Di Atas 262,1

NILAI 1 2 3 4 5

Klasifikasi Kedalaman Dermaga (Draft) (MLWS) NO 1 2 3 4 5

KLASIFIKASI KEDALAMAN DERMAGA/DRAFT (MLWS) Sangat rendah Rendah Sedang Dalam Sangat dalam

PARAMETER (M)

NILAI

DIBAWAH 5 5,1 – 9 9,1 – 14 14,1 – 18 DIATAS 18,1

1 2 3 4 5

Komponen lainnya yang bernilai mutlak (5), artinya bahwa pada komponen ini bersifat wajib dan keharusan untuk dipenuhi. NO

2

URAIAN Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Kesesuaian dengan RTRWN/RTRWP/RTRWK

3

Memiliki luas perairan tertentu

1

274

5 4 3 2 1

Pelabuhan pengumpan

1 2 3 4 5

i.

NILAI

1

NO

h.

PARAMETER (Mil) Di bawah 82 82,1 – 161 161,1 – 240 240,1 – 319 Di atas 319,1

Kesesuaian dengan hierarki pelabuhan NO

g.


NILAI 5 5 5



NO

URAIAN

NILAI

4

Memiliki luas daratan tertentu

5

5

Memperhatikan Kondisi tanah

5

6

Memperhatikan PDRB

5

7

Memperhatikan aktivitas perdagangan dan industri

5

8

Prediksi kedepan

5

9

Kontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduk

5

10

Perhitungan ekonomis/finansial

5

11

Memperhatikan daya dukung lokasi

5

12

Memperhatikan kawasan konservasi

5

13

5

15

Memperhatikan hutan lindung Memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat Keterpaduan intra dan antarmoda transportasi

16

Keselamatan dan keamanan pelayaran

5

17

5

19

Pertahanan dan keamanan negara Rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat Rancangan RIP, DLKR DAN DLKP

5

20

Studi kelayakan

5

21

Hasil survei

5

14

18

5 5

5

Tabel 5.14 Hasil Penilaian dan Skor pada Penilaian Penetapan Lokasi Pelabuhan Utama Hub Internasional

1

RIPN

NILAI PLB SKOR UTAMA HUB MAKSIMAL INTERNASIONAL 5.09 5 25.46

2

RTRWN/P/K

9.15

5

45.75

3

TEKNIS

Luas Perairan

5.9436

1.11

5

5.53

18.59405809

Kesesuaian Hierarki

11.1030

2.06

5

10.32

NO

KRITERIA I

KRITERIA II

EUGEN

BOBOT

Kedalaman

24.9475

4.64

5

23.19

Kedekatan Jarak Plb Dg Jalur Pelayaran

17.3818

3.23

5

16.16

Kedekatan Jarak Dgn Ppn

13.2237

2.46

5

12.29

Kondisi Tanah

8.6371

1.61

5

8.03

Luas Daratan

5.9436

1.11

5

5.53

Panjang Kapal

12.8198

2.38

5

11.92


275


NO 4

EKONOMIS

Pdrb

13.7534

NILAI PLB SKOR UTAMA HUB MAKSIMAL INTERNASIONAL 1.93 5 9.64

14.01375764

Aktivitas Indag

12.1982

1.71

5

8.55

Prediksi Ke Depan

15.6649

2.20

5

10.98

Volume Brg Dan Pnp

23.6505

3.31

5

16.57

Kontribusi Taraf Hidup

8.0004

1.12

5

5.61

26.7325

3.75

5

18.73

KRITERIA I

KRITERIA II

EUGEN

Ekonomis/Finansial 5

BOBOT

LINGKUNGAN

Daya Dukung Lokasi

41.2599

4.59

5

22.93

11.11451591

Kawasan Konservasi

32.7480

3.64

5

18.20

Kawasan Hutan Lindung

25.9921

2.89

5

14.44

6

EKSOS

6.47

5

32.36

7

ANTARMODA

5.27

5

26.35

8

AKSES HINTLD

10.95

5

54.76

9

KESKAMPEL

6.66

5

33.28

10

HANKAMNEG

4.58

5

22.91

11

ADMINISTRASI

Rekomendasi

16.4505

1.33

5

6.67

8.104823195

Rip, Dlkr Dan Dlkp

19.0343

1.54

5

7.71

Studi Kelayakan

21.2792

1.72

5

8.62

Hasil Survei

43.2360

3.50

5

TOTAL SKOR

HIERARKI PELABUHAN

PENETAPAN KRITERIA INTERNASIONAL

500.00

SKOR

PELABUHAN UTAMA INTERNASIONAL

D.

17.52

100.00

483.98 – 500.00

LOKASI

PELABUHAN

UTAMA

Substansi rancangan penetapan kriteria Lokasi Pelabuhan Utama Internasional meliputi: ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, serta persyaratan-persyaratan. Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, KM 53/2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:

276



•

Berperan sebagai pelabuhan utama sekunder (utama internasional) yang berperan sebagai pusat distribusi peti kemas nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional,

•

Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan angkutan peti kemas, melayani angkutan peti kemas sebesar 1.500.000 TEU's/tahun atau angkutan lain yang setara,

•

Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional + 500 mil dan jalur pelayaran nasional ± 50 mil;

•

Kedalaman minimal pelabuhan - 9 m LWS,

•

Memiliki dermaga peti kemas minimal panjang 250 m',2 crane dan lapangan penumpukan kontener seluas 10 Ha; dan

•

Jarak dengan pelabuhan internasional lainnya 200 – 500 mil.

Berdasarkan hasil data primer, maka aspek yang dinilai perlu digunakan untuk menentukan lokasi pelabuhan utama internasional adalah: •

Harus sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional,

•

Harus sesuai dengan RTRW nasional, RTRW provinsi, dan atau RTRW kabupaten/kota,

•

Harus sesuai dengan potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah,

•

Harus mempertimbangkan kedekatan dengan jalur pelayaran internasional,

•

Harus memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang,

•

Harus mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu,

•

Harus berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional,

•

Harus mempertimbangkan volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu,

•

Harus memenuhi persyaratan amdal,


277


•

Harus terintegrasi dengan simpul jaringan intra dan antarmoda transportasi, dan

•

Harus memenuhi persyaratan kedalaman alur, kolam pelabuhan, dan kondisi gelombang.

Pengembangan pelabuhan utama internasional sebagai pelabuhan utama sekunder juga harus disesuaikan dengan rencana induk pelabuhan nasional dan RTRTW nasional maupun daerah, terintegrasi dengan jaringan transportasi serta didukung oleh fasilitas yang memadai seperti kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Berdasarkan pertimbangan kebijakan kepelabuhanan, tata ruang wilayah, sistem transportasi nasional, prasarana pelabuhan, dan legitimasi kepelabuhanan, maka krteria dan variabel penilaian pelabuhan utama internasional dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

KRITERIA

Tabel 5.15 Kriteria dan Variabel Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Internasional Berdasarkan RKM Tatanan Kepelabuhanan Nasional VARIABEL

PARAMETER

Kegiatan Utama Pelabuhan I

II

III IV V

VI

278

Klasifikasi Volume bongkar muat besar antara Akses Ke Sistem Jaringan Transportasi Primer Terhubungkan dengan sistem jaringan transportasi primer klasifikasi “Ateri” Kriteria III : Akses Ke Jalur Pelayaran Nasional (ALKI) dan Jalur Pelayaran Internasional (Mil) Klasifikasi Jarak dekat dengan Jalur Internasional / ALKI Pengembangan Spasial (Km) Klasifikasi Jarak dekat dengan Pusat Pengembangan Nasional Kesesuaian dengan Sistem Perundangan (UU No.17/2008 dan KM 53/2002) Pelabuhan Utama (Internasional Hub dan Internasional) Ketersediaan Prasarana Kepelabuhanan Berdasarkan panjang kapal: Klasifikasi Pelayanan 1 Dermaga bagi Ukuran Kapal panjang (m) Berdasarkan kedalaman kolam pelabuhan: Klasifikasi 2 Kedalaman dermaga (draft) Sangat Dalam (m)

25.670.001 s.d. 34.211.000 Nilai 5

53 s.d 95 82 - < 161

Nilai 5 209 s.d. 262 11 s.d. 14



Penjelasan pemilihan kriteria didasarkan pada asumsi-asumsi seperti pada Rancangan Kriteria Lokasi Pelabuhan Hub Internasional. Kriteria pelabuhan utama internasional seperti halnya pada kriteria pelabuhan utma hub internasional, hanya dibedakan pada jumlah bongkar muat yang ditanganinya. Pelabuhan utama internasional harus mampu melayani volume bongkar muat minimal 25 juta ton, tetapi kurang dari 34 juta ton. Apabila volume bongkar muat sudah mencapai di atas 34 juta ton, maka pelabuhan tersebut dapat dijadikan sebagai pelabuhan utama hub internasional. Proses perhitungan dalam penetapan lokasi pelabuhan berdasarkan hierarki pelabuhan utama internasional, mengacu dan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: •


•


•


•


•


•


•



279


•


•


•


•

Permohonan penetapan lokasi pelabuhan disesuaikan dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan diajukan oleh penyelenggara pelabuhan laut/Pemerintah atau pemerintah daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya mengenai keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; rancangan Rencana Induk Pelabuhan dan rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. hasil studi kelayakan mengenai : kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat, keterpaduan intra-dan antarmoda, aksesibilitas terhadap hinterland, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pertahanan dan keamanan; hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut yang diketahui oleh pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat.

Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran dan PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek teknis, ekonomis, lingkungan, dan kelengkapan administrasi. Di samping aspekaspek tersebut, juga harus memenuhi Kriteria dan variabel penilaian pelabuhan menurut RKM tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Penilaian bobot tersebut didapat dari pengolahan data hasil opini responden yang diolah menggunakan ANP (Analytichal Network 280



Program). Data yang diolah adalah opini mengenai tingkat kepentingan dengan menggunakan skala 1 s.d. 9 dengan uraian sebagai berikut: DEFINISI DARI “IMPORTANCE” SKALA NO 1 2 3 4 5 6 7

1 3 5 7 9 2,4,6,8 1/3,1/5,1/7,1/9

Sama penting Sedikit lebih penting Jelas lebih penting Sangat Jelas Penting Mutlak Penting Ragu-Ragu antara dua nilai yang berdekatan Kebalikan dari nilai diatas




281

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.16 Matrik Opini Responden Mengenai Tingkat Kepentingan Kriteria Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Internasional

V V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11

V01 9.9842E+15 1.7941E+16 3.6461E+16 2.7479E+16 2.1794E+16 1.2690E+16 1.0335E+16 2.1476E+16 1.3051E+16 8.9849E+15 1.5892E+16

V02 5.2189E+15 9.3780E+15 1.9059E+16 1.4364E+16 1.1392E+16 6.6330E+15 5.4022E+15 1.1226E+16 6.8218E+15 4.6966E+15 8.3073E+15

V03 2.8177E+15 5.0631E+15 1.0290E+16 7.7550E+15 6.1506E+15 3.5812E+15 2.9166E+15 6.0607E+15 3.6831E+15 2.5357E+15 4.4851E+15

V04 3.5049E+15 6.2980E+15 1.2799E+16 9.6464E+15 7.6507E+15 4.4546E+15 3.6280E+15 7.5388E+15 4.5814E+15 3.1541E+15 5.5789E+15

V05 4.3511E+15 7.8185E+15 1.5889E+16 1.1975E+16 9.4977E+15 5.5300E+15 4.5038E+15 9.3589E+15 5.6874E+15 3.9156E+15 6.9258E+15

V06 8.1174E+15 1.4586E+16 2.9643E+16 2.2341E+16 1.7719E+16 1.0317E+16 8.4024E+15 1.7460E+16 1.0611E+16 7.3050E+15 1.2921E+16

V07 9.5655E+15 1.7188E+16 3.4932E+16 2.6327E+16 2.0880E+16 1.2157E+16 9.9014E+15 2.0575E+16 1.2503E+16 8.6082E+15 1.5226E+16

V08 4.5379E+15 8.1542E+15 1.6572E+16 1.2489E+16 9.9055E+15 5.7675E+15 4.6972E+15 9.7607E+15 5.9316E+15 4.0837E+15 7.2232E+15



282

: : : : : : : : : : :



V09 7.5959E+15 1.3649E+16 2.7739E+16 2.0906E+16 1.6581E+16 9.6541E+15 7.8626E+15 1.6338E+16 9.9288E+15 6.8356E+15 1.2091E+16

V10 1.1239E+16 2.0196E+16 4.1044E+16 3.0933E+16 2.4534E+16 1.4285E+16 1.1634E+16 2.4175E+16 1.4691E+16 1.0114E+16 1.7890E+16

V11 6.2281E+15 1.1191E+16 2.2744E+16 1.7141E+16 1.3595E+16 7.9157E+15 6.4468E+15 1.3396E+16 8.1410E+15 5.6048E+15 9.9137E+15



Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 dengan nilai sebagaimana Tabel berikut.

NO

Tabel 5.17 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penentuan Bobot pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Internasional KODE URAIAN BOBOT (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10


5.0917 9.1494 18.5941 14.0138 11.1145 6.4714 5.2705 10.9520 6.6556 4.5821

11

V11

Aspek administrasi

8.1048

TOTAL

100.0000



•


•


•


•


•



dinilai

283


•


•


•


•


•


dinilai responden

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa aspek teknis yang bernilai bobot sebesar 19% merupakan pilihan utama responden, dibandingkan dengan ke 10 aspek lainnya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam penetapan lokasi pelabuhan penentuan klasifikasi pelayanan pelabuhan ditentukan oleh faktor utama yaitu aspek teknis. Faktor kedua dan berikutnya yaitu terkait dengan aspek ekonomis dan akses ke hinterland. Makin dalam alur dan kolam pelabuhan, maka makin banyak kapal yang akan berkunjung dengan draft kapal yang lebih dalam yang pada akhirnya kegiatan pelayanan suatu pelabuhan juga akan meningkat. Faktor kondisi geografis suatu pelabuhan memang harus menjadi ukuran utama khususnya dalam penilaian aspek teknis suatu pelabuhan. Sedimentasi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya biaya operasi terutama terkait dengan biaya pengerukan, pada umumnya pelabuhan alam yang memiliki kedalaman lebih dari – 14 MLWS berpeluang untuk dapat dimasuki kapal-kapal besar generasi terbaru. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini. 1.


284


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.18 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Teknis pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Internasional NO KODE URAIAN BOBOT (%)

1

V01

Kesesuaian hierarki

5.9436

2

V02

Luas daratan

11.1030

3

V03

Luas perairan (alur dan kolam)

24.9475

4

V04

Kedalaman perairan

17.3818

5

V05

Kedekatan jalur internasional/alki

13.2237

6

V06

Kondisi tanah

8.6371

7

V07

Panjang kapal

5.9436

8

V08

Kedekatan jarak dengan PPN

12.8198

TOTAL

100.0000

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek teknis setelah pembulatan sebagai berikut: a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.



285



2.

Aspek Ekonomis Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek ekonomis (yang memiliki bobot 14%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.19 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Ekonomis pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Internasional NO KODE URAIAN BOBOT (%)

1 2 3 4 5

V01 V02 V03 V04 V05


13.7534 12.1982 15.6649 23.6505 8.0004

6

V06

Ekonomis/finansial

26.7325

TOTAL

100.0000


286

V01 : PDRB, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 14%,



b.


c.


d.


e.


f.


dinilai

responden


3.

Aspek Lingkungan Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek lingkungan (yang memiliki bobot 11%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.20 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Lingkungan pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Internasional NO KODE URAIAN BOBOT (%)

1 2

V01 V02


41.2599 32.7480

3

V03


25.9921

TOTAL

100.0000



287


a.


b.


c.


Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 3 sub variabel dari kriteria aspek lingkungan memiliki nilai bobot yang beragam yang tentunya memiliki tingkat kepentingan yang beragam pula. Daya dukung lokasi yang dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 41% ini, terbesar diantara dua lainnya. Peruntukan lahan menjadi factor yang sangat penting terutama terkait dengan program jangka panjang. 4.

Aspek Administrasi Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek administrasi (yang memiliki bobot 8%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.21 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Administrasi pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Utama Internasional NO KODE URAIAN BOBOT (%)

V03

Rekomendasi keterpaduan RTRWP/RTRWK Rancangan RIP, DLKr dan DLKp pelabuhan Studi kelayakan

21.2792

V04

Hasil survei

43.2360

1

V01

2

V02

3 4

TOTAL

16.4505 19.0343

100.0000


288



a.


b.


c.


d.


Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 4 sub variabel dari kriteria aspek administrasi, hasil survei memiliki nilai bobot yang paling besar. Hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut yang diketahui oleh pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat. 5.

Penjelasan Sub Variabel Penilaian Dalam penetapan lokasi pelabuhan, diperlukan kesepahaman khususnya terkait dengan cakupan lingkup masing-masing sub variabel. Pengertian umum yang mendasari penetapan kriteria lokasi pelabuhan adalah sebagai berikut. a.


b.

Arus barang adalah jumlah seluruh jenis barang yang dimuat dan dibongkar maupun diekspor dan diimpor di pelabuhan yang diangkut dengan kendaraan air selama satu tahun, terdiri dari: general cargo; curah cair; curah kering. Setiap pelabuhan laut akan menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi barang dan


289


menjadi pintu keluar masuknya barang (gate) di suatu daerah. Asumsinya : makin besar volume bongkar muat barang yang terjadi di setiap pelabuhan, maka peran dan fungsi setiap pelabuhan dalam mendukung kegiatan koleksi dan distribusi barang akan semakin besar, demikian jika kondisi sebaliknya (makin kecil volumenya makin kecil peran dan fungsinya).

290

c.


d.


e.

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

f.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.



g.


h.


i.


j.

Kedekatan jarak dengan pusat pengembangan nasional, artinya karena pengembangan suatu pelabuhan tidak terlepas dari pola pengembangan spasial (tata ruang) di suatu wilayah, dan bisa juga terjadi sebaliknya. Yang penting dilihat dalam keterkaitan ini adalah: • Pertama : sampai sejauh mana tingkat kedekatan pelabuhan dengan “pusat-pusat” pengembangan (dalam hal ini dikaitkan dengan Pusat Kegiatan skala Nasional/PKN) di suatu wilayah. Asumsinya : makin dekat lokasi suatu pelabuhan dengan pusat pengembangan skala nasional (PKN),maka peluang berkembangnya pelabuhan akan semakin tinggi. • Kedua : peran suatu pelabuhan dalam sistem pengembangan wilayah, dalam arti peran dan fungsi pelabuhan sebagai : gate (pintu keluar-masuk) nya barang


291



6.



b.

1 2 3 4 5

ARUS PENUMPANG ((ORANG) DI BAWAH 400,000 400,001 - 800,000 800,001 - 1,200,000 1,200,001 - 1,600,000 DI ATAS 1,600,001

NILAI 1 2 3 4 5


NILAI

1

Transportasi primer klasifikasi lokal

1

2

Transportasi primer klasifikasi kolektor

3

3

Transportasi primer klasifikasi arteri

5


292

Di Bawah 6,000,000 6000,001 - 12,000,000 12,000,001 - 18,000,000 18,000,001 - 24,000,000 Di Atas 24,000,001

Aksesibilitas ke hinterland (unit) NO

d.

NILAI

Arus penumpang (orang) NO 1 2 3 4 5

c.

ARUS BARANG (TON)


PARAMETER (Mil) DI BAWAH 53 53,1 – 95 95,1 – 137 137,1 – 179 DI ATAS 179,1

NILAI 5 4 3 2 1



e.

Klasifikasi jarak dengan pusat pengembangan nasional KLASIFIKASI JARAK (Mil)

PARAMETER (Mil)

NILAI

1

Sangat dekat

DI BAWAH 82

5

2

Dekat

82,1 – 161

4

3

Sedang

161,1 – 240

3

4

Jauh

240,1 – 319

2

5

Sangat jauh

DI ATAS 319,1

1

NO

f.


g.

NILAI

1

Pelabuhan pengumpan

1

2

Pelabuhan pengumpul

3

3

Pelabuhan utama

5

Klasifikasi Pelayanan Dermaga bagi Ukuran Kapal (M) NO

h.


KLASIFIKASI UKURAN KAPAL (M)

PARAMETER (Mil)

NILAI

DI BAWAH 103

1

1

Sangat pendek

2

Pendek

103,1 – 156

2

3

Sedang

156,1 – 209

3

4

Panjang

209,1 – 262

4

5

Sangat panjang

DI ATAS 262,1

5

Klasifikasi Kedalaman Dermaga (Draft) (MLWS) NO

KLASIFIKASI KEDALAMAN DERMAGA/DRAFT (MLWS)

PARAMETER (M)

NILAI

Di Bawah 5

1

1

Sangat rendah

2

Rendah

5,1 – 9

2

3

Sedang

9,1 – 14

3

4

Dalam

14,1 – 18

4

5

Sangat dalam

Di Atas 18,1

5


293


i.


294

URAIAN

NILAI

1

Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

5

2

Kesesuaian dengan RTRWN/RTRWP/RTRWK

5

3


5

4


5

5


5

6

Memperhatikan PDRB

5

7


5

8

Prediksi kedepan

5

9


5

10


5

11


5

12


5

13

Memperhatikan hutan lindung

5

14

Memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat

5

15

Keterpaduan intra dan antarmoda transportasi

5

16


5

17

Pertahanan dan keamanan negara

5

18

Rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat

5

19

Rancangan RIP, DLKR DAN DLKP

5

20

Studi kelayakan

5

21

Hasil survei

5


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.22 Hasil Penilaian dan Skor pada Penilaian Penetapan Lokasi Pelabuhan Utama Internasional NO

KRITERIA I

KRITERIA II

EUGEN

BOBOT

NILAI PLB SKOR UTAMA MAKSIMAL INTERNASIONAL

1

RIPN

5.09

5

25.46

2

RTRWN/P/K

9.15

5

45.75

3

TEKNIS

Luas Perairan

5.9436

1.11

5

5.53

18.59405809

Kesesuaian Hierarki

11.1030

2.06

5

10.32

Kedalaman

24.9475

4.64

4

18.56


17.3818

3.23

4

12.93


13.2237

2.46

4

9.84

Kondisi Tanah

8.6371

1.61

5

8.03

Luas Daratan

5.9436

1.11

5

5.53

Panjang Kapal

12.8198

2.38

4

9.53

EKONOMIS

Pdrb

13.7534

1.93

5

9.64

14.01375764

Aktivitas Indag

12.1982

1.71

5

8.55

Prediksi Ke Depan

15.6649

2.20

5

10.98

Volume Brg Dan Pnp

23.6505

3.31

4

13.26


8.0004

1.12

5

5.61

Ekonomis/Finansial

26.7325

3.75

5

18.73

Daya Dukung Lokasi

41.2599

4.59

5

22.93

Kawasan Konservasi

32.7480

3.64

5

18.20


25.9921

2.89

5

14.44

4

5

LINGKUNGAN 11.11451591

6

EKSOS

6.47

5

32.36

7

ANTARMODA AKSES HINTLD

5.27

5

26.35

10.95

5

54.76

8 9

KESKAMPEL

6.66

5

33.28

10

HANKAMNEG

4.58

5

22.91

11

ADMINISTRASI Rekomendasi

16.4505

1.33

5

6.67

8.104823195

Rip, Dlkr Dan Dlkp

19.0343

1.54

5

7.71

Studi Kelayakan

21.2792

1.72

5

8.62

Hasil Survei

43.2360

3.50

5

17.52

TOTAL SKOR

HIERARKI PELABUHAN PELABUHAN UTAMA INTERNASIONAL


100.00

483.97

SKOR 441.92 – 483.97

295


E.

PENETAPAN KRITERIA LOKASI PELABUHAN PENGUMPUL Substansi rancangan penetapan Kriteria Lokasi Pelabuhan Pengumpul meliputi: ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, serta persyaratanpersyaratan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 17 tahun 2008 bahwa pengertian pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Tentunya kriteria yang diperlukan untuk penentuan lokasi pelabuhan pengumpul seperti halnya kriteria lokasi pelabuhan hub dan utama internasional, namun dibedakan oleh ukuran parameternya. Dari pengertian pelabuhan pengumpul dapat diketahui bahwa volume bongkar muat yang ditangani tidak dalam jumlah yang besar, tetapi dalam jumlah menengah. Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, KM 53/2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:

296

•

Berperan sebagai pelabuhan utama tertier (pengumpul) yang berperan sebagai pengumpul anqkutan peti kemas nasional;

•

Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional;

•

Berperan melayani angkutan peti kemas nasional di seluruh Indonesia;

•

Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional + 50 mil;

•

Kedalaman minimal pelabuhan –9 m LWS;

•

Memiliki dermaga multipurpose minimal panjang 150 m, mobile crane atau skipgear kapasitas 50 ton, dan

•

Jarak dengan pelabuhan nasional lainnya 50 - 100 mil.



Berdasarkan hasil pemantauan dan survei di lapangan, maka aspek yang harus dipertimbangkan menjadi kriteria lokasi pelabuhan pengumpul adalah sebagai berikut: •


•


•

Harus mempertimbangkan volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu, dan

•

Harus mempertimbangkan jarak tertentu terhadap jalur/rute angkutan laut dalam negeri.

Pengembangan pelabuhan pengumpul sebagai pelabuhan utama tersier juga harus sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional dan RTRW baik nasional maupun daerah serta kedekatan dengan rute angkutan laut dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan kebijakan kepelabuhanan, tata ruang wilayah, sistem transportasi nasional, prasarana pelabuhan, dan legitimasi kepelabuhanan, maka krteria dan variabel penilaian pelabuhan pengumpul dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

KRITERIA

Tabel 5.23 Kriteria dan Variabel Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpul Berdasarkan RKM Tatanan Kepelabuhanan Nasional

VARIABEL

PARAMETER

Kegiatan Utama Pelabuhan I Klasifikasi Volume bongkar muat sedang antara

17.129.001 s.d. 25.670.000


III

Terhubungkan dengan sistem jaringan transportasi primer klasifikasi “Kolektor” Akses Ke Jalur Pelayaran Nasional (ALKI) dan Jalur Pelayaran Internasional (Mil) Klasifikasi Jarak sedang dengan Jalur Internasional/ALKI


Nilai 3

95 s.d. 137

297

KRITERIA


VARIABEL

PARAMETER


V

Klasifikasi Jarak sedang dengan Pusat Pengembangan Nasional Kesesuaian dengan Sistem Perundangan (UU No.17/2008 dan KM 53/2002) Pelabuhan Pengumpul (Pelabuhan Nasional)

161 – < 240

Nilai 3


1 2

Berdasarkan panjang kapal: Klasifikasi Pelayanan Dermaga bagi Ukuran Kapal sedang (m) Berdasarkan kedalaman kolam pelabuhan: Klasifikasi Kedalaman dermaga (draft) Sedang (m)

156 s.d 209 8 s.d. 11

Pemilihan kriteria seperti pada rancangan kriteria lokasi pelabuhan hub internasional, hanya saja ukuran setiap aspek nilainya lebih kecil. Pelabuhan pengumpul harus mampu melayani kegiatan bongkar muat dengan volume antara 17 juta ton hingga 25 juta ton. Suatu pelabuhan pengumpul harus memiliki fasilitas yang memadai seperti dermaga yang dapat melayani kapal dengan panjang antara 156 meter hingga 209 meter dan kedalaman kolam pelabuhan -8 mLWS sampai dengan -11 mLWS. Proses perhitungan dalam penetapan lokasi pelabuhan berdasarkan hierarki pelabuhan pengumpul, mengacu dan memperhatikan aspekaspek sebagai berikut:

298

•


•


•

Kelayakan teknis dengan memperhatikan luas perairan (alur dan kolam), peta bathimetry/kedalaman perairan, kesesuaian hierarki, kedekatan jarak pelabuhan dengan jalur pelayaran internasional, kedekatan jarak pelabuhan dengan pusat pengembangan nasional, kondisi tanah, luas daratan dan pelayanan dermaga bagi ukuran panjang kapal; Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


•


•


•


•


•


•


•


•

Permohonan penetapan lokasi pelabuhan disesuaikan dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan diajukan oleh penyelenggara pelabuhan laut/Pemerintah atau pemerintah daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya mengenai keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; rancangan Rencana Induk Pelabuhan dan rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. hasil studi kelayakan mengenai : kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat, keterpaduan intra-dan antarmoda, aksesibilitas terhadap hinterland, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pertahanan dan keamanan;


299


hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut yang diketahui oleh pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat. Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran dan PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek teknis, ekonomis, lingkungan, dan kelengkapan administrasi. Di samping aspekaspek tersebut, juga harus memenuhi Kriteria dan variabel penilaian pelabuhan menurut RKM tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Penilaian bobot tersebut didapat dari pengolahan data hasil opini responden yang diolah menggunakan ANP (Analytichal Network Program). Data yang diolah adalah opini mengenai tingkat kepentingan dengan menggunakan skala 1 s.d. 9 dengan uraian sebagai berikut: DEFINISI DARI “IMPORTANCE”

NO

SKALA

1

1

Sama penting

2

3


3

5

Jelas lebih penting

4

7


5

9

Mutlak Penting

6

2,4,6,8

7

1/3,1/5,1/7,1/9

Ragu-Ragu antara dua nilai yang berdekatan Kebalikan dari nilai diatas



300


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel: 5.24 Matrik Opini Responden Mengenai Tingkat Kepentingan Kriteria Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpul

V V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11

V01 9.9842E+15 1.7941E+16 3.6461E+16 2.7479E+16 2.1794E+16 1.2690E+16 1.0335E+16 2.1476E+16 1.3051E+16 8.9849E+15 1.5892E+16

V02 5.2189E+15 9.3780E+15 1.9059E+16 1.4364E+16 1.1392E+16 6.6330E+15 5.4022E+15 1.1226E+16 6.8218E+15 4.6966E+15 8.3073E+15

V03 2.8177E+15 5.0631E+15 1.0290E+16 7.7550E+15 6.1506E+15 3.5812E+15 2.9166E+15 6.0607E+15 3.6831E+15 2.5357E+15 4.4851E+15

V04 3.5049E+15 6.2980E+15 1.2799E+16 9.6464E+15 7.6507E+15 4.4546E+15 3.6280E+15 7.5388E+15 4.5814E+15 3.1541E+15 5.5789E+15

V05 4.3511E+15 7.8185E+15 1.5889E+16 1.1975E+16 9.4977E+15 5.5300E+15 4.5038E+15 9.3589E+15 5.6874E+15 3.9156E+15 6.9258E+15

V06 8.1174E+15 1.4586E+16 2.9643E+16 2.2341E+16 1.7719E+16 1.0317E+16 8.4024E+15 1.7460E+16 1.0611E+16 7.3050E+15 1.2921E+16

V07 9.5655E+15 1.7188E+16 3.4932E+16 2.6327E+16 2.0880E+16 1.2157E+16 9.9014E+15 2.0575E+16 1.2503E+16 8.6082E+15 1.5226E+16

V08 4.5379E+15 8.1542E+15 1.6572E+16 1.2489E+16 9.9055E+15 5.7675E+15 4.6972E+15 9.7607E+15 5.9316E+15 4.0837E+15 7.2232E+15



: : : : : : : : : : :



301

V09 7.5959E+15 1.3649E+16 2.7739E+16 2.0906E+16 1.6581E+16 9.6541E+15 7.8626E+15 1.6338E+16 9.9288E+15 6.8356E+15 1.2091E+16

V10 1.1239E+16 2.0196E+16 4.1044E+16 3.0933E+16 2.4534E+16 1.4285E+16 1.1634E+16 2.4175E+16 1.4691E+16 1.0114E+16 1.7890E+16

V11 6.2281E+15 1.1191E+16 2.2744E+16 1.7141E+16 1.3595E+16 7.9157E+15 6.4468E+15 1.3396E+16 8.1410E+15 5.6048E+15 9.9137E+15



Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.25 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penentuan Bobot pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpul

NO

KODE

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10


5.0917 9.1494 18.5941 14.0138 11.1145 6.4714 5.2705 10.9520 6.6556 4.5821

11

V11

Aspek administrasi

8.1048

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000


302

•


•


•


•


•


•


dinilai



•


•


•


•


•


dinilai responden

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa aspek teknis yang bernilai bobot sebesar 19% merupakan pilihan utama responden, dibandingkan dengan ke 10 aspek lainnya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam penetapan lokasi pelabuhan penentuan klasifikasi pelayanan pelabuhan ditentukan oleh faktor utama yaitu aspek teknis. Faktor kedua dan berikutnya yaitu terkait dengan aspek ekonomis dan akses ke hinterland. Makin dalam alur dan kolam pelabuhan, maka makin banyak kapal yang akan berkunjung dengan draft kapal yang lebih dalam yang pada akhirnya kegiatan pelayanan suatu pelabuhan juga akan meningkat. Faktor kondisi geografis suatu pelabuhan memang harus menjadi ukuran utama khususnya dalam penilaian aspek teknis suatu pelabuhan. Sedimentasi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya biaya operasi terutama terkait dengan biaya pengerukan, pada umumnya pelabuhan alam yang memiliki kedalaman lebih dari –14 MLWS berpeluang untuk dapat dimasuki kapal-kapal besar generasi terbaru. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini. 1.



303

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.26 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Teknis pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpul

NO

KODE

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7

V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07

Kesesuaian hierarki Luas daratan Luas perairan (alur dan kolam) Kedalaman perairan Kedekatan jalur internasional/alki Kondisi tanah Panjang kapal

5.9436 11.1030 24.9475 17.3818 13.2237 8.6371 5.9436

8

V08

Kedekatan jarak dengan PPN

12.8198

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000


304

a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.




Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 8 sub variabel dari kriteria aspek teknis, luas perairan (alur dan kolam pelabuhan) memiliki nilai bobot yang paling besar. Makin dalam alur dan kolam pelabuhan, maka makin banyak kapal yang akan berkunjung dengan draft kapal yang lebih dalam yang pada akhirnya kegiatan pelayanan suatu pelabuhan juga akan meningkat. Sedimentasi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya biaya operasi terutama terkait dengan biaya pengerukan, pada umumnya pelabuhan alam yang memiliki kedalaman lebih dari – 14 MLWS berpeluang untuk dapat dimasuki kapal-kapal besar generasi terbaru. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini. 2.

Aspek Ekonomis Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek ekonomis (yang memiliki bobot 14%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.27 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Ekonomis pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpul

NO

KODE

URAIAN

1 2 3 4 5

V01 V02 V03 V04 V05


13.7534 12.1982 15.6649 23.6505 8.0004

6

V06

Ekonomis/finansial

26.7325

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000




305


b.


c.


d.


e.


f.


dinilai

responden


3.

Aspek Lingkungan Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek lingkungan (yang memiliki bobot 11%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.28 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Lingkungan pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpul

NO

KODE

URAIAN

1 2

V01 V02


41.2599 32.7480

3

V03


25.9921

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000


306



a.


b.


c.


Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 3 sub variabel dari kriteria aspek lingkungan memiliki nilai bobot yang beragam yang tentunya memiliki tingkat kepentingan yang beragam pula. Daya dukung lokasi yang dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 41% ini, terbesar diantara dua lainnya. Peruntukan lahan menjadi factor yang sangat penting terutama terkait dengan program jangka panjang. 4.

Aspek Administrasi Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek administrasi (yang memiliki bobot 8%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.29 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Administrasi pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpul

NO

KODE

1

V01

2

V02

3

V03


4

V04

Hasil survei TOTAL

BOBOT (%) 16.4505 19.0343 21.2792 43.2360 100.0000



307


a.


b.


c.


d.


Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa ke 4 sub variabel dari kriteria aspek administrasi, hasil survei memiliki nilai bobot yang paling besar. Hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut yang diketahui oleh pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat. 5.


308

a.


b.

Arus barang adalah jumlah seluruh jenis barang yang dimuat dan dibongkar maupun diekspor dan diimpor di pelabuhan yang diangkut dengan kendaraan air selama satu tahun, terdiri dari: general cargo; curah cair; curah kering. Setiap pelabuhan laut akan menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi barang dan Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


menjadi pintu keluar masuknya barang (gate) di suatu daerah. Asumsinya : makin besar volume bongkar muat barang yang terjadi di setiap pelabuhan, maka peran dan fungsi setiap pelabuhan dalam mendukung kegiatan koleksi dan distribusi barang akan semakin besar, demikian jika kondisi sebaliknya (makin kecil volumenya makin kecil peran dan fungsinya). c.


d.


e.


f.



309


g.


h.


i.


j.


310




6.

Komponen dan Besaran Nilai Evaluasi Masing-Masing Sub Variable a.


b.

1 2 3 4 5

Di Bawah 6,000,000 6000,001 - 12,000,000 12,000,001 - 18,000,000 18,000,001 - 24,000,000 Di Atas 24,000,001

1 2 3 4 5


NILAI

Dibawah 400,000 400,001 - 800,000 800,001 - 1,200,000 1,200,001 - 1,600,000 Diatas 1,600,001

1 2 3 4 5


d.

NILAI


c.

ARUS BARANG (TON)


NILAI

1


1

2


3

3


5




PARAMETER (Mil) DI BAWAH 53 53,1 – 95 95,1 – 137 137,1 – 179 DI ATAS 179,1

NILAI 5 4 3 2 1

311


e.

Klasifikasi jarak dengan pusat pengembangan nasional KLASIFIKASI JARAK (Mil)

PARAMETER (Mil)

NILAI

1

Sangat dekat

DI BAWAH 82

5

2

Dekat

82,1 – 161

4

3

Sedang

161,1 – 240

3

4

Jauh

240,1 – 319

2

5

Sangat jauh

DI ATAS 319,1

1

NO

f.


g.

Pelabuhan pengumpan

1

2

Pelabuhan pengumpul

3

3

Pelabuhan utama

5

Klasifikasi Pelayanan Dermaga bagi Ukuran Kapal (M) KLASIFIKASI UKURAN KAPAL (M)

PARAMETER (Mil)

NILAI

DI BAWAH 103

1

1

Sangat pendek

2

Pendek

103,1 – 156

2

3

Sedang

156,1 – 209

3

4

Panjang

209,1 – 262

4

5

Sangat panjang

DI ATAS 262,1

5


312

NILAI

1

NO

h.



PARAMETER (M)

NILAI

DI BAWAH 5

1

1

Sangat rendah

2

Rendah

5,1 – 9

2

3

Sedang

9,1 – 14

3

4

Dalam

14,1 – 18

4

5

Sangat dalam

DI ATAS 18,1

5



i.


URAIAN

NILAI

1


5

2


5

3


5

4


5

5


5

6

Memperhatikan PDRB

5

7


5

8

Prediksi kedepan

5

9


5

10


5

11


5

12


5

13


5

14


5

15


5

16


5

17


5

18


5

19


5

20

Studi kelayakan

5

21

Hasil survei

5


313


Tabel 5.30 Hasil Penilaian dan Skor pada Penilaian Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpul NO

KRITERIA I

KRITERIA II

EUGEN

BOBOT

NILAI PLB SKOR PENGUMPUL MAKSIMAL

1

RIPN

5.09

5

25.46

2

RTRWN/P/K

9.15

5

45.75

3

TEKNIS

Luas Perairan

5.9436

1.11

5

5.53

18.59405809

Kesesuaian Hierarki

11.1030

2.06

3

6.19

Kedalaman

24.9475

4.64

3

13.92


17.3818

3.23

3

9.70


13.2237

2.46

3

7.38

Kondisi Tanah

8.6371

1.61

5

8.03

Luas Daratan

5.9436

1.11

5

5.53

Panjang Kapal

12.8198

2.38

3

7.15

EKONOMIS

Pdrb

13.7534

1.93

5

9.64

14.01375764

Aktivitas Indag

12.1982

1.71

5

8.55

Prediksi Ke Depan

15.6649

2.20

5

10.98

Volume Brg Dan Pnp

23.6505

3.31

3

9.94


8.0004

1.12

5

5.61

Ekonomis/Finansial

26.7325

3.75

5

18.73

LINGKUNGAN

Daya Dukung Lokasi

41.2599

4.59

5

22.93

11.11451591

Kawasan Konservasi

32.7480

3.64

5

18.20


25.9921

2.89

5

14.44

6.47

5

32.36

4

5

6

EKSOS

7

ANTARMODA

5.27

5

26.35

8

AKSES HINTLD

10.95

3

32.86

9

KESKAMPEL

6.66

5

33.28

10

HANKAMNEG

4.58

5

22.91

11

ADMINISTRASI

1.33

5

6.67

314

Rekomendasi

16.4505



NO

KRITERIA I

KRITERIA II

8.104823195

NILAI PLB SKOR PENGUMPUL MAKSIMAL

EUGEN

BOBOT

19.0343

1.54

5

Studi Kelayakan

21.2792

1.72

5

8.62

Hasil Survei

43.2360

3.50

5

17.52

Rip, Dlkr Dan Dlkp

TOTAL SKOR

100.00

441.91

HIERARKI PELABUHAN

SKOR 421.77 – 441.91

PELABUHAN PENGUMPUL

F.

PENETAPAN REGIONAL

KRITERIA

7.71

LOKASI

PELABUHAN

PENGUMPAN

Substansi rancangan penetapan Kriteria Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional meliputi: ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, serta persyaratan. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Oleh sebab itu persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, KM 53/2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: •

Berperan sebagai pengumpan pelabuhan pelabuhan internasional pelabuhan nasional;

•

Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke pelabuhan utarna dan pelabuhan pengumpan;

•

Berperan melayani angkutan laut antar Kabupaten/Kota dalam propinsi;

•

Berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau ± 25 mil;

•

Kedalaman minimal pelabuhan -4 m LWS;

•

Memiliki dermaga minimal panjang 70 m, dan


hub

internasional,

315


•

Jarak dengan pelabuhan regional lainnya 20 – 50 mil.

Berdasarkan opini dari stakeholder dan pengguna jasa pelabuhan, maka aspek-aspek yang dinilai menjadi kriteria lokasi pelabuhan pengumpan regional adalah sebagai berikut: •


•


•

Harus sesuai dengan potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah,

•

Harus sesuai dengan potensi sumber daya alam,

•

Harus mempertimbangkan tata ruang pemerataan pembangunan antar provinsi,

•

Harus mempertimbangkan tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota,

•

Harus mempertimbangkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah, dan

•

Harus mempertimbangkan jarak dengan pelabuhan regional lainnya.

wilayah

provinsi

dan

Pengembangan pelabuhan pengumpan regional harus sesuai dengan potensi daerah dan sesuai dengan RTRW baik nasional maupun daerah serta mampu meningkatkan perkembangan daerahnya. Berdasarkan pertimbangan kebijakan kepelabuhanan, tata ruang wilayah, sistem transportasi nasional, prasarana pelabuhan, dan legitimasi kepelabuhanan, maka krteria dan variabel penilaian pelabuhan pengumpul dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

KRITERIA

Tabel 5.31 Kriteria dan Variabel Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional Berdasarkan RKM Tatanan Kepelabuhanan Nasional

VARIABEL

PARAMETER

Kegiatan Utama Pelabuhan I Klasifikasi Volume bongkar muat Rendah antara

316

8.588.001 s.d. 17.129.000


KRITERIA


VARIABEL

PARAMETER


III

Terhubungkan dengan sistem jaringan transportasi primer klasifikasi “Kolektor” Akses Ke Jalur Pelayaran Nasional (ALKI) dan Jalur Pelayaran Internasional (Mil)

Nilai 3

Klasifikasi Jarak jauh dengan jalur Internasional / ALKI

137 s.d 179

Pengembangan Spasial (Km) IV Klasifikasi Jarak jauh dengan Pusat Pengembangan Nasional V

240 - 319

Kesesuaian dengan Sistem Perundangan (UU No.17/2008 dan KM 53/2002) Pelabuhan Pengumpan Regional (Pelabuhan Nasional)

Nilai 3


1 2

Berdasarkan panjang kapal: Klasifikasi Pelayanan Dermaga bagi Ukuran Kapal yang pendek (m) Berdasarkan kedalaman kolam pelabuhan: Klasifikasi Kedalaman dermaga (draft) Rendah (m)

103 s.d 156 5 s.d. 8

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelabhuhan pengumpan regional harus mampu melayani kegiatan bongkar muat dengan volume antara 8 juta ton hingga 17 juta ton dan terhubungkan dengan sistem jaringan klasifikasi

kolektor.

Pelabuhan

pengumpan

regional

harus

menyediakan fasilitas dermaga yang melayani kapal dengan ukuran panjang 103 meter hingga 156 meter, dan kedalaman kolam pelabuhan cukup yakni -5 mLWS hingga -8 mLWS. Proses perhitungan dalam penetapan lokasi pelabuhan berdasarkan hierarki pelabuhan pengumpan regional mengacu dan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: •


•


•

Kelayakan teknis dengan memperhatikan luas perairan (alur dan kolam), peta bathimetry/kedalaman perairan, kesesuaian hierarki,


317


kedekatan jarak pelabuhan dengan jalur pelayaran internasional, kedekatan jarak pelabuhan dengan pusat pengembangan nasional, kondisi tanah, luas daratan dan pelayanan dermaga bagi ukuran panjang kapal; •


•


•


•


•


•


•


•

Permohonan penetapan lokasi pelabuhan disesuaikan dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan diajukan oleh penyelenggara pelabuhan laut/Pemerintah atau pemerintah daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya mengenai keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; rancangan Rencana Induk Pelabuhan dan rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. hasil studi kelayakan mengenai : kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan

318



perkembangan sosial daerah setempat, keterpaduan intra-dan antarmoda, aksesibilitas terhadap hinterland, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pertahanan dan keamanan; hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut yang diketahui oleh pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat. Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran dan PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek teknis, ekonomis, lingkungan, dan kelengkapan administrasi. Di samping aspekaspek tersebut, juga harus memenuhi Kriteria dan variabel penilaian pelabuhan menurut RKM tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Penilaian bobot tersebut didapat dari pengolahan data hasil opini responden yang diolah menggunakan ANP (Analytichal Network Program). Data yang diolah adalah opini mengenai tingkat kepentingan dengan menggunakan skala 1 s.d. 9 dengan uraian sebagai berikut: DEFINISI DARI “IMPORTANCE”

NO

SKALA

1

1

Sama penting

2

3


3

5

Jelas lebih penting

4

7


5

9

Mutlak Penting

6

2,4,6,8

7

1/3,1/5,1/7,1/9

Ragu-Ragu antara dua nilai yang berdekatan Kebalikan dari nilai diatas




319

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel: 5.32 Matrik Opini Responden Mengenai Tingkat Kepentingan Kriteria Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional

V V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11

V01 9.9842E+15 1.7941E+16 3.6461E+16 2.7479E+16 2.1794E+16 1.2690E+16 1.0335E+16 2.1476E+16 1.3051E+16 8.9849E+15 1.5892E+16

V02 5.2189E+15 9.3780E+15 1.9059E+16 1.4364E+16 1.1392E+16 6.6330E+15 5.4022E+15 1.1226E+16 6.8218E+15 4.6966E+15 8.3073E+15

V03 2.8177E+15 5.0631E+15 1.0290E+16 7.7550E+15 6.1506E+15 3.5812E+15 2.9166E+15 6.0607E+15 3.6831E+15 2.5357E+15 4.4851E+15

V04 3.5049E+15 6.2980E+15 1.2799E+16 9.6464E+15 7.6507E+15 4.4546E+15 3.6280E+15 7.5388E+15 4.5814E+15 3.1541E+15 5.5789E+15

V05 4.3511E+15 7.8185E+15 1.5889E+16 1.1975E+16 9.4977E+15 5.5300E+15 4.5038E+15 9.3589E+15 5.6874E+15 3.9156E+15 6.9258E+15

V06 8.1174E+15 1.4586E+16 2.9643E+16 2.2341E+16 1.7719E+16 1.0317E+16 8.4024E+15 1.7460E+16 1.0611E+16 7.3050E+15 1.2921E+16

V07 9.5655E+15 1.7188E+16 3.4932E+16 2.6327E+16 2.0880E+16 1.2157E+16 9.9014E+15 2.0575E+16 1.2503E+16 8.6082E+15 1.5226E+16

V08 4.5379E+15 8.1542E+15 1.6572E+16 1.2489E+16 9.9055E+15 5.7675E+15 4.6972E+15 9.7607E+15 5.9316E+15 4.0837E+15 7.2232E+15


Keterangan : D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11

320

: : : : : : : : : : :



V09 7.5959E+15 1.3649E+16 2.7739E+16 2.0906E+16 1.6581E+16 9.6541E+15 7.8626E+15 1.6338E+16 9.9288E+15 6.8356E+15 1.2091E+16

V10 1.1239E+16 2.0196E+16 4.1044E+16 3.0933E+16 2.4534E+16 1.4285E+16 1.1634E+16 2.4175E+16 1.4691E+16 1.0114E+16 1.7890E+16

V11 6.2281E+15 1.1191E+16 2.2744E+16 1.7141E+16 1.3595E+16 7.9157E+15 6.4468E+15 1.3396E+16 8.1410E+15 5.6048E+15 9.9137E+15



Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.33 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penentuan Bobot pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional

NO

KODE

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10


5.0917 9.1494 18.5941 14.0138 11.1145 6.4714 5.2705 10.9520 6.6556 4.5821

11

V11

Aspek administrasi

8.1048

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000



•


•


•


•


•



dinilai

321


•


•


•


•


•


dinilai responden

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa aspek teknis yang bernilai bobot sebesar 19% merupakan pilihan utama responden, dibandingkan dengan ke 10 aspek lainnya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam penetapan lokasi pelabuhan penentuan klasifikasi pelayanan pelabuhan ditentukan oleh faktor utama yaitu aspek teknis. Faktor kedua dan berikutnya yaitu terkait dengan aspek ekonomis dan akses ke hinterland. Makin dalam alur dan kolam pelabuhan, maka makin banyak kapal yang akan berkunjung dengan draft kapal yang lebih dalam yang pada akhirnya kegiatan pelayanan suatu pelabuhan juga akan meningkat. Faktor kondisi geografis suatu pelabuhan memang harus menjadi ukuran utama khususnya dalam penilaian aspek teknis suatu pelabuhan. Sedimentasi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya biaya operasi terutama terkait dengan biaya pengerukan, pada umumnya pelabuhan alam yang memiliki kedalaman lebih dari –14 MLWS berpeluang untuk dapat dimasuki kapal-kapal besar generasi terbaru. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini.

1.


322


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.34 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Teknis pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

KODE V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08


BOBOT (%) 5.9436 11.1030 24.9475 17.3818 13.2237 8.6371 5.9436 12.8198 100.0000

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria aspek teknis setelah pembulatan sebagai berikut: a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.



323



2.

Aspek Ekonomis Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek ekonomis (yang memiliki bobot 14%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.35 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Ekonomis pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional

NO

KODE

URAIAN

1 2 3 4 5

V01 V02 V03 V04 V05


13.7534 12.1982 15.6649 23.6505 8.0004

6

V06

Ekonomis/finansial

26.7325

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000


324




b.


c.


d.


e.


f.


dinilai

responden


3.

Aspek Lingkungan Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek lingkungan (yang memiliki bobot 11%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.36 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Lingkungan pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional

NO

KODE

URAIAN

1 2

V01 V02


41.2599 32.7480

3

V03


25.9921

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000



325


a.


b.


c.



4.

Aspek Administrasi Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek administrasi (yang memiliki bobot 8%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.37 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Administrasi pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional

NO

KODE

1

V01

2

V02

3

V03


4

V04

Hasil survei TOTAL

BOBOT (%) 16.4505 19.0343 21.2792 43.2360 100.0000


326



a.


b.


c.


d.



5.

Penjelasan Sub Variabel Penilaian Dalam penetapan lokasi pelabuhan, diperlukan kesepahaman khususnya terkait dengan cakupan lingkup masing-masing sub variabel. Pengertian umum yang mendasari penetapan kriteria lokasi pelabuhan adalah sebagai berikut. a.


b.

Arus barang adalah jumlah seluruh jenis barang yang dimuat dan dibongkar maupun diekspor dan diimpor di pelabuhan yang diangkut dengan kendaraan air selama satu tahun, terdiri dari: general cargo; curah cair; curah kering. Setiap pelabuhan laut akan menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi barang dan


327


menjadi pintu keluar masuknya barang (gate) di suatu daerah. Asumsinya : makin besar volume bongkar muat barang yang terjadi di setiap pelabuhan, maka peran dan fungsi setiap pelabuhan dalam mendukung kegiatan koleksi dan distribusi barang akan semakin besar, demikian jika kondisi sebaliknya (makin kecil volumenya makin kecil peran dan fungsinya).

328

c.


d.


e.


f.




g.


h.


i.


j.



329



6.

Komponen dan Besaran Nilai Evaluasi Masing-Masing Sub Variable a.


b.

1 2 3 4 5


NILAI

≤ 400,000

1

2

400,001 - 800,000

2

3

800,001 - 1,200,000

3

4

1,200,001 - 1,600,000

4

5

> 1,600,000

5

Aksesibilitas ke hinterland (unit) AKSESIBILITAS KE HINTERLAND

NILAI

1


1

2


3

3


5


330

≤ 6,000,000 6000,001 - 12,000,000 12,000,001 - 18,000,000 18,000,001 - 24,000,000 > 24,000,000

1

NO

d.

NILAI


c.

ARUS BARANG (TON)


PARAMETER (Mil) ≤ 53 53,1 – 95 95,1 – 137 137,1 – 179 > 179

NILAI 5 4 3 2 1



e.

Klasifikasi jarak dengan pusat pengembangan nasional NO

f.

NILAI

≤ 82

5

Sangat dekat

2

Dekat

82,1 – 161

4

3

Sedang

161,1 – 240

3

4

Jauh

240,1 – 319

2

5

Sangat jauh

> 319

1

Kesesuaian dengan hierarki pelabuhan AKSESIBILITAS KE HINTERLAND

NILAI

1

Pelabuhan pengumpan

1

2

Pelabuhan pengumpul

3

3

Pelabuhan utama

5

Klasifikasi Pelayanan Dermaga bagi Ukuran Kapal (M) NO

h.

PARAMETER (Mil)

1

NO

g.

KLASIFIKASI JARAK (Mil)

KLASIFIKASI UKURAN KAPAL (M)

PARAMETER (Mil)

NILAI

≤ 103

1

1

Sangat pendek

2

Pendek

103,1 – 156

2

3

Sedang

156,1 – 209

3

4

Panjang

209,1 – 262

4

5

Sangat panjang

> 262

5



PARAMETER (M)

NILAI

≤ 5

1

1

Sangat rendah

2

Rendah

5,1 – 9

2

3

Sedang

9,1 – 14

3

4

Dalam

14,1 – 18

4

5

Sangat dalam

> 18

5


331


i.


332

URAIAN

NILAI

1


5

2


5

3


5

4


5

5


5

6

Memperhatikan PDRB

5

7


5

8

Prediksi kedepan

5

9


5

10


5

11


5

12


5

13


5

14


5

15


5

16


5

17


5

18


5

19


5

20

Studi kelayakan

5

21

Hasil survei

5


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.38 Hasil Penilaian dan Skor pada Penilaian Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional NO

KRITERIA I

KRITERIA II

EUGEN

BOBOT

NILAI PLB SKOR REGIONAL MAKSIMAL

1

RIPN

5.09

5

25.46

2

RTRWN/P/K

9.15

5

45.75

3

TEKNIS

5.9436

1.11

5

5.53

Kesesuaian Hierarki

11.1030

2.06

1

2.06

Kedalaman

24.9475

4.64

2

9.28


17.3818

3.23

2

6.46


Luas Perairan

18.59405809

4

EKONOMIS 14.01375764

5


13.2237

2.46

2

4.92

Kondisi Tanah

8.6371

1.61

5

8.03

Luas Daratan

5.9436

1.11

5

5.53

Panjang Kapal

12.8198

2.38

2

4.77

Pdrb

13.7534

1.93

5

9.64

Aktivitas Indag

12.1982

1.71

5

8.55

Prediksi Ke Depan

15.6649

2.20

5

10.98

Volume Brg Dan Pnp

23.6505

3.31

2

6.63


8.0004

1.12

5

5.61

Ekonomis/Finansial

26.7325

3.75

5

18.73

Daya Dukung Lokasi

41.2599

4.59

5

22.93

Kawasan Konservasi

32.7480

3.64

5

18.20


25.9921

2.89

5

14.44

6

EKSOS

6.47

5

32.36

7

ANTARMODA

5.27

5

26.35

8

AKSES HINTLD

10.95

3

32.86

9

KESKAMPEL

6.66

5

33.28

10

HANKAMNEG

11

ADMINISTRASI 8.104823195

4.58

5

22.91

Rekomendasi

16.4505

1.33

5

6.67

Rip, Dlkr Dan Dlkp

19.0343

1.54

5

7.71

Studi Kelayakan

21.2792

1.72

5

8.62

Hasil Survei

43.2360

3.50

5

17.52

TOTAL SKOR

HIERARKI PELABUHAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL


100.00

421.76

SKOR 383.83 – 421.76

333


G.

PENETAPAN KRITERIA LOKASI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL Substansi rancangan penetapan Kriteria Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi: ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, serta persyaratan. Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, KM 53/2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: •

Berperan sebagai pengumpan pelabuhan hub internasional, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional dan pelabuhan regional;

•

Berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah perbatasan yang hanya didukung oleh mode transportasi laut;

•

Berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat di sekitarnya;

•

Berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali keperintisan;

•

Kedalaman minimal pelabuhan -1,5 m LWS;

•

Memiliki fasilitas tambat; dan

•

Jarak dengan pelabuhan lokal lainnya 5 - 20 mil.

Berdasarkan opini dari stakeholder dan pengguna jasa pelabuhan, maka aspek-aspek yang dinilai menjadi kriteria lokasi pelabuhanp pengumpan lokal adalah sebagai berikut:

334

•

Harus sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional.

•

Harus sesuai dengan RTRW nasional, RTRW provinsi, dan atau RTRW kabupaten/kota.

•

Harus mempertimbangkan tata ruang wilayah kabupaten/ kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota.

•

Harus mempertimbangkan kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal. Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


Berdasarkan pertimbangan kebijakan kepelabuhanan, tata ruang wilayah, sistem transportasi nasional, prasarana pelabuhan, dan legitimasi kepelabuhanan, maka krteria dan variabel penilaian pelabuhan pengumpul dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

KRITERIA

Tabel: 5.39 Kriteria dan Variabel Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal Berdasarkan RKM Tatanan Kepelabuhanan Nasional

VARIABEL

PARAMETER

Kegiatan Utama Pelabuhan I Klasifikasi Volume bongkar muat sangat rendah

< 8.588.000


III

Terhubungkan dengan sistem jaringan transportasi primer klasifikasi “Lokal” Akses Ke Jalur Pelayaran Nasional (ALKI) dan Jalur Pelayaran Internasional (Mil) Klassifikasi Jarak sangat jauh dengan jalur Internasional/ ALKI

Nilai 1

>179


V

Klasifikasi Jarak sangat jauh dengan Pusat Pengembangan Nasional Kesesuaian dengan Sistem Perundangan (UU No.17/2008 dan KM 53/2002) Pelabuhan Pengumpan (Pelabuhan Regional dan Lokal)

> 319

Nilai 1


1 2

Berdasarkan panjang kapal: Klasifikasi Pelayanan Dermaga bagi Ukuran Kapal yang sangat pendek (m) Berdasarkan kedalaman kolam pelabuhan: Klasifikasi Kedalaman Dermaga (draft) Sangat Rendah (m)

< 103 <5

Ukuran untuk menilai pelabuhan pengumpan lokal merupakan ukuran yang paling kecil tetapi memegang peranan penting bagi pertumbuhan di daerah tersebut. Pelabuhan pengumpan merupakan feeder bagi pelabuhan yang lebih besar lagi, untuk kelancaran arus orang dan barang. Lokasi pelabuhan pengumpan lokal harus terhubung dengan sistem jaringan transportasi lokal. Volume bongkar muat yang ditangani di pelabuhan pengumpan lokal sangat rendah, yakni kurang dari 8 juta ton. Begitu pula fasilitas pendukungnya yang tidak terlalu besar, maka Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama

335


pelabuhan pengumpan lokal cukup menyediakan dermaga yang melayani kapal dengan panjang kurang dari 103 meter dan kedalaman kolam kurang dari -5mLWS. Proses perhitungan dalam penetapan lokasi pelabuhan berdasarkan hierarki pelabuhan pengumpan lokal mengacu dan memperhatikan aspekaspek sebagai berikut:

336

•


•


•


•


•


•


•


•


•


•


•

Permohonan penetapan lokasi pelabuhan disesuaikan dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan diajukan oleh penyelenggara pelabuhan laut/Pemerintah atau pemerintah daerah Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya mengenai keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; rancangan Rencana Induk Pelabuhan dan rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. hasil studi kelayakan mengenai : kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat, keterpaduan intra-dan antarmoda, aksesibilitas terhadap hinterland, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pertahanan dan keamanan; hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut yang diketahui oleh pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat. Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran dan PP 61/2009 tentang Kepelabuhanan, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek teknis, ekonomis, lingkungan, dan kelengkapan administrasi. Di samping aspek-aspek tersebut, juga harus memenuhi Kriteria dan variabel penilaian pelabuhan menurut RKM tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Penilaian bobot tersebut didapat dari pengolahan data hasil opini responden yang diolah menggunakan ANP (Analytichal Network Program). Data yang diolah adalah opini mengenai tingkat kepentingan dengan menggunakan skala 1 s.d. 9 dengan uraian sebagai berikut: NO

SKALA

1 2

1 3

DEFINISI DARI “IMPORTANCE” Sama penting Sedikit lebih penting


337


NO

SKALA

3 4 5 6 7

5 7 9 2,4,6,8 1/3,1/5,1/7,1/9

DEFINISI DARI “IMPORTANCE” Jelas lebih penting Sangat Jelas Penting Mutlak Penting Ragu-Ragu antara dua nilai yang berdekatan Kebalikan dari nilai diatas



338


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel: 5.40 Matrik Opini Responden Mengenai Tingkat Kepentingan Kriteria Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal

V V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11

V01 9.9842E+15 1.7941E+16 3.6461E+16 2.7479E+16 2.1794E+16 1.2690E+16 1.0335E+16 2.1476E+16 1.3051E+16 8.9849E+15 1.5892E+16

V02 5.2189E+15 9.3780E+15 1.9059E+16 1.4364E+16 1.1392E+16 6.6330E+15 5.4022E+15 1.1226E+16 6.8218E+15 4.6966E+15 8.3073E+15

V03 2.8177E+15 5.0631E+15 1.0290E+16 7.7550E+15 6.1506E+15 3.5812E+15 2.9166E+15 6.0607E+15 3.6831E+15 2.5357E+15 4.4851E+15

V04 3.5049E+15 6.2980E+15 1.2799E+16 9.6464E+15 7.6507E+15 4.4546E+15 3.6280E+15 7.5388E+15 4.5814E+15 3.1541E+15 5.5789E+15

V05 4.3511E+15 7.8185E+15 1.5889E+16 1.1975E+16 9.4977E+15 5.5300E+15 4.5038E+15 9.3589E+15 5.6874E+15 3.9156E+15 6.9258E+15

V06 8.1174E+15 1.4586E+16 2.9643E+16 2.2341E+16 1.7719E+16 1.0317E+16 8.4024E+15 1.7460E+16 1.0611E+16 7.3050E+15 1.2921E+16

V07 9.5655E+15 1.7188E+16 3.4932E+16 2.6327E+16 2.0880E+16 1.2157E+16 9.9014E+15 2.0575E+16 1.2503E+16 8.6082E+15 1.5226E+16

V08 4.5379E+15 8.1542E+15 1.6572E+16 1.2489E+16 9.9055E+15 5.7675E+15 4.6972E+15 9.7607E+15 5.9316E+15 4.0837E+15 7.2232E+15


Keterangan : D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11

: : : : : : : : : : :



339

V09 7.5959E+15 1.3649E+16 2.7739E+16 2.0906E+16 1.6581E+16 9.6541E+15 7.8626E+15 1.6338E+16 9.9288E+15 6.8356E+15 1.2091E+16

V10 1.1239E+16 2.0196E+16 4.1044E+16 3.0933E+16 2.4534E+16 1.4285E+16 1.1634E+16 2.4175E+16 1.4691E+16 1.0114E+16 1.7890E+16

V11 6.2281E+15 1.1191E+16 2.2744E+16 1.7141E+16 1.3595E+16 7.9157E+15 6.4468E+15 1.3396E+16 8.1410E+15 5.6048E+15 9.9137E+15



Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.41 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penentuan Bobot pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal

NO

KODE

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10


5.0917 9.1494 18.5941 14.0138 11.1145 6.4714 5.2705 10.9520 6.6556 4.5821

11

V11

Aspek administrasi

8.1048

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000


340

•


•


•


•


•


•


•


dinilai



•


•


•


•


dinilai responden

Interpretasi: Hasil opini responden menunjukan bahwa aspek teknis yang bernilai bobot sebesar 19% merupakan pilihan utama responden, dibandingkan dengan ke 10 aspek lainnya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam penetapan lokasi pelabuhan penentuan klasifikasi pelayanan pelabuhan ditentukan oleh faktor utama yaitu aspek teknis. Faktor kedua dan berikutnya yaitu terkait dengan aspek ekonomis dan akses ke hinterland. Makin dalam alur dan kolam pelabuhan, maka makin banyak kapal yang akan berkunjung dengan draft kapal yang lebih dalam yang pada akhirnya kegiatan pelayanan suatu pelabuhan juga akan meningkat. Faktor kondisi geografis suatu pelabuhan memang harus menjadi ukuran utama khususnya dalam penilaian aspek teknis suatu pelabuhan. Sedimentasi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya biaya operasi terutama terkait dengan biaya pengerukan, pada umumnya pelabuhan alam yang memiliki kedalaman lebih dari – 14 MLWS berpeluang untuk dapat dimasuki kapal-kapal besar generasi terbaru. Atas dasar iniliah kiranya hasil opini responden sangat tepat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam perumusan kriteria ini.

1.



341

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.42 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Teknis pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

KODE V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08


BOBOT (%) 5.9436 11.1030 24.9475 17.3818 13.2237 8.6371 5.9436 12.8198 100.0000


342

a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.





2.

Aspek Ekonomis Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek ekonomis (yang memiliki bobot 14%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.43 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Teknis pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal

NO

KODE

URAIAN

BOBOT (%)

1 2 3 4 5

V01 V02 V03 V04 V05


13.7534 12.1982 15.6649 23.6505 8.0004

6

V06

Ekonomis/finansial

26.7325

TOTAL

100.0000


V01 : PDRB, dinilai sebesar 14%,

responden


memiliki

bobot

rata-rata

343


b.


c.


d.


e.


f.


dinilai

responden


3.

Aspek Lingkungan Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek lingkungan (yang memiliki bobot 11%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.44 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Lingkungan pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal

NO

KODE

URAIAN

1

V01

Daya dukung lokasi

41.2599

2

V02

Kawasan konservasi

32.7480

3

V03


25.9921

TOTAL

BOBOT (%)

100.0000


344



a.


b.


c.



4.

Aspek Administrasi Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria aspek administrasi (yang memiliki bobot 8%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.45 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Administrasi pada Penilaian Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal

NO KODE 1

V01

2

V02

3

V03


4

V04

Hasil survei TOTAL

BOBOT (%) 16.4505 19.0343 21.2792 43.2360 100.0000



345


a.


b.


c.


d.



5.


346

a.


b.

Arus barang adalah jumlah seluruh jenis barang yang dimuat dan dibongkar maupun diekspor dan diimpor di pelabuhan yang diangkut dengan kendaraan air selama satu tahun, terdiri dari: general cargo; curah cair; curah kering. Setiap pelabuhan laut Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


akan menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi barang dan menjadi pintu keluar masuknya barang (gate) di suatu daerah. Asumsinya : makin besar volume bongkar muat barang yang terjadi di setiap pelabuhan, maka peran dan fungsi setiap pelabuhan dalam mendukung kegiatan koleksi dan distribusi barang akan semakin besar, demikian jika kondisi sebaliknya (makin kecil volumenya makin kecil peran dan fungsinya). c.


d.


e.

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

f.



347


g.


h.


i.


j.


348




6.


Arus barang (ton) NO

b.

ARUS BARANG (TON)

1

Di bawah 6,000,000

1

2

6000,001 - 12,000,000

2

3

12,000,001 - 18,000,000

3

4

18,000,001 - 24,000,000

4

5

Di atas 24,000,001

5


c.

ARUS PENUMPANG (ORANG)

NILAI

1

Di bawah 400,000

1

2

400,001 - 800,000

2

3

800,001 - 1,200,000

3

4

1,200,001 - 1,600,000

4

5

Di atas 1,600,001

5


d.

NILAI


NILAI

1


1

2


3

3


5

Klasifikasi jarak dengan jalur internasional/ALKI (mil) NO


PARAMETER (Mil)

NILAI

DIBAWAH 53

5

1

Sangat dekat

2

Dekat

53,1 – 95

4

3

Sedang

95,1 – 137

3

4

Jauh

137,1 – 179

2

5

Sangat jauh

DIATAS 179,1

1


349


e.

Klasifikasi jarak dengan pusat pengembangan nasional NO

f.

DIBAWAH 82

5

2

Dekat

82,1 – 161

4

3

Sedang

161,1 – 240

3

4

Jauh

240,1 – 319

2

5

Sangat jauh

DIATAS 319,1

1

Kesesuaian dengan hierarki pelabuhan AKSESIBILITAS KE HINTERLAND

NILAI

1

Pelabuhan pengumpan

1

2

Pelabuhan pengumpul

3

3

Pelabuhan utama

5

Klasifikasi Pelayanan Dermaga bagi Ukuran Kapal (M) KLASIFIKASI UKURAN KAPAL (M)

PARAMETER (Mil)

NILAI

DIBAWAH 103

1

1

Sangat pendek

2

Pendek

103,1 – 156

2

3

Sedang

156,1 – 209

3

4

Panjang

209,1 – 262

4

5

Sangat panjang

DIATAS 262,1

5

Klasifikasi Kedalaman Dermaga (Draft) (MLWS) KLASIFIKASI KEDALAMAN DERMAGA/DRAFT (MLWS)

PARAMETER (M)

NILAI

1

Sangat rendah

DIBAWAH 5

1

2

Rendah

5,1 – 9

2

3

Sedang

9,1 – 14

3

4

Dalam

14,1 – 18

4

5

Sangat dalam

DIATAS 18,1

5

NO

350

NILAI

Sangat dekat

NO

h.

PARAMETER (Mil)

1

NO

g.




i.


URAIAN

NILAI

1


5

2


5

3


5

4


5

5


5

6

Memperhatikan PDRB

5

7


5

8

Prediksi kedepan

5

9


5

10


5

11


5

12


5

13


5

14


5

15


5

16


5

17


5

18


5

19


5

20

Studi kelayakan

5

21

Hasil survei

5


351

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.46 Hasil Penilaian dan Skor pada Penilaian Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal NO

KRITERIA I

KRITERIA II

EUGEN

NILAI PLB LOKAL

BOBOT

SKOR MAKSIM AL

1

RIPN

5.09

5

25.46

2

RTRWN/P/K

9.15

5

45.75

3

TEKNIS

5.9436

1.11

5

5.53

KESESUAIAN HIERARKI

11.1030

2.06

1

2.06

LUAS PERAIRAN

18.59405809

4

EKONOMIS 14.01375764

KEDALAMAN

24.9475

4.64

1

4.64

KEDEKATAN JARAK PLB DG JALUR PELAYARAN

17.3818

3.23

1

3.23

KEDEKATAN JARAK DGN PPN

13.2237

2.46

1

2.46

KONDISI TANAH

8.6371

1.61

5

8.03

LUAS DARATAN

5.9436

1.11

5

5.53

PANJANG KAPAL

12.8198

2.38

1

2.38

PDRB

13.7534

1.93

5

9.64

AKTIVITAS INDAG

12.1982

1.71

5

8.55

PREDIKSI KE DEPAN

15.6649

2.20

5

10.98

VOLUME BRG DAN PNP

23.6505

3.31

1

3.31

8.0004

1.12

5

5.61

EKONOMIS/FINANSIAL

26.7325

3.75

5

18.73

DAYA DUKUNG LOKASI

41.2599

4.59

5

22.93

KAWASAN KONSERVASI

32.7480

3.64

5

18.20

KAWASAN HUTAN LINDUNG

25.9921

KONTRIBUSI TARAF HIDUP

5


2.89

5

14.44

6

EKSOS

6.47

5

32.36

7

ANTARMODA

5.27

5

26.35

8

AKSES HINTLD

10.95

1

10.95

9

KESKAMPEL

6.66

5

33.28

10

HANKAMNEG

4.58

5

22.91

11

ADMINISTRASI 8.104823195

REKOMENDASI

16.4505

1.33

5

6.67

RIP, DLKR DAN DLKP

19.0343

1.54

5

7.71

STUDI KELAYAKAN

21.2792

1.72

5

8.62

HASIL SURVEI

43.2360

3.50

5

17.52

TOTAL SKOR

100.00

HIERARKI PELABUHAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

352

383.82

SKOR 0.00 – 383.82



H.

KRITERIA PEMERIKSA KEAMANAN KAPAL

DAN

PENGUJI

KESELAMATAN

DAN

Substansi rancangan penetapan Kriteria Pemeriksa dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal meliputi: ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, serta persyaratan. Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran, KM 33/2003, Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Scurity/ISPS Code) di Indonesia, yang penjabarannya sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek pejabat pemeriksa dan penguji yang mempunyai kompetensi dan memahami serta mengerti aturan dan konvensi-konvensi yang berlaku. Menurut opini responden terkait dengan survei pemeriksaan kapal maka pejabat pemeriksa dan penguji harus sekurang-kurangnya mempunyai kompetensi sebagai berikut. •

Sekurang-kurangnya memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei terhadap kapal sesuai dengan aturan dan konvensi-konvensi yang berlaku.

•

Pejabat pemeriksa dan penguji harus sekurang-kurangnya memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa bangunan, ketel-ketel uap utama dan bantu serta bejana-bejana bertekanan yang lain dan pesawat-pesawat; tata susunan dan perincian pembagian divisi kedap air; dan pembagian garis-garis muat telah memenuhi syarat-syarat peraturan sebagaimana yang dilampirkan dalam konvensi.

•

Pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa alat-alat penyelamat seperti : sekoci penolong, rakit penolong, alat apung, pelampung dan baju penolong telah sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan.

•

Pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa kapal dilengkapi dengan alat pelempar tali dan pesawat radio


353


jinjing untuk pesawat penyelamat sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan. •

Pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa kapal telah memenuhi syarat-syarat peraturan-peraturan tentang perangkat telegraf radio.

•

Pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa cara bekerjanya perangkat telegrafradio untuk sekocisekoci penolong bermotor dan/atau pesawat radio jinjing untuk alat penyelamat, jika ada, telah sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan.

•

pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa kapal telah memenuhi syarat-syarat tentang alat-alat penemu kebakaran dan pemadam kebakaran, radar, alat perum gema dan pedoman gasing serta telah dilengkapi dengan lampulampu navigasi dan sosok-sosok benda, tangga pandu, sarana untuk menghasilkan isyarat-isyarat bunyi dan isyarat-isyarat bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan internasional.

•

Pejabat pemeriksa dan penguji harus memiliki kompetensi dan memahami serta dapat melaksanakan survei untuk meyakinkan bahwa kapal telah memenuhi syarat-syarat tentang alat-alat penemu kebakaran dan pemadam kebakaran, radar, alat perum gema dan pedoman gasing serta telah dilengkapi dengan lampu-lampu navigasi dan sosok-sosok benda, tangga pandu, sarana untuk menghasilkan isyarat-isyarat bunyi dan isyarat-isyarat bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan internasional

Namun secara keseluruhan, kompetensi yang sekurang-kurangnya harus dimiliki untuk Marine Inspector A diantaranya adalah: •

Kompetensi mengenai Hukum Maritim dan peraturan-peraturan dan penegakan hukum aturan internasional seperti: UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dolas 74 dan Amandemen.

354



STCW 78/A.1995. ISM Code. Marpol Regulation meliputi Aturan nasional dan Internasional (KM 4 tahun 2005 dan MARPOL 73/78), ANNEX I MARPOL 73/78, ANNEX II MARPOL 73/78, ANNEX III dan IV MARPOL 73/78. HSC Code. Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan tata cara pemeriksaan kapal. •

Kompetensi mengenai pemeriksaan kecelakaan kapal meliputi Metode pemeriksaan kapal dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab.

•

Kompetensi mengenai pengukuran kapal meliputi cara pengukuran kapal dalam negeri dan cara pengukuran internasional.

•

Kompetensi mengenai Pengetahuan Klasifikasi meliputi survei loadline, survei konstruksi kapal, surevi on MARPOL 73/74 (ANNEX I s/d VI), surevi on gas dan chemical carrier, ballast watr management, condition assesment sceme (CAS),Survei FFA, survei LSA.

•

Kompetensi mengenai pemeriksaan konstuksi kapal meliputi keselamatan konstruksi, perombakan kapal, pengesahan gambar, konstruksi lambung dan permesinan, load line regulation.

•

Kompetensi mengenai pemeriksaan stabilitas kapal.

•

Kompetensi mengenai Pendaftaraan dan kebangsaan kapal.

•

Kompetensi mengenai Pengetahuan pengetahuan pedoman gyro, peta navigasi.

•

Kompetensi mengenai peralatan keselamatan meliputi alat-alat penolong dan pemadam kebakaran.

•

Kompetensi mengenai permesinan meliputi ketel uap, tata susunan pompa dan pipa-pipa, jenis propulsi, pesawat bantu, alat ukuran deteksi, instalasi listrik dan generator.

•

Kompetensi mengenai survei instalasi listrik.

•

Kompetensi mengenai elektronika dan radio kapal.


kenautikaan

meliputi

355


•

Kompetensi mengenai survei dan sertifikasi meliputi survei peralatan mesin dan kemudi, peralatan muatan, keselamatan kapal.

•

Kompetensi mengenai penanganan barang berbahaya meliputi dokumen pemuatan serta pemuatan dan pengemasan di kapal.

Kompetensi yang harus dimiliki untuk Marine Inspector B diantaranya adalah: •

Kompetensi mengenai Hukum Maritim dan peraturan-peraturan dan penegakan hukum aturan internasional seperti: UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dolas 74 dan Amandemen. STCW 78/A.1995. ISM code. Marpol Regulation meliputi Aturan nasional dan Internasional (KM 4 tahun 2005 dan MARPOL 73/78), ANNEX I MARPOL 73/78, ANNEX II MARPOL 73/78, ANNEX III dan IV MARPOL 73/78. HSC Code. Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan tata cara pemeriksaan kapal.

356

•

Kompetensi mengenai pengukuran kapal dalam negeri.

•

Kompetensi mengenai pemeriksaan konstuksi kapal meliputi pelaksanaan pembangunan dan perubahan kapal, syarat-syarat pembangunan kapal.

•

Kompetensi mengenai pemeriksaan stabilitas kapal.

•

Kompetensi mengenai pengawakan kapal meliptui pembinaan awak kapal, buku pelaut, PKL, penyijilan, sengketa perburuhan, sertifikasi pelaut.

•

Kompetensi mengenai Pengetahuan pengetahuan pedoman gyro, peta navigasi.

•

Kompetensi mengenai manajemen keselamatan kapal.

kenautikaan

meliputi



•

Kompetensi mengenai peralatan keselamatan kapal.

•

Kompetensi mengenai permesinan meliputi ketel uap, tata susunan pompa dan pipa-pipa, jenis propulsi, peawat bantu, alat ukur san deteksi, instlasi listrik dan generator.

1.

Kompetensi Umum Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria kompetensi umum (yang memiliki bobot 29%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.47 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Kompetisi Umum pada Kriteria Pemeriksa Dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal

NO

KODE

URAIAN

BOBOT (%)

1

V01

Peraturan dan penegakan hukum internasional

50.11

2

V02

Hukum maritim

49.89

TOTAL

100.00

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria kompetensi umum setelah pembulatan sebagai berikut:

2.

a.

V01 : Peraturan dan penegakan hukum internasional, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 50%,

b.

V02 : Hukum maritim, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 50%,

Kompetensi Khusus Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria kompetensi khusus (yang memiliki bobot 44%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut.


357

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.48 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Kompetisi Khusus pada Kriteria Pemeriksa Dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal

NO

KODE

URAIAN

1

V01

Pengukuran kapal

3.94

2

V02

Pengetahuan Klasifikasi

2.97

3

V03

Konstruksi Kapal

4.89

4

V04

Stablilitas Kapal

4.66

5

V05

Pendaftaran kebangsaan kapal

4.23

6

V06

Pengawakan Kapal

3.91

7

V07

ISM CODE

2.89

8

V08

Marpol Regulation

4.09

9

V09

Etika Pemeriksaan Kapal

4.49

10

V10

Pengetahuan kenautikaan

4.26

11

V11

Peralatan keselamatan kapal

2.71

12

V12

Pengetahuan permesinan

3.14

13

V13

Pengetahuan Elektronika dan Radio kapal

2.54

14

V14

Survei sertifikasi

3.09

15

V15

Penanganan Muatan

3.20

16

V16

Penanganan barang Berbahaaya

4.20

17

V17

PSC

4.20

18

V18

ISPS Code

5.20

19

V19

Survei Ketel dan Poros Kemudi

3.26

20

V20

Survei Konstruksi Lambung

3.42

21

V21

Damage Survei

3.72

22

V22

Pemeriksaan Kecelakaan kapal

4.22

23

V23

HSC Code

4.84

24

V24

RO-RO Passenger

4.42

25

V25

Goal Base Standar

3.72

26

V26

Survei Instalasi Listrik

3.82

TOTAL

358

BOBOT (%)

100.00



Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria kompetensi khusus setelah pembulatan sebagai berikut: a.

V01 : Pengukuran kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

b.

V02 : Pengetahuan klasifikasi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

c.

V03 : Konstruksi kapal, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 5%,

d.

V04 : Stablilitas Kapal, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 5%,

e.

V05 : Pendaftaran kebangsaan kapal, dinilai memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

f.

V06 : Pengawakan Kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

g.

V07 : ISM CODE, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

h.

V08 : Marpol Regulation, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 4%,

i.

V09 : Etika Pemeriksaan Kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%,

j.

V10 : Pengetahuan kenautikaan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

k.

V11 : Peralatan keselamatan kapal, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

l.

V12 : Pengetahuan permesinan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

m.

V13 : Pengetahuan Elektronika dan Radio kapal, responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

n.

V14 : Survei sertifikasi, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 3%,


responden

dinilai

359


3.

o.

V15 : Penanganan Muatan, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

p.

V16 : Penanganan barang berbahaya, dinilai memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

q.

V17 : PSC, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

r.

V18 : ISPS Code, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%,

s.

V19 : Survei Ketel dan Poros Kemudi, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

t.

V20 : Survei Konstruksi Lambung, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 3%,

u.

V21 : Damage Survei, dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 4%,

v.

V22 : Pemeriksaan Kecelakaan kapal, dinilai memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

w.

V23 : HSC Code, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 5%,

x.

V24 : RO-RO PASSENGER, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

y.

V25 : Goal Base Standar, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

z.

V26 : Survei Instalasi Listrik, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 4%,

responden

responden

Kompetensi Penunjang Hasil nilai Eugen diperoleh pada iterasi ke 4 untuk sub variabel dari kriteria kompetensi penunjang (yang memiliki bobot 27%) dengan nilai sebagaimana Tabel berikut.

360


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.49 Hasil Iterasi Perhitungan Eugen Value untuk Penilaian Bobot Aspek Kompetisi Penunjang pada Kriteria Pemeriksa Dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal

NO

KODE

URAIAN

1

V01

Kemampuan bahasa inggris

55.12

2

V02

Pemeriksa keuangan negara

44.88

TOTAL

BOBOT (%)

100.00

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk sub variabel dari kriteria kompetensi penunjang setelah pembulatan sebagai berikut: a.

V01 : Kemampuan bahasa inggris, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 55%,

b.

V02 : Pemeriksa keuangan negara, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 45%,

Berdasarkan hasil perhitungan maka kompetensi seorang marine inspector A harus mampu memahami dan dapat melaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada pada Tabel hasil perhitungan skor dan memiliki total skor sebesar 5.00. Berdasarkan hasil perhitungan maka kompetensi seorang marine inspector B harus mampu memahami dan dapat melaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada pada Tabel hasil perhitungan skor dan memiliki total skor sebesar 3.46. NO

KOMPETENSI

NILAI

1

MARINE INSPECTOR A

5

2

MARINE INSPECTOR B

4

Asumsinya : Semakin matang dan banyak penguasaan di berbagai bidang kompetensi khusus yang dibutuhkan oleh seorang marine inspector, maka grade-nya semakin meningkat dan nilainya semakin tinggi.


361

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.50 Hasil Penilaian dan Skor pada Penilaian Kriteria Pemeriksa dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal NO

1

2

362

KRITERIA I Kompetensi Umum 0.2900 Kompetensi Khusus 0.4414

KRITERIA II Peraturan & penegakan hukum Internasional Hukum Maritim

EUGEN

BOBOT

MARINE INSPECTOR A

MARINE INSPECTOR B

NILAI

SKOR

NILAI

SKOR

50.11

0.5011

0.145319

5

0.73

4

0.58

49.89

0.4989

0.1446686

5

0.72

4

0.58

Pengukuran kapal

3.94

0.0394

0.0174032

5

0.09

4

0.07

Pengetahuan Klasifikasi

2.97

0.0297

0.0131155

5

0.07

4

0.05

Konstruksi Kapal

4.89

0.0489

0.0215648

5

0.11

4

0.09

Stablilitas Kapal

4.66

0.0466

0.020556

5

0.10

4

0.08

Pendaftaran kebangsaan kapal

4.23

0.0423

0.0186643

5

0.09

4

0.07

Pengawakan Kapal

3.91

0.0391

0.0172771

5

0.09

4

0.07

ISM CODE

2.89

0.0289

0.0127371

5

0.06

4

0.05

Marpol Regulation

4.09

0.0409

0.0180338

5

0.09

4

0.07

Etika Pemeriksaan Kapal

4.49

0.0449

0.0197993

5

0.10

4

0.08

Pengetahuan kenautikaan

4.26

0.0426

0.0187904

5

0.09

4

0.08

Peralatan keselamatan kapal

2.71

0.0271

0.0119805

5

0.06

4

0.05

Pengetahuan permesinan Pengetahuan Elektronika dan Radio kapal Survei sertifikasi

3.14

0.0314

0.0138721

5

0.07

4

0.06

2.54

0.0254

0.0112238

5

0.06

4

0.04

3.09

0.0309

0.0136199

5

0.07

4

0.05

Penanganan Muatan

3.20

0.0320

0.0141243

5

0.07

4

0.06

Penanganan barang Berbahaaya

4.20

0.0420

0.0185382

5

0.09

4

0.07

PSC

4.20

0.0420

0.0185382

5

0.09

4

0.07


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) NO

3

KRITERIA I

Kompetensi Penunjang 0.2686

KRITERIA II

EUGEN

BOBOT

MARINE INSPECTOR A

MARINE INSPECTOR B

NILAI

SKOR

NILAI

SKOR

ISPS Code

5.20

0.0520

0.0229521

5

0.11

4

0.09

Survei Ketel dan Poros Kemudi

3.26

0.0326

0.0143803

5

0.07

4

-

Survei Konstruksi Lambung

3.42

0.0342

0.0150777

5

0.08

4

-

Damage Survei

3.72

0.0372

0.0164028

5

0.08

4

-

Pemeriksaan Kecelakaan kapal

4.22

0.0422

0.0186101

5

0.09

4

-

HSC Code

4.84

0.0484

0.0213631

5

0.11

4

-

RO-RO PASSENGER

4.42

0.0442

0.0194947

5

0.10

4

-

Goal Base Standar

3.72

0.0372

0.0164054

5

0.08

4

-

Survei Instalasi Listrik

3.82

0.0382

0.0168477

5

0.08

4

-

Kemampuan Bahasa Inggris

55.12

0.5512

0.1480289

5

0.74

4

0.59

Pemeriksa Keuangan Negara

44.89

0.4489

0.1205502

5

0.60

4

0.48

TOTAL SKOR


5.00

363

3.45


I.

PENETAPAN KRITERIA DAERAH PELAYARAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT Substansi rancangan penetapan Kriteria Pemeriksa dan Penguji Keselamatan dan Keamanan Kapal meliputi: ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, serta persyaratan, Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP no 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. KM 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Conventional Vessel Standard) Berbendera Indonesia. Menurut hasil pengumpulan data responden, maka opini responden terkait dengan Kriteria daerah pelayaran kapal pelayaran rakyat adalah.

364

•

Daerah pelayaran tidak terbatas, yaitu pelayaran yang melebihi 200 mil laut dari pantai ke arah laut, menurut responden berada pada urutan kepentingan 1.

•

Daerah pelayaran lepas pantai, yaitu pelayaran dalam batas 200 mil laut dari pantai ke arah laut, dilakukan penyesuaian batas yang lebih kecil yang ditentukan oleh otoritas.,menurut responden berada pada urutan kepentingan 2.

•

Daerah pelayaran lepas pantai terbatas, yaitu 30 mil laut dari batas ke arah laut suatu daerah aman, perairan yang telah ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai lepas pantai terbatas, menurut responden berada pada urutan kepentingan 3.

•

Daerah pelayaran perairan tenang sebagian, pelayaran di dalam batas geografi tertentu pada perairan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai perairan tenang sebagian, menurut responden berada pada urutan kepentingan 4.

•

Daerah pelayaran yang menghubungkan antar pulau yaitu daerah pelayaran untuk membuka keterisolasian dan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi berada pada urutan ke 5.

•

Daerah pelayaran perairan tenang yaitu pelayaran di dalam batas geografi tertentu pada perairan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai perairan tenang sebagai perairan tenang sebagian, menurut responden berada pada urutan kepentingan 6. Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


•

Daerah yang aksesibilitas dan karakteristik daerahnya dikarenakan letak geografis sulit untuk dijangkau, daerah pelayarannya dilakukan pada gugusan pulau-pulau kecil menurut responden berada pada urutan kepentingan 7.

•

Kapal penumpang yang berlayar dilaut untuk penggunaan di semua daerah pelayaran sampai dan termasuk daerah pelayaran tidak terbatas menurut responden berada pada urutan kepentingan 8.

•

Kapal penumpang yang berlayar di laut untuk penggunaan disemua daerah pelayaran sampai dan termasuk pelayaran lepas pantai menurut responden berada pada urutan kepentingan 9,

•

Kapal penumpang yang berlayar dilaut untuk penggunaan disemua daerah pelayaran sampai dan termasuk daerah pelayaran lepas pantai terbatas menurut responden berada pada urutan kepentingan 10,

•

Kapal penumpang yang berlayar dilaut untuk penggunaan disemua daerah pelayaran sampai dan termasuk daerah pelayaran lepas pantai terbatas menurut responden berada pada urutan kepentingan 10.

•

Pelayaran hanya di daerah pelayaran yang tenang bagi kapal penumpang menurut responden berada pada urutan kepentingan 11,

•

Daerah pelayaran sampai dan termasuk pelayaran tidak terbatas bagi bukan kapal penumpang menurut responden berada pada urutan kepentingan 12,

•

Daerah pelayaran sampai dan termasuk pelayaran lepas pantai terbatas bagi bukan kapal penumpang menurut responden berada pada urutan kepentingan 13,

•

Perairan terlindung bagi bukan kapal penumpang yang hanya berlayar di perairan tenang sebagian dan perairan tenang menurut responden berada pada urutan kepentingan 15,

•

Perairan terlindung bagi bukan kapal penumpang yang hanya berlayar di perairan tenang menurut responden berada pada urutan kepentingan 16,


365


Maka untuk persyaratan kriteria daerah pelayaran kapal pelayaran rakyat dapat disusun sebagai berikut: •

Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

•

Pengusahaan Pelayaran Rakyat dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia/perorangan dalam bentuk Badan Hukum Indonesia, baik berbentuk perseroan terbatas atau Koperasi dengan memiliki sekurangkurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang Ketatalaksanaan, dan/atau nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar. Dan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) Kapal Layar (KL), atau Kapal Layar Motor (KLM) s.d. GT.500 atau Kapal Motor (KM) sekurangkurangnya GT.7 s.d. GT.35, berbendera Indonesia dan laik laut yang dibuktikan dengan salinan Groos Akte, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

•

Kapal Pelayaran rakyat harus memenuhi standar non convention vessel yang meliputi: Konstruksi dan stabilitas, Perlengkapan, Peralatan keselamatan, Permesinan dan Kelistrikan, Garis Muat, Pengukuran kapal, Pengawakan, dan Manajemen Operasional.

366

•

Panjang kapal minimum kapal penumpang laut lepas adalah 1A,1B,1C minimal harus berukuran 10 m panjang terukur.

•

Kapal terbuka tidak boleh mengangkut penumpang ke laut kecuali jika kapal tersebut terbatas pada penugasa kelas 2C, dan merupakan kapal kembung (inflatable), Rigid Inflatable boat (RIB), atau kapal sejenis yang dipasangi ruang pengapung atau busa pengapung, sedemikian sehingga karakteristik daya apung Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


tergenang dan stabilitas rusak adalah ekuivlen dengan kapal yang mempunyai dek. •

Maka daerah pelayaran untuk kapal-kapal pelayaran rakyat sekurang-kurangnya memenuhi persayaratan sebagai berikut: Daerah pelayaran tidak terbatas, yaitu pelayaran yang melebihi 200 mil laut dari pantai ke arah laut. Daerah pelayaran lepas pantai, yaitu pelayaran dalam batas 200 mil laut dari pantai ke arah laut, dilakukan penyesuaian batas yang lebih kecil yang ditentukan oleh otoritas. Daerah pelayaran lepas pantai terbatas, yaitu 30 mil laut dari batas ke arah laut suatu daerah aman, perairan yang telah ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai lepas pantai terbatas. Daerah pelayaran perairan tenang sebagian, pelayaran di dalam batas geografi tertentu pada perairan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai perairan tenang sebagian. Daerah pelayaran yang menghubungkan antar pulau yaitu daerah pelayaran untuk membuka keterisolasian dan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Daerah pelayaran perairan tenang yaitu pelayaran di dalam batas geografi tertentu pada perairan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai perairan tenang sebagai perairan tenang sebagian. Daerah yang aksesibilitas dan karakteristik daerahnya dikarenakan letak geografis sulit untuk dijangkau, daerah pelayarannya dilakukan pada gugusan pulau-pulau kecil. Kapal penumpang yang berlayar dilaut untuk penggunaan di semua daerah pelayaran sampai dan termasuk daerah pelayaran tidak terbatas. Kapal penumpang yang berlayar di laut untuk penggunaan disemua daerah pelayaran sampai dan termasuk pelayaran lepas pantai.


367


Kapal penumpang yang berlayar dilaut untuk penggunaan disemua daerah pelayaran sampai dan termasuk daerah pelayaran lepas pantai terbatas. Kapal penumpang yang berlayar dilaut untuk penggunaan disemua daerah pelayaran sampai dan termasuk daerah pelayaran lepas pantai terbatas menurut responden. Pelayaran hanya di daerah pelayaran yang tenang bagi kapal penumpang. Daerah pelayaran sampai dan termasuk pelayaran tidak terbatas bagi bukan kapal penumpang. Daerah pelayaran sampai dan termasuk pelayaran lepas pantai terbatas bagi bukan kapal penumpang. Perairan terlindung bagi bukan kapal penumpang yang hanya berlayar di perairan tenang sebagian dan perairan tenang. Perairan terlindung bagi bukan kapal penumpang yang hanya berlayar di perairan tenang. •

Kategori daerah operasional pelayaran rakyat disesuaikan dengan KM Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 tahun 2009, tentang Standar Kapal Non Konvensi. Tabel 5.51 Kategori Daerah Operasional

NO 1

2

368

DAERAH OPERASIONAL Kapal yang berlayar di Daerah pelayaran tidak terbatas

DIBERI TANDA

A

Daerah pelayaran lepas pantai

B

Daerah pelayaran lepas pantai terbatas

C

Perairan terlindung Daerah pelayaran perairan tenang sebagian Daerah pelayaran perairan tenang

D E



1.

Daerah Pelayaran Daerah pelayaran di Indonesia memiliki karakteristik gelombang yang bervariasi. Daerah pelayarn dapat ditentukan berdasarkan tinggi gelombang normal maksimum yang terjadi di lintasan tersebut. Hal ini diambil untuk memperoleh kondisi yang maksimum terjadi di lintasan tersebut. Dari pengelompokan ini pada akhirnya terdapat 7 (tujuh) region yaitu : a.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 1,25 meter (Region A).

b.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 1,5 meter (Region B).

c.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 2 meter (Region C).

d.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 2,5 meter (Region D).

e.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 3 meter (Region E)

f.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 3,5 meter (Region F).

g.

Region pada lintasan dengan tinggi gelombang 4 meter (Region G).

Kapal Pelayaran rakyat biasanya berupa Kapal Layar Motor (KLM) dengan ukuran s.d. GT.500 atau Kapal Motor (KM) sekurangkurangnya GT.7 s.d. GT.35, dengan draft tertentu. Oleh sebab itu, draft kapal pelayaran rakyat, kecepatan dan ukuran kapal pelayaran rakyat menjadi pertimbangan kriteria dalam penentuan daerah pelayaran. Secara teknis, daerah pelayaran untuk kapal pelayaran rakyat ditentukan berdasarkan ukuran kapal pelayaran rakyat itu sendiri sebagai berikut: Panjang kapal optimum adalah sama dengan panjang gelombang, dimana panjang kapal dapat dirumuskan dengan:


369


hw = Lpp / 20 Keterangan: hw adalah tinggi gelombang Lpp adalah panjang kapal antara garis tegak (Lpp) Daerah pelayaran rakyat yang disesuaikan dengan panjang kapal pelayaran rakyat adalah sebagai berikut: a.

Daerah region A dengan tinggi gelombang 1.25 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 25 meter.

b.

Daerah region B dengan tinggi gelombang 1.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 30 meter.

c.

Daerah region C dengan tinggi gelombang 2 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 40 meter.

d.

Daerah region D dengan tinggi gelombang 2.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 50 meter.

e.

Daerah region E dengan tinggi gelombang 3 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 60 meter.

f.

Daerah region F dengan tinggi gelombang 3.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 70 meter.

g.

Daerah region G dengan tinggi gelombang 4 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki panjang 80 meter.

Ukuran Utama Kapal Berdasarkan Region Lintasan sesuai dengan standard kapal non konvensi dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 5.52 Ukuran Utama Kapal Berdasarkan Region Lintasan Region

Tinggi Gelombang (meter)

A

1.25

B

1.5

C

2

D

370

2.5

Kecepatan Kapal (knot)

Perbandingan Ukuran Kapal L/B

L/H

B/H

10

3.780

7.897

15

3.780

15

L/T

H/T

B/T

2.089 16.684

2.113

4.413

7.980

2.111 16.932

2.122

4.479

3.905

8.570

2.195 17.425

2.033

4.462

10

4.155

9.501

2.286 18.224

1.918

4.386

15

4.155

9.589

2.308 18.441

1.923

4.438

10

4.405 10.396

2.360 19.271

1.854

4.375



Region

E

F

G

Tinggi Gelombang (meter)

Kecepatan Kapal (knot)

Perbandingan Ukuran Kapal L/B

L/H

B/H

L/T

H/T

B/T

15

4.405 10.486

2.380 19.477

1.857

4.421

10

4.655 11.225

2.411 20.327

1.811

4.366

15

4.655 11.316

2.431 20.526

1.814

4.409

10

4.905 12.013

2.449 21.387

1.780

4.360

15

4.905 12.108

2.468 21.581

1.783

4.400

10

5.155 12.775

2.478 22.451

1.757

4.355

15

5.155 12.870

2.496 22.642

1.760

4.392

3

3.5

4

Daerah pelayaran rakyat yang disesuaikan dengan lebar kapal pelayaran rakyat adalah sebagai berikut: a.

Daerah region A dengan tinggi gelombang 1.25 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki lebar 6.6 meter.

b.

Daerah region B dengan tinggi gelombang 1.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki lebar 7.7 meter.

c.

Daerah region C dengan tinggi gelombang 2 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki lebar 9.6 meter.

d.

Daerah region D dengan tinggi gelombang 2.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki lebar 11.4 meter.

e.

Daerah region E dengan tinggi gelombang 3 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki lebar 12.9 meter.

f.

Daerah region F dengan tinggi gelombang 3.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki lebar 14.3 meter.

g.

Daerah region G dengan tinggi gelombang 4 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki lebar 15.5 meter.

Daerah pelayaran rakyat yang disesuaikan dengan tinggi kapal pelayaran rakyat adalah sebagai berikut: a.

Daerah region A dengan tinggi gelombang 1.25 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 3.1 meter.


371


b.

Daerah region B dengan tinggi gelombang 1.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 3.5 meter.

c.

Daerah region C dengan tinggi gelombang 2 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 4.2 meter.

d.

Daerah region D dengan tinggi gelombang 2.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 4.8 meter.

e.

Daerah region E dengan tinggi gelombang 3 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 5.3 meter.

f.

Daerah region F dengan tinggi gelombang 3.5 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 5.8 meter.

g.

Daerah region G dengan tinggi gelombang 4 meter dapat dilayari kapal pelayaran rakyat yang memiliki tinggi kapal 6.3 meter.

Draft (tinggi sarat) kapal pelayaran rakyat minimal sama dengan tinggi gelombang daerah pelayaran yang akan dilayari. Berdasarkan standar yang ada, maka kapal pelayaran rakyat dapat berlayar di daerah tertentu dengan panjang, lebar, tinggi kapal dan sarat kapal seperti dalam tabel berikut: Tabel 5.53 Ukuran Kapal Pelayaran Rakyat Sesuai dengan Daerah Pelayaran Ukuran Kapal Pelayaran Rakyat Tinggi Daerah Panjang Lebar Tinggi Sarat No Gelombang Pelayaran Kapal Kapal Kapal Kapal/draft (meter) (m) (m) (m) minimum (m) 1. Region A 1.25 25 6,6 3,1 1,5

372

2.

Region B

1.5

30

7,7

3,5

1,7

3.

Region C

2

40

9,6

4,2

2,2

4.

Region D

2.5

50

11,4

4,8

2,6

5.

Region E

3

60

12,9

5,3

3

6.

Region F

3.5

70

14,3

5,8

3,5

7.

Region G

4

80

15,5

6,3

4



2.

Trayek Armada Pelayaran Rakyat Armada angkutan laut pelayaran-rakyat dapat dioperasikan pada jaringan trayek angkutan dalam negeri dan trayek lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.

3.

Gross Tonnage Kapal Pelayaran Rakyat Kapal Pelayaran rakyat biasanya berupa Kapal Layar Motor (KLM) dengan ukuran s.d. GT.500 atau Kapal Motor (KM) sekurangkurangnya GT.7 s.d. GT.35, dengan draft tertentu.

Hasil pengumpulan data dari responden didapatkan bobot untuk kriteria dan variabel penilaian adalah sebagai berikut: •

Aspek Teknis, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 60%.

•

Aspek Operasional, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 40%.

4.

Aspek Teknis a.

Kesesuaian Ukuran kapal dengan tinggi gelombang, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%

b.

Kecepatan Kapal, dinilai oleh responden memiliki bobot ratarata sebesar 20%

c.

Ukuran L/B, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%

d.

Ukuran L/H, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%

e.

UkuranB/H, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%

f.

Ukuran L/T, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%


373


5.

6.

g.

Ukuran H/T, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%

h.

Ukuran B/T, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%

Aspek Operasional a.

Dioperasikan pada Daerah yang aksesibilitas dan karakteristik daerahnya dikarenakan letak geografis sulit untuk dijangkau, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 50%

b.

Dioperasikan pada daerah pelayarannya dilakukan pada gugusan pulau-pulau kecil, dinilai oleh responden memiliki bobot rata-rata sebesar 50%.

Komponen dan besaran nilai evaluasi masing-masing sub variabel a.

b.

374

Kesesuaian Ukuran kapal dengan tinggi gelombang NO

TINGGI GELOMBANG (m)

NILAI

1 2 3 4 5 6 7

1,25 1,5 2 2.5 3 3,5 4

1 2 3 4 5 6 7

NO

L/B

NILAI

1

3.780

1

2

3.905

2

3

4.155

3

4

4.405

4

5

4.655

5

6

4.905

6

7

5.155

7

Ukuran L/B



c.

d.

e.

Ukuran L/H NO

L/H

NILAI

1

7.897 s.d. 7.980

1

2

8.570

2

3

9.5019 s.d. 589

3

4

10.396 s.d. 10 486

4

5

11.225 s.d. 11.316

5

6

12.013 s.d. 12.108

6

7

12.775 s.d. 12.870

7

NO

B/H

NILAI

1

2.089 s.d. 2.111

1

2

2.195

2

3

2.286 s.d. 2.308

3

4

2.360 s.d. 2.380

4

5

2.411 s.d. 2.431

5

6

2.449 s.d. 2.468

6

7

2.478 s.d. 2.496

7

NO

L/T

NILAI

1

16.684 s.d 16.932

1

2

17.425

2

3

18.224 s.d 18.441

3

4

19.271 s.d 19.477

4

5

20.327 s.d 20.526

5

6

21.387 s.d 21.581

6

7

22.451 s.d 22.642

7

UkuranB/H

Ukuran L/T


375


f.

g.

376

Ukuran H/T NO

H/T

NILAI

1

2.113 s.d 2.122

1

2

2.033

2

3

1.918 s.d 1.923

3

4

1.854 s.d 1.857

4

5

1.811 s.d 1.814

5

6

1.780 s.d 1.783

6

7

1.757 s.d 1.760

7

NO

H/T

NILAI

1

4.413 s.d 4.479

1

2

4.462

2

3

4.386 s.d 4.438

3

4

4.375 s.d 4.421

4

5

4.366 s.d 4.409

5

6

4.360 s.d 4.400

6

7

4.355 s.d 4.392

7

Ukuran B/T


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.54 Hasil Penilaian dan Skor pada Penilaian Kriteria Daerah Pelayaran Kapal Pelayaran Rakyat Region A NO

KRITERIA

Region B

Region C

Region D

Regionn E

Region F

Region G

Bobot

Nilai

Skor

Nilai

Skor

Nilai

Skor

Nilai

Skor

Nilai

Skor

Nilai

Skor

Nilai

Skor

A

Aspek Teknis

0.60

1

Kesesuaian Ukuran kapal dengan tinggi gelombang

0.20

0.12

1

0.12

2

0.24

3

0.36

4

0.48

5

0.6

6

0.72

7

0.84

2

Kecepatan Kapal

0.20

0.12

1

0.12

2

0.24

3

0.36

4

0.48

5

0.6

6

0.72

7

0.84

3

Ukuran L/B

0.10

0.06

1

0.06

2

0.12

3

0.18

4

0.24

5

0.3

6

0.36

7

0.42

4

Ukuran L/H

0.10

0.06

1

0.06

2

0.12

3

0.18

4

0.24

5

0.3

6

0.36

7

0.42

5

UkuranB/H

0.10

0.06

1

0.06

2

0.12

3

0.18

4

0.24

5

0.3

6

0.36

7

0.42

6

Ukuran L/T

0.10

0.06

1

0.06

2

0.12

3

0.18

4

0.24

5

0.3

6

0.36

7

0.42

7

Ukuran H/T

0.10

0.06

1

0.06

2

0.12

3

0.18

4

0.24

5

0.3

6

0.36

7

0.42

8

Ukuran B/T

0.10

0.06

1

0.06

2

0.12

3

0.18

4

0.24

5

0.3

6

0.36

7

0.42

Aspek Operasional

0.40 0.50

0.20

1

0.2

2

0.4

3

0.6

4

0.8

5

1

6

1.2

7

1.4

0.50

0.20

1

0.2

2

0.4

3

0.6

4

0.8

5

1

6

1.2

7

1.4

1

1.00

B 1

2

Dioperasikan pada Daerah yang aksesibilitas dan karakteristik daerahnya dikarenakan letak geografis sulit untuk dijangkau, Dioperasikan pada daerah pelayarannya dilakukan pada gugusan pulau-pulau kecil TOTAL


1.00

2.00

3.00

377

4.00

5.00

6.00

7.00


J.

PENETAPAN PELABUHAN

KRITERIA

SDM

KEPALA/PIMPINAN

OTORITAS

Ketersediaan SDM Otoritas Pelabuhan (OP) tentunya harus terdiri dari personil-personil yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang ada hubungannya dengan kemampuan untuk mengaktualisasikan karakteristik OP, melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya, selain daripada itu harus dibantu pula dengan personil-personil yang memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam menjalankan dukungan tehnis administratif, keuangan, logistik dan personalia serta hukum. Jadi tegasnya perlu adanya gabungan keahlian yang bervariasi seperti teknik, ekonomi, keuangan, kepelautan, shipping economic, hukum dan lain-lain yang kesemuanya itu harus dibekali juga dengan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai pelayanan jasa kepelabuhanan yang justru merupakan core activities dari adanya pelabuhan dimanapun. Di samping itu, SDM OP/UPP harus memiliki sense of economic benefit, yaitu dia harus bisa merencanakan pengembangan pelabuhannya dimasa mendatang kearah yang lebih efisien dan berhasil guna, dia harus bisa merumuskan tarif pelabuhan yang reasonable serta bisa merumuskan bentuk kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (OP dan BUP). Personil OP harus merupakan personil yang sudah betul-betul siap pakai. Standar kompetensi yang diperlukan untuk pengisian jabatan dalam organisasi OP dapat diusulkan sebagai berikut:

378

a.

Minimal setingkat S1;

b.

Mempunyai latar belakang pendidikan atau pelatihan yang bersifat teknis di bidang: Pelayaran niaga atau pelabuhan; atau Perencanaan fisik (sipil) atau perkapalan; atau Teknik industry.

c.

Mempunyai latar belakang atau pelatihan bersifat non teknis di bidang: Ekonomi; atau Manajemen; atau Hukum/kebijakan publik; atau Fiscal. Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


d.

Pengalaman yang dapat mendukung perencanaan fisik (sipil) atau perkapalan dan teknik industri.

e.

Mempunyai pandangan jauh kedepan (visioner)

f.

Mempunyai track record yang baik dan bersih.

Kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seorang individu yng secara sebab akibat berhubungan dengan reference kriteria efektivitas dan atau kinerja tinggi (superior) dari suatu pekerjaan atau situasi. (Spencer dan spencer, dalam Universitas Indonesia, 2002). Dalam pengertian di atas terkandung 3 aspek yaitu: 1.

Karakteristik dasar Kompetensi itu merupakan bagian dari kemampuan untuk bertahan dari kepribadian seseorang dan dapat memprediksi perilaku situasi dan pekerjaan yang lebih luas.

2.

Hubungan sebab akibat Adanya kompetensi yang menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja.

3.

Referensi kriteria dari efektivitas Kompetensi pada dasarnya memprediksikan siapa yang kinerjanya baik atau jelek.

Selanjutnya di dalam kompetensi terdapat 5 (lima) tipe karakteristik dasar dari kompetensi yaitu: 1.

Motivasi

: sesuatu yang terus menerus dipikirkan dan diinginkan yang mengarahkan perilaku seseorang

2.

Traits

: karakteristik fisik dan respon terhadap situasi dan informasi

3.

Konsep diri

: perilaku, nilai dan kesan pribadi seseorang

4.

Pengetahuan : informasi mengenai seseorang yang memiliki bidang substansi atau pengetahuan tertentu

5.

Ketrampilan

yang

konsisten

: kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik dan mental tertentu.


379


Thinking through problem 1.

Information seeking, artinya keaktifan mencari informasi secara sistematis untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat, didorong oleh keingintahuan dan minat yang kuat;

2.

Conceptual thinking, artinya kemampuan menguraikan masalah ke dalam bagian yang lebih kecil dan mengidentifikasikan pola hubungan antara bagian terkait untuk memperoleh pemahaman yang mendasar;

3.

Strategic thinking, artinya kemampuan masalah yang sifatnya jangka panjang dan berperspektif luas. Mencakup kemampuan untuk membuat hubungan antara rencana jangka panjang dengan kegiatan kerja sehari-hari;

Creating result through other

380

1.

Effective communication, artinya kemampuan menyampaikan informasi dan gagasan secara teratur, jelas, dan meyakinkan, dan berespon secara konstruktif terhadap orang lain dalam situasi individu maupun kelompok;

2.

Team leadership, artinya kemampuan untuk mengambil peran sebagai pemimpin untuk mengarahkan dan mendorong kontribusi orang lain (kelompok kerja) untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan;

3.

Developing others, artinya kemampuan mengembangkan pengetahuan ketrampilan dan karakter orang lain secara sistematis yang didasari oleh kesadaran akan pentingnya proses pembelajaran jangka panjang;

4.

Change leadership, artinya kemampuan memimpin kelompok kerja kearah perubahan dengan mendapatkan komitmen dari bawahan untuk melakukan perubahan yang diperlukan;

5.

Customer service orientation, artinya kemampuan untuk membantu atau melayani kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Mau memusatkan usaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang menjadi pelanggan;



6.

Team work, artinya kesediaan untuk bekerja secara kooperatif dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok. Mencakup partisipasi dalam mengambil keputusan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Managing task 1.

Safety awareness, artinya memiliki kesadaran akan kondisi-kondisi yang mempengaruhi aspek keselamatan dan keamanan di bidang transportasi laut;

2.

Control, artinya kemampuan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan secara intensif dan berkesinambungan;

3.

Initiative, artinya mengambil tindakan atas dasar kemauan sendiri dengan tujuan menyelesaikan problema atau menghindari masalah (bukan melakukan pekerjaan rutin);

4.

Achievement orientation, artinya hasrat untuk bekerja dengan baik atau melampaui batas standar prestasi, standar dapat berupa : prestasi yang lalu, umum obyektif, orang lain, sasaran yang ditetapkan.

5.

Organizational commitment, artinya kemampuan menyelaraskan perilaku dengan kebutuhan dan tujuan organisasi secara konsisten serta memprioritaskan nilai nilai yang dianut perusahaan.

Dalam penyusunan kriteria kompetensi ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa selain kemampuan manajerial di atas, juga diperlukan kemampuan-kemampuan lain, yaitu berdasarkan persyaratan administrasi/umum, seperti jenjang pangkat, pendidikan, diklat penjenjangan serta kemampuan dan kompetensi khusus. Di dalam penyusunan persyaratan jabatan kriteria kompetensi yang dibutuhkan untuk masing-masing jabatan disusun sebagai berikut: 1.

Berdasarkan persyaratan administrasi: a.

Jenjang pangkat, yaitu pangkat minimal yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut;

b.

Jabatan, jabatan sebelum dipromosikan


381


c.

Pendidikan umum, yaitu pendidikan umum yang didapat di bangku sekolah / perguruan tinggi;

d.

Pendidikan penjenjangan, yaitu pendidikan penjenjangan yang pernah diikuti,

2.

Berdasarkan kompetensi manajerial, kompetensi yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan, sebagaimana yang tertuang dalam 14 kompetensi.

3.

Berdasarkan persyaratan kompetensi khusus sesuai jabatan, yaitu penguasaan terhadap substansi jabatan di lingkungan OP.

Penilaian bobot untuk persyaratan SDM OP didapat dari pengolahan data hasil opini responden yang diolah menggunkan ANP (Analytichal Network Program), data yang diolah adalah opini mengenai tingkat kepentingan dengan menggunakan skala 1 sd 9 dengan uraian sebagai berikut: NO

SKALA

1 2 3 4 5 6 7

1 3 5 7 9 2,4,6,8 1/3,1/5,1/7,1/9


Sama penting Sedikit lebih penting Jelas lebih penting Sangat Jelas Penting Mutlak Penting Ragu-Ragu antara dua nilai yang berdekatan Kebalikan dari nilai diatas


Matrik hasil opini responden dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.55 Matrik Opini Responden Mengenai Persyaratan Pimpinan/SDM OP

I D01 D02 D03 D04

D01 D02 D03 D04 1 1 1 1

1 1 0.5 2

1 2 1 0.5

1 0.5 2 1

Keterangan : D01 D02 D03 D04

382

: : : :

Persyaratan administrasi Kompetensi manajemen Kompetensi keahlian khusus Persyaratan penunjang Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


Substansi rancangan penetapan Kriteria SDM kepala/pimpinana Otoritas Pelabuhan meliputi: ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, serta persyaratan. Persyaratan utama dalam penyusunan kriteria ini harus mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP No 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Menurut hasil pengumpulan data responden, maka opini responden terkait dengan Kriteria SDM kepala/pimpinan Otoritas Pelabuhan adalah: 1.

2.

Persyaratan administrasi memiliki bobot rata-rata sebesar 27%, persyaratan administrasi meliputi : a.

Jenjang kepangkatan, dinilai responden memiliki bobot 24%;

b.

Eselon, dinilai responden memiliki bobot 20%;

c.

Pendidikan umum, dinilai responden memiliki bobot 21%;

d.

Pendidikan Penjenjangan, dinilai responden memiliki bobot 18%;

e.

DP3, dinilai responden memiliki bobot 17%.

Persyaratan standar kompetensi di bidang manajemen, menurut responden memiliki bobot sebesar 26%, persyaratan standar kompetensi di bidang manajmene meliputi : a.

Kemampuan dalam mengimplementasikan strategik dinilai responden memiliki bobot 7%.

b.

Keaktifan mencari informasi (information seeking ) dinilai responden memiliki bobot 7%;

c.

Kemampuan menguraikan masalah (Conceptual thinking) dinilai responden memiliki bobot 8%;

d.

Kemampuan menguraikan masalah yang bersifat jangka panjang dan berperspektif luas. (strategic thinking) dinilai responden memiliki bobot 8% ;


manajemen

383


384

e.

Kemampuan menyampaikan informasi dan gagasan secara teratur, jelas dan meyakinkan (Effective communication) dinilai responden memiliki bobot 7% ;

f.

Kemampuan mengarahkan kelompok kerja (Team leadership) dinilai responden memiliki bobot 7%;

g.

Kemampuan mengembangkan pengetahuan ketrampilan dan karakter orang lain secara sistematis (developing others) dinilai responden memiliki bobot 6%;

h.

Kemampuan memimpin untuk melakukan perubahan yang diperlukan (change leadership) dinilai responden memiliki bobot 7%;

i.

Kemampuan melayani kebutuhan pelanggan (customer service orientation) dinilai responden memiliki bobot 7%;

j.

Kesediaan untuk bekerja secara koperatif dan menjadi bagian dari kelompok (Team work) dinilai responden memiliki bobot 6%;

k.

Memiliki kesadaran akan kondisi-kondisi yang mempengaruhi aspek keselamatan dan keamanan di bidang transportasi laut (Safety awareness) dinilai responden memiliki bobot 6%;

l.

Kemampuan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan secara intensif dan berkesinambungan (Control) dinilai responden memiliki bobot 6%;

m.

Mengambil tindakan atas dasar kemauan sendiri dengan tujuan menyelesaikan masalah (Initiative) dinilai responden memiliki bobot 6% ;

n.

Hasrat untuk bekerja dengan baik atau melampaui batas standar prestasi (Achievement orientation) dinilai responden memiliki bobot 6%;

o.

Kemampuan menyelaraskan perilaku dengan kebutuhan dan tujuan organisasi secara konsisten (Organizational commitment) dinilai responden memiliki bobot 6%.



3.

4.

Persyaratan standar kompetensi di bidang keahlian khusus dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 27%, persyaratan standar kompetensi di bidang keahlian khusus meliputi : a.

Memiliki Wawasan yang luas tentang tarnsportasi laut (nasional dan internasional) dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 12%;

b.

Menguasai konvensi internasional bidang kemaritiman;

c.

Menguasai maritime safety administration dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 9%;

d.

Komunikasi bahasa inggris secara aktif dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%;

e.

Menguasai port operation, port planner, port analysis, pandu, dan shipping specialist; dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 9%;

f.

Menguasai port dan shipping management dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 10%;

g.

Menguasai dan memahami bidang lalulintas dan angkutan laut dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 9%;

h.

Menguasai dan memahami bidang pelabuhan dan pengerukan dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 8%;

i.

Menguasai dan memahami bidang lkenavigasian responden memiliki bobot rata-rata sebesar 9%;

j.

Menguasai dan memahami bidang KPLP dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 8%.

dinilai

Persyaratan penunjang, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 20%, persyaratan penunjang meliputi : a.

Pengalaman dalam jabatan dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 25%;

b.

Pengalaman mengikuti kursus/diklat/seminar di dalam negeri dan luar negeri dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 23%;


385


c.

Daftar urut kepangkatan dinilai responden memiliki bobot ratarata sebesar 20%;

d.

Hukuman dispilin dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 17%;

e.

Penghargaan yang diterima, dinilai responden memiliki bobot rata-rata sebesar 15%.

Setelah menganalisis antara data primer dan data sekunder, Maka persyaratan untuk SDM kepala/pimpinan Otoritas Pelabuhan dapat disusun sebagai berikut: 1.

2.

386

Persyaratan administrasi meliputi : a.

Serendah-rendanhya memiliki Jenjang kepangkatan satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;

b.

Pada Kantor Otoritas Pelabuhan utama, Kepala Otoritas Pelabuhan maksimal Eselon II, dan pada kantor Otoritas Pelabuhan cabang maksimal eselon III ;

c.

Memiliki kualifikasi Pendidikan umum yang ditentukan;

d.

Pendidikan Penjenjangan;

e.

DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dua tahun terakhir.

Persyaratan standar kompetensi di bidang manajemen, sekurang-kurangnya memiliki kemampuan/ kompetensi meliputi : a.

Keaktifan mencari informasi (information seeking);

b.

Kemampuan menguraikan masalah (Conceptual thinking);

c.

Kemampuan menguraikan masalah yang bersifat jangka panjang dan berperspektif luas. (strategic thinking) ;

d.

Kemampuan menyampaikan informasi dan gagasan secara teratur, jelas dan meyakinkan (Effective communication) ;

e.

Kemampuan mengarahkan kelompok kerja (Team leadership);

f.

Kemampuan mengembangkan pengetahuan ketrampilan dan karakter orang lain secara sistematis (developing others); Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut PT. Iname Utama


3.

g.

Kemampuan memimpin untuk melakukan perubahan yang diperlukan (change leadership);

h.

Kemampuan melayani kebutuhan pelanggan (customer service orientation);

i.

Kesediaan untuk bekerja secara koperatif dan menjadi bagian dari kelompok (Team work);

j.

Memiliki kesadaran akan kondisi-kondisi yang mempengaruhi aspek keselamatan dan keamanan di bidang transportasi laut (Safety awareness);

k.

Kemampuan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan secara intensif dan berkesinambungan (Control);

l.

Mengambil tindakan atas dasar kemauan sendiri dengan tujuan menyelesaikan masalah (Initiative) ;

m.

Hasrat untuk bekerja dengan baik atau melampaui batas standar prestasi (Achievement orientation) ;

n.

Kemampuan menyelaraskan perilaku dengan kebutuhan dan tujuan organisasi secara konsisten (Organizational commitment).

Persyaratan standar kompetensi di bidang keahlian khusus, sekurang-kurangnya memiliki kemampuan/kompetensi tersebut dibawah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat diklat terkait dengan kompetensi dimaksud : a.

Memiliki Wawasan yang luas tentang tarnsportasi laut (nasional dan internasional);

b.

Menguasai konvensi internasional bidang kemaritiman;

c.

Menguasai maritime safety administration;

d.

Komunikasi bahasa inggris secara aktif;

e.

Menguasai port operation, port planner, port analysis, pandu, dan shipping specialist;

f.

Menguasai port dan shipping management;

g.

Menguasai dan memahami bidang lalulintas dan angkutan laut;


387


4.

h.

Menguasai dan memahami bidang pelabuhan dan pengerukan;

i.

Menguasai dan memahami bidang kenavigasian;

j.

Menguasai dan memahami bidang KPLP.

Persyaratan penunjang, sekurang-kurangnya meliputi : a.

Pengalaman dalam jabatan eselon III sekurang-kurangya 5 tahun;

b.

Pernah memiliki pengalaman mengikuti kursus/diklat/ seminar di dalam negeri dan luar negeri terkait dengan kepelabuhan;

c.

Daftar urut kepangkatan;

d.

Tidak pernah mendapat Hukuman dispilin;

e.

Penghargaan yang diterima.

Penilaian skor untuk SDM Kepala OP sebagai berikut. NO

388

SDM OTORITAS PELABUHAN

SKOR INTERVAL

1

KEPALA KANTOR OP (ESELON II/b)

4.001 - 5.0000

2

KEPALA BAGIAN/BIDANG (ESELON III/b)

2.0001 - 4.0000

3

KASUBBAG/KEPALA SEKSI (ESEON IV/b)

0.0000 - 2.0000


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) Tabel 5.56 Hasil Penilaian dan Skor pada Penilaian Kriteria SDM Kepala/Pimpinan Otoritas Pelabuhan Kepala OP Skor

Skor

Nilai

Skor

Nilai

Skor

Nilai

II

Bobot

Nilai

I

Eugen

KRITERIA II

Kepala Seksi

Nilai

NO KRITERIA I

Kepala Bidang/Kepala Bagian

Skor

Jenjang kepangkatan

23.63 0.2363 0.063797

5

0.318985714

4

0.255188571

3

0.191391429

2

0.127594

1

0.063797

Eselon

20.23 0.2023 0.054617

5

0.273085714

4

0.218468571

3

0.163851429

2

0.109234

1

0.054617

Pendidikan umum

20.69 0.2069 0.055851

5

0.279257143

4

0.223405714

3

0.167554286

2

0.111703

1

0.055851

Pendidikan Penjenjangan

18.37 0.1837 0.049603

5

0.248014286

4

0.198411429

3

0.148808571

2

0.099206

1

0.049603

DP3

17.09 0.1709 0.046131

5

0.230657143

4

0.184525714

3

0.138394286

2

0.092263

1

0.046131

6.94

0.0694 0.018349

5

0.091744898

4

0.073395918

3

0.055046939

2

0.036698

1

0.018349

information seeking

6.97

0.0697 0.018424

5

0.092122449

4

0.073697959

3

0.055273469

2

0.036849

1

0.018424

Conceptual thinking

7.89

0.0789 0.020841

5

0.104204082

4

0.083363265

3

0.062522449

2

0.041682

1

0.020841

strategic thinking

7.66

0.0766 0.020237

5

0.101183673

4

0.080946939

3

0.060710204

2

0.040473

1

0.020237

Effective communication

7.23

0.0723 0.019104

5

0.095520408

4

0.076416327

3

0.057312245

2

0.038208

1

0.019104

Team leadership

6.91

0.0691 0.018273

5

0.091367347

4

0.073093878

3

0.054820408

2

0.036547

1

0.018273

developing others

5.89

0.0589 0.015555

5

0.07777551

4

0.062220408

3

0.046665306

2

0.03111

1

0.015555

Persyaratan administrasi ( 0.2700 )

Persyaratan standar kompetensi di bidang manajemen ( 0.2643 ) Kemampuan dalam mengimplementasikan manajemen strategik


389

LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) NO KRITERIA I

III

390

KRITERIA II

Eugen

Kepala OP

Bobot


Kepala Seksi

change leadership

7.09

0.0709 0.018727

5

0.093632653

4

0.074906122

3

0.056179592

2

0.037453

1

0.018727

customer service orientation

7.49

0.0749 0.019784

5

0.098918367

4

0.079134694

3

0.05935102

2

0.039567

1

0.019784

Team work

6.26

0.0626 0.016537

5

0.082683673

4

0.066146939

3

0.049610204

2

0.033073

1

0.016537

Safety awareness

5.71

0.0571 0.015102

5

0.075510204

4

0.060408163

3

0.045306122

2

0.030204

1

0.015102

Control

6.14

0.0614 0.016235

5

0.081173469

4

0.064938776

3

0.048704082

2

0.032469

1

0.016235

Initiative

5.54

0.0554 0.014649

5

0.073244898

4

0.058595918

3

0.043946939

2

0.029298

1

0.014649

Achievement orientation

6.09

0.0609 0.016084

5

0.080418367

4

0.064334694

3

0.04825102

2

0.032167

1

0.016084

Organizational commitment

6.20

0.0620 0.016386

5

0.081928571

4

0.065542857

3

0.049157143

2

0.032771

1

0.016386

11.89 0.1189 0.031922

5

0.159608163

4

0.127686531

3

0.095764898

2

0.063843

1

0.031922

9.66

0.0966 0.025936

5

0.129681633

4

0.103745306

3

0.07780898

2

0.051873

1

0.025936

9.14

0.0914 0.024555

5

0.12277551

4

0.098220408

3

0.073665306

2

0.04911

1

0.024555

9.66

0.0966 0.025936

5

0.129681633

4

0.103745306

3

0.07780898

2

0.051873

1

0.025936

9.03

0.0903 0.024248

5

0.121240816

4

0.096992653

3

0.07274449

2

0.048496

1

0.024248

9.86

0.0986 0.026473

5

0.132367347

4

0.105893878

3

0.079420408

2

0.052947

1

0.026473

8.86

0.0886 0.023788

5

0.118938776

4

0.09515102

3

0.071363265

2

0.047576

1

0.023788

Persyaratan standar kompetensi di bidang keahlian khusus ( 0.2686 ) Memiliki Wawasan yang luas tentang tarnsportasi laut Menguasai konvensi internasional bidang kemaritiman Menguasai maritime safety administration Komunikasi bahasa inggris secara aktif Menguasai port operation, port planner, port analysis, pandu, dan shipping pecialist; Menguasai port dan shipping management Menguasai dan memahami


LAPORAN AKHIR ( FINAL REPORT) NO KRITERIA I

KRITERIA II bidang lalulintas dan angkutan laut Menguasai dan memahami bidang pelabuhan dan pengerukan Menguasai dan memahami bidang lkenavigasian Menguasai dan memahami bidang KPLP

Eugen

Kepala OP

Bobot


Kepala Seksi

8.17

0.0817 0.021946

5

0.109730612

4

0.08778449

3

0.065838367

2

0.043892

1

0.021946

8.77

0.0877 0.023558

5

0.117787755

4

0.094230204

3

0.070672653

2

0.047115

1

0.023558

7.80

0.0780 0.020949

5

0.104742857

4

0.083794286

3

0.062845714

2

0.041897

1

0.020949

7.17

0.0717

0.01926

5

0.096302041

4

0.077041633

3

0.057781224

2

0.038521

1

0.01926

Pengalaman dalam jabatan Pengalaman mengikuti kursus/diklat/seminar di dalam negeri dan luar negeri

24.74 0.2474 0.048779

5

0.243893878

4

0.195115102

3

0.146336327

2

0.097558

1

0.048779

22.71 0.2271

0.04478

5

0.223897959

4

0.179118367

3

0.134338776

2

0.089559

1

0.04478

Daftar urut kepangkatan

20.43 0.2043 0.040273

5

0.201367347

4

0.161093878

3

0.120820408

2

0.080547

1

0.040273

Hukuman dispilin

17.06 0.1706 0.033627

5

0.168134694

4

0.134507755

3

0.100880816

2

0.067254

1

0.033627

Penghargaan yang diterima

15.06 0.1506 0.029684

5

0.148420408

4

0.118736327

3

0.089052245

2

0.059368

1

0.029684

IV Persyaratan penunjang ( 0.1971 )

TOTAL SKOR


5

4

391

3

2

1


392


BAB 5 ANALISIS DAN EVALUASI

Recommend Documents